1 / 10

Monogami , Poligami dan Peceraian

Monogami , Poligami dan Peceraian. Pengerti a n monogami , poligami dan perceraian Dalil-dalil syara ’ atas monogami , poligami dan perceraian Pandangan para ulama tentang monogami , poligami dan perceraian. Pengerti a n monogami , poligami dan perceraian.

mirra
Download Presentation

Monogami , Poligami dan Peceraian

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Monogami, PoligamidanPeceraian Pengertian monogami, poligamidan perceraian Dalil-dalilsyara’ atasmonogami, poligami danperceraian Pandanganparaulamatentang monogami, poligamidanperceraian

  2. Pengertianmonogami, poligamidanperceraian • UU No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinanpasal 3 (1), hukumperkawinandi Indonesia menganutasasmonogami, baikuntukpriamaupunwanita. • Bila hukumdan agama dari yang bersangkutanmembolehkan, seorangsuamidapatberistrilebihdariseorang. • Poligami hanyadapatdilakukan, apabiladipenuhiberbagaipersyaratantertentudandiputuskanolehpengadilan.

  3. Lanjutan... • PP No. 9/1975 yang mengaturketentuan-ketentuanpelaksanaan UU 1/1974. • Wajibmengajukanpermohonansecaratertuliskepadapengadilan (pasal 4 UU No. 1/1974 danpasal 40 PP No. 9/1975). • PegawaipencatatPerkawinandilaranguntukmelakukanpencatatanperkawinanseorangsuami yang akanberistrilebihdariseorangsebelumadanyaizinpengadilan (Pasal 44 PP No. 9/1975). • PNS/pejabatpemerintahandesa, telahdikeluarkan PP No. 10/1983 tentangIzinPerkawinandanPerceraianbagiPNS

  4. Dalil-dalilsyara’ atasmonogami, poligamidanperceraian “Dan berikanlahkepadaanak-anakyatim (yang sudahbaligh) hartamereka, jangankamumenukar yang baikdengan yang burukdanjangankamumakanhartamerekabersamahartamu. Sesungguhnyatindakan-tindakan (menukardanmemakan) ituadalahdosa yang besar. Dan jikakamutakuttidakakandapatberlakuadilterhadap (hak-hak) perempuanyatim (bilamanakamumengawininya), makakawinilahwanita-wanita (lain) yang kamusenangi: dua, tigaatauempat. Kemudianjikakamutakuttidakakandapatberlakuadil, maka (kawinilah) seorangsaja, ataubudak-budak yang kamumiliki. Yang demikianituadalahlebihdekatkepadatidakberbuataniaya”.

  5. Pandanganparaulamatentangmonogami, poligamidanperceraian • Kelompok yang menafsirkanbahwakawinberapapunjumlahnyadiperbolehkan (9-18 istri) • Kelompokyangmembatasikebolehanmengawiniwanitahanyasampaiempat (4 istri) • Kelompok yang tidakmembolehkan poligami. Padadasarnya, kelompokiniberpendapatbahwahukumpoligamiitubolehasalsuamidapatberlakuadil

  6. Lanjutan... • Secarasosiologis, poligamidalam Islam merupakanlompatankebijakansekaligussebagaikoreksi Islam atassyariatsebelumnyadantradisimasyarakat Arab yang membolehkanmenikahdenganperempuantanpabatas. Faktorhistoris, membuktikanbahwapadamasaRasulullah Saw. adaseorangsahabat yang bernamaGhailan al-Tsaqafi yang mempunyaisepuluhisteri, kemudianRasulullah Saw. menyuruhnyauntukmengambilempatorangdarisepuluhisteritersebut. Riwayatinimembuktikanbahwapoligamimerupakanresponsosiologisdanantropologis al-Qur’an terhadapbudayamasyarakat Arab.

  7. Lanjutan...KHIpasal 55, 56. 57 dan 58 mengaturberbagaipersyaratanbagimereka yang inginberpoligami. Dalampasal 56: (1) Suami yang hendakberisterilebihdarisatuorang, harusmendapatizindariPengadilan Agama; (2) Perkawinan yang dilakukandenganisterikedua, ketigaataukeempattanpaizindariPengadilan Agama, tidakmempunyaikekuatanhukum.

  8. Al-Qur’an jugamemberikanbeberapaketentuan:(1)Poligamidiperbolehkandalamkondisidankeadaantertentu(2) Kebolehanpoligamidibatasidenganpembatasanyaitutidakbolehlebihdariempatistrisaja.(3) Pemberianhak yang samapadamasing-masingistri (adil).(4) Perizinaninimerupakanpengecualiandaricarayang biasa.

  9. Perceraian أبغض الحلال عند الله الطلاق. • Madharat yang timbulakibatperceraiansangatbesarsekalipengaruhnyaterhadapkehidupanberkeluargadankehidupanbermasyarakatdi Indonesia, makapemerintah RI berhakdanbahkanberkewajibanuntukmemperketatdanmempersulitizinperceraiandanpoligami, sebagaimanatersebutdalam UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 dan PP No. 10/1983, demimenjagakemaslahatankeluargadanmasyarakat.

  10. PROBLEM AGAMA:- Poligami?- Syarat adil?PROBLEM SOSIAL:- Kasus Aa Gym?- Anggota masyarakat lain (awam/tokoh/ulama/kyai)?- Ambiguitas Masyarakat?PROBLEM UU:- PNS & non-PNS- Ketat?- Dipersulit?

More Related