1 / 13

OBYEK PPh FINAL

OBYEK PPh FINAL. UU PPh No.36 Tahun 2008 - Pasal 4 ayat (2). Pasal 4 ayat (2) UU PPh No.36 tahun 2008. PPh FINAL Dalam rangka penghitungan SPT Tahunan , penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak digabung dengan penghasilan lain (non final)

nia
Download Presentation

OBYEK PPh FINAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OBYEKPPh FINAL UU PPh No.36 Tahun 2008 - Pasal 4 ayat (2)

  2. Pasal 4 ayat (2) UU PPh No.36 tahun 2008 • PPh FINAL • Dalamrangkapenghitungan SPT Tahunan, penghasilan yang dikenakanPPh Final tidakdigabungdenganpenghasilan lain (non final) • PPh final yang dibayar / dipotongtidakdapatdikreditkan • Biayautkmenghasilkan, menagihdanmemeliharapenghasilan yang PPh-nya final tidakdapatdikurangkan

  3. PertimbanganadanyaPPh Final , antara lain : • Adanyadorongandalamrangkaperkembanganinvestasidantabunganmasyarakat • Kesederhanaandalampemungutanpajak • Berkurangnyabebanadministrasi, baikbagiWajibPajakmaupunDirektoratJenderalPajak. • Pemerataandalampengenaanpajak • MemperhatikanperkembanganEkonomidanMoneter.

  4. PenghasilandibawahinidikenakanpajakbersifatFINAL : • Bungadeposito , tabunganlainnya , bungaobligasi , SUN danbungasimpanankoperasi yang dibayarkanolehKoperasikepadaanggotaorangpribadi (PP 15/2009 ; PP 16/2009). • Penghasilanberupahadiahundian • Penghasilandaritransaksisahamdansekuritaslainnya, transaksiDeviratif yang diperdagangkandi bursa dantransaksipenjualansahamdanpengalihanpenyertaan modal padaperusahaanpasangan yang diterimaolehperusahaan Modal Ventura (PP 17/2009) • Penghasilandaritransaksipengalihanhartaberupatanahdan/ ataubangunan, usahajasakonstruksi , usaha real estate danpersewaantanahdan/ ataubangunan (PP 71/2008 jo. PMK 243/2008) • Penghasilantertentulainnya , yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah.

  5. 1.BungaDeposito/Tabungan /Diskonto SBI Berdasarkan PP 131 Tahun 2000 jo. KEP-MenKeu 51/KMK.04/2001 : - 20% x Brutobunga WP DN atau BUT - 20% x atausesuaidengan P3B bagi WP LN 2. HadiahUndian , berdasarkan PP 132 Tahun 2000 Dikenakanpajak : 25% X hadiahbruto , baikberupauangmaupunbarang. 3. BungaSimpananKoperasi BerdasarkanPasal 4 ayat (2) huruf a. UU PPhjo. PP.15/2009 Dikenakan : PPh 0% apabilas.djumlahRp. 240.000/bulan PPh10%apabiladiatasjumlahRp. 240.000/bulan 4. BungaObligasidanDiskonto Berdasarkan PP No.16 Tahun 2009 , dipotongPPhdengantarif : - 15% X Bruto , bagi WP DN dan BUT - 20% , atausesuaidengan P3B bagi WP LN Bagi WP Reksadana , dipotongPPhdengantarif : - 0% untuktahun 2009-2010 - 5% untuktahun 2011-2013 - 15% untuktahun 2014-dst.

  6. 5. PenjualanSahamPendiridi Bursa Efek Kep MK.81/KMK.04/1995 tanggal 6-2-1995 , dikenakanPPh : - 5% X Penghasilanbruto , menjadi0,5%melalui PP.14 thn 1997 tgl. 29-5-1997 • 6. PPhatasTransaksiDerivatif , yang diperdagangkandi Bursa Efek • PP.17 tahun 2009 , dikenakantarif : • - 2,5% dari margin awal. 7. PenjualanSaham , BukanSahamPendiridi Bursa Efek BerdasarkanPP No.41 Tahun 1994 dan Pp No.4 Tahun 1995 jo. KEP MK 81/KMK/.04/1995 tgl 9-2-1995 dikenakandengantarif : - 0,1% X Nilaitransaksipenjualan. 8. PenghasilandariPengalihanHakatas Tanah dan/atauBangunan Berdasarkan PP terakhir No.71 Tahun 2008 jo. PMK.234/2008 : - 5% X TransaksiBruto (NJOP/HargaPasar) - 1% X TransaksiBruto (Khusus RS/RSS)

  7. 8. Catatan : KhususRS dan RSS

  8. 9. PenghasilansbgPenyalur/Dealer AgenProdukPertaminadan Premix BerdasarkanPasal 22 UU PPhjo. terakhir KEP MK 549/KMK.04/1997 tanggal 3-11-1997. • SPBU Swasta: • Premium 0,3% x Penjualan • Solar 0,3% x Penjualan • Premix 0,3% x Penjualan • SPBU Pertamina: • Premium 0,25% x Penjualan • Solar 0,25% x Penjualan • Premix 0,25% x Penjualan Minyak Tanah, Gas LPG danPelumas : - 0,3% X Penjualan

  9. 10. PenghasilandariPersewaan Tanah dan/ atauBangunan Berdasarkan PP terakhir No.5 thn 2000 jo. KepMenKeu 120/KMK.03/2002 : - 10% X Penghasilansewabruto (OP atauBadan) 11. PenghasilanberupaPenerimaanBangunan yang dibangundiatas Tanah milikorangpribadi, sehubungandgnberakhirnyaperjanjian BOT. BerdasarkanKepMenKeu 248/KMK.04/1995 tanggal 2-6-1995 : - 5% X Nilaijual / NJOP (Nilaimana yang tertinggi) 12. Penghasilan WP yang bergerakdibidangusahaPelayaranDalamNegeri BerdasarkanKepMenKeu 416/KMK.04/1996 tgl 14-6-1996 : - 1,2%dariPenghasilanBruto 13. Penghasilan WP ygbergerakdibidangusahaPelayaran / Penerbangan LuarNegeri. BerdasarkanKepMenKeu 417/KMK.04/1996 tanggal 14-6-1996 : - 2,64%dariPenghasilanBruto

  10. 14. Penghasilan WP LN ygmempunyai Kantor PerwakilanDagangdi Indonesia Berdasarkanpasal 15 UU PPhjo. Kep MK-534/KMK.04/1994 tgl 29-12-1994 : - 0,44%dariEksporBruto yang dilakukandi Indonesia. 15. SelisihPenilaianKembaliAktivaTetap Berdasarkan PER.MK-79/PMK.03/2008 , dikenakanpajakpenghasilan : - 10% X SelisihPenilaianKembali - Ditambahpersentaseselisihtariftertinggidikurangi 10% , apabilakurangdr 5 tahundialihkan/dipindahtangankan. 16. PenghasilanatasDeviden yang diterimaoleh WP OrangPribadi DN Berdasarkanpasal 4 ayat 3 UU PPh , dikenakanPPhsebesar : - 10% dariDeviden yang dibagikan

  11. Contoh : SelisihPenilaianAktivaTetap

  12. 17. Penghasilandari Usaha JasaKonstruksi BerdasarkanPeraturanPemerintah No.51 tahun 2008 tgl 20-7-2008 : a. 2% untukPelaksanaKonstruksiygdilakukanolehpenyediajasa yang memilikikualifikasiusahakecil; b. 4% untukPelaksanaKonstruksiygdilakukanolehpenyediajasa yang tidak memilikikualifikasiusaha; c. 3% untukPelaksanaKonstruksiygdilakukanolehpenyediajasa yang selain (a) dan (b) diatas; d. 4% untukPerencanaKonstruksi / PengawasKonstruksi yang dilakukan olehpenyediajasaygmemilikikualifikasiusaha; e. 6% untukPerencanaKonstruksi / PengawasKonstruksi yang dilakukanoleh penyediajasa yang tidakmemilikikualifikasiusaha. Dalamhalpenyediajasaadalah BUT , tarifsebagaimanadimaksuddiatas – tidakberlakubagipengenaanPPhsetelahPenghasilanKenaPajakdikurangi pajakterutang.

  13. 18. PenghasilandariDiskontoSuratPerbendaharaan Negara BerdasarkanPeraturanPemerintah No.27 tahun 2008 : a. Ataspenghasilantertentudari WP berupaDiskonto SPN dikenakan pemungutanPPh yang bersifat final, sebesar20%dariDiskonto SPN; b. PemungutanPPhsebagaimanadimaksuddiatasdilakukanolehpenerbit SPN / perusahaanefek, dealer/bank, selakupedagangperantara SPN . c. PemungutanPPhdilakukanpadatanggalpenyelesaiantransaksipenjualan SPN dipasarsekunder.

More Related