Download
1 / 7
90 likes | 138 Views
Materi semester 1 yang diampu oleh Bapak Danang Bahtiar
E N D
ASPEK HUKUM PERBANKAN Pembimbing : Moh. Danang Bachtiar, S.Pd., M.Pd. Nama Kelompok : Ravika Putri Marhaeni Nihayatul Maulida
Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998. Bankadalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. • Perbankanadalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. • Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. • Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Sejarah bank di indonesia Perbankandi Indonesia berkembangsejak zaman Belanda. Lembaga bank kali pertamadidirikan di Batavia padatanggal 10 Oktober 1827 yang bernama De Javasche Bank. Tujuandidirikannyalembagaperbankaniniadalahuntukmeningkatkanperekonomian orang-orang Belanda yang berada di Indonesia. SeiringperkembanganDe Javasche Bank, bermunculan bank-bank yang dikelolaolehswasta, seperti bank Escomto, Rotterdamsche Bank, Nederland Handelsbank, danInternatio. Bank-bank tersebutbertujuanuntukmembantumembiayaikegiatanekspordanimpor.Padatahun 1896, seorangpendudukpribumiyaitupatihdariPurwokerto yang bernama R. Aria WiryaAtmajamendirikan bank yang diberinama Bank Penolongdan Tabungan (HulpenSpaar Bank). Tujuandidirikannya bank tersebutadalahuntukmembantu para anggotanya agar terhindardari para rentenirdantengkulak yang seringmemeras.Bank Penolongdan Tabungan ternyataberkembangsangatpesat. AkhirnyaolehpemerintahBelanda, Bank PenolongdikembangkanlagidandiberinamaHulpSpaarenHanbow Credit BankdanselanjutnyanamanyadigantimenjadiAlgemeneVolks Credit Bank. Kemudian, namanyaberubahlagimenjadi Bank Rakyat Indonesia. Begitu juga De Javasche Bank, setelah Indonesia merdekanamanyadigantimenjadi Bank Indonesia (1951).
Asas Fungsi dan Tujuan Bank Asas Perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.
Jenis-jenis Bank Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat • Bank Campuran adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, yang dimaksud dngan bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warganegara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki bank yang berkedudukan di luar negeri.
Hukum Tentang Rahasia Bank • Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Rahasia Bank Mengenai ketentuan rahasia bank sebelum berlaku undang-undang no. 7 tahun 1998 jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dapat ditemukan dalam undang-undang no. 23 PrP 1960 tentang rahasia bank dan dalam UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok- pokok perbankan. Selain itu Rahasia bank juga diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. • Pengecualian Rahasia Bank Pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah mengacu kepada ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 yang menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41 A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44 A.
