pelayanan standard minimun n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pelayanan Standard Minimun PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pelayanan Standard Minimun

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Pelayanan Standard Minimun - PowerPoint PPT Presentation


  • 248 Views
  • Uploaded on

Pelayanan Standard Minimun. Kelompok 2: Delia Karina 125030401111041 Defantris Hari.K 125030407111030 Rahmadani Novitasari 125030407111080 Faridatul Aisyah. PENGERTIAN. MANFAAT. PRINSIP. Pengertian Standard Pelayanan Minimal (SPM) :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pelayanan Standard Minimun' - onan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pelayanan standard minimun

Pelayanan Standard Minimun

Kelompok 2:

Delia Karina 125030401111041

DefantrisHari.K 125030407111030

RahmadaniNovitasari 125030407111080

FaridatulAisyah

slide2

PENGERTIAN

MANFAAT

PRINSIP

pengertian standard pelayanan minimal spm
Pengertian Standard Pelayanan Minimal (SPM) :
  • Undang-Undang 32 Tahun 2004 penjelasan pasal 167 (3), menyatakan bahwa SPM adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 20 (1) menyatakan bahwa APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; Ayat (2) menyatakan bahwa untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan Standar Analisa Belanja (ASB), Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya.
slide4

Lampiran Surat Edaran Dirjen OTDA Nomor 100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002 menyatakan Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

  • Secara garis besar pengertianSPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. SPM ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini departemen teknis, sedangkan pedoman penyusunan SPM ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167 (3).
manfaat spm berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005
Manfaat SPM Berdasarkanketentuan yang tercantumdalamPeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2005:
  • Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah setempat dengan mutu tertentu;
  • Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik, sehingga SPM dapat dijadikan dasar untuk penentuan kebutuhan pembiayaan daerah;
  • SPM dapat dipakai sebagai landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan;
slide6

Menjadidasardalammenentukananggaranberbasiskinerja.

Dalamhalini SPM dapatdijadikandasardalammenentukanalokasianggarandaerahdengantujuan yang lebihterukur. Disampingitu SPM dapatdijadikansebagaialatuntukmeningkatkanakuntabilitasPemerintah Daerah terhadapmasyarakat, sebaliknyamasyarakatdapatmengukursejauhmanapemerintahdaerahmemenuhikewajibannyadalammenyediakanpelayananpublik;

  • Sebagaialatukurbagikepaladaerahdalammelakukanpenilaiankinerja yang telahdilaksanakanoleh unit kerjapenyediasuatupelayanan;
  • Sebagaibenchmarkuntukmengukurtingkatkeberhasilanpemerintahdaerahdalampelayananpublik;
slide7

Menjadidasarbagipelaksanaanpengawasan yang dilakukanolehinstitusipengawasan;

  • SPM akandapatmemperjelastugaspokokPemerintah Daerah danmendorongterwujudnyacheck and balances yang lebihefektif;
  • Mendorongtransparansidanpartisipasimasyarakatdalam proses penyelenggaraanpemerintahandaerah.
prinsip prinsip penerapan standar pelayanan minimal
Prinsip-Prinsip Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  • Beragamnya kondisi daerah, baik kondisi ekonomi, sosial, budaya, maupun kondisi geografis akan berdampak pada kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mengimplementasikan SPM. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam penerapan SPM perlu dipahami.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip penerapan standar pelayanan minimal sebagai berikut:
slide9

SPM disusun sebagai alat pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib;

  • SPM ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan diberlakukan untuk Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (provinsi, kabupaten/kota);
  • Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional;
  • SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian;
  • SPM harus dijadikan acuan dalam perencanaan daerah, penganggaran, pengawasan, pelaporan dan sebagai alat untuk menilai pencapaian kinerja;
  • SPM harus fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan kelembagaan serta personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.
pengertian output dan outcome
Pengertian output dan outcome
  • Output

Produkdarisuatukegiatan yang dihasilkansatuankerjaperangkatdaerah. Output adalahtolakukurkinerjaberdasarkanproduk (barangdanjasa) yang dihasilkandari program ataukegiatansesuaidenganmasukan yang digunakan.

  • Outcome

Menggambarkanhasilnyatadariluaran (output) suatukegiatan. Outcome merupakanukurankinerjadarisuatu program dalammemenuhisasarannya. Outcome digunakanuntukmenentukanseberapajauhtujuandarisetiapfungsiutama, yang dicapaidari output suatuaktivitas (produkataujasa) telahmemenuhikeinginanmasyarakat yang dituju. Outcome adalahtolokukurkinerjaberdasarkantingkatkeberhasilan yang dapatdicapaiberdasarkankeluaran program ataukegiatan yang sudahdilaksanakan.

kegiatan penganggaran dana dari pembangunan perpustakaan smp 3 kota blitar
Kegiatanpenganggarandanadari Pembangunan Perpustakaan SMP 3 Kota Blitar
  • Setelah melalui proses sharing dan sidak ke SMPN 3 Kota Blitar, komisi III bidang pembangunan DPRD Kota Blitar menyetujui dana penyelesaian pembangunan perpustakaan seluas 15 meter kali 7 meter ,diajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK ) tahun 2011.
  • Dana diajukan melalui PAK tahun 2011, dengan nominal anggaran sekitar Rp. 200 juta.
  • Dana tersebut direalisasikan untuk perangkat seperti mebeler dan koleksi buku. Dengan 900 judul buku.
slide12

Dari kegiatan di atasdiketahuioutputnyaadalah:

  • Tersedianyaruangbacabagisiwaseluas 15meter x 7 meter
  • Tersedianyameja-kursibagisiswa yang datang.
  • Tersedianya internet gratis bagisiswa.  
  • Tersedianyabukubacaanbarusebanyak900 judul.  
  •  Dari kegiatan di atasoutcomenyaadalah :
  • Meningkatnyajumlahsiswayang berkunjungkeperpustakaan.
  • Meningkatnyalama kunjungansiswadi perpustakaan.
  • Meningkatkanprestasisiswa.
  • Memudahkansiswauntukmencariliteratur yang ada.