demokrasi lokal studi kasus status otonomi khusus nad dan papua barat
Download
Skip this Video
Download Presentation
DEMOKRASI LOKAL (STUDI KASUS STATUS OTONOMI KHUSUS NAD DAN PAPUA BARAT)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

DEMOKRASI LOKAL (STUDI KASUS STATUS OTONOMI KHUSUS NAD DAN PAPUA BARAT) - PowerPoint PPT Presentation


  • 267 Views
  • Uploaded on

DEMOKRASI LOKAL (STUDI KASUS STATUS OTONOMI KHUSUS NAD DAN PAPUA BARAT). MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA SEMESTER GENAP 2009. TOLOK UKUR KEBERHASILAN DESENTRALISASI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEMOKRASI LOKAL (STUDI KASUS STATUS OTONOMI KHUSUS NAD DAN PAPUA BARAT)' - curry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
demokrasi lokal studi kasus status otonomi khusus nad dan papua barat

DEMOKRASI LOKAL(STUDI KASUS STATUS OTONOMI KHUSUS NAD DAN PAPUA BARAT)

MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL

DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA

SEMESTER GENAP

2009

tolok ukur keberhasilan desentralisasi
TOLOK UKUR KEBERHASILAN DESENTRALISASI
  • WATAK TATA PEMERINTAHAN DESENTRALISTIS
  • KAPASITAS MENGELOLA KONFLIK DAN MENGGALANG KERJA SAMA
  • KAPASITAS MENDORONG KINERJA MELALUI EVALUASI
  • OPTIMALNYA DELIVERY PELAYANAN PUBLIK
  • KOMPETENSI POLICY-MAKING DI TINGKAT LOKAL

SUMBER: PURWO SANTOSO, 2009

teori
TEORI
  • STATE-SOCIETY RELATIONSHIP
mengapa state society relation
MENGAPA STATE-SOCIETY RELATION
  • SEJATINYA KEBERADAAN DARI DESENTRALISASI TIDAK LAIN ADALAH UNTUK MENDEKATKAN NEGARA KEPADA MASYARAKAT
  • TERCIPTA INTERAKSI YANG DINAMIS, BAIK PADA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAUPUN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (VINCENT OSTROM, 1991)
  • THE FEATURES OF GOVERNANCE THAT WOULD BE APPROPRIATE TO CIRCUMSTANCE WHERE PEOPLE GOVERN RATHER THAN PRESUMING THAT GOVERNMENT GOVERN (1991:6).
pola interaksi rezim otoriter
POLA INTERAKSI REZIM OTORITER
  • SATU ARAH
  • PEMERINTAH PUSAT DOMINAN PERUMUS KEBIJAKAN DESENTRALISASI
  • PEMERINTAH DAERAH INFERIOR PELAKSANA TEKNIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI
  • SOCIETY DIPINGGIRKAN
  • KOALISI TAWAR MENAWAR ANTAR ELIT PEMERINTAH DAERAH
desentralisasi state society relation rezim otoriter
DESENTRALISASI, STATE-SOCIETY RELATION REZIM OTORITER

KARAKTERISTIK RELASI PUSAT-DAERAH DALAM REZIM OTORITER

HUBUNGAN STATE-SOCIETY DALAM REZIM OTORITER

STATE

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH DAERAH

SOCIETY

MASYARAKAT

SUMBER: SYARIF HIDAYAT, 2009

pola interaksi rezim transisi
POLA INTERAKSI REZIM TRANSISI
  • SIFAT DASAR INTERAKSI MASIH LEBIH BANYAK SATU ARAH
  • SOCIETY RELATIF MENDAPATKAN PERLUASAN PERAN
  • STATE MASIH MENDOMINASI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN NASIONAL
  • STATE CENDERUNG MEMAKSAKAN KEHENDAK
  • “PERSELINGKUHAN” ANTARA STATE ACTORS MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PRIBADI DAN KELOMPOK
  • POLA STATE-SOCIETY BERGESER KE DUA ARAH LEBIH DEMOKRATIS
  • KOMPETISI ANTARA ELIT MASSA SEMAKIN SENGIT DAN TRANSPARAN
  • INTERAKSI LEBIH KENTARA ANTARA STATE ACTORS DAN MASS SOCIETY ACTORS
  • TERJADINYA “POLIARKI POLITIK”
slide8
HUBUNGAN STATE-SOCIETY DALAM TRANSISI DEMOKRASI

KARAKTERISTIK RELASI PUSAT-DAERAH DALAM TRANSISI KE DEMOKRASI

STATE

PEMERINTAH PUSAT

SOCIETY

PEMDA

MASY.

PEMEKARAN DAERAH DAN PILKADA….?

SUMBER: SYARIF HIDAYAT, 2009

DESENTRALISASI, STATE-SOCIETY RELATION REZIM TRANSISI DEMOKRASI

pola interaksi rezim demokrasi
POLA INTERAKSI REZIM DEMOKRASI
  • SANGAT DINAMIS
  • PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DUA ARAH
  • TAHAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DUA ARAH
  • SENYAWA ANTARA TUNTUTAN MASYARAKAT DAN KEPENTINGAN NEGARA
slide10
HUBUNGAN STATE-SOCIETY DALAM

REZIM DEMOKRASI

KARAKTERISTIK RELASI PUSAT-DAERAH DALAM REZIM DEMOKRASI

STATE

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH

SOCIETY

PEMDA

MASY

DESENTRALISASI, STATE-SOCIETY RELATION REZIM DEMOKRASI

SUMBER: SYARIF HIDAYAT, 2009

optimalisasi modal sosial
OPTIMALISASI MODAL SOSIAL
  • Pemerintah lokal bersama masyarakat DITUNTUT menggali serangkaian norma, jaringan dan organisasi dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya, serta dimana pembuatan keputusan formulasi kebijakan terjadi. (Grootaert, 1998).
penguatan basis lokal
PENGUATAN BASIS LOKAL
  • Memperkuat sistem politik yang mendasari seluruh proses pembuatan dan implementasi kebijakan
  • Menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat
  • Mengembangkan nilai-nilai lokal demokrasi komunitarian dalam wadah forum-forum asli desa: rembug desa, paguyuban, asosiasi sosial, dan sebagainya
  • Mendorong terwujudnya masyarakat lokal yang otonom
kebijakan otonomi daerah pro lokal
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH PRO-LOKAL
  • Menuntut penyertaan aspirasi lokal dan pelibatan struktur lokal pada proses pembuatan kebijakan otonomi daerah
  • Mendorong pemerintah pusat memformulasikan UU Otonomi Daerah yang lebih konkret dan tegas, bersifat umum
  • Mendorong formulasi aturan teknis di tingkat pemerintahan lokal di daerah dan desa
penguatan infrastruktur demokrasi lokal
PENGUATAN INFRASTRUKTUR DEMOKRASI LOKAL
  • partai politik lokal (Local political parties);
  • Ornop local (Local NGOs);
  • Pers local (Local press);
  • Universitas lokal (Local universities); dan
  • Polisi daerah (local police).
pemberdayaan masyarakat lokal
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
  • pembukaan akses bagi rakyat ke berbagai sumberdaya strategis yang ada di suatu daerah;
  • pemberian kesempatan bagi rakyat lokal untuk turut memiliki sumberdaya strategis yang ada; dan
  • dibukanya kesempatan bagi rakyat lokal untuk turut mengontrol sumberdaya-sumberdaya strategis yang dimiliki daerah.
transisi demokrasi

TRANSISI DEMOKRASI

PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

DAN

PAPUA

ad