html5-img
1 / 53

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) UU 36/2008

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) UU 36/2008 Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yg diterima op dn wajib dilakukan oleh: a. pemberi kerja yg membayar gaji, upah, honor, tunjangan dan

awen
Download Presentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) UU 36/2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) UU 36/2008 • Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, • jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yg diterima • op dn wajib dilakukan oleh: • a. pemberi kerja yg membayar gaji, upah, honor, tunjangan dan • pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan • yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; • b. bendahara pemerintah yg membayar gaji, upah, tunjangan dan • pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan; • c. dana pensiun atau badan lain yg membayarkan uang pensiun dan • pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun • (PTKP Rp 25 juta) • d. Badan yg membayar honor atau pembayaran lain sebagai imbalan • sehubungan dengan jasa termasuk tenaga ahli yg melakukan • pekerjaan bebas • e. penyelenggara kegiatan yg melakukan pembayaran sehubungan • dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

  2. 2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yg wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dlm ayat 2 adalah badan perwakilan negara asing organisasi intern sebagaimana dimaksud pada pasal 3; 3,Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yg dipotong pajak untuk setiap bulan adalah pengh bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yg besarnya ditetapkan dengan Permenkeu, iuran pensiun, dan PTKP; 4. Penghasilan peg harian, mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yg dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yg tdk dikenakan pemotongan yg besarnya diatur Permenkeu; 5. Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ay 1 adalah tarif sebagaimana diatur pasal 17 ay 1 kecuali ditetapkan lain dengan PP;

  3. 5a. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ay 5 yg diterapkan terhadap wp yg tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yg diterapkan terhadap wp yang dapat menunjukkan NPWP; 6. dihapus 7. dihapus 8. Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan atau berdasarkan Permenkeu.

  4. OBYEK PPh pasal 21 Mempelajari PPh OP dan PPh Badan berarti kita sedang menghitung Besarnya pajak kita sendiri, saat kita belajar PPh pemotongan dan Pemungutan kita sedang menghitung pajak orang lain. Apabila salah atau tidak memotong/memungut PPh pemotongan dan Pemungutan dengan benar kitalah yang harus membayar PPh yg tidak Atau kurang dipotong. Jadi kewajiban pembayaran PPh pihak ketiga telah Beralih kepada pemotong pajak. a.Penghasilan adalah yg terima/diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah. Honor termasuk anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan/ anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yg dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun.

  5. b. Penghasilan yg diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tdk teratur berupa jasa produksi, tantiem, grati fikasi, tunjangan cuti, thr, tunj tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yg sifatnya tidak tetap tantiem =bagian keuntungan perusahaan yg dihadiahkan kepada para peg/karyawan. gratifikasi = hadiah kepada pegawai diluar gaji yg telah ditentukan. c. Upah harian, mingguan, uph satuan dan upah borongan yg diterima atau diperoleh pegawai tdk tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yg diterima peserta diklat atau pemagangan yg merupakan calon peg. d. Uang tebusan pensiun, uang THT atau JHT, uang pesangon dan pembayaran lainnya sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja (s/d Rp 25 jt tarif 0%, diatasnya berlaku tarif wp op).

  6. e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dlm bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yg dilakukan wp op dalam negeri tdd: 1) tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ay 7; 2) pemain musik, pebawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang film, sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan /ti, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, seniman lainnya 3) olaharagawan 4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator 5) pengarang, peneliti dan penerjemah 6) pemberi jasa dlm segala bentuk termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telkom, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; 7) agen iklan

  7. 8) pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan dan peserta sidang atau rapan; 9) Pembawa pesanan atau yg menemukan langganan; 10) Peserta perlombaan 11) Petugas penjaja barang dagangan; 12) Petugas luar dinas luar asuransi 13) Peserta diklat, pemagangan bukan calon peg 14) Distributor perusahaan multilevel marketing dan kegiatan sejenis lainya

  8. f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yg terkait dengan gaji dan honor atau imbalan lain bersifat tdk tetap yang diterima pejabat negara, PNS serta uang pensiunan dan tunjangan lainnya yg sifatnya terkait dengan uang pensiun yg diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan anaknya. g. Penghasilan yg dipotong PPh ps 21 sebagaimana tersebut di atas termasuk pula penerimaan dlm bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yg diberikan oleh bukan wp selain pemerintah atau wp yg dikenakan PPh bersifat final dan yg dikenakan PPh berda sarkan norma perhitungan khusus.

  9. TIDAK TERMASUK WP PPh PASAL 21 • Pembayaran asuransi dari perush asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, • asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi siswa • b. Penerimaan dlm bentuk natura dan kenikmatan dlm bentuk apapun yg • diberikan oleh wp atau pemerintah kecuali yg diatur dlm pasal 5 ayat 2. • c. Iuran pensiun yg dibayarkan kepada dana pensiun yg pendiriannya telah • disahkan Menkeu dan iuran JHT kepada badan penyelenggara Jamsostek • yg dibayar oleh pemberi kerja; • d. Zakat yg diterima oleh op yg berhak dari badan atau lembaga amil zakat • yg dibentuk atau disahkan pemerintah • e. Pejabat perw diplomatik dan konsul dari negara asing termasuk orang • diperbantukan bertempat tinggal di Indonesia dan berlaku timbal balik. • f. Pej perw organisasi internasional berd ketetapan Kemenkeu

  10. PENGURANG PENGHASILAN YG DIPOTONG PPh PS 21 • Untuk pegawai tetap • 1) biaya jabatan • yaitu untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 5% • dari pengh bruto dgn jumlah maksimal Rp 500rb per bulan atau Rp • 6 juta per tahun • 2) Iuran yg terkait dgn gaji yg dibayar oleh peg kepada: • -dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan Menkeu RI • -Badan penyel THT atau JHT yg dipersamakan dgn dana pensiun • 3) Pendapatan Tidak Kena Pajak selanjutnya disebut PTKP • b. Untuk penerima pensiunan: • - biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maks Rp 500rb/bulan • - PTKP • c. Untuk pegawai Tidak tetap, pemagang dan Calon Pegawai • -PTKP

  11. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PKP adalah Penghasilan bruto – Pengurang - PTKP

  12. Aturan dlm penerapan PTKP • Dalam hal karyawati kawin, PTKP yg dikurangkan adalah hanya • Untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tdk kawin pengurangan PTKP • selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga • yg menjadi tanggungan sepenuhnya. • Bagi karyawati yg menunjukkan keterangan tertulis dari pemda • paling rendah camat bahwa suaminya tdk menerima/memperoleh • penghasilan, diberikan PTKP Rp 1.320.000 setahun atau Rp 110.000 • sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya • Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal tahun takwin. • Adapun bagi peg baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian • Tahun takwin, besarnya PTKP tsb dihitung berdasarkan keadaan pada • Awal bulan dari bagian tahun takwim ybs

  13. PTKP BERDASARKAN STATUS PEGAWAI

  14. TARIF PPh PASAL 21 YG DITERAPKAN ATAS PKP PEG ADALAH TARIF PROGRESIF SBB.:

  15. PPh PS 21 BERDASARKAN PENGGOLONGAN KARY/PEG • Penggolongan karyawan berdasarkan pengurang penghasilan • a. Kary yg berhak memperoleh biaya jabatan atau biaya pensiun • dan PTKP: • - kary tetap dan pensiunan bulanan berhak atas pengurang • berupa biaya jabatan atau biaya pensiun dan PTKP • b. Kary yg berhak mendapatkan PTKP saja: • -peg harian lepas dgn upah harian, minggunan, satuan, borongan • honor dan imbalan lainnya yg dihitung atas dasar banyaknya • hari yg dipakai • - penerima bea siswa • -pemagang dan calon peg • -penerima komisi atas kegiatan multilevel dan kegiatan sejenis • lainnya

  16. c. Kary yg tdk berhak memperoleh PTKP dan biaya jabatan a) Penerima penghasilan yg tdk berhak atas pengurang apapun: 1) pemusik, mc, penyanyi, pelawak, bintang film/sinetron, iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ti, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya. 2) olahragawan 3) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator 4) pengarang, peneliti dan penerjemah 5) pemberi jasa dlm segala bid termasuk teknik, komputer dan aplikasinya, telkom, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial 6) agen iklan 7) pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang tenaga lepas lainnya

  17. 8) pembawa pesanan atau menemukan langganan 9)Peserta perlombaan 10)petugas penjaja barang dagangan 11) petugas dinas luar asuransi b) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yg tdk merangkap sebagai peg tetap pd perush yg sama menerima/memperoleh honor c) Mantan peg yg menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi/bonus d) Peserta program pens yg menarik dana padadana pensiun yg pendiriannya disahkan Menkweu e) Jasa tenaga ahli (kary tdk tetap)

  18. f) Pej negara, PNS, TNI/Polri yg sumber dananya dari negara kecuali gol II dan I dan utk TNI pangkat pembantu lettu/inspektur satu ke bawah d. Kary yg berhak atas pengurang sebesar Rp 25 juta Penerima pesangon, uang tebusan pensiun yg dibayar oleh dana pensiun yg pendiriannya disahkan Menkeu dan penerima THT atau JHT berhak atas pengurang Rp 25 juta.

  19. 2.Penggolongan kary berd tarif a. Dikenakan tarif sebesar 7,5% tidak final berd ps 12 Kep 54/PJ/2000 jo Per DJP No.15/PJ/2006: - tenaga ahli dikenakan tarif 15%x perkiraan penghasilan neto. Penghasilan neto adalah sebesar 50% sehingga didapartkan tarif efektif 7,5% (dari 15% x 50%= 7,5%) - Tenaga ahli tsb adalah: pengacara, akuntan, arsitektur, dokter, notaris, konsultan hukum dan konsultan pajak. b. dikenakan tarif sebesar 15% final dikenakan atas honor yg tdk terkait dengan gaji yg diterima pej negara, PNS, TNI/Polri. c. dikenakan tarif sebesar tarif progresif khusus Berdd PP No.149 Th 2000 penghasilan bruto atas uang pesangon, tebusan pensiun, THT dan JHT

  20. PPh ps 21 berd tarif progresif sbb

  21. d.Dikenakan tarif progresif pasal 17 Kary yg dikenakan tarif progresif ps 17 adalah kary/peg penerima pengh dari pemberi kerja selain ke 3 gol di atas (a, b, dan c). Adapun tarif ps 17 dihitung sbb:

  22. PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP PROGRAM JAMSOSTEK • Berd PP No.14 Th 1993 Program Jamsostek tdd: • Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) (berd tingkat resiko kecelakaan): • Kelompok I : 0,24% x upah sebulan • Kelompok II : 0,54% x upah sebulan • kelompok III : 0,89%x upah sebulan • kelompok IV : 1,27%x upah sebulan • kelompok V : 1,74% x upah sebulan • 2. Jaminan Kematian (JKM) : 0,3% xupah sebulan • 3. Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) • Kawin : 6% x upah sebulan (maks Rp 1 juta) • Bujangan: 3%x upah sebulan (maks Rp 1 juta) • 4.Jaminan Hari Tua (JHT): • Dibayar oleh perusahaan : 3,7% x upah sebulan • dibayar oleh karyawan : 2% x upah sebulan

  23. Perlakuan Jamsostek bagi peg dan bagi pemberi kerja sbb.:

  24. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh ps 21 TERHADAP • PEG TETAP • DENGAN GAJI BULANAN • Contoh • a. Once Dewo peg PT Wida utama, menikah belum anak, gaji sebulan • Rp 2 juta. PT Wida Utama mengikuti Jamsostek, premi JKK dan premi • JKM dibayar pemberi kerja dgn nilai 0,54% dan 0,30% dari gaji. PT Wida • Utama menanggung iuran JHT setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji • sedangkan Once Dewo membayar iuran JHT sebesar 2,% dari gaji setiap • bulan. Disamping itu PT Wida Utama juga mengikuti program pensiun • utk pegawainya. • PT Wida Utama membayar iuran pensiun untuk Once Dewo ke dana • pensiun yg pendiriannya telah disahkan Menkeu setiap bulan Rp 70 rb • sedangkan Once Dewo membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000 • Perhitungan PPh ps 21 • Gaji sebulan ………………………………………………….Rp 2.000.000 • Premi JKK……………………………………………………..Rp 10.000 • Premi JKM ……………………………………………………Rp 6.000 • Penghasilan bruto …………………………………………. Rp 2.016.000

  25. Pengurangan: 1.Biaya jabatan 5%xRp2.016.000 =Rp 100.800 2. Iuran pensiun……………………=Rp 50.000 3. Iuran JHT ………………………..=Rp 40.000 Jumlah pengurang………………………………………… Rp 190.800 Penghasilan neto sebulan ………………………………….. Rp 1.825.200 Penghasilan neto setahun 12xRp 1.825.200……………………………………………… Rp 21.902.400 PTKPUtk wp sendiri…… Rp 15.840.000 Tambahan wp kwn Rp 1.320.000+ ……………………….Rp 17.160.000 PKP ………………………………………………………………Rp 4.742.400 Pembulatan……………………………………………………..Rp 4.742.000 PPh ps 21 terutang:5% x Rp 4.742.000…….= Rp 237.120 PPh ps 21 sebulan: Rp 237.120 : 12 = Rp 19.760 R

  26. b. Penghitungan PPh ps 21 atas penghasilan, kewajiban pajaknya sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pertengahan tahun. Budi bekerja pada PT Sejahtera sebagai pegawai tetap 1 September 2010 dan iuran pensiun dibayar tiap bulan sebesar Rp 75.000. Perhit PPh ps 21 th 2010 adalah sbb.: Gaji sebulan …………………………………………………Rp5.000.000 Pengurang: - biaya jabatan:5%x Rp5.000.000=250.000 -iuran pensiun…………………….= 75.000……………..Rp 325.000 Penghasilan netto sebulan……………………………. Rp4.675.000 Penghasilan neto setahun:4xRp4.675.000= Rp18.700.000 Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) K/-…………….Rp 17.160.000 Pendapatan Kena Pajak (PKP)………………………….Rp 1.540.000 PPh ps 21 =5%x1.540.000= 77.000 PPh ps 21 sebulan= Rp 77.000: 4 = Rp 19.250

  27. c.Perhit PPh ps 21 atas penghasilan peg yg kewajiban pajaknya dimulai permulaan tahun pajak atau berakhir tahun pajak. Ryan Thomas (K/3) mulai bekerja 1 September 2009. Ia bekerja di Indonesia s/d Agustus 2010. Selama 2009 menerima gaji per bulan Rp 6.000.000. Perhit PPh ps 21 th 2009 adalah sbb.: Gaji sebulan…………………………………………………Rp 6.000.000 Pengurang: 5%xRp6.000.000…………………………….Rp 300.000 Pengh netto sebulan ………………………………………Rp 5.700.000 Penghasilan netto setahun; 12/4x4xRp 5.700.000……Rp68.400.000 PTKP: K/3……………………………………………………Rp 21.120.000 PKP……………………………………………………………Rp 47.280.000 PPh ps 21 : 5% x Rp 47.280.000= Rp 2.364.000 PPh ps 21 terutang 2009=4/12xRp 2.364.000=788.000 PPh ps 21 terutang sebulan: 1/4x 4/12 x Rp 788.000=Rp 65.666 Catatan:perhit PPh ps 21 terutang utk bag th pajak bagi peg tetap yg kewajiban pajak subyektifnya berakhir pada th berjalan karena me ninggalkan indonesia utk selamanya atau meninggal dunia sama dgn contoh di atas r

  28. 2. Dengan gaji mingguan da gaji harian Contoh perhit berikut ini hanya berlaku bagi peg tetap yg gajinya dibayar secara mingguan atau harian. a. Kun Darmanto, K/1 bekerja sebagai peg tetap pada PT Citra dan menerima gaji mingguan sebesar Rp 500.000 Perhit PPh ps 21: Gaji sebulan =4xRp500.000………………………. Rp 2.000.000 Pengurang: Biaya jab=5%xRp2.000.000……….. Rp 100.000 Pengh netto sebulan………………………………. Rp 1.900.000 Pengh netto setahun=12x Rp1.900.000…………rp 22.800.000 PTKP: K/1……………………………………………..=Rp18.480.000 PKP setahun………………………………………….RP 4.320.000 PPh ps 21=5%xRp 4.320.000= Rp 216.000 PPh ps 21 sebulan= Rp 216.000: 12= Rp 18.000 PPh ps 21 atas gaji/upah mingguan = Rp 18.000; 4 = rp 4.500 c

  29. b. Susanto peg PT Kencana dengan gaji mingguan Rp500.000 status K/1. PT Kencana membayar premi JKK 1% dan JKM 0,3%, JHT 3,7%, dari gaji dan Susanto membayar iuran pensiun Rp 2.000 dan JHT 2% dari gaji. Pengh sebulan (4xRp500.000)………………………….Rp 2.000.000 Premi JKK …………………………………………………Rp 20.000 Premi JKM …………………………………………………Rp 6.000 Pengh bruto ……………………………………………….Rp 2.026.000 Pengurang: -biaya jabatan=5%xRp2.026.000=Rp 101.300 -iuran pensiun…………………….=Rp 2.000 -iuran JHT………………………….=Rp 40.000……….Rp 143.300 Pengh neto sebulan…………………………………….. Rp 1.882.700 Pengh neto setahun=12xRp 1.882.700………………. Rp22.592.400 PTKP K/1……………………………………………………Rp18.480.000 Pengh Kena Pajak (PKP) setahun……………………..Rp 4.112.400 Pembulatan………………………………………………..Rp 4.112.000 PPh ps 21 setahun=5%x4.112.000……………………..Rp 205.620 PPh ps 21 sebulan=Rp 205.620:12=Rp 17.135 PPh ps21 mingguan= Rp 17.135 :4 = Rp 4.283

  30. 3. Perhit PPh ps 21 atas pembayaran rapel Tomy Juni 2010 menerima kenaikan gaji menjadi Rp 2.500.000 per bulan dan berlaku suru tmt Januari 2010. Karena kenaikan tsb Tomy menerima rapel Rp 2.500.000 (kekurangan gaji Januari s/d Mei 2010). Untuk menghitung PPh ps 21 atas uang rapel tsb dihit kembali PPh ps 21 utk masa Januari s/d Mei 2010 atas dasar pengh setelah ada kenaikan gaji. Perhit PPh ps 21 terutang adalah sbb: Gaji …………………………………………………..Rp 2.500.000 Pengurang: biaya jabatan 5%= Rp 125.000 iuran pensiun = Rp 75.000…..Rp 200.000 Pengh neto sebulan………………………………Rp 2.300.000 pengh neto setahun: 12xRp2.300.000…………Rp27.600.000 PTKP K/-…………………………………………….Rp17.160.000 Penghasilan Kena Pajak………………………..Rp 10.440.000 PPh setahun=5%x Rp 10.440.000………………..Rp 522.000 PPh sebulan=Rp 522.000: 12= Rp 43.500 PPh ps 21 Januari s/d Mei 2010 seharusnya adalah: 5x Rp 43.500= Rp 217.500 PPh sudah dipot Jan s/d Mei 2010…………………...Rp 98.750 PPh utk uang rapel ……………………………………..Rp 118.750 (pola perhit sama hanya gaji yg berubah) x

  31. 4. Perhit pemotongan PPh ps 21 terhadap pengh berupa: jasa produksi, tantiem, gratifikasi, THR/T Baru, Bonus, premi dan penghsilan sejenis lainnya yg sifatnya tdk tetap pada umumnya diberikan sekali saja atau sekali setahun. Contoh perhit Agani P tdk kawin bekerja pada PT Arta dgn memperoleh gaji seb Rp 2.000.000 sebulan. Dlm th ybs memperoleh bonus sebesar Rp 5.000.000. Setiap bulan Agani membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yg telah disahkan Menkeu sebesar Rp 60.000 Cara menghit PPh Ps 21 atas bonus adalah: a. PPh ps 21 atas gaji dan bonus (penghasilan setahun): Gaji setahun (12x Rp 2.000.000)……………….Rp 24.000.000 Bonus………………………………………………Rp 5.000.000 Pengh bruto setahun……………………………Rp 29.000.000 Pengurang: -biaya jab=5%xRp 29.000.000= Rp1.450.000 -iuran pens 1 th =12xRp60.000=Rp 720.000..Rp 2.016.000 Pengh neto setahun=……………………………. Rp 26.984.000

  32. PTKP: utk wp sendiri…………………………………….Rp 15.840.000 PKP…………………………………………………………Rp 11.144.000 PPh ps 21 terutang: 5%x Rp 11.144.000=Rp 557.200 b. PPh ps 21 atas gaji setahun Gaji 1 th =12x Rp2.000.000…………………………………Rp24.000.000 Pengurang: - biaya jab=5%xRp 24.000.000 …..Rp 1.200.000 - iuran pens=12xRp60.000………..Rp 720.000……….Rp 1.920.000 Pengh neto setahun…………………………………………Rp22.080.000 PTKP……………………………………………………………Rp15.840.000 PKP……………………………………………………………..Rp 6.240.000 PPh ps 21=5%x Rp 6.240.000= Rp 312.000 c. PPh ps 21 atas bonus= Rp 557.200-Rp 312.000=Rp 245.200 x

  33. 5. Perhit pemotongan PPh ps 21 atas penghasilan peg yg dipindahtugas dlm th berjalan. Pada saat peg dipindahtugaskan, peg ybs tdk berhenti bekerja dari perush tempatnya bekerja. Peg ybs masih tetap bekerja hanya beru bah lokasi. Perhit PPh ps 21 tetap menggunakan dasar setahun. Contoh perhit Tomy s status belum menikah adalah peg PT R di Jkt. Sejak 1 Juni 2010 dipindahtugaskan ke Bandung. Gaji Rp 3.500.000 dan pembay iuran pensiun dibayar sendiri Rp100.000 per bulan. Perhit PPh ps 21: a. Kantor pusat Jkt Gaji (Jan s/d Mei 2010)=5xRp 3.500.000……….. Rp 17.500.000 Pengurang: - biaya jab:5%x 17.500.000=Rp 875.000 -iuran pens=5xRp100.000 =Rp 500.000………..Rp 1.375.000 Penghasilan neto 5 bulan…………………………Rp 16.125.000 Penghasilan neto 1 th=12/5x16.125.000=………Rp 38.700.000 PTKP………………………………………………….Rp 15.840.000 PKP……………………………………………………Rp 22.860.000

  34. PPh ps 21 terutang setahun: 5%xRp 22.860.000…..=Rp1.143.000 PPh ps 21 terutang sebulan: Rp 1.143.000:12……..=Rp 95.250 PPh ps 21 terutang/harus dipot Jan s/d Mei 2010 = 5/12x1.143.000………………………………………. = Rp 476.250 PPh ps 21 sudah dipot Januari s/d Mei 2010 ….. = Rp 476.250 PPh ps 21 kurang/lebih dipot…………………………= Nihil Pengisian Bukti pemot PPh ps 21 (Form 1721-A1) di kantor Jkt Gaji (jan s/d Mei 2010) =5xRp3.500.000………………..=RP17.500.000 Pengurang:-biaya jab=5%x 17.500.000= 875.000 -iuran pens 5x100.000…….= 500.000……..Rp 1.375.000 Pengh neto 5 bulan…………………………………………Rp 16.125.000 Pengh neto setahun: 12/5x16.125.000…………………..Rp 38.700.000 PTKP…………………………………………………………..Rp 15.840.000 Penghasilan Kena Pajak…………………………………..Rp 22.860.000 PPh ps 21 =5%x22.860.000 = 1.143.000 PPh ps 21 utk 5 bulan= 5/12 x1.143.000= Rp 476.250 PPh ps 21 sudah dipot masa Jan s/d Mei 2010= 5xRp 95.250………………………………………………Rp 476.250 PPh ps 21 kurang (lebih) dipot………………………..Rp Nihil

  35. b.Kantor cab Bandung - Pengh neto di Bandung Gaji Juni s/d Des 2010 =7x Rp 3.500.000……………..Rp 24.500.000 Pengurang: biaya jab =5%x Rp 24.500.000=Rp 1.225.000 iuran pens=7xRp 100.000…….=Rp 700.000…………Rp 1.925.000 Pengh neto di Bandung……………………………………Rp22.575.000 -Pengh neto di Jkt……………………………………………Rp16.125.000 Pengh neto setahun………………………………………...Rp 38.700.000 PTKP…………………………………………………………..Rp 15.840.000 Pengh Kena Pajak……………………………………………Rp 22.860.000 PPh ps 21 terutang 2010: 5%x 22.860.000= 1.143.000 PPh ps 21 terutang di Jkt sesuai Form 1721-A1….. 476.250 PPh ps 21 terutang di Bandung……………………….666.750 PPh ps 21 sebulan hrs dipot di Bandung=666.750:7=95.250

  36. Pengisianbukti Pemot PPh ps 21 (formulir 1721-A1) di Kantor Bandung • Pengh neto di Bandung Gaji Juni s/d Des 2010 • 7x Rp 3.500.000……………………………………………..Rp 24.500.000 • Pengurang: • Biaya jab =5%x24.500.000 ……Rp 1.225.000 • Iuran pens 7x100.000…………...Rp 700.000……………….1.925.000 • Pengh neto di Bandung…………………………………….. Rp22.575.000 • Pengh neto di Jkt……………………………………………. Rp16.125.000 • Jumlah pengh neto setahun……………………………….. Rp38.700.000 • PTKP………………………………………………………….. Rp15.840.000 • PKP……………………………………………………………. Rp22.860.000 • PPh ps 21 terutang 2010: 5%x 22.860.000=Rp 1.143.000 • PPh ps 21 tertang di Jkt sesuai dg Form 1721-A1……………………. 476.250 • PPh ps 21 terutang di Bandung …………………………………………. 666.750 • PPh ps 21 telah dipot (7x95.250)……………………………………………666.750 • PPh ps 21 kurang pot…………………………………………………………nihil

  37. 6. PEMOTONGAN PPh Ps 21 ATAS PENGHASILAN PEG YG PINDAH KERJA DLM TAHUN BERJALAN Contoh, Fredy status belum kawin adalah peg PT HS di Yogya. Tmt 1 Juni 2010 pindah kerja ke PT AD di Semarang. Gaji Fredy pada PT HS Yogya Rp3.500.000 dan naik menjadi Rp 4.000.000 pada PT AD. Kedua perush itu membayar iuran pens Rp100.000 per bulan. a. Gaji (Jan s/d Mei 2010)=5x Rp3.500.000…………Rp17.500.000 b. Pengurang: - biaya jab =5%x 17.500.000= 875.000 - iuran pens 5xRp100.000 = 500.000……………Rp 1.375.000 c. Penghs neto 5 bulan adalah………………………Rp16.125.000 d. PTKP …………………………………………………Rp 15.840.000 e. PKP…………………………………………………….Rp 285.000 f. PPh ps 21 terutang=5%xRp285.000…………. =Rp14.250 g. PPh Ps 21 sudah sudah dipot Jan s/d Mei 2010 5 x Rp95.250 =………………………………………..=Rp 476.250 h. PPh ps 21 lebih pot………………………………….=Rp 462.000 Catatan: kelebihan pajak dikembalikan PT HS kepada ybs pada saat pemberian bukti pemot PPh ps 21

  38. Pengisian bukti pemot PPh ps 21 (form 1721-A1) oleh PT HS • Gaji Jan s/d Mei 2010………………………………………….Rp 17.500.000 • Pengurang: • - Biaya jab:5%x17.500.000= 875.000 • -iuran pens 5x100.000……= 500.000……………………….Rp 1.375.000 • Penghs neto 5 bulan…………………………………………Rp 16.125.000 • PTKP……………………………………………………………Rp 15.840.000 • PKP…………………………………………………………….. Rp 285.000 • PPh ps 21 =5%x 285.000….=……..Rp14.250 • PPh ps 21 teah dipot ………Rp 476.250 • PPh ps 21 lebih pot………………Rp 462.000 • PT AD di Semarang • Gaji Juni s/d Des 2010=7x4.000.000……………..Rp 28.000.000 • Pengurang: • -biaya jab=5%x28.000.000=1.400.000 • -iuran pens 7x100.000 = 700.000……………..Rp 2.100.000 • C Penghs neto 7 bulan di Semarang……………….. Rp 25.900.000 • d Pengh neto di PT HS yogya…………………………Rp 16.125.000 • Jumlah pengh neto setahun……………………….. Rp 42.025.000

  39. Jumlah Penghs neto setahun……………………………….Rp 42.025.000 PTKP…………………………………………………………..Rp 15.840.000 PKP…………………………………………………………….Rp 26.185.000 PPh ps 21 terutang 2010=5%x26.185.000………………..Rp 1.309.250 PPh ps 21 terutang di PT HS sesuai dengan form 1721-A1……………………………………………………….Rp 14.250 PPh ps 21 th 2010 terutang PT AD di Semarang………..Rp 1.295.000 PPh Ps 21 sebulan pada PT AD Semarang Rp 1.295.000 : 7 =Rp 185.000 Pengisian bukti pemot PPh ps 21 (Form 1721-A1) oleh PT AD Semarang Gaji Juni s/d Des 2010 ……………………………….Rp 28.000.000 Pengurang:-biaya jab 5%x28.000.000=1.400.000 -iuran pens 7x100.000 = 700.000…Rp 2.100.000 Pengh neto 7 bulan…………………………………….Rp 25.900.000 Pengh neto pada PT HS……………………………… Rp 16.125.000 Jumlah pengh neto setahun………………………….. Rp 42.025.000

  40. Jumlah pengh setahun……………………………………..Rp 42.025.000 PTKP………………………………………………………….. Rp 15.840.000 PKP……………………………………………………………. Rp 26.185.000 PPh ps 21=5%x 26.185.000 = 1.309.250 PPh ps 21 terutang pada PT HS………….= 14.250 PPh ps 21 terutang pada PT AD………….= 1.295.000……= 1.309.250 PPh ps 21 kurang/lebih bayar………………………………..= nihil

  41. 7. PPh ps 21 seluruh/sebagian ditanggung pemberi kerja Bila PPh ps 21 atas gaji peg ditanggung oleh pemberi kerja, pajak tsb tidak termasuk dlm pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b karena bukan sebagai penghasilan peg ybs. Contoh perhit Budi peg PT Sinar dengan status K/3 dgn gaji Rp 4.000.000 per bulan dan PPh ditanggung pemberi kerja. Tiap bulan ybs membayar iuran pensiun ke dana yg pendiriannya disahkan Menkeu Rp 150.000. Gaji sebulan………………………………………………………Rp 4.000.000 Pengurangan: -biaya jab = 5%xRp 4.000.000= 200.000 -iuran pensiun ………………..= 150.000…………………….Rp 350.000 Pengh neto sebulan…………………………………………….Rp 3.650.000 Pengh setahun 12xRp3.650.000………………………………Rp 43.800.000 PTKP K/3………………………………………………………….Rp 21.120.000 PKP………………………………………………………………..Rp 22.680.000 PPh ps 21:5%xRp 22.680.000……….=Rp1.134.000 PPh ps 21 sebulan= 1.134.000 : 12 = 94.500

  42. PPh ps 21 sebesar Rp 94.500 per bulan ditanggung dan dibayar oleh Pemberi kerja pajak tsb tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak dari pemberi kerja (non deductible) dan tidak dikenakan pajak Kepda Budi sebagai wp PPh ps 21. Apabila pemberi kerja adalah bukan wajib pajak selain pemerintah Atau wajib pajak yg pengenaan pajaknya berdasarkan PPh final atau Berdasarkan norma perhitungan khusus (deemedprofit) maka Kenikmatan berupa pajak ditambahkan kedalam penghasilan dari peg Ybs.

  43. 8. Perhit pemotongan PPh ps 21 terhadap peg tetap yg menerima tunjangan pajak Bila kepada peg diberikan tunjangan pajak maka tunjangan itu sebagai penghasilan dan ditambahkan menjadi penghasilan yg diterimanya. Contoh perhit Rianto status K/2 bekerja pada PT Kartika dengan gaji Rp 3.500.000 dan diberikan tunjangan pajak Rp 35.000 iuran pens dibayar Rianto Rp 25.000 per bulan. Gaji sebulan…………………………………………………….Rp3.500.000 Tunj pajak……………………………………………………….Rp 35.000 Penghasilan bruto sebulan………………………………….Rp3.535.000 Pengurangan: -biaya jab 5%xRp3.535.000=176.750 -iuran pens ………………….= 25.000………………………rp 201.750 Pengh neto sebulan……………………………………………Rp3.333.250 Pengh neto setahun=12xRp3.333.250= 39.999.000 S

  44. Pengh neto setahun…………………………………..…..Rp39.999.000 PTKP…………………………………………………………Rp21.120.000 PKP…………………………………………………………..Rp18.879.000 PPh ps 21: 5%x18.879.000= 943.950 PPh ps 21 sebulan: 943.950 : 12= 78.662 Selisih paja terutang dgn tunj pajak adalah Rp 78.662-Rp 35.000= Rp43.662 harus ditanggung peg tsb dengan dipotongkan dari Penghasilan ybs. Apabila selisih tsb (Rp 43.662) tsb ditanggung pemberi/pemotong Maka jumlah tsb tidak merupakan biaya yg dapat dikurangkan dlm Menghitung PKP pemberi kerja.

  45. II. PERHIT PEMOT PPH PS 21 ATAS PENGH BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN DAN THT/JHT YG DITERIMA SEKALIGUS 1. Contoh perhit PPh ps 21 atas pengh berupa uang pesangon Fahmi telah bekerja pada perush kayu lapis PT Rimba selama 10 tahun. Maret 2010 ia berhenti bekerja dan menerima pesangon sebesar Rp 80.000.000 Pengh bruto ………………………………Rp 80.000.000 Dikecualikan dari pemotongan………..Rp 25.000.000 PKP…………………………………………Rp 55.000.000 PPh ps 21 terutang: 5%x Rp 55.000.000= Rp 2.750.000 Pemotongan pph ps 21 tsb berifat final. 2. Cara perhit di atas berlaku terhadap uang tebusan pensiun, THT, JHT yg diterima sekaligus.

  46. III. PERHIT PEMOT PPH PS 21 TERHADAP PENGHASILAN PEG HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN DAN PENERIMA UPAH BORONGAN 1. Dengan upah harian Seto TK Januari 2010 bekerja sebagai buruh pada PT Hanif 10 hr dg upah harian Rp 110.000 Perhit PPh ps 21 terutang: Upah sehari………………………………….. Rp 110.000 Dikurangi batas upah harian tdk dipotong……………Rp 110.000 PKP…………………………………………………………..Rp ------ PPh ps 21 dipotong atas upah sehari………………….Rp ------- sampai dengan hari ke 10, krn jumlah kumulatif upah yg diterima belum melebihi Rp 1.100.000 maka tdk ada PPh ps 21 yang dipot. Misalkan Seto bekerja 11 hari maka hari ke 11 setelah jumlah ku mulatif upah yg diterima melebihi Rp 1.100.000 maka pph ps 21 terutang berd upah setelah dikurangi PTKP yg sebenarnya.

  47. Upah s/d hari ke 11 (Rp110.000 x11)…………………………….Rp 1.210.000 PTKP sebenarnya (15.840.000x 11/360)…………………………Rp 484.000 PKP s/d hari ke 11…………………………………………………..Rp 726.000 PPh ps 21 terutang s/d hari 11=5%x 726.000=Rp36.300 PPh ps 21 yg telah dipot s/d hari ke 10………………………….Rp nihil PPh ps 21 yg harus dipot s/d hari ke 11……………………….Rp 36.300 Sehingga pada hari ke 11 upah bersih diterima Seto adalah =Rp 1.210.000 – Rp 36.300=Rp 1.173.700 Mis Seto bekerja 12 hari maka perhit: Upah s/d hari ke 12 =12xRp 110.000………………………….Rp 1.320.000 PTKP (15.840.000x12/360)………………………………………Rp 528.000 PKP s/d hari ke 12……………………………………………….Rp 792.000 PPh ps 21 terutang s/d hari ke 12= 5%x792.000 = 39.600 PPh ps 21 yg harus dipotong hari ke 12 adalah Rp 39.600 Jumlah bersih diterima Seto=Rp 1.320.000- 39.600=1.280.400

  48. 3. Dengan upah satuan Mudjiman Tk bekerja sebagai perakit elektronik upah per unit Rp 25.000 dan dibayar tiap minggu (6 hari kerja). Satu minggu dapat dihasilkan 30 unit TV dengan upajh Rp 750.000 Perhit PPh ps 21: Upah sehari adalah:Rp 750.000:6……………………..=Rp 125.000 Upah diatas Rp 110.000 sehari=125.000-110.000…..=Rp 15.000 Upah seminggi terutang pajak=6xRp 15.000………..=Rp 90.000 PPh ps 21 adalah: 5%xRp90.000= Rp 4.500 per minggu 3. Dengan upajh borongan a. Haris mengerjakan dekorasi rumah dgn upah sebesar Rp 300.000 pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Upah borongan sehari=300.000:2=…………………….Rp150.000 Upah sehari diatas Rp 110.000………………………….Rp 40.000 Upah borongan terutang pajak=2xRp40.000…………Rp 80.000 PPh ps 21=5%xRp80.000 = Rp 4.000

  49. b. PT Masa baru memberikan pekerj dekorasi gedung secara borongan kepada Junaidi dengan upah Rp6.000.000 Junaidi menggunakan 5 orang pekerja dgn upah harian masing-masing Rp150.000. Upah harian dibayarkan utk 5 orang selama melakukan pekerjaan dsebesar Rp 2.000.000 Perhit PPh: 1) atas pengh yg diterima Junaidi dipotong PPh ps 23 (UU PPh) 2) Utk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipot PPh ps 21 oleh Junaidi sbb: - atas pembayaran upah harian s/d Rp 1.100.000 dalam satu bulan takwim. Upah sehari Rp150.000 jumlah ini di atas Rp 110.000. PPh ps 21 terutang: 5% x(Rp150.000-Rp110.000)=Rp2.000 - apabila pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja telah melebihi Rp1.100.000 maka perhit PPh ps 21 utk masing -masing pekerja adalah sama seperti di atas. Catatan: Perhit PPh ps 21 atas honor atau pembayaran lain yg jlh dihit atas dasar banyaknya hr yg dipakai utk memberikan jasa, mis uang saku harian bagi pemagang sama perhit dgn di atas.

  50. 4. Upah harian/satuan/borongan/honor yg diterima tenaga harian lepas tapi dibayarkan secara bulanan. Nirwan bekerja padda perush elektronik dgn dasar upah harian yang di bayarkan bulanan.Dalam bulan Jan 2010 hanya bekerja 20 hari dan upah sehari Rp75.000 Nirwan K/- Perhit PPh ps 21 Upah Jan 2010 =20xRp 75.000…………………………………Rp1.500.000 Penghs neto setahun=12xRp1.500.000……………………Rp 18.000.000 PTKP K/-…………………………………………………………Rp 17.160.000 PKP……………………………………………………………….Rp 840.000 PPh ps 21 terutang;5%x Rp840.000= Rp 42.000 PPh ps 21 sebulan=Rp 42.000:12= Rp 3.500

More Related