Perubahan Desa dan Implikasinya pada Demokrasi Lokal

1. PerubahanDesadanImplikasinyapadaDemokrasiLokal Arie Sujito SOSIOLOGI UGM @ariesujito_UGM

2. Otoda & Desentralisasi sejauh ini • Perjalanan kira-kira satu dekade otonomi daerah dan desentralisasi sejak reformasi berlangsung, telah membawa dampak perubahan dibanyak hal, yakni pada pemerintahan, kelembagaan politik (lembaga representasi) dan masyarakat sipil di aras lokal • Demokrasi telah menumbuhkan partisipasi masyarakat, dukungan penataan ulang sistem kekuasaan agar terjadi check and balances,  kesempatan melakukan reformasi tata kelola pemerintahan (good governance) dan civil society makin membesar

3. Otonomi daerah telah menstimulasi tumbuhnya inisiatif-inisiatif baru pemerintah daerah dengan orientasi memperbaiki kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat • Diantaranya: skema pelayanan publik yang cepat, kebijakan sosial (pendidikan dan kesehatan) gratis atau murah, tercukupinya bantuan ekonomi untuk kaum miskin, serta terbukanya ruang negosiasi masyarakat dalam hal kebijakan dan regulasi berprinsip demokratisasi • Capaian-capaian itu, mendorong daerah lain melakukan akselerasi pembenahan dalam governance dan penguatan civil society

4. Perubahan pola politik kebijakan Pemerintah Pemerintah pusat bottom up desentralisasi Pemerintahdaerah Masyarakat

5. Desentralisasi Otonomi daerah Demokratisasi Reformasi Kebijakan PEMBERDAYAAN LOKAL: Partisipasi warga, komitmen pemerintah dan pemanfaatan sumberdaya daerah

6. Pemerintah Daerah Masyarakat Sipil civil society org Arena Kebijakan Parlemen Daerah Masyarakat Ekonomi Skema hubungan antar aktor

7. Tata Kelola Desa • Sebelum reformasi, pengaturan desa tertuang dalam UU 5/ 79 tentang pemerintahan desa: • Korporatisasi institusi desa • Homogenisasi • Penguatan negara dan pelemahan masyarakat desa • Sejak terbit UU 22/ 99 tentang otonomi daerah, diantaranya berisi pengaturan mengenai desa, muncul 2 isu penting: • Village governance reform • Demokratisasi desa • Maksud dan orientasi mendasarnya adalah: • Mengembalikan posisi desa sebagai bagian dari entitas warga dengan tujuan untuk pemberdayaan politik, ekonomi maupun kultural

8. Governance reform: • Pembenahan tata kelembagaan desa menyangkut struktur pemerintahan dengan menggunakan prinsip-prinsip kekuasaan yang responsif, transparan, partisipatif dan akuntabel • Pemisahan kekuasaan (pemerintah desa, BPD) • Pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar warga desa sebagai bentuk kebijakan sosial melalui pembangunan • Desentralisasi kewenangan yang lebih jelas pada desa dalam pengaturan sumberdaya pembangunan, dengan target otonomi desa

9. Demokratisasi desa: • Penguatan kembali institusi-institusi lokal sebagai basis pengembangan ekonomi, politik dan budaya • Mengembalikan ruang partisipasi warga desa (akses, voice dan kontrol) sebagai ekspresi artikulasi dan negosiasi warga untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan • Asosiasi-asosiasi sipil di level komunitas desa tumbuh subur sebagai arena partisipasi warga • Penghargaan keragaman format desa (pluralisme) dengan menghargai keunikan yang dimilikinya: desa, adat, gampong, atoinmetto, pakraman, nagari, marga, binua, dst • Memberikan ruang bagi beroperasinya social capital bagi praktik kehidupan bermasyarakat

10. Terjadi perubahan • pengaturan desa dalam UU 32/ 2004 (pemerintahan daerah) dan PP 72/ 2005: • lebih mengarah pada resentralisasi • Desa menjadi bagian integral dari pemerintahan daerah (kabupaten), tidak ada lagi otonomi sebagai subtansi pemberdayaan desa • Institusi BPD diubah struktur dan mekanisme pembentukan (bukan lagi lembaga representasi berbasis partisipasi) • Kewenangan pemerintahan desa bagian integral dari kekuasaan kabupaten

11. Alur kekuasaan Desentralisasi UU 22/99 sentralisasi UU 5/79 Resentralisasi UU 32/2004

12. Isu kontemporer: RUU Desa • 3 isu Utama: • Kedudukan dan kewenangan • Tata Pemerintahan dan demokratisasi • Perencanaan pembangunan dan ekonomi desa

13. Paduan perspektif • Partisipasi warga kian meningkat dalam pembangunan daerah (dampak umum reformasi) • Ukuran paling nyata keterlibatannya dalam musrenbang dan musyawarah warga di perdesaan menjadi titik sentral kemajuan tersebut (meskipun skema musrenbang harus terus dievaluasi efektifitasnya) • Demikian pula inisiatif-inisiatif pemerintah daerah untuk membuat terobosan, membenahi skema perencanaan yang lebih partisipastif, transparan dan akuntabel • Lembaga representasi politik (DPRD) juga dituntut makin aktif memanfaatkan jaring asmara dalam serapan agregasi dan artikulasi kepentingan • Itulah pertautan 3 hal: partisipasi (warga), teknokrasi (pemerintah) dan politik (DPRD)

14. Dalam konteks itulah, perencanaan pembangunan daerah menjadi pintu masuk yang diharapkan efektif mengakselerasi pencapaian tujuan daerah yang sejahtera, good governance (efektifitas, efisiensi, akuntabel), kerja pemerintah dan pelaksanaannya memiliki legitimasi politik yang kuat dari lembaga perwakilan

15. Hambatan • Secara empiris otonomi daerah, desentralisasi dan demokrasi lokal, seringkali ketiganya secara praksis tidak nyambung • Desentralisasi kewenangan dan otonomi daerah dalam perumusan kebijakan daerah dilangsungkan optimum, namun praktik demokrasi lokal belum berjalan efektif • Banyak kasus muncul: KKN masih tersebar dan belum diberantas dalam pemerintahan daerah (pemerintah daerah dan DPRD, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan kadang dilakukan dengan cara elitis dan oligarkhis, serta masih banyaknya ketimpangan sosial karena tidak ada langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya

16. Dampaknya, terjadi kemerosotan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan parlemen daerah • Di satu sisi partisipasi kian menurun (khususnya dalam politik dan pembangunan), serta pragmatisme justru meningkat dampak luas dari apatisme di sisi yang lain • Otonomi daerah, dalam beberapa hal juga memproduksi raja-raja kecil yang mendistorsi kebijakan dengan melanggar prinsip demokrasi, karena mengabaikan rakyat dan wakilnya • Dalam kaitan itulah, otonomi daerah, desentralisasi dan demokratisasi akhirnya mengalami pemudaran popularitas, khususnya dikalangan grass root

17. Terobosan baru • Dalam kaitan itulah, nampaknya daerah perlu merefleksikan mengenai kecenderungan proses dan dampak otonomi dan desentralisasi yang terdistorsi itu untuk melakukan perubahan mendasar • Tujuannya, agar perluasan resiko tidak terus menerus terjadi, namun sebaliknya, agar segera dicegah melalui langkah-langkah yang konkrit • Karenanya, evaluasi atas kebijakan dalam desentralisasi dan otonomi daerah perlu dilakukan, untuk memastikan agar darah demokrasi bisa mengalir sehingga nafas kekuatan lokal dapat dihembuskan

18. Pertama, partisipasi (akses, voice dankontrol) ataskekuasaanharusdiperkuatdenganorientasi, agar partisipasiwargaberpengaruhpadaperubahankebijakansecarakonkrit • Kedua, dalamkerangkaoronomidaerah, desentralisasidandemokratisasidibutuhkanperubahanparadigmapembangunanyakniperlunyamemadukanantarapendekatanteknokrasidandemokrasi • Ketiga, dalammenunjanglangkahakselerasipembenahantatapemerintahandaerah, saatnyakekuatanlokalmendorongadanyareformasibirokrasisecarabertahapsertasistematik (terencanadanterukur)

19. Keempat, pemerintahdaerahdanparlemendaerahsudahsaatnyamengembangkansemangatkemitraan (partnership) denganmasyarakatsipildalampembuatankebijakan, tentudenganmendasarkanpadakomitmenpartisipasiwarga • Kelima, pemerintahdaerahperlumembuatterobosanbarudenganmenginisiasikebijakanpopulis yang meresponkebutuhanmasyarakatbawah, khususnyaberkenaandenganpendidikandankesehatandalamskemapelayananpublik yang murah, mudahterjangkaudanvisible