Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konsep Materi Kompetensi Teknik Pelaksana Urusan Bidang Kesehatan (tambahan/versi.2.) Oleh : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konsep Materi Kompetensi Teknik Pelaksana Urusan Bidang Kesehatan (tambahan/versi.2.) Oleh :

Konsep Materi Kompetensi Teknik Pelaksana Urusan Bidang Kesehatan (tambahan/versi.2.) Oleh :

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Konsep Materi Kompetensi Teknik Pelaksana Urusan Bidang Kesehatan (tambahan/versi.2.) Oleh :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATANDirektorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Konsep Materi Kompetensi Teknik Pelaksana Urusan Bidang Kesehatan (tambahan/versi.2.) Oleh : KuntjoroAdiPurjanto, dr. M.Kes Disampaikanpada Pertemuan Persiapan Penyusunan Tools Needs Assessment Struktur Organisasi Pelaksana Urusan Kesehatan Jakarta, 27 Maret 2013

  2. SISTIMATIKA • DASAR HUKUM • STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN (Permenkes 971/2009) • KOMPETENSI TEKNIK PELAKSANA URUSAN BIDANG KESEHATAN • PENUTUP

  3. DASAR HUKUM • Undang Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 34 : • Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. • Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia. • Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit. • Undang Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, Pasal 33 : • Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan. • Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

  4. Lanjutan .... • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan pemerintah untuk mengatur Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Kesehatan; • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

  5. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 971/MENKES/PER/XI/2009 TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN • Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural. • Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. • Kompetensi Khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya. KETENTUAN UMUM

  6. Lanjutan ...... Pasal 5 Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: • Integritas; • Kepemimpinan; • Perencanaan; • penganggaran; • Pengorganisasian; • Kerjasama; dan • Fleksibel

  7. Lanjutan ...... Pasal 6 Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: a. Orientasi pada pelayanan; b. Orientasi pada kualitas; c. Berpikir analitis; d. Berpikir konseptual; e. Keahlian tehnikal, manajerial, dan profesional; dan f. Inovasi. Pasal 7 Kompetensi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi: a. Pendidikan; b. Pelatihan; dan/atau c. Pengalaman jabatan .

  8. KOMPETENSI TEKNIK PELAKSANA URUSAN BIDANG KESEHATAN Undang Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, Pasal 33 Ayat (1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat harus memilikikompetensi manajemen kesehatan masyarakatyang dibutuhkan. KOMPETENSI INTI KESEHATAN MASYARAKAT Public Health Research, Education and Development (PHRED) Program. (2006). PH CoreCompetencies: A Discussion Paper. Sudbury, ON: Author.

  9. KOMPETENSI INTI KESEHATAN MASYARAKAT Public Health Research, Education and Development (PHRED) Program. (2006). PHCoreCompetencies: A Discussion Paper. Sudbury, ON: Author. Public Health Sciences Competencies • Understand the historical development, structure, and interaction of public health and healthcare systems at the local, provincial/territorial, national, and international levels. • Understand the concepts of health status of populations, determinants of health and illness,factors contributing to health promotion and disease prevention, and factors influencing the use of, and decision making about, health services • Apply the basic public health sciences including behavioural and social sciences, biostatistics, epidemiology, environmental public health, and prevention of chronic and infectious diseases and injuries • Identify and apply basic research methods used in public health. • Develop a lifelong commitment to rigorous critical thinking • Identify and retrieve current relevant scientific evidence • Review and critically appraise the evidence for public health interventions • Identify the role of evidence in developing health policies and programs and appropriately apply evidence

  10. Lanjutan ..... Analysis and Assessment Competencies • Define a problem • Identify relevant and appropriate data and information sources • Collect accurate quantitative and qualitative primary data when secondary data is • Unavailable • Identify community assets and available resources • Determine appropriate uses and limitations of both quantitative and qualitative data • Evaluate the integrity and comparability of data and identify gaps in data sources • Obtain and interpret information regarding risks and benefits to the community • Partner with communities to validate and attach meaning to collected quantitative and qualitative data • Make relevant inferences from quantitative and qualitative data

  11. Lanjutan ..... • Recognize how the data illuminates ethical, political, scientific, economic, and overall publichealth issues • Identify relationships, trends, and patterns in health assessment information and make appropriate recommendations on further investigations or actions that should be taken • Understand cost-effectiveness, cost-benefit, and cost-utility analyses • Apply ethical principles to the collection, maintenance, use, and dissemination of data and information • Apply data collection processes, information technology applications, and computer systems storage/retrieval strategies Partnership and Collaboration Competencies Describe the role of governments and community partners in the delivery of public health Services Identify how public bodies and private organizations and practitioners operate within a community

  12. Lanjutan ..... • Provide health status, demographic, statistical, programmatic, and scientific information tailored to professional and lay audiences • Understand social marketing principles and consumer behaviour • Use the media, advanced technologies, and community networks to receive and communicate information • Advocate for public health programs and resources Socio-Cultural Competencies Utilize appropriate methods for interacting sensitively, effectively, and professionally with persons with diverse cultural, socioeconomic, educational, racial, ethnic and professional backgrounds, and persons of all ages, gender, health status, and lifestyle preferences Identify the role of diverse population characteristics in determining the delivery of public health services Develop and adapt policies and program delivery that responds to diversity in population characteristics Understand the importance of a diverse public health workforce

  13. PERANCANGAN KOMPETENSI TEKNIS BERDASARKAN BLOOM’S TAXONOMY OF COGNITIVE DOMAINS

  14. Lanjutan ..........

  15. PENUTUP • Need assessment upaya strategis dalam penyusunan kebijakan kesehatan berbasis evidence. • Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan ketersedian SDM kesehatan yang kompeten, merata dan berkesinambungan. • Pembelajaran dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan. • Reformasi Birokrasi momentum yang berharga sebagai landasan penataan organisasi dan kompetensi SDMK

  16. TERIMA KASIH