PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 - PowerPoint PPT Presentation

pajak penghasilan pasal 21 26 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

play fullscreen
1 / 59
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26
464 Views
Download Presentation
milla
Download Presentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

  2. PPh PASAL 21/26 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - PEKERJAAN ATAU HUBUNGAN KERJA , KEGIATAN ORANG PRIBADI PENGHASILAN BERUPA : - GAJI , BONUS, THR, GRATIFIKASI, UPAH, DLL YANG SEJENIS - HONORARIUM - PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

  3. Pengertian • PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

  4. Unsur-unsur PPh Pasal 21/26 • Wajib Pajak • Pemotong Pajak • Obyek Pajak • Tarif Pajak

  5. Wajib Pajak PPh Pasal 21 • Pegawai Tetap • Pegawai Lepas • Penerima Pensiun • Penerima Honorarium • Penerima Upah

  6. Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21 • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing • Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain

  7. Pemotong Pajak PPh • Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang • Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI • Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK • BUMN/ BUMD • Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi

  8. KEWAJIBAN PEMOTONG PPh Pasal 21 • Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat‑lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. • Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

  9. PENGHASILAN

  10. PENGHASILAN TERATUR • Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur : • Berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi,tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

  11. PENGHASILAN TIDAK TERATUR • Penghasilan yang diterimaataudiperolehpegawai, penerimapensiunataumantanpegawaisecaratidakteratur • Berupajasaproduksi, tantiem, gratifikasi, tunjangancuti, tunjanganhariraya, tunjangantahunbaru, bonus, premitahunan, danpenghasilansejenislainnya yang sifatnyatidaktetap • Gratifikasi: uanghadiahkepadapegawaidiluargajiygtelahditentukan • Tantiem: bagiankeuntunganygdiberikankepadadireksiataudewankomisaris

  12. UPAH DAN UANG SAKU • Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai

  13. UANG PENSIUN • Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;

  14. HONORARIUM (1) • Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari : • tenaga ahli,mis: dokter, konsultan, pengacara, notaris • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya, • olahragawan; • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah

  15. HONORARIUM (2) • pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; • agen iklan; • pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat; • pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; mis: makelar • peserta perlombaan; • petugas penjaja barang dagangan;

  16. HONORARIUM (3) • petugas dinas luar asuransi; • peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai; • distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling

  17. BUKAN OBJEK PPh 21 • pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa • penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan • iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun, yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran JHT kepada JAMSOSTEK yang dibayar oleh Pemberi Kerja • penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh Pemerintah • kenikmatan berupa pajak yang ditanggung Pemberi Kerja • zakat yang diterima OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

  18. PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21 – PEGAWAI TETAP & PENSIUNAN • Biaya jabatan :yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dengan catatan:jumlah maksimum yang diperkenankan Rp. 6.000.000 setahun atau Rp500.000,00 sebulan; • Biaya pensiun : untuk penerima pensiun teratur maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan.

  19. PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21 – PEGAWAI TETAP • luran yang terkait dengan gaji dengan syarat:Dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

  20. PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21 UNTUK LAKI-LAKI • PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) • Rp. 15.840.000 untuk diri wajib pajak • Rp. 1.320.000 tambahan untuk status kawin • Rp. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga (maksimum 3), dengan syarat: anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat

  21. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012 • besaran atau nominal Rp24.300.000,00 bagi diri WP Rp2.025.000,00 tambahan bagi WP yang kawin Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan • mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013

  22. TARIF PPH Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh WP Orang Pribadi

  23. CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PEGAWAI TETAP: MULAI BEKERJA AWAL TAHUN • PENGHASILAN BRUTO SATU BULAN:GAJI DAN TUNJANGAN • PENGURANGAN: BIAYA JABATAN & IURAN PENSIUN YANG DIBAYAR PEGAWAI - • PENGHASILAN NETTO 1 BULAN X 12 • PENGHASILAN NETTO 1 TAHUN • PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK SETAHUN • PENGHASILAN KENA PAJAK • X TARIF PPH PASAL 17 • PPh PASAL 21 1 TAHUN • PPh PASAL 21 BULANAN : 12

  24. PPh 21 Pegawai Tetap • Joko Sutrisno adalah pegawai tetap PT Indah Kiat Industri (PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2013. Setiap bulan menerima gaji Rp. 4.000.000, tunjangan transport Rp 500.000. Joko membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 sedangkan iuran pensiun dibayarkan oleh PT IKI Rp. 150.000. PT IKI mengikutsertakan setiap karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK dan membayarkan setiap bulan untuk setiap karyawannya termasuk Joko, asuransi kematian Rp. 100.000 dan asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000. Joko Sutrisno menikah dan mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan atas penghasilan Joko adalah:

  25. PPh 21 – Pegawai Tetap - Bonus • Dengan menggunakan kasus Joko di atas, jika PT IKI memberikan bonus prestasi kepada Joko untuk tahun 2013 sebesar Rp. 20.000.000. PPh Pasal 21 atas bonus tersebut adalah:

  26. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan perempuan. • Adinda adalah pegawai tetap PT Indah Kiat Industri (PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2013. Setiap bulan menerima gaji Rp. 5.000.000, tunjangan transport Rp 500.000. Adinda membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 sedangkan iuran pensiun dibayarkan oleh PT IKI Rp. 150.000. PT IKI mengikutsertakan setiap karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK dan membayarkan setiap bulan untuk setiap karyawannya termasuk Adinda, asuransi kematian Rp. 100.000 dan asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000. Adinda menikah dan mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan atas penghasilan Adinda adalah:

  27. CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PEGAWAI TETAP: BEKERJA PADA TENGAH TAHUN (SEPTEMBER S/D DESEMBER) • PENGHASILAN BRUTO SATU BULAN:GAJI DAN TUNJANGAN • PENGURANGAN: BIAYA JABATAN & IURAN PENSIUN YANG DIBAYAR PEGAWAI - • PENGHASILAN NETTO 1 BULAN X 4 • PENGHASILAN NETTO 1 TAHUN • PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK SETAHUN • PENGHASILAN KENA PAJAK • X TARIF PPH PASAL 17 • PPh PASAL 21 (4 BULAN) • PPh PASAL 21 BULANAN : 4 • NOTE: PENGHASILAN NETTO TIDAK DISETAHUNKAN

  28. PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN • Apabila jumlahnya tidak lebih dari Rp200.000 sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 dengan syarat: • sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan tidak melebihi Rp2.025.000dan tidak dibayarkan secara bulanan.

  29. PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN • Apabila jumlahnya lebih dari Rp200.000 sehari tetapi dalam satu bulan jumlahnya tidak melebihi Rp2.025.000, • PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp200.000 tersebut.

  30. PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN • Apabila penghasilan dalam satu bulan jumlahnya melebihi Rp2.025.000, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

  31. Penghitungan PPh Pasal 21 Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR HARIAN LEBIH DARI Rp 200.000,- TIDAK LEBIH DARI Rp 200.000,- DIKURANGI Rp 200.000,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIPOTONG PPh TARIF 5% PMK NO.206/PMK.011/2012 MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2013

  32. UPAH HARIAN < RP 200.000 • Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 140.000. Joko bekerja selama 5 hari. • PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:

  33. UPAH HARIAN > RP 200.000, < RP 2.025.000 DALAM SATU BULAN • Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 250.000. Joko berkerja selama 5 hari. • PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:

  34. UPAH HARIAN > RP 200.000, > RP 2.025.000 DALAM SATU BULAN • Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 300.000. Joko berkerja selama 5 hari. • PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:

  35. PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-4 sama dengan perhitungan PPh pasal 21 hari ke-1 demikian juga untuk take home pay .

  36. PERHITUNGAN PPh 21 UNTUK 8 PROFESI • Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepadatenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto.

  37. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. • dr. Joko merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang melakukan praktek di rumah sakit Husada Jaya. Sesuai dengan perjanjian, atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien, akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit dan sisanya menjadi milik dr. yang akan dibayarkan setiap bulan. Jasa setiap bulanyang dibayarkan kepada dr. Joko adalah: • Januari Rp. 30.000.000 • Februari Rp. 30.000.000 • Maret Rp. 25.000.000 • April Rp. 40.000.000 • Mei Rp. 30.000.000 • Juni Rp. 25.000.000 • Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari s/d Juni adalah:

  38. BUKAN PEGAWAI • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; • olahragawan • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

  39. BUKAN PEGAWAI 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 7. agen iklan; 8. pengawas atau pengelola proyek; 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; 10. petugas penjaja barang dagangan; 11. petugas dinas luar asuransi; 12.distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

  40. PPh 21 BUKAN PEGAWAIyg penghasilannya bersifat berkesinambungan • Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. • Obyek yang dikenakan:Honorarium, Uang Saku, Hadiah atau Penghargaan, Komisi (termasuk yang diterima Agen WP OP, Penjaja Barang Dagangan, dan Petugas Dinas Luar Asuransi), Bea Siswa, Jasa Produksi yang Diterima Mantan Pegawai, Honorarium Komisaris • PPh 21 Terutang = Tarif ps 17 x Penghasilan Bruto

  41. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai, untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan • Jika penerima penghasilan hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja saja, PPh pasal 21 dihitung dengan cara tarif pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi dikalikan 50% dan dikurangi dengan PTKP sebulan. • Syarat: (1) Punya NPWP; (2) penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja (tidak punya penghasilan lain) Bila tidak memenuhi kedua syarat di atas, perhitungannya seperti penghasilan berkesinambungan PPh 21 terutang = ((penghasilan bruto X 50%) - PTKP sebulan) X Tarif ps 17

  42. PPh Pasal 21 untuk peserta kegiatanPPh 21 = tarif pasal 17 x penghasilan bruto • Doni adalah pemain bulutangkis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen Indonesia Terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp. 200.000.000. PPh pasal 21 terhutang adalah:

  43. PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangka sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta Program Pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik Dana Pensiun.

  44. TARIF PPH 21 UANG PESANGON