pph orang pribadi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PPh Orang Pribadi PowerPoint Presentation
Download Presentation
PPh Orang Pribadi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 84

PPh Orang Pribadi - PowerPoint PPT Presentation


  • 335 Views
  • Uploaded on

PPh Orang Pribadi. Subjek Pajak. Orang pribadi & warisan yang belum terbagi Badan Bentuk Usaha Tetap. Subjek Pajak Orang Pribadi. Subjek PPh OP dlm Negeri Warisan yang belum terbagi sbg satu kesatuan menggantikan yg berhak Subjek PPh OP Luar Negeri Bentuk Usaha Tetap (BUT) OP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PPh Orang Pribadi' - pippa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
subjek pajak
Subjek Pajak
  • Orang pribadi & warisan yang belum terbagi
  • Badan
  • Bentuk Usaha Tetap
subjek pajak orang pribadi
Subjek Pajak Orang Pribadi
  • Subjek PPh OP dlm Negeri
  • Warisan yang belum terbagi sbg satu kesatuan menggantikan yg berhak
  • Subjek PPh OP Luar Negeri
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT) OP
subjek pph op dn
Subjek PPh OP DN
  • Orang Pribadi yg bertempat tinggal di Indonesia
  • berada di Indonesia lebih dari 183 hari dlm jangka waktu 12 bulan
  • berada di Indonesia & mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
subjek pajak op ln
Subjek Pajak OP LN
  • Orang Pribadi yg tidak bertempat tinggal di Indonesia
  • berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ;
bentuk usaha tetap op
Bentuk Usaha Tetap OP
  • Bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak OP LN (orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan)
  • Untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan (pekerjaan bebas) di Indonesia
lingkup but 1
Lingkup BUT (1)
  • tempat kedudukan manajemen,
  • cabang perusahaan,
  • kantor perwakilan,
  • gedung kantor,
  • pabrik,
  • bengkel,
  • pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran untuk eksplorasi pertambangan
  • perikanan/pertanian/kehutanan/perkebunan,
lingkup but 2
Lingkup BUT (2)
  • proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
  • pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 60 hari (kecuali ditentukan lain dalam tax treaty dengan negara yang bersangkutan) dalam jangka waktu 12 bulan
  • orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas,
  • agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
warisan
Warisan
  • Harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal menjadi subjek pajak dalam negeri sbg pengganti orang yg meninggal (pewaris)
mulai berakhirnya kewajiban pajak subjektif op dn
Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif OP DN
  • Dimulai sejak orang pribadi dilahirkan, berada, atau berniat tinggal di Indonesia.
  • Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, kewajiban pajak subyektifnya mulai timbul pada hari pertama berada di Indonesia.
  • Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
mulai berakhirnya kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi
Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif Warisan yang Belum Terbagi
  • Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi (saat meninggalnya pewaris).
  • Berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya.
mulai berakhirnya kewajiban pajak subjektif wp luar negeri
Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak SubjektifWP Luar Negeri
  • Dimulai pada saat orang pribadi atau badan di Luar Negeri menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.
  • Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.
mulai berakhirnya kewajiban pajak subjektif but
Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif BUT
  • Dimulai pada saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia
  • Berakhir pada saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia
pendaftaran npwp kep 161 pj 2001
Pendaftaran NPWP Kep-161/PJ.2001

WP OP tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas

WP OP menjalankan usaha/pekerjaan bebas

WP Badan

Bila penghasilan jumlahnya melebihi PTKP

Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya

Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan

penghasilan tidak kena pajak ptkp lama
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Lama

a. Rp 2.880.000 Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan.

b. Rp 1.440.000Tambahan untuk wajib pajak yang kawin

c. Rp 2.880.000 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

d. Rp 1.440.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

penghasilan tidak kena pajak ptkp mulai 2005
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai 2005

a. Rp 12.000.000 Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan.

b. Rp 1.200.000 Tambahan untuk wajib pajak yang kawin

c. Rp 12.000.000 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

d. Rp 1.200.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

penghasilan tidak kena pajak ptkp mulai 2006
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai 2006

a. Rp 13.200.000 Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan.

b. Rp 1.200.000 Tambahan untuk wajib pajak yang kawin

c. Rp 13.200.000 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

d. Rp 1.200.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

slide19

HUBUNGAN KELUARGA

SEMENDA

SEDARAH

10KE ATAS

10KE ATAS

AYAH

+

IBU

MERTUA

WP

10

KE

SAM

PING

10

KE

SAM

PING

SAUDARA

KANDUNG

WP + ISTRI

IPAR WP

10 KE BAWAH

10 KE BAWAH

ANAK

KANDUNG

ANAK

TIRI WP

SEDARAH

SEMENDA

status ptkp
Status PTKP
  • TK/... tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
  • K/... Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
  • K/I/...Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
  • PH Wajib Pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
  • HB/...Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga.
bukan subjek pajak
Bukan Subjek Pajak
  • Badan Perwakilan Negara Asing
  • Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
  • Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
  • Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
penghasilan
Penghasilan
  • Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak
  • Baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
  • Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak
  • Dengan nama dan dalam bentuk apapun
pengelompokan penghasilan
Pengelompokan Penghasilan
  • Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti ; gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, pengacara, dsb.
  • Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
  • Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti ; bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha, dsb.
  • Penghasilan lain-lain, seperti ; pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya.
dari segi cara pengenaan pajak atas penghasilan
Dari segi cara pengenaan pajak atas penghasilan
  • Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dipotong PPh Final (Pasal 4 ayat (2)).
  • Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3))
  • Penghasilan yang merupakan Objek Pajak PPh tidak bersifat Final (Pasal 4 ayat (1))
pph final
PPh Final
  • Dalam rangka penghitungan SPT Tahunan, penghasilan yg dikenakan PPh Final tdk digabung dengan penghasilan lain (non final)
  • PPh final yang dibayar/dipotong tdk dapat dikreditkan
  • Biaya utk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang PPh-nya final tdk dapat dikurangkan
bukan objek pajak 1
Bukan Objek Pajak (1)
  • Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat
  • Harta hibahan yg diterima oleh
    • Keluarga sedarah dlm grs keturunan lurus 1 derajat
    • Pengusaha kecil yg ditetapkan Menteri Keuangan

Sepanjang tdk ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan / penguasaan

  • Warisan
  • Harta termasuk setoran tunai yg diterima oleh Badan sbg pengganti saham / penyertaan modal
  • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
  • Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa
bukan objek pajak 2
Bukan Objek Pajak (2)
  • Dividen diperoleh Perseroan Terbatas dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia,
  • Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
  • Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu,
  • Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.
bukan objek pajak 3
Bukan Objek Pajak (3)
  • Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha.
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha
jenis objek pajak 1
Jenis Objek Pajak (1)
  • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa,
  • Laba usaha
  • Keuntungan penjualan harta (capital gain):
  • Penerimaan kembali pajak yang semula telah dibebankan sebagai biaya
  • Bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan karena pengembalian utang.
  • Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun
  • Royalti,
jenis objek pajak 2
Jenis Objek Pajak (2)
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  • Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.
  • Keuntungan karena pembebasan utang :
  • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing :
  • Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi (pemegang polis).
jenis objek pajak 3
Jenis Objek Pajak (3)
  • Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  • Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  • Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
skema pemajakan wp op
Skema Pemajakan WP OP

WP Orang Pribadi

Omset 1 th < 600 juta

Omset 1 th  600 juta

Boleh melakukan pencatatan

Wajib melakukan pembukuan

Pengh netto =

Pengh brutto x Norma pengh netto %

Pengh netto =

Pengh brutto – pengurang pengh brutto`

Pengh Kena Pajak =

(Pengh brutto x Norma pengh netto %)

- PTKP

Pengh Kena Pajak =

(Pengh brutto – Biaya deductible – Kompensasi Kerugian – PTKP)

PPh terutang = Tarif psl 17 x Pengh Kena Pajak

pencatatan
Pencatatan
  • Pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan obyek pajak atau penghasilan yang dikenakan PPh Final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang
pembukuan
pembukuan
  • Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
  • Untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
  • Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
pembukuan1
pembukuan
  • Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
  • Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
pembukuan2
pembukuan
  • Pembukuan kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yg terutang.
  • Catatan tersebut di atas terdiri data yang dikumpulkan secara teratur tentang ; peredaran atau penerimaan bruto, dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
  • Buku, catatan, dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
norma penghitungan penghasilan netto
Norma Penghitungan Penghasilan Netto
  • Pedoman untuk menentukan penghasilan netto WP, karena wajib pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan.
  • Wajib Pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat berikut :
    • Peredaran bruto dalam 1 tahun tidak mencapai Rp 600.000.000,00.
    • Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku.
    • Menyelenggarakan Pencatatan .
  • Dalam hal wajib pajak tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak seperti tersebut di atas, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
norma penghasilan netto kep 536 pj 2000
Norma Penghasilan NettoKep 536/PJ./2000
  • Pengelompokan menurut jenis usaha & wilayah
    • 10 ibu kota propinsi
      • Medan - Surabaya
      • Palembang - Denpasar
      • Jakarta - Manado
      • Bandung - Makasar
      • Semarang - Pontianak
    • Ibu kota propinsi lainnya
    • Daerah lainnya
contoh
Contoh
  • Tn Sahrul, status menikah mempunyai 2 orang anak, mempunyai usaha perdagangan eceran sepatu berlokasi di Pasar Anyar Bogor
  • Dari pencatatan diketahui jumlah peredaran usaha selama tahun 2005 Rp 100.000.000
contoh1
contoh
  • Tn Paijo status menikah mempunyai 4 orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Semarang. Selain itu ia juga memiliki Warung Tegal yang berlokasi di Yogyakarta
  • Penerimaan bruto dari praktek dokter Rp 72.000.000
  • Peredaran usaha Warung Tegal Rp 40.000.000
contoh2
contoh
  • Tn Bajuri, status menikah belum mempunyai anak, berdomisili di Kebon Sirih Jakarta Pusat mempunyai usaha bengkel sepeda motor dengan peredaran usaha setahun Rp 80.000.000
  • Untuk menambah penghasilan Ny Oneng, istri Tn Bajuri membuka usaha salon dengan penerimaan bruto setahun Rp 60.000.000
biaya dapat dikurangkan 1
Biaya dapat dikurangkan 1
  • Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak
  • Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak).
biaya dapat dikurangkan 2
Biaya dapat dikurangkan 2
  • Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
  • Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
  • Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
  • Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
biaya dapat dikurangkan 3
Biaya dapat dikurangkan 3
  • Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan
  • Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
  • Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 tahun).
  • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
tidak dapat dikurangkan 1
Tidak Dapat Dikurangkan 1
  • Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  • Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
  • Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
tidak dapat dikurangkan 2
Tidak Dapat Dikurangkan 2
  • Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21).
  • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan
tidak dapat dikurangkan 3
Tidak Dapat Dikurangkan 3
  • Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
  • Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
tidak dapat dikurangkan 4
Tidak Dapat Dikurangkan 4
  • Pajak Penghasilan
  • Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
  • Gaji yang dibayarkan kepada anggota perseutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
  • Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
tidak dapat dikurangkan 5
Tidak Dapat Dikurangkan 5
  • Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena tidak sesuai dengan ketentuan
  • Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Norma Penghitungan Khusus
tidak dapat dikurangkan 6
Tidak Dapat Dikurangkan 6
  • PPh yang ditanggung pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26, sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh PPh Pasal 26 tersebut
  • Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak
penggabungan penghasilan istri psl 8
Penggabungan penghasilanistri psl 8
  • Seluruh penghasilan / kerugian wanita kawin dianggap penghasilan / kerugian suaminya
  • Kecuali penghasilan tersebut semata-mata dari satu pemberi kerja yg telah dipotong PPh 21 dan pekerjaan tsb tdk ada hubungan dg usaha/pek bebas suami/anggota keluarga lainnya
penghasilan istri
Penghasilan istri

Bekerja pada

satu pemberi kerja

  • Bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja
  • Melakukan usaha
  • Melakukan pekerjaan bebas
  • Penghasilan istri tidak digabung
  • Status K/...
  • PPh 21 atas penghasilan istri bersifat final (tidak dapat dikreditkan)
  • Penghasilan istri digabung
  • Status K/I/...
  • PPh 21/22/23 atas penghasilan istri dapat dikreditkan
contoh istri bekerja pada satu pemberi kerja
Contoh : Istri bekerja pada satu pemberi kerja
  • Tn Permana seorang pengusaha bahan bangunan, mempunyai seorang Istri bernama Ny Santi yang bekerja sebagai kasir di Swalayan Mikro. Mereka telah mempunyai seorang anak bernama Bobby
  • Penghasilan netto dari usaha Tn Permana Rp 300 Juta
  • Penghasilan Ny Santi selaku karyawan tetap Swalayan Mikro Rp 100 juta dan dipotong PPh 21 sebesar Rp 9.255.600
  • Hitung PPh terutang ?
  • Hitung PPh yang Kurang (lebih) bayar ?
contoh istri melakukan usaha
Contoh : Istri melakukan usaha
  • Tn Permana seorang pengusaha bahan bangunan, mempunyai seorang Istri bernama Ny Linda yang mempunyai usaha catering. Keluarga ini telah mempunyai seorang anak
  • Penghasilan netto dari usaha Tn Permana Rp 300 Juta
  • Penghasilan netto dari usaha catering Ny Santi Rp 100 juta dan dipotong PPh 23 sebesar Rp 1.500.000
  • Pertanyaan :
    • Hitung PPh terutang
    • Hitung PPh yang Kurang (lebih) bayar
contoh istri bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja
Contoh : Istri bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja
  • Tn Permana seorang pengusaha bahan bangunan, mempunyai seorang Istri bernama Ny Santi yang bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Jayakarta dan dosen luar biasa di universitas Batavia. Keluarga ini telah mempunyai seorang anak bernama Ratna
  • Penghasilan netto dari usaha Tn Permana Rp 300 Juta
  • Penghasilan Ny Santi selaku Dosen tetap di Universitas Jayakarta Rp 100 juta dan dipotong PPh 21 sebesar Rp 9.255.600
  • Sedangkan Penghasilan Ny Santi selaku Dosen luar biasa di Universitas Batavia Rp 90 juta dan dipotong PPh 21 sebesar Rp 7.755.600
  • Hitung PPh terutang
  • Hitung PPh yang Kurang (lebih) bayar
penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah
Penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah

Suami istri hidup bersama tetapi mengadakan perjanjian pisah harta (PH)

Suami istri telah hidup berpisah (HB)

  • Penghasilan suami-istri digabung
  • PPh dikenakan pada masing-masing suami-istri sebesar perbandingan penghasilan neto mereka

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri

contoh perjanjian pisah harta
Contoh : perjanjian pisah harta
  • Pak Hartawan mengadakan perjanjian pisah harta dengan istrinya, Ny.Hartawati.
  • Penghasilan netto dari usaha Pak Hartawan Rp 30 juta, sedangkan penghasilan netto dari usaha Ny Hartawati Rp 20 juta
  • Pak Hartawan & Ny Hartawati memiliki 1 orang anak yang menjadi tanggungan
contoh hidup berpisah
Contoh : hidup berpisah
  • Ny Tamara telah berpisah hubungan dengan suaminya, Tn Rafi. Penghasilan Neto dari usaha Ny Tamara sebesar Rp. 100 juta sedangkan penghasilan neto dari usaha Tn Rafi sebesar Rp 30.000.000.
  • Keluarga ini telah mempunyai seorang anak benama Rasya, yang menjadi tanggungan Tn Rafi
tarif pph orang pribadi
Tarif PPh Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak Tarif

  • Sampai dengan Rp 25 Juta 5%
  • > Rp 25 Juta s.d. Rp 50 Juta 10%
  • > Rp 50 Juta s.d. Rp 100 Juta 15%
  • > Rp 100 Juta s.d. Rp 200 Juta 25%
  • Di atas Rp 200 Juta 35%
kredit pajak
Kredit Pajak
  • PPh yg dipotong / dipungut pihak lain di DN, meliputi PPh 21/22/23
  • PPh dibayar di LN (kredit PPh psl 24)
pengkreditan pph yg dibayar di luar negeri
pengkreditan PPh yg dibayar di luar negeri
  • PPh dibayar di LN boleh dikreditkan dg PPh di Indonesia
pengkreditan pph psl 24 dilakukan di tahun pajak digabungkannya penghasilan tersebut
Pengkreditan PPh psl 24 dilakukan di tahun pajak digabungkannya penghasilan tersebut
  • Kerugian di LN tidak boleh digabung
pengkreditan pph yg dibayar di luar negeri1
pengkreditan PPh yg dibayar di luar negeri
  • PPh psl 24 yg dikreditkan jumlah yg lebih kecil antara :
    • Pajak yg sebenarnya dibayar di LN

Rumus :

    • PPh terutang atas X Penghasilan Netto LN

seluruh Penghasilan Penghasilan Kena Pajak

(dihitung per-country basis)

    • Jumlah PPh terutang atas seluruh penghasilan
contoh3
Contoh
  • Tn Osama (K/1) berkedudukan di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2005 adalah sbb :
    • Penghasilan neto dari dalam negeri sebesar Rp 8.000.000.000.
    • Di Singapura memperoleh penghasilan (laba neto) Rp 2.000.000.000, dimana PPh yang dibayar di Singapura sebesar Rp 800.000.000
    • Di Vietnam memperoleh penghasilan (laba neto) sebesar Rp 6.000.000.000, dimana PPh yang dibayar sebesar Rp 1.500.000.000
    • Di Malaysia menderita kerugian (rugi neto) sebesar Rp 5.000.000.000
  • Hitung kredit pajak PPh pasal 24
contoh4
Contoh
  • Tn Abu Bakar (TK/0) berkedudukan di Surabaya memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sbb :
    • Penghasilan neto (rugi) di dalam negeri Rp (600.000.000)
    • Penghasilan neto dari usaha di Philipina Rp 3.000.000.000
  • PPh yang terutang & dibayar di Philipina sebesar Rp 1.200.000.000
  • Hitung kredit pajak PPh psl 24
pph pasal 25 secara umum
PPh Pasal 25 Secara Umum
  • Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan =
    • sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu
    • dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24)
    • dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak
  • Penghasilan tidak teratur tidak diperhitungkan dalam menentukan PPh psl 25
contoh umum
Contoh Umum
  • Tn Amir (TK/0) melakukan usaha penjualan barang hasil impor
  • Laporan Laba Rugi Th 2004 sbb :
    • Penjualan 500.000.000
    • HPP 300.000.000
    • Laba Kotor 200.000.000
    • Biaya usaha 130.000.000
    • Laba usaha 70.000.000
    • Pendapatan luar usaha
      • Komisi penjualan 15.000.000
      • Bunga pinjaman 10.000.000
    • Laba bersih 95.000.000
  • PPh yang dipotong/dipungut pihak lain
      • PPh 21 150.000
      • PPh 22 impor 2.500.000
      • PPh 23 1.500.000
      • Jumlah 4.150.000

SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2005

bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan tidak teratur
Bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur
  • Penghasilan tidak teratur tidak diperhitungkan dalam menentukan PPh psl 25
contoh penghasilan tidak teratur
Contoh Penghasilan Tidak Teratur
  • Tn Joko (TK/0) melakukan usaha penjualan barang hasil impor
  • Laporan Laba Rugi Th 2004 sbb :
    • Penjualan 400.000.000
    • HPP 300.000.000
    • Laba Kotor 100.000.000
    • Biaya usaha 70.000.000
    • Laba usaha 30.000.000
    • Pendapatan luar usaha
      • Komisi penjualan 15.000.000
      • Bunga pinjaman 10.000.000
      • Keuntungan penjualan mobil 5.000.000
    • Laba bersih 60.000.000
  • PPh yang dipotong/dipungut pihak lain
      • PPh 21 150.000
      • PPh 22 impor 500.000
      • PPh 23 1.500.000
      • Jumlah 2.150.000

SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2005

angsuran pph pasal 25 bagi wajib pajak baru
Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru
  • PPh Pasal 25 dihitung dengan menerapkan tarif umum Pasal 17 terhadap Penghasilan Kena Pajak sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).
  • Penghasilan neto dihitung berdasarkan pembukuan (dalam hal WP wajib melaksanakan pembukuan) atau berdasarkan Norma Penghitungan (dalam hal wajib pajak tidak wajib melaksanakan pembukuan /melaksanakan pembukuan tetapi tidak diketahui penghasilan netonya.
  • Untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan netonya dikurangi PTKP terlebih dahulu.
contoh wp baru norma
Contoh WP Baru Norma

Tuan Abdullah telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) anak yang menjadi tanggungannya. Pada tanggal 01 Januari 2005 membuka usaha dagangan eceran tekstil. Abdullah hanya menyelenggarakan catatan saja, karena usahanya masih baru. Persentase Norma Penghitungan 62411 sebesar 20%, Peredaran Bruto selama bulan Januari 2005 sejumlah Rp. 42.000.000,00.

Pertanyaan : Hitunglah Pajak Penghasilan pasal 25 untuk bulan Januari 2005

contoh wp baru pembukuan
Contoh WP baru pembukuan
  • Tn Jamal (TK/0) mulai 1 Januari 2005 terdaftar sebagai wajib pajak dan diberikan NPWP.

SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2005

pph 25 sebelum batas waktu penyampaian spt tahunan
PPh 25 sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan
  • Sama dengan jumlah angsuran PPh psl 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya (Masa Desember)
wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
  • WP OPPT adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha grosir/eceran barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai/outlet yg tersebar di beberapa lokasi (tdk termasuk perdagangan kend bermotor & restoran).
  • WP yang memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di KPP yang bersangkutan.
  • WP yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari 1 wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di KPP masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berada.
wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu kep 171 pj 2002
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTUKEP-171/PJ/2002

WP OP USAHA PERDAGANGAN GROSIR DAN ATAU ECERAN

DENGAN BEBERAPA TEMPAT USAHA (GERAI);

KECUALI PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR & RESTORAN

WAJIB

MENDAFTARKAN NPWP DI :

 KPP DOMISILI (MELIPUTI TEMPAT TINGGAL WP) DAN,

 KPP LOKASI (MELIPUTI TEMPAT USAHA/GERAI;

TIAP GERAI WAJIB MENDAFTARKAN NPWP)

ANGSURAN

PPh PASAL 25

SEBESAR

2 % DARI JML PEREDARAN BRUTO TIAP BULAN;

DIBAYAR ATAS NAMA DAN NPWP MASING MASING TEMPAT USAHA

dilunasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dilaporkan ke KPP Lokasi paling lambat tanggal 20

angsuran pph pasal 25 wp op pengusaha tertentu
Angsuran PPh Pasal 25 WP OP Pengusaha Tertentu

JIKA WP TIDAKMENERIMA

PENGHASILAN LAIN YANG

TIDAK DIKENAKAN PPh FINAL

MERUPAKAN

PELUNASAN

TIDAK DAPAT

DIKOMPENSASIKAN

KERUGIAN TAHUN-TAHUN

SEBELUMNYA

JIKA WP MENERIMA

PENGHASILAN LAIN YANG

TIDAK DIKENAKAN PPh FINAL

KREDIT

PAJAK

MERUPAKAN

DAPAT

DIKOMPENSASIKAN

KERUGIAN TAHUN-TAHUN

SEBELUMNYA

contoh5
Contoh
  • Tn Purnama (K/1) berdomisili di Sukabumi mempunyai usaha pedagangan eceran Handphone yang berlokasi di Mall Bekasi, Mall Depok dan di Pasar Anyar Bogor
  • Berikut ini peredaran usaha Tn Purnama selama tahun 2005 :
  • Hitung :
  • PPh 25 sebagai WP OPPT yg harus dibayar sendiri tahun 2005
pph 25 wp oppt menerima penghasilan lain yang dikenakan pph yang bersifat tidak final
PPh 25 WP OPPT menerima penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final
  • Sebesar perbandingan antara penghasilan lain neto dengan total penghasilan neto dikalikan besar angsuran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya
contoh6
contoh
  • Tn Permana (K/1) berdomisili di Sukabumi mempunyai usaha pedagangan eceran Handphone yang berlokasi di Mall Bekasi dan Mall Depok serta usaha perbaikan (servis) handphone yang berlokasi di Pasar Anyar Bogor
  • Berikut ini penghasilan Tn Permana selama tahun 2005 :
  • Hitung :
  • PPh 25 sebagai WP OPPT yg harus dibayar sendiri tahun 2005
  • PPh tahun 2005 yg kurang (lebih) bayar
  • PPh pasal 25 atas penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final tahun 2006
slide84

Nama WP : Tino Domino

  • Alamat : Jl Enggano No. 2 Tanjung Priok Jakarta Utara
  • NPWP : 04.567.891.0-042.000
  • Status : Menikah, mempunyai 3 orang anak
  • Tino Domino bekerja di PT Lautan Megah sebagai manajer marketing, selain itu dia juga bekerja sebagai dosen marketing di Universitas “Perjuangan”. Berdasarkan bukti pemotongan PPh 21 form 1721-A1 yang diberikan pemotong pajak diketahui
  • PT Lautan MegahUniversitas Perjuangan
  • Penghasilan bruto Rp 120.000.000 Rp 40.000.000 Pengurang penghasilan bruto Rp 2.500.000 Rp 1.296.000 PPh 21 terutang Rp 23.925.000 Rp 1.095.200 PPh 21 yang telah dipotong Rp 23.925.000 Rp 1.095.200
  • Istri Tino Domino yaitu Tini Remi bekerja sebagai kasir di Swalayan “PT Mikro”
  • Bukti pemotongan PPh 21 form 1721-A1 yang diberikan pemotong pajak sbb:
  • Penghasilan bruto Rp 30.000.000
  • Pengurang penghasilan bruto Rp 1.296.000
  • PPh 21 terutang Rp 835.200
  • PPh 21 yang telah dipotong Rp 835.200
  • Harta dan Penghasilan lainnya :
  • Tino Domino memiliki deposito berjangka pada Bank Mandiri sebesar
  • Rp. 100.000.000 dengan tingkat bunga 9,5% setahun
  • Menerima Deviden dari PT. MARUNDA sebesar Rp. 3.000.000 atas penyertaan
  • 3.000 lembar di PT MARUNDA dengan nilai nominal Rp 300.000 / lembar
  • Memperoleh warisan dari Alm. Orang tua (Haji Kotong) sebidang tanah berikut
  • bangunan dengan NJOP Rp160.000.000
  • - Tino Domino dan Tini Remi tidak pernah membayar zakat