KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERDA TANAH ULAYAT

1. KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERDA TANAH ULAYAT Direktur Tata RuangdanPertanahan – BAPPENAS Jakarta, 16 Januari 2014

2. KasusPertanahan Indonesia • Maraknyakasuspertanahan yang terjadipadatahun 2012, diantaranyamerupakankonflikpertanahanberskalabesar, data BPN padaTahun 2012 mencatatterdapat 7.196 kasuspertanahan, danbaru 4.291 kasus yang telahselesai. • Tahun 2013 BPN mencatatterdapat 4.223 kasuspertanahandi Indonesia dan 2.014 diantaranyatelahselesai, sisakasus yang belumterselesaikansebanyak 2.209. • Jumlahkasuspertanahan yang terjadipadatahun 2012 dan 2013 meningkattajamjikadibandingkandengankasuspertanahanpadatahun 2006 yaitu 2.810 kasus. • Kenaikanjumlahkasusmenunjukkansistempengelolaanpertanahan yang masihbelumcukupbaiksehinggaperludilakukan perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional.

3. KasusPertanahan Indonesia • Maraknya kasus-kasus dan sengketa pertanahan, antara laindisebabkanoleh: • Pendudukandanpenyerobotantanah-tanahperkebunan yang telahdilekatidenganHakGuna Usaha (HGU) baik yang masihberlakumaupun yang sudahberakhir; • Tumpang tindih penguasaan kawasanhutan; • Sengketa yang berkaitandengankawasanpertambangan; • Tumpangtindihatausengketabatas, tanahbekasHak Milik Adat; • Sengketa pemindahan hak; • Kasus yang berkaitan dengan pengadaan tanah.

4. PermasahalandanIsuStrategisBidangPertanahan Permasalahan Tingginyakasuspertanahan Penyelesaiankasus yang berlarutlarut Rendahnyacakupanpetadasar Belumsemuanyatanahtersertipikat Ketimpanganproporsi SDM Pertanahan (juruukur) Ketersediaantanahuntukpembangunanbagikepentinganumum Ketimpanganpenguasaantanah Masalahadatulayat ISU STRATEGIS KepastianHukumHakAtas Tanah Ketimpanganpemilikan, penguasaan, penggunaan, danpemanfaatantanah (P4T) sertakesejahteraanmasyarakat Peningkatanpelayananpertanahan Penyediaanlahanbagipembangunanuntukkepentinganumum

5. ArahKebijakanBidangPertanahan2015-2019 ArahKebijakan: Tercapainya Kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia FokusPrioritas : Redistribusi Tanah dan Access Reform PerubahanSistemPublikasiPendaftaran Tanah PercepatanPenyelesaianKasusPertanahan KepastianHakAtas Tanah MasyarakatHukumAdat PeningkatanKualitasProporsi SDM BidangPertanahan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentinganUmum

6. KepastianHak Tanah MasyarakatHukumAdat • Program danKegiatan 2015-2019 dalamrangkamemberikankepastianhaktanahmasyarakathukumadat: • Inventarisasitanahmasyarakathukumadat • Pemetaantanahadatulayat • Advokasimasyarakatadat

7. DasarHukumPengakuan Tanah Ulayat • Undang-UndangPokokAgrariaPasal 3 “pelaksanaanhak-ulayatdanhak-hak yang serupaitudarimasyarakat-masyarakathukumadat, sepanjangmenurutkenyataannyamasihada, harussedemikianrupasehinggasesuaidengankepentingannasionaldan Negara, yang berdasarkanataspersatuanbangsasertatidakbolehbertentangandenganundang-undangdanperaturan-peraturan lain yang lebihtinggi”.

8. DefinisiHakUlayatMasyarakatHukumAdat “kewenangan yang menuruthukumadatdipunyaiolehmasyarakathukumadattertentuataswilayahtertentu yang merupakanlingkunganparawarganyauntukmengambilmanfaatdarisumberdayaalam, termasuktanah, dalamwilayahtersebut, bagikelangsunganhidupdankehidupannya, yang timbuldarihubungansecaralahiriahdanbatiniahturuntemurundantidakterputusantaramasyarakathukumadattersebutdenganwilayah yang bersangkutan”. (Permenag No. 5 Tahun 1999, Pasal 1)

9. SyaratPengakuanHakUlayat Permenag No. 5 Tahun 1999, Pasal 2 • Masyarakat, terdapatsekelompokorang yang masihmerasaterikatolehtatananhukumadatnyasebagaiwargabersamasuatupersekutuanhukumtertentu, yang mengakuidanmenerapkanketentuan-ketentuanpersekutuantersebutdalamkehidupannyasehari-hari. • Tanah, terdapattanahulayattertentu yang menjadilingkunganhidupparawargapersekutuanhukumtersebutdantempatnyamengambilkeperluanhidupnyasehari-hari. • Aturan, terdapattatananhukumadatmengenaipengurusan, penguasaandanpenggunaantanahulayat yang berlakudanditaatiolehparawargapersekutuanhukumtersebut.

10. PengecualianPengakuanHakUlayat Permenag No. 5 Tahun 1999, Pasal 2 • PengakuanHakUlayattidaklagidilakukanterhadapbidang-bidangtanah yang padasaatditetapkannyaPeraturan Daerah padakondisiberikut: • Bidangtanah yang sudahdipunyaiolehperseoranganataubadanhukumdengansesuatuhakatastanahmenurutUndang-undangPokokAgraria • Bidang-bidangtanah yang sudahdiperolehataudibebaskanolehinstansiPemerintah, badanhukumatauperseorangansesuaiketentuandantatacara yang berlaku.

11. PenentuanKeberadaanHakUlayat Permenag No. 5 Tahun 1999, Pasal 2 • PenelitiandanpenentuanmasihadanyahakulayatdilakukanolehPemerintah Daerah denganmengikutsertakanparapakarhukumadat, masyarakathukumadat yang adadidaerah yang bersangkutan, LembagaSwadayamasyarakatdaninstansi-instansi yang mengelolasumberdayaalam. • Keberadaantanahulayatmasyarakathukumadat yang masihadadinyatakandalampetadasarpendaftarantanahdenganmembubuhkansuatutandakartografi, danapabilamemungkinkan, menggambarkanbatas-batasnyasertamencatatnyadalamdaftartanah.

12. Permasalahan Tanah Ulayat • Tuntutanterhadaptanahulayat yang telahdikuasaidandiserahkanpadapemerintah. • Tuntutantanahulayat (seluruh/sebagian) olehlebihdarisatusuku, baik yang belummaupun yang sudahdiserahkankepadapihakke 3. • Tuntutanterhadaptanahulayat yang telahdiserahkanolehsatuataubeberapasukukepadasuatubadanhukumdenganpemberiangantikerugian, kemudiandilakukantuntutankerugianolehsuku lain. • Tuntutanuntukmengembalikan HGU yang telahberakhirkepadamasyarakatadattertentu Maria S Sumarjono (Tanah DalamPerspektifEkonomi, SosialdanBudaya)

13. SinergiHukumPositifAgrariadenganHakUlayat • Pemahaman yang objektifterhadaptanahnegara, tanahulayatdantanahhakdalamkontekshukumadatdanhukumpositif. • Pelaksanaanpendekatanpersuasif – edukatif , bukanpendekatansecarasepihak. • Pendekatankulturalkeagamaanmelalui 3 unsurkepemimpinanyaitupimpinanadat, pimpinan agama danpimpinan formal yang mengetahuimasalahhukumadatdanhukumpositif (UUPA danpelaksanaannya) Maria S Sumarjono (Tanah DalamPerspektifEkonomi, SosialdanBudaya)

14. TERIMAKASIH

15. Perda Tanah Ulayat • PerdaKabupatenLebak No.32 Tahun 2001 tentangPerlindunganAtasHakUlayatMasyarakatBaduy • PerdaProv. Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang Tanah UlayatdanPemanfaatannya.