PENDIDIKAN PANCASILA - PowerPoint PPT Presentation

pendidikan pancasila n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENDIDIKAN PANCASILA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENDIDIKAN PANCASILA

play fullscreen
1 / 62
PENDIDIKAN PANCASILA
1369 Views
Download Presentation
ori-meadows
Download Presentation

PENDIDIKAN PANCASILA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PENDIDIKAN PANCASILA Oleh : Machmud Al Rasyid 2014

  2. DESKRIPSI UMUM MemberikanpemahamanmendalamtentangPancasila, bukansekedar ideology formal sematatetapisebagaiwacanafilosofis & kultural, bahwaPancasilaadalahsebuahsintesapolapikirdanbudayamasyarakatIndonesia

  3. Deskripsi Mata Kuliah Sejarah Pancasila Pancasila dalam Perkembangan Konstitusi Pancasila Dasar Negara Pancasila Ideologi Negara Pancasila Sebagai Paradigma kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara A. Sila Kesatu yang mendasari ke-2, 3, 4, dan 5 B. Sila Kedua, yang di dasari Sila ke-1, mendasari 3,4, & 5 C. Sila Ketiga, yang di dasari Sila ke-1 & 2, mendasari 4 & 5 D. Sila Keempat, yang di dasari Siila 1,2, & 3, mendasari 5 E. Sila Kelima, yang di dasari Sila 1,2,3, & 4

  4. KELIRUMOLOGI Tentang PANCASILA

  5. KOMPETENSI DASARA. Sejarah Pancasila Sejarah Politik Kenegaraan Indonesia BPUPK PPKI

  6. REFERENSI Endang Saifuddin Anshari, 1981, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis “sekuler” tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959, Bandung: Pustaka Salman Suhartono W. Pranoto,2007, Kaigun, Angkatan Laut Jepang, Penentu Krisis Proklamasi, Yogyakarta: Kanisius Syafii Maarif, 1985, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES Adnan BuyungNasution, 1995, AspirasiPemerintahanKonstitusional di Indonesosio-Legal atasKonstituante 1956-1959, Jakarta : Grafitti AB. Kusuma, 2004, Lahirnya UUD 1945, Jakarta, Fak. HukumUI Panitia Lima, 1977, Uraian Pancasila, Jakarta: Mutiara Yudi Latief, 2011, Negara Paripurna: Historiositas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia

  7. D. Rini Yunarti, 2003, BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI, Jakarta: Kompas Sri Edi Swasono & Fauzie Ridjal, 2006, Satu Abad Bung Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan, Jakarta: UI Press RZ. Leirissa, 2006, Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: Pustaka Sejarah Y.B. Mangunwijaya, 1998, Menuju Republik Indonesia Serikat, Jakarta: Gramedia St.Sularto & D. Rini Yunarti, 2010, Konflik di Balik Proklamasi, BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan, Jakarta: Kompas Ir. Sukarno,2006, Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Yogyakarta: Media Presindo Tan Swie Ling, 2014, Masa Gelap Pancasila, Wajah Nasionalisme Indonesia, Jakarta: LKSI & Ruas

  8. PANCASILA YANG MANA ?(Tidak sama Persepsinya) - footnote

  9. MACAM-MACAM RUMUSAN PANCASILA : A. MUHAMMAD YAMIN (29 Mei 1945) : 1. PeriKebangsaan 2.Peri Kemanusiaan 3. PeriKetuhanan 4. PeriKerakyatan 5. PeriKesejahteraanSosial (KeadilanSosial)

  10. B. SOEPOMO • C. SOEKARNO PANCASILA • D. SOEKARNO TRISILA • E. SOEKARNO EKASILA • F. PIAGAM DJAKARTA • G. PEMBUKAAN (Preambule) UUD 18 AGUSTUS 1945 • H. MUKADIMAH KRIS 1949 • I. MUKADIMAH UUDS 1950 • Keseluruhanrumusandasarnegara, hanyaRumusanSoekarnoitulah yang diberinama PANCASILA. Lainnya TIDAK MEMPUNYAI NAMA

  11. FAKTA SOSIAL :(Pembukaan Alinia 4) • …..suatususunan Negara RI …..denganberdasarkepada KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA, dan KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, sertadenganmewujudkansuatu KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. • BENARKAH RUMUSAN ITU MENYEBUT TENTANG PANCASILA ATAU LIMA DASAR ? • APAKAH kalimatterakhirbukantentang TUJUAN ?

  12. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

  13. Time line zamanpergerakannasional

  14. Budi Oetomo (BO) Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 atas inisiatif dari Dr Wahidin Sudirohusodo yang kemudian disambut oleh Soetomo dan rekan-rekannya di School Tot Opleiding van Indische arsten (STOVIA) atau Sekolah Dokter Pribumi. Tujuan : Untuk megembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian.

  15. Berdasarkan hasil kongres 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo di ketuai oleh Tirto Kusumo dari Karang Anyar, keanggotaan terbatas hanya suku Jawa, Bali dan Lombok serta hanya bergerak dalam bidang pengajaran, pendidikan dan kebudayaan serta tidak terlibat dalam politik peraktis.

  16. Karena sebagian besar anggotanya adalah pegawai pemerintah, maka BO selalu berhubungan baik dengan pemerintah selalu bersikap hati-hati dalam mengambil kebijakan. Disebabkan Budi Utomo mempertahankan sifat kedaerahan, dan desakan untuk membuka diri menjadi organisasi nasional semakin besar menjadikan Budi Utomo semakin mundur dan banyak anggotanya pindah ke organisasi lain.

  17. TRI KORO DARMO • Karena Budi Utomo cenderung didominasi oleh golongan tua, maka golongan muda mendirikan Tri Koro Darmo. • Tri Koro Darmo kemudian diubah namanya menjadi Jong Java.

  18. ORGANISASI PERGERAKAN BERSIFAT ETNIK KEDAERAHAN • Di beberapa daerah terdapat beberapa perkumpulan pemuda. • Pelajar Sumatra di bawah pimpinan Moh. Hatta dan Moh. Yamin pada 9 Desember 1917 membentuk Jong Sumatranen Bond (JSB). • Pada awal tahun 1918, di berbagai daerah juga dibentuk Studerenden Vereniging Minahasa, Jong Ambon, Jong Pasundan, Jong Celebes, Jong Borneo (Kalimantan), dan Timorees Verband. • Sejak tahun 1920 berbagai perkumpulan yang masih bersifat kedaerahan itu lambat laun mulai bergabung dan bersifat nasional. • Puncak dari penggabungan perkumpulan pemuda itu terjadi pada tahun 1927, yaitu dengan dibentuknya Jong Indonesia yang bersifat nasional.

  19. VOLKSRAAD "Dewan Rakyat", adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 18 Mei19168 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur-JendralJ.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan Pleyte. Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 39 anggota, 17 di antaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orangBelanda (Eropa) dan orang timur asing: Tionghoa, Arab dan India. Pada akhir tahun 1920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Baca : AB Kusuma, 2004: 67-68

  20. kewenangan Volksraad sebagai penasehat. Baru pada tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur-Jendral yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur-Jendral memiliki hak veto, kewenangan Volksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Sebuah petisi Volksraad yang ternama adalah Petisi Soetardjo. Soetardjo adalah anggota Volksraad yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia.

  21. Tokoh-tokoh yang dikenal aktif di Volksraad antara lain H.O.S. Cokroaminoto H. Agus Salim Abdoel Moeis Soetardjo Kartohadikoesoemo Mohammad Hoesni Thamrin Wiranatakoesoema V Otto Iskandardinata Jahja Datoek Kajo Dr. Radjiman Wedyodiningrat

  22. FRAKSI DI VOLKSRAAD Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam volksraad yaitu Fraksi Nasional (Husni Thamrin), Perhimpunan Pegawai BestuurBumi-Putera (Prawoto), dan Indonesische Nationale Groep (Muhammad Yamin). Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari Partai-Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A'laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik - partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.

  23. PETISI SUTARDJO DI VOLKSRAAD 1936 & INDONESIA BERPARLEMEN 1936 : Isi petisi tersebut ialah meminta diadakannya konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk menyusun rencana pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia meskipun masih dalam lingkungan kekuasaan Beland 1939: Gabungan Politik Indonesia (GAPI) merumuskan usulan dalam slogan Indonesia Berparlemen. Kedua usulan tersebut ternyata ditolak oleh pemerintah Belanda

  24. GAPI(Gabungan Politik Indonesia) Kepengurusan federasi dijalankan oleh suatu sekretariat tetap yang terdiri atas sekretaris umum, sekretaris pembantu dan bendahara. Jabatan-jabatan ini untuk pertama kali diduduki oleh Abikusno Tjokrosuyoso dari PSII sebagai sekretaris umum, Amir Sjarifudin dari Gerindo sebagai sekretaris pembantu, dan Ahmad Husni Thamrin dari Parindra sebagai bendahara. Anggota GAPI terdiri atas Parindra (Partai Indonesia Raya), Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), PII (Partai Islam Indonesia), PPKI (Persatuan Partai Katolik Indonesia), PSII (Persatuan Sarekat Islam Indonesia), Persatuan Minahasa dan Pasundan. Dasar-dasar federasi meliputi hak menentukan nasib sendiri, persatuan Indonesia, demokrasi dalam usaha-usaha politik, ekonomi, sosial serta kesatuan aksi. Sedangkan tujuannya mengadakan kerjasama dan mempersatukan semua partai politik Indonesia dan mengadakan kongres-kongres rakyat Indonesia.

  25. Sarekat Islam (SI) Didirikan oleh H Samanhudi pada thun 1905 di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI) corak pergerakan agama dan ekonomi. Pada 10 september 1912 di rubah menjadi Sarekat Islam (SI) Menurut HOS Cokroaminoto tujuan SI untuk memajukan perdagangan, membantu pengajaran, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai Islam dan hidup menurut perintah Islam.

  26. Pada awalnya SI bersikap kooperatif dalam perjuangannnya, akan tetapi setelah di ketahui Voolksraad (Dewan Rakyat) tidak memperjuangkan kemerdekaan, maka perjuangan berubah menjadi non-kooperatif.

  27. Pada 1921 SI terpecah menjadi dua, SI putih dipimpin HOS Cokroaminoto berhaluan Islam dan SI Merah yang berhaluan kominis di pimpin Semaun dan Darsono yang kemudian mendirikan PKI. Kemudian SI berganti menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) Indonesia dengan ketua H Agus Salim, penambahan Indonesia menunjukan semangat kebangsaan.

  28. SAREKAT ISLAM • Dalam perkembangannya, Sarekat Islam mengalami perpecahan. Tahun 1916, • SI disusupi ideologi komunisme lewat cabangnya di Semarang yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono. • Akhirnya, SI pecah menjadi SI yang dipimpin Tjokroaminoto, H. Agus Salim, dan Abdul Muis (sering disebut SI Putih) dan SI yang sosialis/komunis pimpinan Semaun, Darsono, dan Tan Malaka (sering disebut SI Merah). • Dalam kongresnya di Madiun, SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). • Pada tahun 1927, berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). • SI sosialis kemudian berganti nama menjadi Sarekat Rakyat. • Sarekat Rakyat ini kemudian menjadi pendukung kuat Partai Komunis Indonesia (PKI).

  29. MUHAMMADIYAH • Didirikan tahun 1912 • K.H. Ahmad Dahlanmelihatdarisegi lain yang harusdiperbaharuidalam Islam. • Segiituadalahmodernisasisertapemurnian agama Islam dariunsur-unsurnon-Islam, Pendidikan, dan Kesehatan (Kesejahteraan)

  30. NAHDATUL ULAMA (NU) • NU didirikan oleh Kyai Haji Hasjim Asjari pada tahun 1926. • Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk mempertahankan kepentingan kaum muslim tradisional. • Untuk itu, organisasi ini mendukung kemajuan sekolah-sekolah Islam tradisional, pemeliharaan kaum fakir miskin, dan usaha-usaha ekonomi.

  31. Indische Partij • Didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh : • Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker yang kemudian dikenal sebagai Dr. Danu Dirdjo Setia Budhi • Dr. Cipto Mangoenkoesoemo • Soewardi Soerjaningrat yang kemudian terkenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara.

  32. Indische Partij bermaksud membangun rasa cinta dalam setiap hati orang Hindia terhadap bangsa dan tanah airnya. Hal ini dilakukan dengan cara menyadarkan masyarakat dengan menghidupkan kembali harga diri, rasa mampu, dan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Dan dalam hal ini mereka menganjurkan suatu nasionalisme yang jauh lebih luas dari nasionalisme Boedi Oetomo. Dan cita-cita ini mereka ini disebarluaskan melalui Harian De Express.

  33. Partai Komunis Indonesia (PKI) Didirikan dengan nama Partai Komunis Hindia (PKH) setelah Semaun dan Darsono di keluarkan dari SI pada Mei 1920. Anggotanya sebagian besar dari Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV) yang di didirikan oleh HS Sneeveliet seorang Belanda yang berhaluan sosialis.

  34. Untuk mendapatkan banyak anggota PKI melakukan infiltrasi (penyusupan) kedalam organisasi lain dan sering menggunakan tokoh-tokoh Islam dalam menyebarkan pemikirannya, misalnya H Misbach agar mudah diterima masyarakat Indonesia. Dalam pergerakannya PKI bersifat non-kooperatif dan secra terang-terangan menentang kebijakan pemerintah Belanda. Dan tidak jarang PKI mengadakan pemogokan-pemogokan kerja sebagai protes kepada pemerintah Hindia Belanda, bahkan pernah melakukan pemberontakan walaupaun akhirnya gagal.

  35. Perhimpunan Indonesia (PI) Pada 1908, perkumpulan mahasiswa di Belanda mendirikan Indische Vereeniging. Menjadi lebih maju setelah Moh. Hatta, Sunario, A. Subadri dan Ali Sastroamidjoyo menjadi pemimpin dan nama organisasi di ganti menjadi Indonesische Vereeniging dan terakhir pada 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). PI adalah organisasi yang pertama dengan tegas menuntut Indonesia merdeka, bersikap non kooperatif dan menyatakan perlunya persatuan masyarakat Indonesia.

  36. Usaha nyata PI dalamusahakemerdekaan di buktikandenganhadirdanmenjadianggotaLigaInternasional Anti PenindasanPenjajah yang berkongres di Paris Perancispadatahun 1926. Dan padatahun 1927 padasaatkongres di Brussel, BelgiadengantegasMohHattamenuntutkemerdekaan Indonesia. Untukmemperkuatperjuangannya, PI kemudianmenggabungkandiridenganLeague Against Imperialism and for National Independence yang didirikanolehMuzenberg di Berlin Jerman. Selainitutokoh-tokoh PI pun berhubungandengantokoh-tokohmahasiswa Asia sepertiJawaharal Nehrudari India danHafesRamdhanBeydariMesir.

  37. PARTAI NASIONAL INDONESIA • Ir. Soekarno dengan sejumlah temannya mendirikan partai politik yang bernama Partai Nasional Indonesia. • Berdirinya Partai Nasional Indonesia bermula dari Algemene Studie Club (Kelompok Studi Umum). • Rapat pembentukan Perserikatan Nasional Indonesia dihadiri oleh Soekarno, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, Mr. Moediarto dan Mr. Soenarjo (ketiganya bekas anggota PI). • PNI bersifat nonkooperatif. Artinya, PNI tidak mau bekerja sama dengan Belanda. PNI tidak mau duduk dalam dewan-dewan yang diadakan oleh pemerintah Belanda. • Dalam kongres pertama PNI yang diadakan di Surabaya, diputuskan untuk mengganti kata perserikatan menjadi partai, sehingga menjadi Partai Nasional Indonesia.

  38. PARTAI NASIONAL INDONESIA • Pemerintah Belanda sangat kuatir bahwa pengaruh Soekarno akan mendorong rakyat menuntut kemerdekaan. • Dalam rapat di Yogyakarta tanggal 29 Desember 1929, Soekarno dan teman-temannya ditangkap dan dibawa ke pengadilan Bandung. • Dalam sidang pengadilan itu, Soekarno menyampaikan pidato pembelaan yang terkenal dengan sebutan “Indonesia Menggugat.”

  39. Organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia berdasarkan ideologinya.

  40. KARAKTERISTIK PERIODE PERKEMBANGAN NASIONALISME DI INDONESIA • Periode Awal Perkembangan. Gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. (Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah). • Periode Nasionalisme Politik. Gerakan nasionalisme di Indonesia telah mulai menyinggung bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. (Indische Partij dan Gerakan Pemuda). • Periode Radikal. Gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan untuk mencapai kemerdekaan. Namun, dengan cara nonkooperasi atau tidak mau bekerja sama dengan kaum penjajah. (Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI). • Periode Bertahan. Gerakan nasionalisme di Indonesia lebih moderat dan penuh perhitungan. Pada periode ini, diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif sehingga organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan pemerintah Belanda.

  41. MASA PENDUDUKAN JEPANG Tanggal 21 september 1937 atas kesadaran pemimpin-pemimpin  Organisasi Islam, mereka menyatukan diri dalam suatu federasi yang disebut Majelis Islam A’la Indonesia yang disingkat dengan MIAI“Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) lahir atas inisiatif K.H. Mas Mansur dari Muhamadiyah, K.H.M. Dahlan dan K.H. Wahab Hasbullah dari, Nahdatul Ulama, Wondoamisseno dari Serikat Islam dan tokoh organisasi Islam lainnya separti Persatuan Ulama dan Al-irsyad”Pada bulan Oktober 1943 pihak Jepang membentuk organisasi baru untuk mengendalikan Islam. MIAI dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia)”. Sejalan dengan itu dalam bukunya Bulan Sabit dan Matahari J, Benda (1980:185)  juga mengatakan “diciptakannya organisasi baru tersebut (Masyumi) yang diberi status hukum langsung pada hari didirikannya

  42. BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) PEMBAGIAN WILAYAH : a. Wilayah I, meliputi P. Jawa dan Madura dengan pusat komando pertahanan di Batavia dipimpin oleh ke-16 AD (Rikugun)b. Wilayah II, meliputi P. Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya dengan pusat komando pertahanan di bukit tinggi dipimpin oleh tentara ke-25 AD (Rikugun).c. Wilayah III, meliputi p. Kalimantan, sulawesi, sulawesi, maluku, bali dan nusa tenggara dengan pusat komando pertahanan di makasar dipimpin oleh Armada Selatan ke-2 Al (Kaigun) di Makassar. Masing-masing wilayah dibentuk BPUPK, tetapi untuk Wilayah III Indonesia Timur belum mampu, sedangkan untuk Wilayah II baru tahap awal, sedang Wilayah I yang paling aktif.

  43. BPUPK resmi dibentuk pada tanggal 29 April1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisarJepang, KaisarHirohito. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua didampingi dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso danIchibangase Yosio (orang Jepang). Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPK (semacam sekretariat) dibantuMasuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 68 orang (AB Kusuma, 2004: 84-87 terdapat anggota tambahan 6 orang) yang terdiri dari: 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran (4 orang dari golongan Cina, 1 golongan Arab, dan 1 peranakan Belanda), serta 8orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah militer Jepang, tetapi wakil  Jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPK sebagai pengamat saja). Baca RM. AB Kusuma, 2004: 10-11 Tugasnya untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.

  44. Laporan Tugas BPUPK 18 Juli 1945Kepada Gunseikan Kakka Putusan 10 Juli 1945 : Bentuk negara adalah Republik (55 suara, 6 Kerajaan, lain-lain 2, Blanko 1); Putusan 11 Juli 1945 : Daerah negara adalah Hindia Belanda dulu ditambah Malaya, Borneo Utara, Portugis Timur, dan Papua seluruhnya dengan Pulau-pulau sekelilingnya (39 suara, 6 Hindia Belanda ditambah Malaya dikurangi Papua, 19 Hindia Belanda dulu); Putusan 14 Juli 1945 disepakati (a) Pernyataan Kemerdekaan; dan (b) Pembukaan dari UUD; Putusan 16 Juli 1945 disepakati Undang Undang Dasar dengan ketentuan Presiden adalah orang Indonesia Asli beragama Islam dengan 60 setuju dan 3 anggota Tionghoa tidak mufakat Baca AB Kusuma, 2004 : hlm 462-464

  45. Tahapan Perumusan Pancasila(footnote)

  46. **Panitia Kecil yang dibentuk BPUPK tanggal 1 Juni sesudah Pidato Sukarno terdiri Soekarno, Hatta, Yamin, Maramis, Sutarjo Kartohadikusumo, Otto Iskandardinata, Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim mengadakan sidang yang juga dihadiri 38 anggota Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan Pusat yang dibentuk oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang yang bertugas mengajukan usul dan menjawab pertanyaan pemerintah) yang merangkap menjadi Anggota BPUPK dan bertempat tinggal di Jakarta. Panitia Kecil ini membentuk Panitia Kecil lagi (Saya menyebut “informal”) yg terdiri Soekarno, Hatta, Muh. Yamin, Maramis, Wachid Hasyim, Soebardjo, Kiai AK. Muzakkir, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Haji Agus Salim yang menghasilkan Rancangan Pembukaan UUD yang oleh Sukarno diberi judul “Mukadimah” oleh Yamin disebut “ Piagam Jakarta” dan oleh Dr. Sukiman disebu “Gentlemen’s Agreement”.

  47. Dalam Sidang tanggal 14 Juli 1945 Ki Bagus menolak kalimat lanjutan ...”bagi pemeluk-pemeluknya”, sehingga hanya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam”. Sebelumnya, pada tanggal 11 Juli 1945 Latuharhary menolak rumusan utuh sila pertama tersebut, karena berakibat pada hukum adat. Perdebatan panjang itu diakhir dengan permintaan Ir. Soekarno dengan linangan air mata pada tanggal 16 Juli 1945 bahwa semua yang menolak hendaknya meninggalkan pendapatnya demi persatuan Indonesia. Kalimat ini untuk menegaskan jawaban Soekarno atas penolakan-penolakan pada 15 Juli “ini sebagai hasil kompromi yang diperkuat oleh panitia pula, sehingga maksud “kewajiban menjalankan syariat Islam hanya berlaku untuk orang Islam pula”. BERARTI BPUPK tanggal 16 JULI 1945 menyetujui Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD

  48. PPKI 18 Agustus 1945 BPUPK dibubarkan dan dibentuk PPKI tanggal 12 Agustus 1945 (bukan 7 Agustus 1945) dengan anggota 21 orang termasuk ketua dan Wakil Ketua. Kemudian oleh PPKI tanpa sepengatahuan Jepang ditambah 9 orang (Kasman Singodimedjo, Chairul Saleh, Wikana, Sukarni, Sajoeti Melik, Koesoema Soemantri, Ahmad Subardjo, Maria Ulfah, dan Nyonya Sunaryo). Rencana rapat pertama 16 Agustus tetapi gagal karena ada kasus “Rengasdengklok”, kemudian Proklamasi, sehingga baru 18 Agustus 1945 rapat pertama PPKI

  49. 17 Agustus 1945 malam datang seorang Opsir (tentara) Kaigun atau Angkatan Laut yang menemui Hatta dan mengatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam kawasan Kaigun berkeberatan sangat atas anak kalimat dalam Pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ayariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Walaupun mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat mereka dan hanya mengikat yang beragama Islam, tetapi mereka memandang sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas.

  50. Hatta menjawab, itu bukan diskriminasi, dan Mr.Maramis seorang Kristen yang menjadi anggota Panitia Sembilan tidak berkeberatan tanggal 22 Juni 1945 dan membubuhkan tandatangan. Opsir itu menjawab: mungkin waktu itu Maramis tidak merasakan bahwa penetapan tersebut suatu diskriminasi. Kalau Pembukaan diteruskan apa adanya, maka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik. Hatta mengakui bahwa kata-kata Opsir itu sangat mempengaruhipendiriannya, sehingga menjanjikan esok hari akan menyampaikan masalah tersebut dalam sidang PPKI