konsep dasar pajak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konsep Dasar Pajak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konsep Dasar Pajak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Konsep Dasar Pajak - PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on

Konsep Dasar Pajak. Dwi Martani Departemen Akuntansi FEUI. 1. 2. 3. 4. Pajak dalam LK. Pajak dalam Perusahaan. Konsep Umum Pajak. Regulasi Pajak. Agenda. PERTANYAAN MENDASAR. Bagaimana mencatat ? Penjualan P embayaran gaji P embayaran sewa P enerimaan pendapatan jasa?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konsep Dasar Pajak' - rahim-hunt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konsep dasar pajak

KonsepDasarPajak

DwiMartani

DepartemenAkuntansi FEUI

agenda

1.

2.

3.

4.

Pajakdalam LK

Pajakdalam Perusahaan

KonsepUmumPajak

RegulasiPajak

Agenda
pertanyaan mendasar
PERTANYAAN MENDASAR
  • Bagaimana mencatat ?
    • Penjualan
    • Pembayaran gaji
    • Pembayaran sewa
    • Penerimaan pendapatan jasa?
  • Dari mana pos-pos pajak dalam Laporan Keuangan diperoleh ?
    • Bebanpajakpenghasilan
    • Utangpajakpenghasilan / pajakdibayardimuka
    • Asetdanliabilitaspajaktangguhan
  • Bagaimanapengungkapan ?
pajak dalam laporan keuangan
Pajak dalamLaporanKeuangan
  • Aktiva
  • Kewajiban
  • Beban Pajak
  • Arus kas
ilustrasi pajak perusahaan
Ilustrasi Pajak Perusahaan

LABA RUGI

Laba sebelum pajak xxx

Pajak kini (current tax) (xxx)

Pajak tangguhan (deferred tax) xxx

Laba tahun bjln dari operasi dilanjutkan xxx

Kerugian/pendapan operasi dihentikan xxx

Laba tahun berjalan xxx

Pendapatan komprehensif xxx

Pajak penghasilan terkait (xxx)

Total laba komprehensif xxx

Laba yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk xxx

Kepentingan non pengendali xxx

NERACA

Aktiva Pajak Tangguhan xxx atau

Kewajiban Pajak Tangguhan xxx

pajak perusahaan
Pajak Perusahaan

Dipotong

PPh 23 ataspenghasilanjasa

Badan

MemotongPPh 21 atasgaji

PPN ataspenyerahanbarang/jasa

PBB

Meterai

BPHTB

Pajak Daerah

Lapor

KPP

Setor

Kasnegara

pajak d alam p erusahaan
PAJAK dalam Perusahaan
  • Pajak atas Penghasilan Perusahaan
    • Dibayar langsung oleh perusahaan :
      • Angsuran pajak (PPh 25)
      • Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
    • Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
    • Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca  utang pajak / pajak dibayar dimuka
  • Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
    • Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26)
    • PPN  pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak
    • Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka
  • Pajak Lainnya
    • PBB, pajak daerah, PPnBM  beban
    • Pajakataspengalihanhakatastanahdanbangunan (BPHTP)
    • Pajak Daerah
    • Bea Materai
pajak untuk individu
PAJAK untukIndividu
  • Pajak atas Penghasilan Perusahaan
    • Dibayar langsung oleh perusahaan :
      • Angsuran pajak (PPh 25)
      • Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
    • Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
  • Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
    • Orangpribadisebagaipengusahaatau yang mempekerjakanpihak lain
  • Pajakatastransaksi  PPN
  • Pajak Lainnya
    • PBB, pajak daerah, PPnBM  beban
    • Pajakataspengalihanhakatastanahdanbangunan (BPHTP)
    • Pajak Daerah
    • Bea Materai
akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan
  • Fokus pada pajak penghasilan perusahaan
  • Sebelum PSAK 46:
    • Beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terutang menurut fiskal PSAK ETAP
  • PSAK 46 (eff 1 Jan 1999 perusahaan listed dan 1 Jan 2001 non listed)
    • Beban pajak kini  pajak terutang menurut fiskal
    • Beban / penghasilan pajak tangguhan
    • Aktiva / kewajiban pajak tangguhan
perbedaan pajak dan akuntansi 1
Perbedaan Pajak dan Akuntansi -1

PSAK

Undang-Undang

AKUNTANSI

PAJAK

PERBEDAAN

Permanen

Temporer

Penelitian:

Book tax Gap

Eff Tax Rate

  • Pajak Tangguhan:
  • Aktiva/utang
  • Beban/Pendapatan
trade off akuntansi dan pajak
Trade off Akuntansi dan Pajak
  • Pajak  Penghasilan Kena Pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar.
  • Akuntansi : Laba sebelum pajak besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan besar
  • Trade off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka, karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi  sehingga pajak tidak dapat dikecilkan.
pengertian pajak
PengertianPajak

Prof. Dr. RochmatSoemitro, S.H

iuranrakyatkepadakasnegaraberdasarkanundang-undang (yang dapatdipaksakan) dengantidakmendapatjasatimbal (kontraprestasi), yang langsungdapatditunjukkandan yang digunakanuntukmembayarpengeluaranumum

(Dasar-dasarhukumpajakdan

pajakpendapatan 1990:5)

pengertian pajak1
PENGERTIAN PAJAK

Prof.Dr.P.J.A.Adriani

Iurankepadanegara (dapatdipaksakan) yang terutangoleh yang wajibmembayarnyamenurutperaturandengantidakmendapatprestasikembaliyglangsungdptditunjukdangunanyaadalahuntukmembiayaipengeluaranpengeluaranumumberhubungandengantugasnegarauntukmenyelenggarakanpemerintahan

Mr. DR. N. J. FeldmannPajakadalahprestasi yang dilaksanakanolehdanterutangkepadaPengusaha (menurutnorma-norma yang ditetapkannyasecaraumum), tanpaadanyakontra-prestasi, dan semata2 digunakanuntukmenutup pengeluaran2 umum.

pengertian pajak2
PengertianPajak

Prof. Edwin R. A. Seligman

“Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”

definisi pajak
Definisi Pajak
  • Dipungutberdasarkanundang-undang
  • Tidakmenunjukkanadanyakontraprestasi
  • Dipungutnegarabaikpemerintahpusatdandaerah
  • Diperuntukkanpengeluaranpemerintah public investment
  • Mempunyaitujuan lain  reguler
perbedaan pajak
PERBEDAAN PAJAK
  • RETRIBUSI

Mendapatkontraprestasilangsung

Unsur yang melekatpadapengertianretibusiadalah:

  • Pemungutanretribusiharusberdasarkanundang-undang.
  • Sifatpemungutannyadapatdipaksakan
  • Pemungutannyadilakukanolehnegara
  • Digunakanuntukpengeluaranbagimasyarakatumum
  • Kontraprestasilangsungdapatdirasakanolehpembayarretribusi
perbedaan pajak1
PERBEDAAN PAJAK
  • SUMBANGAN

Yangmendapatmanfaatpenerimasumbangan

  • Sumbangantidakdiartikanuntukkepentingan pengeluaran2 yang dikelolaolehpemerintah,tetapidilaulanolehdanuntukkepentingansekelompokmasyarakattertentudantidakmemerlukandasarhukumpungutannyaberdasarkan UU sertaunsurpelaksanaannya pun tidakada
  • Sumbanganpungutannyatidakberdasarkan UU tetapilebihbersifatgotongroyong
fungsi pajak
FungsiPajak
  • Budgetair sumberpenerimaanutama
  • Reguler PPnBMMinimunkeras, PPhpengusahankecillebihrendah,
  • Redistribusi
  • Demokrasi
azas pajak
Azaspajak
  • CONVINIENCE  tidakmenyulitkan, Pay as you earn, ex:withholding system
  • EQUALITY  Pajakadildanmerata
    • Adilsecaravertikal
    • Adikhorisontal
  • ECONOMY  efisienex:selfassesment
  • CERTAINTY  tidaksewenang-wenang, berdasarkanundang-undang yang dilaksanakan

Adam Smith dalam An Inquiri into the nature and cause of the wealth of nations

azas pemungutan
AzasPemungutan

AzasMenurutFalsafahHukum

  • TeoriAsuransi (melindungi)
  • TeoriKepentingan
  • Teoridayapikul
  • TeoriBakti
  • Teoriazasdayabeli

Azasyuridis

Hukumpajakharusmemberikanjaminanhukum UU

Azasuntukmemungut

  • Azastempattinggal
  • Azaskebangsaan
  • Azassumber

Azasekonomi

Negara  perekonomianmeningkat. Pajaktidakmenghambatekonomi

teori asuransi
TEORI ASURANSI
  • Pembayaranpajakdisamakandenganpembayaranpremi.
  • Masyarakatseakanmempertanggungjawabkankeselamatandankeamananjiwanyakepadanegara.

Benarkah ?

teori kepentingan
TEORI KEPENTINGAN
  • Negara melindungikepentinganhartadanjiwawarganegaradenganmemperhatikanbeban yang harusdipungutdarimasyarakat
teori gaya pikul
TEORI GAYA PIKUL
  • Tiaporangdikenakanpajakdenganbobot yang sama (adil) sesuaidengandayapikul:
    • UnsurObyektif (besarnyapenghasilan)
    • UnsurSubyektif (besarnyapengeluaran)
teori gaya beli
TEORI GAYA BELI
  • Pajakuntukmemeliharakepentinganmasyarakat
  • Pajakditekankanuntukfungsimengatur
teori bakti
TEORI BAKTI
  • Pajakdianggapsebagaibentukbaktirakyatkepadanegara
  • Teorikewajibanpajakmutlak.
  • Padajamankerajaan, pajak=ulubektisebagaibentukkesetiaanrakyatpada raja. Raja=wakilDewa
hukum pajak
HUKUM PAJAK

Kumpulanperaturan-peraturan yang mengaturhubungan antara pemerintahsebagaipemungutpajak dan rakyatsebagaipembayarpajak

pembagian hukum pajak
HUKUM PAJAK MATERIAL

mengaturtentangobyekpajak, subyekpajak, besarpajak yang dikenakantimbuldanhapusnyautangpajakdanhubunganhukumantarapemerintahdan WP

UU PPhdan UU PPN

HUKUM PAJAK FORMAL

tatacarauntukmewujudkanhukum material menjadikenyataan

UU KUP, UU PPSP,

UU PengadilanPajak

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK
kup uu 28 2007
KUP UU 28/2007

FISKUS

WP

SKP-KB,

N, KBT

PENDAFTARAN

PEMERIKSAAN

NPWP

KEBERATAN

PENETAPAN

SSP

PEMBUKUAN

PEMBAYARAN

KEP KEBERATAN

BANDING

BPP

SPT

KEP BANDING

PELAPORAN

MA

kedudukan hukum pajak
HukumPerdata

Mencaridasarkemungkinanpemungutanataskejadian,keadaandanperbuatanhukum yang bergerakdalamlingkunganperdata

HukumPidana

Adanyasanksiataskealpaandankesengajaanterhadap WP yang melanggarperaturan

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
kedudukan h ukum p ajak
KedudukanHukumPajak
  • HukumPidana
  • Mengenakansanksiataskealpaandankesengajaanterhadap WP yang melanggarperaturan.
  • HukumPerdata
  • Mencaridasarkemungkinanpemungutanataskejadian,keadaandanperbuatanhukum yang bergerakdalamlingkunganperdata.
ilustrasi ketentuan pidana pasal 38 uu no 16 tahun 2000
IlustrasiKetentuanPidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)
  • Karenakealpaan
    • Tidakmenyampaikan SPT; atau
    • Menyampaikan SPT, tetapiisinyatidakbenaratautidaklengkap, ataumelampirkanketerangan yang isinyatidakbenar, sehinggadapatmenimbulkankerugianpadapendapatannegara .
  • Dipidanakurungan paling lama 1 (satu) tahundan/ ataudenda paling tinggi 2 (dua) kali jumlahpajakterutang yang tidakataukurangdibayar.
ilustrasi ketentuan pidana pasal 38 uu no 16 tahun 20001
IlustrasiKetentuanPidana:(Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)
  • KesalahanDisengaja
    • Tidakmendaftarkandiri, ataumenyalahgunakan NPWP; atau
    • Tidakmenyampaikan SPT; atau
    • Menyampaikan SPT danatauketerangan yang isinyatidakbenaratautidaklengkap; atau
    • Menolakuntukdilakukanpemeriksaan; atau
    • Menolakmemperlihatkanpembukuan, pencatatan, ataudokumen lain yang palsuataudipalsukanseolah-olahbenar; atau
    • Tidakmenyelenggarakanpembukuanataupencatatan, tidakmemperlihatkanatautidakmeminjamkanbuku, catatanataudokumenlainnya; atau
    • Tidakmenyetorkanpajak yang telahdipotongataudipungut, sehinggadapatmenimbulkankerugianpadapendapatannegara.
  • Dipidanapaling lama 6 (enam) tahundanataudenda paling tinggi 4 (empat) kali jumlahpajak yang terutang yang tidakataukurangdibayar.
hutang pajak
Hutangpajak
  • Saattimbulhutangpajak
    • Materiil : saatdiberlakukannya UU
    • Formal : saatditagih / ditetapkanolehfiskus
  • Berakhirnyautangpajak
    • Pembayaran
    • Kompensasi
    • Daluwarsa
    • Pembebasan / penghapusan
jenis pajak
JenisPajak

Pajak

Golongan

Sifat

Lemb.

Pemungutnya

PajakObyektif

PajakSubyektif

PajakPusat

Pajak Daerah

PajakLangsung

pajaktdklangsung

menurut sasaran obyeknya
PAJAK SUBYEKTIF

BERDASARKAN SUBYEK BARU DICARI OBYEKNYA

PPh

PAJAK OBYEKTIF

BERDASARKAN OBYEK BARU DICARI SUBYEKNYA

PPN, PPnBM

MENURUT SASARAN/ OBYEKNYA
menurut sifatnya
PAJAK LANGSUNG

PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KPD PIHAK LAIN

PPh

PAJAK TIDAK LANGSUNG

PEMBEBANANYA DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA PIHAK LAIN

PPN

MENURUT SIFATNYA
menurut pemungutannya
PAJAK PUSAT

PPh,PPNPPnBM, PBB, Bea Materai

PAJAK DAERAH

PajakReklame, PajakHiburan, PajakRumahMakan/Restorandan Hotel

MENURUT PEMUNGUTANNYA
slide39

PAJAK PENGHASILAN

Pengenaanpajakdi Indonesia

.

Negara

Daerah

PPH : UU. No. 7 Th. 1983

diubah UU. No. 36Th 2008

DasarhukumPajak Daerah & Retribusi:

UU No. 18 Th. 1997

diubah UU. No. 34 Th. 2000

PPN danPPnBM: UU. No. 8 Th. 1983

diubah UU. No. 42 Th. 2009

Bea Meterai: UU. No. 13 Th. 1985

PBB: UU. No. 12 Th. 1985

diubah UU. No. 12 Th 1994

BPHTB: UU. No. 21 Th. 1997

diubah UU. No. 20 Th. 2000

jenis jenis pajak
JENIS-JENIS PAJAK
  • PajakPenghasilan
  • PajakPertambahanNilai & PPn BM
  • Bea Meterai
  • PajakBumidanBangunan
  • Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunan

PAJAK PUSAT

PAJAK

PROPINSI

  • Bea BalikNama
  • PajakKendaraan

PAJAK DAERAH

  • Pajak Hotel & Restoran
  • PajakHiburan
  • Pajak Radio

PAJAK

KABUPATEN

kup uu 28 20071
KUP UU 28/2007

FISKUS

WP

SKP-KB,

N, KBT

PENDAFTARAN

PEMERIKSAAN

NPWP

KEBERATAN

PENETAPAN

SSP

PEMBUKUAN

PEMBAYARAN

KEP KEBERATAN

BANDING

BPP

SPT

KEP BANDING

PELAPORAN

MA

perlawanan pajak
PASIF

StrukturEkonomi

SistemPemungutan

Moral danIntelektualpenduduk

AKTIF

Tax Avoidance

Tax Evasion

PerlawananPajak
cara stelsel pemungutan pajak
CARA(STELSEL)PEMUNGUTAN PAJAK
  • Stelsel
    • Fiktif  PPh ps 25
    • Riil  PPh ps 21, 23
    • Campuran  PPh ps 29
sistem pemungutan pajak
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
  • Sistempemungutan
    • Official assessment  SKP, PBB
    • Self assessment  PPhtahunan
    • Withholding system  PPh 21, 23,
yurisdiksi pemungutan pajak
YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK
  • Azaspemungutanpajak
    • Domisili / tempattinggal
    • Sumber
    • Kebangsaan