akuntansi sektor publik abdul rohman se msi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akuntansi partai politik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akuntansi partai politik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Akuntansi partai politik - PowerPoint PPT Presentation


  • 1063 Views
  • Uploaded on

Akuntansi sektor Publik Abdul Rohman , Se, MSi. Akuntansi partai politik. Tujuan Instruksional Umum. Mengenal Partai Politik Fungsi Partai Politik Keuangan Partai Politik Pengawasan pada Partai Politik Akuntabilitas Partai Politik Akuntabilitas Dana Kampanye

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Akuntansi partai politik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
  1. AkuntansisektorPublik Abdul Rohman, Se, MSi Akuntansipartaipolitik

  2. TujuanInstruksionalUmum • Mengenal Partai Politik • Fungsi Partai Politik • Keuangan Partai Politik • Pengawasan pada Partai Politik • Akuntabilitas Partai Politik • Akuntabilitas Dana Kampanye • SK KPU No. 676 Tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu • Ke mana dan kapan Dana kampanye Partai Politik Dilaporkan? 6.8. Audit Dana Kampanye Partai Politik

  3. Modal utama dan pengertian partai politik • Partai politik dinilai berdasarkan produk politik yang dihasilkan partai politik bersangkutan oleh basis massanya atau yang sering disebut dengan konstituen. • Kemampuan untuk mengemas produknya menjadi opini publik, yang membuat masyarakat yakin akan perubahan kehidupannya ke arah yang lebih baik, adalah modal utama sebuah partai politik. • Partai politik adalah institusi politik yang berupa organisasi nonpemerintah, yang didirikan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka mencapai kesejahteraan serta kedaulatan rakyat. • Perbedaan partai politik dari lembaga sosial kemasyarakatan lainnya adalah bahwa partai politik dapat `berperan' dalam penentuan kebijakan publik, di mana kebijakan tersebut bisa membawa dampak kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat dan mengakibatkan risiko pertanggungjawaban publik menjadi lebih besar.

  4. Akuntabilitas dan kredibilitas produk partai politik • Janji perubahan yang didengungkan selama kampanye akan teruji, terlepas dari apakah Partai Politik itu menang atau kalah dalam pertarungan Pemilu. • Partai Politik yang lulus dalam masa keterujiannya akan dapat langgeng memainkan perannya. • Akuntabilitas dan kredibilitas produk yang ditawarkan Partai Politik menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat pemilih untuk memberikan keputusan lulus atau tidak. • Walaupun menjadi institusi yang strategis dan elit dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, namun Partai Politik sebenarnya merupakan sebuah institusi inklusif yang membutuhkan dukungan massa sebanyak mungkin untuk menggolkan produknya.

  5. Aktivitas partai politik • Dalam pelaksanaan aktivitas organisasinya, Partai Politik terikat dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. • Tata cara pembentukan Partai Politik termasuk syarat-syarat pembentukannya dapat dilihat dalam UU RI No. 31 Tahur. 2002 tentang Partai Politik, di mana terdapat ketentuan umum mengenai kepengurusan Partai Politik, larangan, dan sanksi yang harus diikuti oleh Partai Politik. Ketentuar_ mengenai Partai Politik yang dapat menjadi peserta pemilu secara lebih jelas diatur dalam UU RI No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewar Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerar

  6. PengertianPartaiPolitikdanTujuanPartaiPolitik • Menurut guru besar hukum UIProf. Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi,nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaanpolitik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebij akannya. • Menurut R.H. Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikitbanyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan bertujuan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum organisasi. • Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusiaterorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahanbagipimpinan p[artainyadanberdasarkanpenguasaaanini, memberikankepadaanggotapartainyakemanfaatanygbersifatidiilmaupunmateriil

  7. Secarakhusus, pengertianpartaipolitikdisebutkandalam UU RI No. 31 Tahun 2002 tentangPartaiPolitik, yaituPartaiPolitikadalahorganisasipolitik yang dibentukolehsekelompokwarganegaraRepublik Indonesia secarasukarela, atasdasarpersamaankehendakdancita-cita, untukmemperjuangkankepentingananggota, masyarakat, bangsa, dannegaramelaluipemilihanumum.

  8. Fungsi partai politik Dalam negara demokrasi, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi: • Partai Politik sebagai Sarana Komunikasi Politik Partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa, sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi berkurang. • Partai Politik sebagai Sarana Sosialisasi Politik Sosialisasi politik diartikan sebagai proses sikap dan orientasi seseorang terhadap fenomena politik dalam mengikuti kecenderungan masyarakatnya. Selain itu, sebagai pelaku pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas, warga negara Republik Indonesia juga sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. • Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik Untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik, rekruitmen anggota partai merupakan upaya regenerasi ke­pemimpinan. Dengan demikian, partai politik memperluas partisipasi politik. • Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik Dalam demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

  9. Pembentukan Partai Politik • Partaipolitikdidirikandandibentukolehsekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orangwarganegaraRepublik Indonesia yang telahberusia 21 (duapuluhsatu) tahundenganaktanotaris. • Aktanotaristersebutharusmemuatanggarandasardananggaranrumahtanggadisertaikepengurusantingkatnasional. • PartaipolitiktersebutharusdidaftarkankeDepartemenKehakimandengansyarat : • Memilikiaktanotarispendirianpartaipolitik yang sesuaidenganUndang­UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danperaturanperundang-undanganIainnya; • Mempunyaikepengurusansekurang-kurangnya 50% darijumlahprovinsi, 50% darijumlahkabupaten/kotapadasetiapprovinsi yang bersangkutan, dan 25% darijumlahkecamatanpadasetiapkabupaten/kota yang bersangkutan;

  10. Lanjutan… • Memilikinama, lambang, dantandagambar yang tidakmempunyaipersamaanpadapokoknyaataukeseluruhannyadengannama, lambang, dantandagambarpartaipolitik lain; danMempunyaikantortetap. • PengesahanpartaipolitiksebagaibadanhukumdilakukanolehMenteriKehakimanselambat-lambatnya 30 harisetelahpenerimaanpendaftaran. • PengesahanpartaipolitiktersebutharusdiumumkandalamBerita Negara Republik Indonesia. • Dalamhalterjadiperubahananggarandasardananggaranrumahtangga, nama, lambang, dantandagambarpartaipolitikharusdidaftarkankeDepartemenKehakiman.

  11. Asas dan ciri Partai politik • Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Setiap partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan perundang-undangan yang berlaku.

  12. Tujuan umum dankhususpartai politik • Tujuan umum partai politik adalah:Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (3) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. • Tujuan khusus partai politik : partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional.

  13. HakPartaiPolitik • Partai politik berhak: • Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; • Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasinya secara mandiri; • Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dori Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; • Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-undanz tentang Pemilihan Umum; • Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat; • Mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; • Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan • Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  14. KewajibanPartaiPolitik • Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya;Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indone­sia; • Berpartisipasi dalam pembangunan nasional; • Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; • Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik; • Mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum; • Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota; • Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah; • Membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum serta menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.

  15. Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota • Warga negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. • Keanggotaan dan kedaulatan anggota partai politik • Keanggotaanpartaipolitikbersifatsukarela, terbuka, dantidakdiskriminatifbagisetiapwarganegara Indonesia yang menyetujuianggarandasardananggaranrumahtanggapartai yang bersangkutan. Kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. • Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, hak memilih, dan dipilih. • Anggota partai politik wajib mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.

  16. KepengurusanPartaiPolitik • Partai politik mempunyai kepengurusan tingkat nasional dan dapat mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa/kelurahan atau dengan sebutan lainnya.Kepengurusan partai politik tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara. • Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan, dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik, sesuai dengan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. • Dalam hal terjadi pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik tingkat nasional sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan • pengurus barn didaftarkan kepada Departemen Kehakiman paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian atau penggantian kepengurusan tersebut.(5) Departemen Kehakiman memberikan keputusan terdaftar kepada pengurus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran diterima.

  17. Permasalahan Kepengurusan • Apabila terjadi keberatan dari sekurang-kurangnya setengah peserta forum musyawarah atau terdapat kepengurusan ganda partai politik yang didukung oleh sekurang-kurangnya setengah peserta forum musyawarah, keberatan itu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. • Apabila penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, para pihak yang bertikai dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. • Selama dalam proses penyelesaian, kepengurusan partai politik yang bersangkutan dilaksanakan untuk sementara oleh pengurus partai politik hasil forum musyawarah. • Pengurus dan/atau anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partainya tidak dapat membentuk ke­pengurusan atas partai politik yang sama dan/atau membentuk partai politik yang sama.

  18. KeuanganPartaiPolitik Keuanganpartaipolitikbersumberdari: • iurananggota; • sumbangan yang sahmenuruthukum; dan • bantuandarianggarannegara. • Sumbangan yang sahmenuruthukumdapatberupauang, barang, fasilitas, peralatan, dan/ataujasa. • Bantuandarianggarannegara (yang diaturdalamperaturanpemerintah) diberikansecaraproporsionalkepadapartaipolitik yang mendapatkankursidilembagaperwakilanrakyat. • Sumbangandarianggotadanbukananggota yang sahmenuruthukum paling banyaksenilai Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dalamwaktu 1 (satutahun. • Sumbangandariperusahaandan/ataubadanusaha yang sahmenuruthukum paling banyaksenilai Rp800.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah) dalamwaktu 1 (satu) tahun.

  19. LaranganBagiPartaiPolitik • Partaipolitikdilarangmenggunakannama, lambang, atautandagambar yang samadengan: • BenderaataulambangnegaraRepublik Indonesia; • LambanglembaganegaraataulambangPemerintah; • Nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau lambang lembaga/badan internasional; • Nama dan gambar seseorang; atau • Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan partai politik lain.

  20. PartaiPolitikdilarang!!!! • Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya; • Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memelihara persahabatan dengan Negara lain, dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia; • Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; • Menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; • Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/ badan usaha melebihi batas yang ditetapkan; • Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan. • Mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. • i. Menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

  21. PengawasanPartaiPolitik Pengawasan atas partai politik di Indonesia dilakukan oleh: • Departemen Kehakiman, • Komisi Pemilihan Umum, dan • Departemen Dalam Negeri.

  22. CatatanPentinguntukPartaiPolitik • Partaipolitik yang menurutUndang-undangNomor 2 Tahun 1999 tentangPartaiPolitiktelahdisahkansebagaibadanhukumolehMenteriKehakimanRepublik Indonesia diakuikeberadaannya, danwajibmenyesuaikandenganketentuanundang-undanginiselambat-lambatnyasembilanbulan, sejakberlakunyaundang-undangtersebut. • Partaipolitik yang tidakmemenuhiketentuanUndang-undangdibatalkankeabsahannyasebagaibadanhukumdantidakdiakuikeberadaannya. • Penyelesaian perkara partai politik yang sedang dalam proses peradilan menye­suaikan dengan ketentuan undang-undang ini.

  23. AkuntabilitasPartaiPolitik • Pertanggungjawaban keuangan organisasi Partai Politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. • Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-undang Partai Politik dan UU Pemilu, seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada para konstituennya. • Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik peserta pemilu adalah : • penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu) serta • Laporan Keuangan (khusus untuk Partai Politik), yang harus diaudit Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik..

  24. StandarisasiLaporanKeuanganPartaiPolitik • Selain menekan potensi kecurangan dalam penggalangan dana, standardisasi laporan keuangan partai politik juga bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan pilihan secara cerdas dan rasional. • Di luar kepentingan untuk menjalankan fungsi kontrol atas Partai Politik yang ada, calon pemilih untuk Pemilu nanti bisa mencermati derajat sehat-tidaknya Partai Politik dari Laporan Tahunan yang disampaikannya secara terbuka ke publik.

  25. KeharusanParpolterhadapSistemakuntansi • Setiapparppolpesertapemilubertanggungjawabuntukmengembangkansuatusistemakuntansi yang: • Mempunyaisistempengkodean unit organisasidanklasifikasibukubesar yang seragam • Mempunyaiseperangkatbukubesardanbukupembantuygbisamenyediakanikhtisarakuntansidanidentifikasikedokumensumber • Mencatattransaksi/kejadiansesuaidenganstandarakuntansiygberterimaumum • Memilikipengendalian internal berupaorganisasi, prosedurdancatatanygmempertimbangkanpengamananasetdankeandalancatatan-catatankeuangan • Menyediakaninformasiygberartidantepatwaktu, agar pengurusdapatmenggunakannyauntukpengambilankeputusandanpelaporanygtepatwaktu

  26. Basis akuntansiParpol • Akuntansiparpolmenggunakan basis akuntansiakrual: • Pengaruhtransaksidanperistiwa lain diakuipadasaatkejadian (bukanpadasaatkasatausetarakasditerimaataudibayar) • Dicatatdalamlaporankeuanganpadaperiode yang bersangkutan. • Dengan basis akruallaporankueangannyatidaksajamerekam data historistapijugameberikaninformasikewajibanmasa yang akandatang

  27. Entitas Tunggal • Parpoldianggapsebagaisuatuentitastunggal (single entity) • Tidakadabagiandalamparpol yang menyelnggaakanakuntansi/pembukuanselainparpolitusendiri. • Dengandemikianstrukturorganisasiparpolditingkatbawah yang menyelenggarakanpembukuandanpelaporankeuangan (DPD/DPW) tidakdianggapsebagaientitasakuntansiyg lain.

  28. KelangsunganKegiatan • Asumsiinimenyatakanbahwapartaipolitikdidirikanuntukwaktu yang tidakterbatasuntukmenlanjutkankegiatannyadimasamendatangdantidakadamaksudataukeinginanuntukmelikuidasiataumembubarkanorganisasi.

  29. CiriDasarAkuntansiparpol • TidakBertujuanuntukmengukurlabatetapiuntukmendapatkaninformasikeuanganbagisemuapihakdalamrangkatransparansidanakuntanbilitaspublik • Kepemilikandalamparpoltidakdapatdijual, dialihkanatauditebuskembaliataukepemilikantersebuttidakmencerminkanproporsipembagiansumberdayaentitaspadasaatlikuidasiataupembubaranentitas • Sebagianbesarsumberdayakeuanganberasaldariparapenyumbang (donatur) yang tidakmengharapkanadanyapembayar.ankembaliataumanfaatekonomi yang sebandingdenganjumlahsumberdaya yang diberikan

  30. ENTITAS PELAPORAN • Entitasakuntansikeuanganparpolsecarakeseluruhanmeliputijenajangkepengurusandaritingkatbawahsampaiatas. • Semuakepengurusandianggapsebagaisuatuentitaspelaporanygtidakterpisah. • Laporankeuanganeksternalditerbitkanolehatauditingkat DPP (Pusat). • Di DPP berupalaporankeuangan DPP • DI DPD berupalaporan DPD yang akandigaungkandengantingkatpusatnya.

  31. KlasifikasidanKodeAkun

  32. PelaporanKeuangan – TujuanPelaporanKeuangan • TujuanpelaporankeuanganParpoluntuk: • Akuntabilitas • Manajerial • Transparansi