1 / 52

TATA KELOLA DANA PENSIUN

TATA KELOLA DANA PENSIUN. Surat Keputusan Ketua Bapepam -LK No.KEP-136/BL/2006 tanggal 21 Desember 2006 Tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. Pasal 1 butir 2 :

nerice
Download Presentation

TATA KELOLA DANA PENSIUN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TATA KELOLA DANA PENSIUN SuratKeputusanKetuaBapepam-LK No.KEP-136/BL/2006 tanggal 21 Desember 2006TentangPedoman Tata Kelola Dana Pensiun • Pasal 1 butir 2 : Tata kelola Dana pensiunadalahsuatuprosesdanstruktur yang digunakanoleh Dana Pensiununtukpencapaiantujuanpenyelenggaraan Program Pensiundenganmemperhatikankepentingansetiappihakygterkaitdalampenyelenggaraan Dana Pensiun, berdasarkanperaturanperundang-undanganygberlakudanpraktekygberlakuumum • Pasal 3 ayat (2) : Pedoman Tata kelola Dana Pensiunsebagaimanadimaksuddalamayat (1) disusunolehpengurusdanditetapkanolehpendiri. • Pasal 5 : Bapepamdan LK secaraberkalamenelaahulangPedomanPenerapan Tata Kelola Dana Pensiunsebagaimanadimaksuddalampasal 3 ayat (1) huruf b. • Pasal 7 : Kewajiban Dana Pensiununtukmenyusundanmenerapkanpedoman Tata Kelola Dana Pensiunberlakusejak 1 Januari 2008

  2. TATA KELOLA DANA PENSIUN Penerapan Tata Kelola Yang Baik (GPFG) diharapkandapat : • MeningkatkankualitasPengelolaan Dana Pensiunygefisiendanefektifdalamrangkakesejahteraanpeserta • Meningkatkankontribusisertaefektifitaspelaksanaanfungsidanperanan Dana Pensiundalampeningkatanperekonomiandanpembangunannasional. • Mencegahdanmengurangikemungkinanterjadinyabenturakepentinganygmerugikanbagi Dana Pensiun. • Menciptakansituasi Dana Pensiunygkondusif. • Meningkatkanprofesionalitaspengeloladanpengawasan Dana Pensiun. • MemberipedomanbagiDewanPengawas, PengurusdanKaryawan Dana Pensiundalammelaksanakantugasdantanggungjawabnyasesuaikewenanganmasing-masing. • Menjadisalahsatutolakukurpenerapankinerjapengurus.

  3. TATA KELOLA DANA PENSIUN KAIDAH - KAIDAH PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK • Prinsip – Prinsip GPFG Setiap Dana Pensiunharusmemastikanbahwaprinsip Good Governance diterapkanpadakegiatanpengelolaan Dana Pensiun, dalamrangkamenjagakelangsungankegiatannya. Prinsip – Prinsip GPFG, yang terdiridari • Transparency (Transparansi), • Accountability (Akuntabilitas), • Responsibility (Responsibilitas), • Independency (Independensi), • Fairness (KesetaraandanKewajaran) Mutlakdiperlukanuntukmencapaikinerja yang berkesinambungandengantetap memperhatikankepentinganparapihakterkait.

  4. TATA KELOLA DANA PENSIUN • Transparansi (Transparency) Untukmenjagaobyektifitasdalammenjalankankegiatannya, Dana Pensiunharusmenerapkanketerbukaandantransparansidalamsemuapenyampaiandanpengungkapaninformasi yang materiildanrelevanmengenai Dana Pensiunsecaratepatwaktu, memadai, jelasdandapatdipercaya. • Pengungkapaninformasiharustepatwaktu, memadai, jelas, akuratdandapatdiperbandingkan seta mudahdiaksesolehpihakterkaitsesuaidenganhaknya. • Informasimeliputivisi, misi, kondisikeuangan, susunanpengurus, dewanpengawas, manajementrisiko, sistempengawasandanpengendalian intern, sistemdanpelaksanaan GPFG, sertakejadianpenting yang berpengaruhpadakondisi Dana Pensiun, daninformasilainnya yang relevan. • Prinsipketerbukaan Dana Pensiuntidakmengurangikewajibanuntukmemeuhiketentuankerahasiaansesuaidenganperaturanperundangan yang berlaku, sepertikerahasiaanmengenai data masing – masingpeserta. • Kebijakan Dana Pensiunharustertulisdandikomunikasikankepadapihak yang terkaitdanberhakmemperolehinformasitentangkebijakantersebut.

  5. TATA KELOLA DANA PENSIUN • Akuntabilitas (Accountability) Kejelasanfungsi, pelaksanaandanpertanggungjawaban Dana Pensiunharusditetapkansecaratertulis, pengelolaan Dana Pensiundilaksanakandenganpenetapanfungsi, kegiatandantugas yang harusdijalankan, sesuaidenganarahdantujuanpendirian Dana Pensiun. PenerapanprinsipAkuntabilitasdisertaidenganmenerapkansistemkontroldanpengawasansertapenilaiankinerjabagisemuajajaran Dana Pensiun. • Adanyapenetapantugasdantanggungjawab yang jelasdarimasing-masingperangkatorganisasi yang selarasdenganvisi, misidandenganberpedomanpadapanduanperilaku (code of conduct) • Adanyakeyakinanbahwasemuaperangkatorganisasimemilikikompetensisesuaidengantugasdantanggungjawabnyasertamemahamiperannyadalampelaksanaan GPFG . • Dana Pensiunmemastikanterdapatnyachecks & balances system dalampengelolaan Dana Pensiun • Dana Pensiunmemilikiukurankinerjadarisemuajajarannyaberdasarkanukuran-ukuran yang disepakatisecarakonsistendanmemilikireward and punishment system.

  6. TATA KELOLA DANA PENSIUN • Responsibilitas (Responsibility) Dana Pensiunmempunyaitanggungjawabterhadappesertadanpendiri/ pemberikerjasertamentaatiUndang-UndangNomer. 11 Tahun 1992 tentang Dana PensiundanperaturanpelaksanaanlainnyadalamrangkaterjaminnyakesinambunganpembayaranmanfaatPensiun. Dana PensiunberpegangpadaprinsipKehati-hatiandalampengendalianrisikodenganberpedomanpadaketentuan yang berlaku.

  7. TATA KELOLA DANA PENSIUN • Independensi (independency) Dana Pensiundikelolasecaraprofesionaltanpabenturankepentingandanpengaruh/tekanandaripihakmanapun, denganberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlakudanprinsip-prinsippengelolaankegiatan yang sehat. • Dana Pensiunmenghindariterjadinyadominasiolehpihakmanapundantidakterpengaruholehkepentingansepihaksertabebasdaribenturankepentingan. • Dana Pensiundalammengambilkeputusanobyektifdanbebasdarisegalatekanandaripihakmanapun. • Jajaran Dana Pensiunmelaksanakanfungsinyasesuaidenganketentuan yang berlakudantidaksalingmendominasidanataumelempartanggungjawabantarasatudengan yang lain sehinggaterjadicheck and balance.

  8. TATA KELOLA DANA PENSIUN • Kesetaraandankewajaran (Fairness) Dana Pensiunsenantiasamemperhatikankepentinganseluruhpihakterkaitberdasarkanasasperlakuan yang setaradanasasmanfaat yang wajar. Kesetaraandankewajarandidalammemenuhihak-hakpihakterkait yang timbulberdasarkanperjanjiandanperaturanperundang-undangan yang berlaku. • Dana pensiunharusmemberikankesempatankepadapihakterkaituntukmemberikanmasukandanpenyampaianpendapatbagikepentingan Dana Pensiunsertamembukaaksesterhadapinformasisesuaidenganprinsiptransparasi . • Dana Pensiunmemberikanperlakuan yang wajarkepadapihakterkaitsesuaidenganmanfaatdanrisiko yang diperoleh Dana Pensiun. • Dana Pensiunmemberikanperlakuan yang setarakepadakaryawanuntukberkarirdanmelaksanakantugasnyasecaraprofesionaltanpadiskriminasi.

  9. 16 Pedoman Tata Kelola Dana Pensiundalamrangkapenerapan Tata Kelola Yang Baik • Pedoman /KebijakanSistempengendalian intern KEBIJAKAN INDUK PENGELOLAAN DP. • Pedoman/KebijakanPerilakudanKodeEtik DASAR PERILAKU PENGELOLAAN DP. • Pedoman/KebijakanPengelolaanRisiko DASAR ORIENTASI PENGELOLAAN DP. • Pedoman/KebijakanAktuariadanPendanaan KEBIJAKAN KEGIATAN UTAMA DP. • Pedoman/KebijakanInvestasi • Pedoman/KebijakanOrganisasidan Tata Kerja KEBIJAKAN PENGELOLAAN DP PADA • Pedoman/KebijakanPenyusunan RK/Anggaran MASING-MASING BIDANG KEGIATAN • Pedoman /KebijakanAkuntansi • Pedoman/KebijakanPelayananKepesertaan • Pedoman/KebijakanSistimInformasi • Pedoman/KebijakanPenjualan/PelepasanataupenghapusanaktivaInvestasi yang bermasalahdanAktifaoperasional • Pedoman/KebijakanPerpajakan • Pedoman/KebijakanPengadaanBarangdanJasa • Pedoman/KebijakanPengambilanKeputusan • Pedoman/KebijakanKearsipan • Pedoman/KebijakanSuratmenyurat

  10. TATA KELOLA DP • Tata kelola DP adalahsuatuprosesdanstuktur yang digunakanoleh DP untukmencapaitujuanpenyelenggaraan program pensiundenganmemperhatikankepentingansetiappihak yang terkait, berdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlakudanperaktek yang berlakuumum. • Per 1 Januari 2008 : Setiap DP wajibmenyusundanmenerapkanpedomantatakelola DP di DP masing-masig • DepartemenKeuangan : Menetapkanpedomantatakelola DP - Pengurus : Menyusunpedomatatakelola DP untuk DP masing-masing - Pendiri : Menetapkanpedmantatakelola DP untuk DP masing-masing - Dewanpengawas : Mengevaluasi (setiaptahunsekali) penerapanpedomantatakelola DP. terlebihdahuludisampaikankepadapengurus (untukmendapatkan tanggapan ), seterusnyadisampaikankepadapendiri paling lambat 6 bulasetelahakhirtahun - Pendiri, Pemberikerja, DewanPengawas, Pengurus, danpihakterkait : Bertanggungjawabatas penerapanpedomantatakelola DP sesuaidenganfungsidantanggungjawabmasing-masing [KepBapepamdan LK 136/2006]

  11. TATA KELOLA DP • Untukmewujudkantatakelola DP yang baik (Good Pension Fund Governance), minimal diperlukan 2 kondisisbb : 1. Masing-masingpihak (Stakeholder) utamanyaygterlibatlangsungdalampenyelenggaraan DP yaitu : Pendiri, MitraPendiri, DewanPengawas, Pengurus, danPesertaharustahudmanaposisi masing-masing, danharusmemahamideganseksamadanmelaksanakatugas, wewenag, kewajiban, hakdantanggungjawabmasig-masig, sertakepadasiapamasing-masingharus bertanggungjawab 2. Prinsip-prinsip :Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan fairness (TARIF) harusdiperhatikansecaramurnidankonsekuen Berikutadalahtugaspokok, wewenang, kewajiban, hak, dantanggungjawabpendiri, MitraPendiri, Pengurus,DewanPegawas, danPeserta Dana PensiunPemberiKerjasertasistempelaporan / informasi pengelolaandanapensiunolehPenguruskepadaDepartemenKeuangan, pendiri, DewanPengawas, dan pesertadalamrangkapelaksanaanperinsipTransparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan fairness tersebut.

  12. HUBUNGAN PENDIRI, DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS DPPK PENDIRI Fungsi : Pendanaan PENUNJUKAN PEUNJUKAN Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban DEWAN PEGAWAS Fungsi : Pengawasan PENGAWASAN PENGURUS Fungsi : Pengelolaan PELAPORAN

  13. PENDIRI - DPPK SIAPA YANG DAPAT MENDIRIKAN DPPK ? Setiaporangataubadan yang mempekerjakankaryawandapatmendirikan DPPK, untukmenyeleggarakan Program PensiunManfaatPastiatau Program PensiunIuranPastibagikepentingansebagianatauseluruhKaryawansebagaipeserta

  14. KEWAJIBAN PENDIRI - DPPK • Membuatpernyataantertulis yang berisi : a. Mendirikan DP b. Memberlakukan PDP c. BersediautukMembiayai DP d. Persetujuanataskeikutsertaankaryawanmitrapendiri ( apabilaada) [UU DP Psl 5 (1)a, (2)a, pp 76/92 Psl 6 b • Memungutiuranpeserta ( apabila PDP mewajibkanpesertauntukmengiur) danmenyetorkanke DP [UU DP Psl 17 (1),(2)] • MenyetorSeluruhIuran Normal baikdaripemberikerjamaupundaripeserta (apabilaada) daniurantambahan (apabilaterjadidevisit) kepada DP paliglambattanggal 15 bulanberikutnya [UU DP Psl 15,Psl 17 (2),KMK 510/2002 Psl 2 (2)] • Membuatpernyataantertulissebagaipelengkaplaporanaktuarisbahwa : a. Data & PDP yang disampaikankepadaAktuarislengkap & benar b. Sanggupmembayariuransesuaipendanaan minimum yang dituangkandalam pernyataanaktuaris c. Menggunakan surplus untunkmengurangiiuran normal pemberikerja, dalamhal terjadi surplus [KMK 510/2002 Psl 20 (2)]

  15. KEWAJIBAN PENDIRI - DPPK • Membayardenda Rp.300.000,- setiaphariketerlambatan , paling banyak 100.000.000,- (disetorkekasnegara ) atasketerlambatanmenyampaikanLaporanAktuarisBerkala, danmenyampaikan copy buktisetorantsbkepadamenterikeuangan. [KMK 510/2002 Psl 26 (1), (4), (5)] 6. MencantumkandalamneracapendiriSebagaihutangpendirikepadanegaraapabiladendaatasketerlambatanmenyampaikanlaporanaktuarisberkalabelumdisetorkekas Negara [KMK 510/2002 Psl 26 (6)] 7. MembayardendaRp. 300.000,- setiaphariketerlambatan , paling banyak 100.000.000,- (disetorkekasnegara ) atasketerlambatanmenyampaikanLaporanKeuangan ( semesterandanatautahunan), danmenyampaikan copy buktisetorantsbkepadamenterikeuangan. [KMK 509/2002 Psl 11 (1), (4), (5), Psl 12 (1)] 8. Menyantumkandalamneracapendirisebagaihutangpendirikepadanegaraapabiladendaatasketerlambatanmenyampaikanlaporankeuanganbelumdisetorkekas Negara [KMK 509/2002 Psl 12 (2)] 9. MembayardendaRp. 300.000,- setiaphariketerlambatan , paling banyak 100.000.000,- (disetorkekasnegara ) atasketerlambatanmenyampaikanLaporanInvestasiTahunan (non-audit) danatauhasilpemeriksaanAkuntanPublikataslaporanInvestasiTahunansertamenyampaikan copy buktisetorantsbkepadamenterikeuangan. [KMK 199/2008 Psl 33 (1), (2), (5), Psl 12 (1)]

  16. KEWAJIBAN PENDIRI - DPPK • Apabiladalamwaktu 30 harisejakditetapkannyaatasketerlambatanmenyampaikanLaporanInvestasiTahunan ( non-audit danatau audit) tersebutpadabutir 9 belumdilunasi, makaPendiriDikenakanBunga 2% per bulan[PMK 199/2008 Psl 35] • Apabilasetelahdiberikanteguratertulis I dan II (Masing-masingdalamwaktu 14 harisejakditetapkannyasuratteguran ), dendabesertabungatersebutbelumdisetor , makadendasertabungatersebutdikategorikansebagaipiutangmacet yang pengurusannyadilimpahkankepadapanitiaUrusanPiutang Negara / DirektoratJendralkekayaannegara[PMK 199/2008 Psl 34 (4)] • Mencantumkandalamlaporankeuanganpendirisebagaihutangpendirikepadanegaraapabiladendaatasketerlambatanmenyampaikanlaporaninvestasitahunanbelumdisetorkekas Negara [PMK 199/2008 Psl 33 (6)] • MenggantiPengurusatauMewajibkanpegurusuntukmenghentikanpengelolaaninvestasiolehlembagakeuangansesuaidenganpengenaansanksiadministratifolehmenterikeuangan, apabilaterjadipelanggaraterhadapketentuanivestasi [PMK 199/2008 Psl 36] 14. MenggantiPengurus, dalamhalpengurusmenolakdilakukanpemeriksaanlangsung (kecualipemeriksatidakdapatmenunjukkantandapengenalpemeriksaatausuratperintahpemeriksaan) danataumeghambatkelancaranpemeriksaanlangsung, sesuaidenganpengenaansanksi yang ditetapkandengankeputusanDirekturJendralLembagaKeuangan [KMK 512/2002 Psl 14 (1)]

  17. KEWAJIBAN PENDIRI - DPPK • Mengakhirikepesertaankaryawanmitrapendiridenganmengubah PDP apabilajangkawaktupenangguhankepesertaankaryawanmitrapendiri ( paling lama 1 tahun ) telahberakhir, ternyatamitrapendiritidakjugamembayariuran[PP 76 /92 Psl 33 (1), 34] • Memperlihatkanbuku, catatan , dokumendanmemberikanketeranganyagdiperlukandalamrangkapemeriksaanlangsungolehmenterikeuangan[UU DP Psl 52 (3)] • MembayardendaRp. 300.000,- setiaphariketerlambatan , paling banyak 100.000.000,- harusdisetorkekasnegaraatasketerlambatanmenyampaikanLaporanTeknis [PMK 100/2007 Psl 7(1), (4)] • Mencantumkandalamlaporankeuanganpendirisebagaiutangpendirikepadanegaraapabiladendatersebutpadabutir 17 belumdibayar[PMK 100/2007 Psl 7(5)] • Apabiladendatersebutpadabutir 17 belumdilunasidalamwaktu 30 harisejaksanksiditetapkan, makadikenakanbuga 2% per bulan[PMK 100/2007 Psl 9] • Apabilasampaibataswaktutersebutpadabutir 19 dendadanbungatersebutbelumdilunasidansetelahdiberikansuratteguran I dan II Masing-masingdalamwaktu 14 harisejakditetapkannyasuratteguran , makadendasertabungatersebutdikategorikansebagaipiutangmacet yang pengurusannyadilimpahkankepadapanitiaUrusanPiutang Negara / DirektoratJendralkekayaannegara[PMK 100/2007 Psl 8, Psl 10]

  18. WEWENANG PENDIRI - DPPK 1.MenetapkandanMengubah PDP [UU DP Psl 5 (1)b, (2)c, PP 76/92 Psl 9(1)] 2. MenunjukdanmemberhentikanPengurus [UU DP Psl 6 (1)c, Psl 10 (1), PP 76/92 Psl 15 Ayat(1), Psl 20 d] 3. MenunjukdanmemberhentikanDewanpengawas [UU DP Psl 12 (2), PP 76/92 Psl 27 d] 4. MenunjukPenerimaTitipan [UU DP Psl 6 (1)c]

  19. WEWENANG PENDIRI - DPPK 5. Menetapkanarahaninfestasi (dalamhal PPMP) [UU DP Psl 30 (1)a] 6. Pendiribersamadewanpengawas (dalamhal PPIP) menetapkanArahaninvestasi [UU DP Psl 30 (2)] 7. Memberikanpersetujuanataspilihanpenilaian investasipenempatanlangsungsahamatasdasar metodeekuitasataunilai yang ditetapkanoleh penilaiindependen [Per Bapepam-LK 01/2009 Psl 1 k] 8. Menetapkanpedomantatakelola Dana Pensiun [KepBapepam-LK 136/2006 Psl 3 (2), Psl 6 (5)]

  20. HAK PENDIRI - DPPK PendiridapatmenangguhkankepesertaankaryawanMitraPendiriuntukjangkawaktu paling lama 1 tahunterhitungsejakmitrapendiritelah 3 bulanberturut-turuttidakmembayariuran , denganmengubah PDP [PP 76/92 Psl 33 (1)]

  21. TANGGUNG JAWAB PENDIRI-DPPK • Pendiribertanggungjawabuntukmenjaga agar DP beradadalamkeadaan Dana terpenuhi[KMK 510/2002 Psl 2 (1)] • Dalamhalkeadaandanabelumterpenuhi, pendiribertanggungjawab agar DP secarabertahapmencapaikeadaandanaterpenuhi[KMK 510/2002 Psl (1)] • Pendiribertanggungjawab agar iuran normal daniurantambahan (apabilaterjadidefisit) disetorkanke DP sesuaidenganjumlahdanwaktu yang ditetapkandalam PDP ataupernyataanaktuaris[KMK 510/2002 Psl 2 (3)] • Pendiribertanggungjawabataspenerapanpedomantatakelola DP sesuaifungsidantugasnya[KepBapepam-LK 136/2006 Psl 3 (3)]

  22. MITRA PENDIRI - DPPK PENGERTIAN MITRA PENDIRI DPPK MitrapendiriadalahPemberikerja yang ikutsertadalamsuatudanapensiunpemberikerja, untukkepentingansebagianatauseluruhkaryawannya [UU DP 1 butir 17] Note : pada DPLK tidakdikenaladanyamitrapendiri KEWAJIBAN MITRA PENDIRI – DPPK 1. Menyatakankesediaannyauntuktundukpada PDP yang ditetapkanpendiri bagikepentingankaryawanmitrapendiri [UU DP Psl 5 (2)b] 2. Memberikankuasapenuhkepadapendiriuntukmelaksanakan PDP [ UU DP Psl (2)b] 3. Menyatakankesediaannyauntukmembiayaipenyelenggaraandanapensiun [ PP 76/92 Psl 6 b] 4. MembayarIuran[UU DP Psl 15, Psl 17 (2)]

  23. KEWAJIBAN MITRA PENDIRI – DPPK 5. Memungutiuranpesertamitrapendiri (apabila PDP mewajibkanpesertaikut mengiur) [UU DP Psl 17 (1), (2)] 6. Menyetorseluruhiuranpesertadaniurannyasendirikepada DP paling lambat tanggal 15 bulanberikutnya[UU DP Psl 17 (2)] 7. Memperlihatkanbuku , catatan, dokumensertamemberikanketerangan yang diperlukandalamrangkapemeriksaanlangsungolehmenterikeuangan TANGGUNG JAWAB MITRA PENDIRI – DPPK Mitrapendiribertanggungjawab agar iuran normal daniurantambahan (apabilaterjadidevisit) untukkaryawanmitrapendiridisetorkanke DP sesuaidenganjumlahdanwaktu yang ditetapkandalam PDP ataupernyataanAktuaris[KMK 510/2002 Psl 2 (3)]

  24. PENGURUS – DPPK PERSYARATAN PENGURUS – DPPK • WNI • Memilikiakhlakdan moral yang baik • Tidakpernahmelakukantindakanterceladiindustridanapensiunataujasakeuanganlainnya • Tidakpernahdihukumkarenaterbuktimelakukantindakpidanakejahatan yang dijatuhisanksipidanpenjara 5 tahunataulebihdanatautindakpidanadibidangdanapensiunataujasakeuanganlainnya ; • Memilikipegetahuandibidangdanapensiun, dibuktikandengankepemilikansertifikat lulus ujian yang diselenggarakanolehLembagaStandarProfesi Dana Pensiun; • Lulus penilaiankemampuandankepatutanolehtimpenguji Hasilpenilaiantersebut (Lulus atauTidak lulus) ditetapkanolehKetuaBapepamdan LK : - Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP degan total investasi minimal Rp. 100 milyar - Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP Seluruhnya (Tanpakecuali) - Bagi DPPK yang mendapatkanpengesahanmenterikeuanganataspendiria DPPK Padaatau setelah 13 februari 2011, persyaranuntukmemilikipengetahuandibidang DP wajibdipenuhi pengurus paling lama 6 bulansejaktanggalpengesahanmenterikeuanganataspendirian DPPK tsb [KMK 513/2002,PMK 36/2010,PMK 37/2010, KDJLK 4263/2004, PKBPPM &LK 02/2010] Note : persyaratantsbtidakberlakubagipengurus DPLK, KarenaPendiri DPLK bertindaksebagaipengurus DPLK yang didirikannya (bersifat ex officio) [PP 77/92 Psl 9] PENUNJUKAN PENGURUS – DPPK • Pegurusditunjukdandiberhentikanolehpendiri[UU DP Psl 10 (1)] • PengurusdiberhentikanolehPendiri[PP 76/92 Psl 20 d]

  25. PERUBAHAN PENGURUS – DPPK Perubahanpenguruswajibdilaporkankepadamenterikeuanganselambat-lambatnya 30 harisebelumberlakunyaperubahan[PP 76/92 Psl 19] MASA JABATAN PENGURUS – DPPK Masajabatanpengurus paling lama 5 tahundandapatditunjukkembali [PP 76/92 Psl 15 (3)] BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS – DPPK 1. Masajabatanberakhir, atau 2. Meninggaldunia, atau 3. Mengundurkandiri, atau 4. Diberhetikanolehpendiri, atau 5. Dijatuhihukumanpidana yang telahmempunyaikekuatanhukumtetap [PP 76/92 Psl 27] LARANGAN JABATAN RANGKAP PEGURUS Pengurustidakdapatmerangkapjabatansebagaipengurusdanapensiun lain atauanggotadireksiataujabataneksekutifpadabadanusaha lain [KMK 513/2002 Psl4]

  26. KEWAJIBAN PENGURUS - DPPK • Membuatpernyataannyatentangkesediaannyauntukditunjuksebagaipengurus, danmegelola DP sesuaidegan PDP atau UU DP sertaperaturanpelaksanaannya [UU DP Psl 10 (3), PP 76/92 Psl 16 (3)] • Mengelola DP [UU DP Psl 10 (3), PP 76/92 Psl 17 (1)] • Mengumumkanpembentukan DP danpegesahan PDP denganmenempatkan KMK tentangpengesahan DP padaBerita Negara RI [UU DP Psl 7 (2), PP 76/92 Psl 10 (5)] • MennyampaikankepadaMenteriKeuangan : a. Laporankeuangan semester (aslidan data elektronik = soft copy) yang di tandatanganipenguruspalinglambat 2 bulansetelahakhir semester [KMK 509/2002 Psl 1 (3)a, Psl 10 (2)] b. Laporantahunankeuangan audit (aslidan data elektronik = soft copy) yang ditanda tanganipengurus paling lambat 2 bulansetelahakhir semester [PP 76/92 Psl 18 (1)a, KMK 509/2002 Psl 1 (1), (3)b, Psl 10 (3)] c. LaporanAktuarisBerkala (aslidan data elektronik = soft copy) danlaporankualitas pendanaansekurang-kerangnya 1 kali dalam 3 tahunatauapabilaterjadiperubahan PDP yang mengakibatkanperubahanpendanaandanataumanfaatpensiun, paling lambat 5 bulansejaktanggalperhitunganaktuaris [UU DP Psl (1), KMK 510/2002 Psl 4 (1), Psl 25 (1), (3)

  27. KEWAJIBAN PENGURUS - DPPK MeyampaikanLaporanKepadaMenteriKeuangan : • DaftarInvestasiBulanan, dalambentukdokumenfisik (hard copy) dan format digital, palinglambat 15 harisetelahakhirperiodeyagdilaporkan (tidakberlakupada DPPK yang padaakhirperiodepelaporanmemiliki total investasikurangdariRp 100 Milyar) [PMK 199/2008 Psl 21 (1)a, (2), Psl 26 (1),Psl 28 (1)] • HasilPemeriksaanAkuntanPublukAtasLaporanInvestasiTahuna, (LaporanInvestasiTahuna Audit), Palinglambat 5 bulansetelahakhirtahunbuku [PMK 199/2008 Psl 21 (1)c, Psl 26 (2)] Kewajibanmenyampaikanhasilpemeriksaanakuntanpublikataslaporaninvestasitahunankepadamenterikeuangantidakberlakubagi DPPK apabila : (1) selamatahunbuku, Investasi DP hanyaberupaDepositoberjangka, Deposito on call, SertifikatDeposito, SBI danatausuratberharganegara, dan (2) Padaakhirbuku total investasi DP kurangdariRp 100 Milyar [PMK 199/2008 Psl 21 (3)] • Laporaninvestasitahunan (non-audit), paling lambat 2 bulansetelahakhirtahunbuku , dalamhal DP tidakberkewajibanmenyampaikanLap.iv.Tahunan (audit) Karenamemenuhikriteriatertentu[PMK 199/2008 Psl 21 (1)b, Psl 26 (3)] • Laporanteknistahunan (aslidan data elektronik = soft copy) paliglambat 3 bulansetelahtahunbuku[UU DP Psl 52(1),PP 76/92 Psl 18 (1)b,PMK 100/2007 Psl 2, Psl 6 (2)] • MemberitahukankepadamenterikeuanganapabilaPendiritidakmampumembayariurankepada DP 3 bulanberturut-turut[UU DP Psl 16 (3)] • Mengalihkanpembayaranmanfaatpensiunkepadaperusahaanasuransijiwa yang dipilihpeserta (apabilaprogramnyamanfaatpensiunpasti) [UU DP Psl 30 (7)]

  28. KEWAJIBAN PENGURUS – DPPK • Menyampaikankepadapendiri a. Laporaninvestasitahunan (non-audit) [PMK 199/2008 Psl 31] b. Hasilpemeriksaanakuntanpublikataslaporaninvestasitahunan (laporaninvestasitahunan audit) [PMK 199/2008 Psl 31] c. Memberitahukanapabilamitrapendiritidakmampumembayariuran 3 bulan berturut-turut[UU DP Psl 16 (4)] • Meyampaikankepadadewanpengawas a. LaporanInvestasiTahunan (non-audit) b. Hasilpemeriksaanakuntanpublikataslaporaninvestasitahunan (laporaninvestasitahunan audit) [PMK 199/2008 Psl 31] • MenyampaikanKepadaPeserta : a. Neraca Dan perhitunganhasilusaha[PP 76/92 Psl 18 (2)a] b. RingkasanLaporanInvestasiTahunanpalinglambat 1 bulansetelahdisampaikan kepadamenterikeuangan[PMK 199/2008 Psl 30 (1)a] c. Ringkasanhasilpemeriksaanakuntanpublikataslaporaninvestasitahunan paling lambat 1 bulansetelahdisampaikankepadamenterikeuangan [PMK 199/2008 Psl 30 (1)a]

  29. KEWAJIBAN PENGURUS - DPPK MeyampaikanKepadaPeserta : d. RingkasanhasilevaluasiDewanpengawasataskinerjainvestasi [PMK 199/2008 Psl 30 (1)b] e. Setiapperubahan PDP [PP 76/92 Psl 18 (2)b] f. Hal-hal yang timbuldalamkepesertaan[PP 76/92 Psl 18 (2)b] • MemperlihatkanBuku, Catatandokumensertamemberikanketerangan yang diperlukandalamrangkapemeriksaanlangsungolehmenterikeuangan [UU DP Psl 52 (3)] • Membantupemeriksauntukmemperoleh data atauinformasidariakuntanpublik, penerimatitipan, aktuarisataupihak lain yang terkaitdegankegiatan DP dalamrangkapencocokan, klarifikasiataukonfirmasi data atauinformasiselamapemeriksaanlangsung[KMK 512/2002 Psl 8 (2)] • Memberikanijinkepadapemeriksauntukmemperolehlangsung data danatauinformasilangsungdariakuntanpublik, penerimatitipan, aktuarisataupihak lain yang terkaitdengankegiatan DP dalamrangkapencocokan, klarifikasiataukonfirmasi data atauinformasiselamapemeriksaanlangsung [KMK 512/2002 Psl 8 (3)]

  30. KEWAJIBAN PENGURUS - DPPK • Menandatanganiberitaacarapemeriksaanlangsung[KMK 512/2002 Psl 9 (1)] • Menandatanganiberitaacarapenolakanpenandatangananberitaacarapemeriksaanlangsungdalamhalpengurusmenolakmenandatanganiberitaacarapemeriksaanlangsung[KMK 512/2002 Psl 9 (2)] • Membayarsecarasekaliguskepadaahliwarisdaripeserta, selisihlebihantaraakumulasiiuranpesertadanpengembangannyadengan total akumulasipembayaranmanfaatpensiun[PP76/92 Psl 32 (1)] • Mengembalikankepada DP segalakenikmatan yang diperolehatasataudarikekayaan DP secaramelawanhukum[PP76/92 Psl 21] • Melaksanakaninvestasisesuaiarahaninvestasi, danbertindaksedemikianrupasehinggakeputusaninvestasi yang diambilmerupakankeputusan yang obyektif, semata-matauntukkepentinganpeserta , DP, danataupemberikerja [PMK 199/2008 Psl 3 (1), (2)] • Menyusunrencanainvestasitahunan[PMK 199/2008 Psl 4 (2)]

  31. KEWAJIBAN PEGURUS - DPPK • Menyusuntatacarabagipesertauntukmeyampaikanpendapatdan saran mengenaiperkembanganportofoliodanHasilinvestasi DP kepadapendiri, Dewanpengawasdanpengurus[PMK 199/2008 Psl 30 (2)] • Menghentikanpengelolainvestasiolehlembagakeuangan, apabilalembagakeuanganmelanggarketentuaninvestasisesuaidenganpengenaansanksiadministratifolehmenterikeuangan[PMK 199/2008 Psl 36] • Menguasaipengetahuandibidang DP deganbuktimemilikisertifikat lulus ujian yang diselenggarakaolehlembaga yang dibentukoleh ADPI danAsosiasi DPLK [KDJLK 4263/2004] • Senantiasameningkatkanpengetahuannyasecaraberkelanjutandibidang DP [KDJLK 4263/2004] • Meyusunpedomantatakelola DP untukditetapkanolehPendiri [KepBapepam-LK 136/2006 Psl 3 (2)]

  32. WEWENANG PENGURUS - DPPK • Membuatperjanjiandenganpenerimatitipan[PP76/92 Psl 3 (1)f] • Membuatperjanjiandenganpihakketiga (Aktuaris, PenasihatInvestasi, AkuntanPublik, Apraisal, Pegacaradll) [UU DP Psl 11, PP 76/79 Psl 7 (1)] • Melakukantindakanhukumuntukdanatasnama DP danmewakili DP didalamdandiluarpengadilan[UU DP Psl 10 (3)] • Menarikataumengalihkankekayaan DP yang disimpanpadapenerimatitipan[UU DP Psl 30 (5)]

  33. TANGGUNG JAWAB PENGURUS - DPPK • Pengurusmasing-masingataubersama-samabertanggungjawabsecarapribadiatassegalakerugian yang timbulpadakekayaan DP akibattindakanpengurus yang melanggarataumelakukantugasataukewajibannyadanwajibmengembalikankepada DP segalakenikmatan yang diperolehdari DP secaramelawanhukum [PP76/92 Psl 21] • Pengurusbertanggungjawabkepadapendiri [UU DP Psl 10 (1), PP 76/92 Psl 15 (2)] • Kesesuaianterhadapbatasan-batasaninvestasiditentukanpadasaatdilakukanpenempataninvestasi, danmerupakantanggungjawabpengurusuntukmembuktikannya [PMK 199/2008 Psl 18 (1), (3)] • Bertanggungjawabataspenerapantatakelola DP sesuaifungsidantugasnya[ KepBapepam-LK 136/2006 Psl 3 (3)]

  34. DEWA PENGAWAS - DPPK PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS – DPPK • WNI • Memilikiakhlakdan moral yang baik • Tidakpernahmelakukantindakanterceladiindusteridanapensiunataujasakeuanganlainnya[kmk 513/2002 Psl 5 yo PMK 36/2010 ‘Psl 3] Note : Persyaratantsbtidakberlakubagidewanpegwas DPLK, karenadewankomisarisdari pendiri DPLK bertindaksebagaidewanpegawas DPLK yang didirikan(bersifat ex officio) [PP 77/92 Psl 15] PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS DPPK • Anggotadewanpengawasdiangkat/ditunjukolehpendiri [UU DP Psl 12 (2), PP 76/92 Psl 22 (1)] • Anggotadewanpengawasdiberhentikanolehpendiri[PP 76/92 Psl 27 d] PERUBAHAN DEWAN PENGAWAS – DPPK PerubahandewanpengawaswajibdilaporkankepadaMenteriKeuanganselambat- lambatnya 30 harisetelahberlakunyaperubahan[ PP 76/92 Psl 26]

  35. LARAGAN JABATAN RANGKAP DEWAN PENGAWAS - DPPK Dewanpengawastidakdapatmerangkapsebagaipengurus[UU DP Psl 12 (3)] SUSUNAN DEWAN PENGAWAS – DPPK • KeanggotaandewanpengawasterdiridariWakilpemberikerjadanwakilpesertadalamjumlah yang sama[UU DP Psl 12 (1)] • Apabila yang mewakilipesertalebihdari 1 orangdanjumlahpensiunanlebihdari 50 orang, sekurang-kurangnya 1 orangharusberasaldaripensiunan[PP 76/92 Psl 24 (2)] • Dewanpengawas yang mewakilipesertaadalahkaryawan yang mejadipeserta[PP 76/92 Psl 24 (1), (5)] • Dewanpengawas yang mewakilipemberikerjadapatberasaldarikaryawanataubukankaryawan[PP 76/92 Psl 24 (4)] • Direksiataupejabat yang setingkatdariitudaripemberikerjatidakdapatditunjuksebagaiwakilpesertadalamdewanpengawas[PP 76/92 Psl 24 (3)]

  36. MASA JABATA DEWAN PEGAWAS - DPPK • MasajabatanDewanPengawas Paling lama 5 tahundandapatditunjukkembali[PP 76/92 Psl 22 (3) • JabatandewanPengawasberakhirapabila : a. Masajabatanberakhir, atau b. Meninggaldunia, atau c. Mengundurkandiri, atau d. Diberhentikanolehpendiri, atau e. Dijatuhihukumanpidana yang telahmempunyaikekuatanhukumtetap [PP 76/92 Psl 27] KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS – DPPK • Membuatpernyataantertulistentangkesediaannyaditunjuksebagaianggotadewanpengawasgunamelakukanpengawasanpengelolaandanapensiun[PP 76/92 Psl 23 (3)] • Pendiridandewanpengawas (apabilaprogramnyaiuranpasti) Menetapkanarahaninvestasi[UU DP Psl 30 (2), PP 76/92 Psl 25 e, PMK 199/2008 Psl 2 (1)

  37. KewajibanDewanPengawas DPPK : • Melakukanpengawasanataspengelolaan DP olehpengurus[UU DP Psl 13 (1)a, PP 76/92 Psl 25a] • Mengevaluasikinerjainvestasi DP sekurang-kurangnyasekaliuntuk 1 tahunbuku[PMK 199/2008 Psl 29 (1)] • Menyampaikanlaporantahunanatashasilpengawasannyakepadapendiridansalinannyadiumumkankepadapeserta[UU DP Psl 13 (1) b, PP 76/92 Psl 25 b] • Setiaptahunwajibmegevaluasiataspenerapanpedomantatakelola DP danhasilnyadisampaikankepadapengurus (untukmendapattanggapan) seterusnyadisampaikankepadapendiripalinglambat 6 bulansetelahakhirtahun[KepBapepam-LK 136/2006 Psl 6 (1), (2), (3)] WEWENANG DEWAN PENGAWAS – DPPK • MenunjukAkuntanPublik[UU DP Psl 14, PP 76/92 Psl 25 c] • MenunjukAktuaris[PP 76/92 Psl 25 d] • Menyetujuirencanainvestasitahunan yang disusunolehpengurus [PMK 199/2008 Psl 4 (3)] • Dewanpengawasdanpendiri (apabilaprogramnyaiuranpasti), menyetujuipemilihandasarpenilaianatasinvestasipenempatanlangsungsaham, berdasarmetodeekuitasataunilai yang ditetapkanpenilaiindependen [PBLK 01/2009 Psl 5 (1)]

  38. HAK DEWAN PENGAWAS – DPPK Dewanpengawasdapatmengusulkankepadapendiriuntukmengenakansanksikepadapengurusapabilahasilevaluasikinerjainvestasimenujukanbahwaalasanpengurusdalammenjelaskanketidaksesuaiankinerjainvestasi DP denganarahaninvestasidanrencanainvestasitahunan, tidakbisaditerima[PMK 199/2008 Psl 29 (3) TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS – DPPK 1. Dewanpengawasbertanggungjawabkepadapendiri [PP 76/92 Psl 22 (2)] 2. Dewanpengawasbertanggungjawabataspenerapan pedomantatakelola DP sesuaifungsidantugasnya [KepBapepam-LK 136/2006 Psl 3 (3)

  39. KEPESERTAAN - DPPK SYARAT KEPESERTAAN – DPPK Setiapkaryawan yang termasukgolongankaryawan yang memenuhisyaratkepesertaandalam DP berhakmenjadipesertaapabila : 1. Telahberusiasetidak-tidakya 18 tahunatau 2. TelahKawindan 3. Telahmemilikimasakerjasekurang-kurangnya 1 tahun [UU DP Psl 19] SIFAT KEPESERTAAN – DPPK 1. Kepesertaanpada DP bersifatsukarela (tidakbersifatwajib) [UU DP PenjelasanPsl 19] 2. Apabilapesertadiwajibkanikutmembayariuran , kepesertaankaryawan harusbersifataktif,artinyakaryawan yang menjadipesertaharus menyatakankesediaannyauntukdipotonggaji / upahnyasetiapbulan untukmembayariuran[UU DP PenjelasanPsl 19] 3. Pesertatidakdapatmengundurkandiriataumenuntuthaknyadari DP apabilamasihmemenuhisyaratkepesertaan[UU DP Psl 26 (1)]

  40. KEWAJIBAN PESERTA – DPPK • Membayariuran (apabila PDP mewajibkanpesertaikutmengiur) [UU DP Psl 15 (1)a, Psl 17 (1), (2), PenjelasanPsl 29 b] • Menyatakankesediaannyauntukdipotonggaji / upahnyasetiapbulanuntukmembayariuran (apabila PDP mewajibkanpesertamengiur) [UU DP PenjelasanPsl 29] HAK PESERTA – DPPK • BerhakatasManfaatpensiun normal, atauManfaatpensiuncacat,ataumanfaatpensiundipercepat, ataupensiunditunda yang besardanwaktunyaditetapkandalam PDP [UUDP Psl 21 (1), PP 76/92 Psl 28 (1), KMK 343/1998, 231/2002] • Menentukanpilihanbentukanuitasdanperusahaanasuransijiwa (dalamhal PPIP) Untukpembayarmanfaatpensiunnyasecarabulanan [UU DP Psl 21 (3), 30 (7)] • Mengajukanwakilnyadudukdalamdewanpengawas yang mewakilipeserta [PP 76/92 Psl 24 (5)]

  41. HAK PESERTA – DPPK • Memperolehketerangandaripengurusmengenai : a. Neracadanperhitunganhasilusaha b. Hal-hal yang timbuldalamrangkakepesertaan c. Setiapperubahan PDP [PP 76/29 Psl 18 (2)] • MemperolehsalinanmengenaihasilpengawasandewanpengawasataspegelolaanDP [UU DP Psl 13 (1), PP 76/92 Psl 25 b] • Memperolehpengumumandaripengurusmengenai : a. Ringkasanlaporaninvestasitahunan (non-audit) danhasilpemeriksaan AkuntanPublikataslaporanInvestasitahunanPalinglambat 1 bulansetelah disampaikankepadamenterikeuangan b. Ringkasanhasilevaluasidewanpengawasataskinerjainvestasi DP [PKMK 199/2008 Psl 30 (1)] • Menyampaikan saran dapendapatmengenaiperkembanganportofoliodanhasilinvestasikepadapendiri, Dewanpengawasdanpengurus [PMK 199/2008 Psl 29 (1)b, Psl 30 (2)]

  42. PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN PENGAWASAN LANGSUNG [PEMERIKSAAN LANGSUNG] PENGAWASAN PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG

  43. PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG Dana Pensiunwajibmenyampaikanlaporansecaraberkalakepada MenteriKeuangan : • Lap. DaftarInvestasiBulanan paling lambat 15 harisetelahakhirperiode yang dilaporkan[PMK 199/2008 Psl 26 (1)] • Lap. InvestasiTahunan (non-audit) paling lambatsetelahakhirtahunbuku[PMK 199/2008 Psl 26 (3)] • Lap. HasilPemeriksaanAkuntanPublikatasLaporanInvestasiTahunan (LaporanInvestasi Audit), paling lambat 5 bulansetelahakhirtahunbuku[PMK 199/2008 Psl 26 (2)] • Lap. KeuanganSemesteran (non-audit) Paling lambat 2 bulansetelahakhir semester [KMK 509/2002 Psl 1 (3)a, Psl10 (2)] • Lap. KeuanganTahunan (audit) Paling lambat 5 bulansetelahtahunbuku[PP 76/92 Psl 18 (1)a, KMK 509/2002 Psl 1] • Lap. Aktuarisberkala minimal 1 kali dalam 3 tahun, paling lambat 5 bulansetelahtanggalvaluasiaktuaria[UU DP Psl 53 (1), KMK 510/2002 Psl 25 (1), (2), (3)] • Lap. Teknissetahunsekali paling lambat 3 blansetelahtahunbuku[UU DP Psl 52 1), PP 76/92 Psl 18 (1)b,PMK 100/2007 Psl 2, Psl 6(2)] • Lap. Kualitaspendanaan minimal 1 kali dalam 3 tahun, paling lambat 5 bulansetelahtanggalvaluasiaktuaria[KMK 510/2002 Psl 4 (1)]

  44. PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG SANKSI • Keterlambatanmenyampaikanlaporan 2, 3, 4, 5, 6, 7 PendiridikenakandendaRp 300.000 setiaphariketerlambatanmaksimalRp 100.000.000 disetorkekas Negara [PMK 199/2008 Psl 33, KMK 510/2002 Psl 26 (1), (4), KMK 509/2002 Psl 11 (1),(4) • MencantumkandalamNeraca/LaporakeuanganPendirisebagaihutangPendirikepadanegaraapabiladendaatasketerlambatanmenyampaikanlaporanberkalakepadamenteriKeuanganbelumdisetorkekas Negara [KMK 509/2002 Psl 12(2), KMK 510/2002 Psl 26 (6), PMK 199/2008 Psl 33(6), PMK 100/2007 Psl 7 (5)]

  45. PEMERIKSAAN LANGSUNG • PemeriksaanlangsungolehMenteriKeuangandilakukanberdasarkanpertimbanganrisiko[KMK 512/2002 Psl 2 (1)] • Pemeriksaanlangsungdilakukanapabila : • Berdasarkananalisislaporanperiodik yang disampaikanoleh Dana Pensiunadaindikasipenyimpanganterhadapperaturanperundanganatau Dana pensiundikelolasecaratidakefisien • Berdasarkanpenelitianataspengaduan/informasidarisumber yang layakdipercaya, Dana pensiunmenyimpangdariperaturanperundanganataudikelolasecaratidakefisien • Adaalasankhusustermasukpembubaran, penggabunganataupemisahan Dana Pensiun[KMK 512/2002 Psl 2(1)] • PenguruswajibmemberikanijinkepadaPemeriksauntukmemperolehlangsung data /informasidariAkuntanPublik, Penerimatitipan, Aktuaris, Ataupihak lain yang terkaitdengankegiatan Dana Pensiununtukmencocokan, klarifikasiataukonfirmasi data/informasi[KMK 512/2002 Psl 8 (2), (3)] SANKSI Pendiriwajibmenggantipengurusapabila • Pengurusmenolakdilakukanpemeriksaanlangsung[KMK 512/2002 Psl 14(1)a] • Pengurusmenghambatpemeriksaanlangsung[KMK 512/2002 Psl 14 (1)b]

  46. PENGAWASAN BERBASIS RISIKO[PKBPPM dan LK 04/2008] • Untukmeningkatkankualitaspengawasan Dana Pensiun, per 7 Agustus 2008, digunakan (diterapkan) SistemPemeringkatanRisiko (SPERIS) danSistemPengawasanBerbasisRisiko (SANBERRIS) • SPERIS adalahsistem yang digunakanuntukmelakukanpemeringkatanrisiko, denganmengidentifikasikemungkinanterjadinyarisikodandampakkegagalan Dana Pensiundalammemenuhikewajibannyakepadapesertadanpihak yang berhak. • SANBERRIS adalahsistem yang digunakanuntukmenentukanstrategipengawasanterhadap Dana Pensiunberdasarkanhasil SPERIS. • Dalamaplikasi SPERIS, pemeringkatan Dana Pensiundilakukandenganmelakukanpenilaianatas9 modulrisiko, yaitu : (1) RisikoDesaindanStrategi, (2) RisikoKepengurusan, (3) Risiko Tata Kelola, (4) RisikoOperasional, (5) RisikoIuran, (6) RisikoPengelolaanKekayaan, (7) RisikoKinerja, (8) Risiko Legal, (9) RisikoPendanaan. • Komitepengawasan Dana Pensiunberwenanguntukmenetapkanstrategipengawasan Dana Pensiun (KomiteinidibentukdengankeputusanketuaBapepamdanLembagakeuangan, anggotanyaterdiridariKepala Biro Dana Pensiundan Para KepalaBagiandilingkungan Biro Dana PensiunDepartemenKeuangan),

  47. SANKSI SANKSI ADMINISTRATIF SANKSI SANKSI PIDANA

  48. SANKSI ADMINISTRATIF • PendiridikenakansanksidendaRp 300.000 setiaphariketerlambatanmaksimumRp 100.000.000 disetorkekas Negara atasketerlambatanmenyampaikankepadaMenteriKeuangan : (1) Lap. InvestasiTahunan (non-audit) [PMK 199/2008 Psl 21(1)b] (2) Lap. HasilPemeriksaanAkuntanPublikatasLaporanInvestasiTahunan[PMK 199/2008 Psl 21(1)c] (3) Lap. KeuanganSemesteran (un audit) [KMK 509/2002 Psl 11(1),(4),Psl 12(1)] (4) Lap. KeuanganTahunan (audit) [KMK 509/2002 Psl 11 (1),(4), Psl 12(1)] (5) Lap. Aktuarisberkala[KMK 510/2002 Psl 26(1),(4),(5)] (6) Lap. Teknissetahun[PMK 100/2007 Psl 7(1),Psl 9] • Mencantumkandalamneraca / LaporankeuanganpendirisebagaihutangPendirikepada Negara apabiladendaatasketerlambatanmenyampaikanlaporantsbpadabutir 1 belumdisetorkeKas Negara [KMK 509/2002 Psl 12(2),KMK 510/2002 Psl 26(6),PMK 199/2008 Psl 33(6),PMK 100/2007 Psl 7(5)] • Pemberikerjadikenakansanksibungasebesartingkatbungadeposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkanbagipeserta, disetorke Dana Pensiun, apabilaiuranpesertadaniuranpemberikerjabelumdisetorsetelahmelewati 2,5 bulansejakjatuh tempo (jatuh tempo menyetoriuran paling lambattanggal 15 bulanberikutnya) [UU DP Psl 17 (2), (3)] • Pendiridikenakansanksibunga 2% per bulanatasketerlambatanmembayardendaketerlambatanmenyampaikanLaporanteknissesuaibataswaktu yang telahditentukan[PMK 100/2007 Psl 9]

  49. SANKSI ADMINISTRATIF • Pendiridikrnakansanksibunga 2% per bulanapabilasanksidendaatasketerlambatanpenyampaianlaporaninvestasiTahunan (non-audit) ataulaporaninvestasitahunan (audit) belumdisetorkankekas Negara, dalamwaktu 30 harisejakditetapkannyasuratsanksidendatersebut[PMK 199/2008 Psl 35] • Apabilasanksidendadansanksibungatersebutpadabutir 5 belumdisetorkankekas Negara dansetelahdiberikantegurantertulis I dan II masing-masingdalamwaktu 14 harisejakditetapkannyasuratteguran, makadinyatakansebagaipiutangmacetdanpengurusnyadilimpahkankepadaPanitiaUrusanPiutang Negara / DirektoratJenderalKekayaan Negara DepartemenKeuangan[PMK 199/2008 Psl 34(2),(3),(4)] • MenteriKeuangandapatmenjatuhkansanksi : - Tegurantertulis - Pembubaran Dana Pensiunatau - PembatalanPengesahan Dana Pensiun Apabiladanapensiundijalankanmenyimpangdari UU DP atauperaturanpelaksanaannya[UU DP PenjelasanPsl 55(1)] • PendiriwajibmenggantiPengurus, apabilapengurusmenolakdilakukanpemeriksaanlangsungataumenghambatkelancaranpemeriksaanlangsungolehMenteriKeuangan[KMK 512/2002 Psl 14 (1)]

  50. SANKSI ADMINISTRATIF • PendiriwajibmenggantipengurusataumewajibkanpengurusataumewajibkanpengurusuntukmenghentikanpengelolaaninvestasiolehLembagaKeuangan (Bank UmumatauManajerInvestasi) apabilaterjadipelanggaranterhadapketentuanivestasi[PMK 199/2008 Psl 36] • PendiriwajibmengakhirikepesertaankaryawanMitraPendiriapabilajangkawaktupenangguhankepesertaankaryawanmitrapendiri (paling lama 1 tahun) telahberakhir, ternyatamitrapendiritetaptidakmenyetoriuran[PP 76/92 Psl 33(1),Psl 34] • MenteriKeuangandapatmembubarkandanapensiunapabilaberpendapatbahwadanapensiuntidakdapatmemenuhikepadapeserta, PensiundanPihak lain ygberhakatauterhentinyaiurandinilaidapatmembahayakankeuangandanapensiun [UU DP Psl 33(2)] • Pengurusmasing-masingataubersama-samabertanggungjawabsecarapribadiatassegalakerugian Dana Pensiunakibattindakanpengurusygmelanggar/melalaikankewajibannyadanwajibmengembalikankepada Dana Pensiunsegalakenikmatanygdiperolehatasataudarikekayaandanapensiunsecaramelawanhukum[PP 76/92 Psl 21]

More Related