PENGERTIAN, PROSES & MANFAAT AMDAL - PowerPoint PPT Presentation

pengertian proses manfaat amdal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGERTIAN, PROSES & MANFAAT AMDAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGERTIAN, PROSES & MANFAAT AMDAL

play fullscreen
1 / 15
PENGERTIAN, PROSES & MANFAAT AMDAL
485 Views
Download Presentation
noel-richmond
Download Presentation

PENGERTIAN, PROSES & MANFAAT AMDAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PENGERTIAN, PROSES & MANFAAT AMDAL Oleh : Baharuddin Nurkin -Dawn-

  2. AMDAL HASIL STUDI MENGENAI DAMPAK PENTING SUATU USAHA ATAU KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP, YANG DIPERLUKAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  3. TERPADU • MEMPERTIMBANGKAN ASPEK : = EKOLOGI [BIOFISIK] = SOSIAL EKONOMI = SOSIAL BUDAYA • KELENGKAPAN DARI KELAYAKAN = TEKNIS = EKONOMIS # PP 29/1986 # PP 51/1993 # PP 27/1999

  4. SEVEN KEY PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FROM THE RIO DECLARATION OF ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT • Integration [Principle 4] • Precaution [Principle 15] • Polluter Pays [Principle 16] • Public Participation [Principle 10] • Community Based Management [Principle 22] • Intergenerational Equity [Principle 3] • Environmental Impact Assessment [Principle 17]

  5. AMDAL BUKAN SATU-SATUNYA INSTRUMEN PENGELOLAAN • INSTRUMEN LAINNYA TATA RUANG KONSERVASI REHABILITASI BAKU MUTU INSTRUMEN EKONOMI PARTISIPASI MASYARAKAT

  6. TUJUAN STUDI AMDAL • MENJAMIN KELAYAKAN LINGKUNGAN • MENINGKATKAN DAMPAK POSITIF • MEMINIMALKAN DAMPAK NEGATIF

  7. KOORDINASI PELAKSANAAN • TANGGUNG JAWAB KOORDINASI PELAKSANAAN : BAPEDAL • BAPEDAL : MENYEDIAKAN INFORMASI PELAKSANAAN DAN TUGAS PENGAWASAN PELAKSANAAN

  8. ISI DOKUMEN AMDAL • KERANGKA ACUAN [FRAME OF REFERENCE] • ANDAL • RKL • RPL • UKL • UPL

  9. PENAPISAN Apakah Wajib AMDAL atau Tidak PELINGKUPAN Identifikasi isu lingkungan yang signifikan • ANALISIS DAMPAK • Rona Awal Lingkungan • Identifikasi Dampak • Prediksi Dampak • Evaluasi Dampak • Arahan RKL dan RPL KOMUNIKASIKAN KAJIAN TEMUAN-TEMUAN Gambar 1 Proses AMDAL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  10. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN • MEMUNGKINKAN MEMPEROLEH INPUT DAN PERSEPSI DARI MASYARAKAT DAN KELOMPOK YANG BERKEPENTINGAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU KEPUTUSAN YANG DIAMBIL • KEUNTUNGAN : • BERFUNGSI DALAM PERTUKARAN INFORMASI • MENYEDIAKAN SUMBER INFORMASI PADA LEVEL LOKAL • MEMBANTU PROSES ANALISIS DAN PERENCANAAN • MEMUNGKINKAN PEMASUKAN PERTIMBANGAN- PERTIMBANGAN YURIDIS DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SERTA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN • MEMUNGKINKAN PEMBERIAN RESPON SECARA LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT DARI SUATU PERMASALAHAN LINGKUNGAN

  11. Lanjutan • KERUGIAN : • DAPAT MENIMBULKAN KEBINGUNGAN KARENA ADANYA PRESPEKTIF/SUDUT PANDANG YANG BERBEDA • INFORMASI YANG DITERIMA BELUM TENTU BENAR [KELIRU], KARENA TINGKAT PENGETAHUAN PARTISIPAN YANG RENDAH • MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN PROSES PENYELESAIAN ATAU TERJADI PENUNDAAN PROYEK

  12. Harapan dan tantangan pemantauan dan pengawasan ke depan • Bagaimana pelaksanaan pemantauan dan pengawasan AMDAL, UKL-UPL yang telah disetujui. Apakah pelaporan-pelaporan telah dievaluasi dan ada tindak lanjut ? • Apakah pendekatan, lokasi,parameter, tolok ukur, kelembagaan, frekuensi pemantauan etc telah memenuhi kriteria, atau perlu dirobah ? • Peranan sektoral dan koordinasi oleh PEMDA: sejauh mana kemajuan dan hambatan apa yang dihadapi ? • Terhadap kinerja pemrakarsa : disinsentif dan insentif

  13. FUNGSI PEMANTAUAN • BERFUNGSI SEBAGAI FEED BACK (UMPAN BALIK DALAM SIKLUS PENGELOLAAN) BAGI TEHNIK PRAKIRAAN BAGI PROYEK YANG SERUPA (LOKASI DAN JENIS) DI MASA YAD • UNTUK DOKUMENTASI SECARA TERATUR, BERKALA • MENGETAHUI APAKAH ADA PARAMETER LINGKUNGAN YANG MENDEKATI ATAU NILAINYA MELAMPAUI BAKU MUTU • MENINGKATKAN KOMUNIKASI ANTARA PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT, PEMBERI IZIN, DAN PEMDA • MENJAMIN PEMRAKARSA UNTUK BERTANGGUNG JAWAB PENUH dan TAAT TIDAK MELANGGAR REGULASI (PASAL 40 SAMPAI PASAL 45 UU No. 23 TAHUN 1997 DAN PASAL 32 PP No. 27 TAHUN 1999)