AHMAD JUWAINI Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa

1. Dignity, Devotion INDONESIA POVERTY OUTLOOK 2012 AHMAD JUWAINI DirekturEksekutif Dompet Dhuafa

2. Pendahuluan Kemiskinan adalah salah satu “kekayaan” bangsa Indonesia. Tugas utama pembangunan adalah mengatasi kemiskinan Pemerintah memikul tanggung jawab paling besar dalam mengatasi kemiskinan bangsa. Perubahan jumlah orang miskin menjadi ukuran yang paling mudah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam melakukan pembangunan. Kemiskinan menjadi kata paling “bertuah” dalam menghakimi “manfaat” pemerintah pada suatu kurun waktu tertentu.

3. Evaluasi Sudah sejauhmana kenaikan dan penurunan jumlah orang miskin di Indonesia ? Sudah sejauhmanakah perubahan nasib orang miskin ? Program-program apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ? Apa yang menyebabkan program mengatasi kemskinan berhasil dan apa yang menyebabkan program mengatasi kemiskinan gagal ? Faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan dan kegagalan mengatasi kemiskinan ?

4. Garis Kemiskinan (Poverty Line) Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur garis kemiskinan dengan pendekatan konsumsi sejalan dengan pendekatan Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut diukur dari kemampuan membeli bahan makanan ekuivalen dengan 2100 kalori per kapita per hari dan biaya untuk memperoleh kebutuhan minimal akan barang/jasa, pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Garis kemiskinan versi BPS tahun 2011 adalah pendapatan perkapita kurang dari Rp 230.000 per bulan. Garis kemiskinan versi World Bank adalah $2 per day per capita

5. Pergeseran Pengertian Kemiskinan Pergerseran pengertian kemiskinan dengan tidak hanya melihat aspek ketidakmampuan, pendapatan , konsumsi dan ketiadaan akses, tetapi juga melihat masalah ketergantungan, harga diri, kontinuitas pendapatan, jaminan masa depan dan kerentanan.

6. Kemiskinan Menurut UU No. 13 tahun 2011 Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. (ps 1 ayat 1)

7. Hak Fakir Miskin (Ps.3 UU No.13/2011) Fakir miskin berhak: a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; b. memperoleh pelayanan kesehatan; c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; f. memperoleh derajat kehidupan yang layak; g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat; h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

8. Kemiskinan di Indonesia • Tingkat kemiskinan mutlak menurun drastis dalam dua dasawarsa sebelum krisis ekonomi 1997; setelahnya naik, kemudian menurun lagi mulai tahun 2000, terus menipis. • Jumlah penduduk miskin pada 1976 mencapai 54,2 juta jiwa (40,1 %), • menurun menjadi 40,6 juta jiwa (26,9 %) pada tahun 1981, • 35 juta jiwa (21,64 %) pada tahun 1984, • 27,2 juta jiwa (15,1 %) pada tahun 1990, dan • 22,5 juta jiwa (11,3%) pada 1996. • 34,01 juta jiwa (17,47%) pada 1997 • 47,97 juta jiwa (23,43% ) pada 1999 • 38, 7 juta jiwa (19,4 %) pada 2000 • 35,10 Juta jiwa (15,97 %) pada 2005 • 34,96 juta jiwa (15,42 %) pada tahun 2008. • 32,53 juta jiwa (14,15 %) pada tahun 2009 • 31,02 juta jiwa (13,33 %) pada tahun 2010 • 30,02 juta jiwa (12,49 %) pada tahun 2011

9. Kemiskinan di Perkotaan & Perdesaan

10. Sebab-sebab Struktural Kemiskinan di Indonesia • Ketidakmampuan mengelola sumber daya alam secara maksimal; • Kebijakan ekonomi yang tidak berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi (trickle down effect tidak bekerja) • Kesalahan mendasar dalam asumsi perekonomian Indonesia adalah pengangguran dan kemiskinan hanya mungkin diatasi jika ekonomi tumbuh minimal (misalnya) 6,5 %.

11. Asusmsi demikian salah, karena: • Yang dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya adalah masyarakat miskin. • Pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal berbeda. Orang yang menganggur belum tentu miskin. • Ilustrasi: 1 % pertumbuhan diasumsikan mampu menampung 200.000-400.000 tenaga kerja baru, maka pertumbuhan 6.5 % hanya mampu mempekerjakan 1,3 juta-2,6 juta tenaga kerja dan tidak ada jaminan bagi penduduk miskin yang mencapai puluhan juta jiwa.

12. Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan • Masa Kolonial: ‘politik etis’ balas budi. • Masa Orde Baru: terkait dengan program pembangunan nasional sejak Repelita I-V. Program sektoral yang pernah dilaksanakan: • BIMAS, INMAS, dan P4K (Departemen Pertanian), • UPPKS (BKKBN), • KUD dan Koperasi Simpan Pinjam (Departemen Koperasi), • UED-SP, BKD dan PKK (Departemen Dalam Negeri), • KUBE (Departemen Sosial) • Wajar 9 tahun (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dan • pengembangan Puskesmas (Departemen Kesehatan)

13. Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan-lanj. • Mulai Repelita VI diluncurkan Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang meliputi: • Komponen bantuan langsung sebesar Rp 20 juta/desa sebagai dana bergulir selama 3 tahun; • Bantuan pendampingan pokmas IDT oleh tenaga pendamping Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W); • Bantuan pembangunan sarana/prasarana • Untuk masyarakat miskin di kelurahan tidak ‘tertinggal’ diluncurkan program Takesra/Kukesra.

14. Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan-lanj. • Ketika terjadi krisis ekonomi, jumlah penduduk miskin meningkat tajam karena merupakan gabungan dari penduduk miskin lama dan penduduk baru yang bersifat sementara (transient poverty). • Untuk mengatasi masalah ini, dikeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dibagi dalam empat kelompok program, yaitu JPS Departemen teknis, JPS prioritas, JPS sektor-sektor pembangunan dan JPS monitoring

15. Anggaran Pengentasan Kemiskinan • Anggaranpengentasankemiskinan 2009 adalahsebesar 70 Trilyun • Anggaran Pengentasan kemiskinan 2010 adalah sebesar 80 Trilyun • Anggaran Pengentasan Kemiskinan 2011 adalah sebesar 86.1 Trilyun. • Anggaran PNPM Mandiri : 10 Trilyun • Anggaran KUR : 30 Trilyun • Anggaran Raskin : 12,6 Trilyun • Anggaran BLT : 14 trilyun Total dana kemiskinan diperkirakan mencapai Rp200 triliun. Kalau dana itu dibagikan kepada 31,02 juta orang miskin (berdasarkan data BPS). Maka satu orang miskin seharusnya mendapat bagian sekitar Rp7.000.000/orang.

16. Kekurangan Program Tidak ada jenjang program lanjutan sehingga kelompok yang sukses dalam tahapan pertama susah mengembangkan usaha selanjutnya Terhambatnya laju pertumbuhan karena sistem pertanggungjawaban yang saling mengikat Timing pencairan kredit yang tidak tepat Kurangnya integrasi dan koordinasi program antar instansi

17. Beberapa Kelemahan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan • Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan; • Sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi; • Lebih bersifat karitatif daripada transformatif; • Memposisikan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek; • Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada ‘charity’ daripada ‘productivity’; • Asusmsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada pluralistis.

18. Paradigma Pemberantasan Kemiskinan di Indonesia • Penerbitan undang-undang pemberantasan kemiskinan sehingga program pengurangan kemiskinan lebih diprioritaskan oleh pemerintah dan masyarakat • Program pemberantasan harus bersifat multi-sektor • Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah sehingga program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi aktual masyarakat dapat lebih tergali.

19. Paradigma Pemberantasan Kemiskinan di Indonesia-lanj. • Masyarakat dijadikan subjek dan bukan sekedar objek program • Pertanggungjawaban program tidak saja pada pemerintah tetapi juga pada masyarakat • Program yang berkesinambungan • Ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan.

20. Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor & Pro Environment Pro‐Growth: – Improving the quality of growth: • Create more employment • Increase the productivity • Reduce poverty Pro‐Job: – Create extensive employment opportunities – Strengthening the competitiveness Pro‐Poor: – Social Protection – Community empowerment – Empowerment of Micro and SMEs. Pro‐Environment: – Mitigation – Adaptation

21. 4 Prioritas Penanggulangan Kemiskinan oleh Pemerintah • 1. Bantuan Sosial Terpadu:Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program BantuanLangsungTunai(BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) dan Parenting Education mulai 2010; serta Program Keluarga Harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012 • 2. PNPM Mandiri: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp12,1 triliun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp3 miliar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin dipedesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung; • 3. Kredit Usaha Rakyat(KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011; • 4.Tim Penanggulangan Kemiskinan: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan dibawah koordinasi WakilPresiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran.

22. Prediksi Jumlah Orang Miskin di Indonesia Tahun 2012 Jumlah penduduk Miskin tahun 2011 : 30,02 juta Jumlah Penduduk Indonesia 2011 : 240,35 juta Angka Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2011 : 1,49 % Sumber : BPS & data.worldbank.org, diolah.

23. Makna Prediksi • Penurunan angka kemiskinan menjadi semakin kecil atau semakin tidak berarti. Bahkan kalau diteruskan sampai 2013, bisa berakibat, angka kemiskinan justru tidak berubah atau malah bisa bertambah. Sehingga target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2014 menjadi 8 persen, bisa berakibat tidak tercapai. • Pola penanganan kemiskinan dengan cara yang hampir sama dalam dua tahun terakhir yang dilakukan oleh pemerintah menjadi semakin tidak efektif • Perlu ada terobosan baru penanganan kemiskinan yang fundamental untuk mengatasi kemiskinan

24. MetodeMengatasi Kemiskinan(sebuah upaya percepatan)

25. Relief

26. Development

27. Advokasi

28. TerimaKasih Ahmad Juwaini Pusat Data Kemisikinan Dompet Dhuafa Email : ahmad@dompetdhuafa.org Twitter : @ahmadjuwaini HP. 08158195243