Ancaman Pemberantasan Korupsi Saat Ini

1. AncamanPemberantasanKorupsiSaatIni • Bolakbalikperkara yang tidakterselesaikan. • Perijinan yang dimintapenyidiktidakturun / keluar. • RUU PengadilanTipikordiperlemah (eksistensidanperekrutan hakim ad hoc-nya). • Adaupayalindungipelaku TP Korupsi. • Upayapenghapusan KPK. • Upayasistematismengurangikewenangan KPK (mis. penyadapanditentangkandengan HAM). • Upayajudicial review UU KPK (7X). • Kurangmaksimalnyaupayaperlindunganterhadappelapor. • Pelapor TP Korupsidilaporbaliksebagai TSK kasus yang lain.

2. What next ? • Publikasi/laporanumumtentanghasilpengembaliankerugiannegara (KPK, JaksadanPolrisertaDepkeu) • Upayapencegahan (sosial-struktural-keagamaan)

3. Per-UU-an lain yang terkaitdenganpemberantasankorupsidi Indonesia • TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentangPenyelenggaraan Negara Yang BersihdanBebasKorupsi, Kolusi, danNepotisme (KKN) • InstruksiPresiden No. 30 Tahun 1998 tentangPemberantasanKorupsi, Kolusi, danNepotisme • Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang BersihdanBebas Dari Korupsi, KolusidanNepotisme (KKN) • PeraturanPemerintah No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara PemeriksaanKekayaanPenyelenggara Negara • PeraturanPemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara PelaksanaanPeran Serta MasyarakatDalamPenyelenggaraan Negara • PeraturanPemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara PelaksanaaPeran Serta MasyarakatdanPemberianPenghargaanDalamPencegahandanPemberantasanKorupsi;

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi • KeputusanPresiden No. 73 Tahun 2003 tentangPembentukanPanitiaSeleksiCalonPimpinanKomisiPemberantasanTindakPidanakorupsi • KeputusanPresiden No. 45 Tahun 2004 tentangPengalihanOrganisasiAdministrasidanFinansialSekretariatJendralKomisiPemeriksaKekayaanPenyelenggara Negara KeKomisiPemberantasanKorupsi • KeputusanPresiden No. 59 Tahun 2004 tentangPembentukanPengadilanTindakPidanaKorupsiPadaPengadilanNegeri Jakarta Pusat • InstruksiPresiden No. 5 Tahun 2004 tentangPercepatanPemberantasantindakPidanaKorupsi • KeputusanPresiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim KoordinasiPemberantasanTindakPidanaKorupsi

5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentangPengesahanUnited Nations Conventions Against Corruption 2003 (KonvensiPerserikatanBangsa-Bangsa Anti Korupsi) • Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentangBantuanHukumTimbalBalikdalamMasalahPidanaatauUndang-undangMutual Legal Assistence (UU MLA)

6. RumusanTindakPidanaKorupsi(UU 31/1999 jo UU 20/2001)‏ Dikelompokkanmenjadi: Merugikankeuangannegara, Suap-menyuap Penggelapandalamjabatan Pemerasan Perbuatancurang Benturankepentingandalampengadaan Gratifikasi

7. Karakteristik UU TPK 31/99(RomliAtmasasmita) • Merumuskantindakpidanakorupsisebagaidelikformil, bukandelik materiel, sehinggapengembaliankeuangannegaratidakmenghapuskanpenuntutanterhadapterdakwa, melainkanhanyamerupakanfaktor yang meringankanpidana; • Mencantumkankorporasi, disampingperorangansebagaisubyekhukum; • Mencantumkansistempembalikanbebanpembuktianterbatasatauberimbang(balanced burden of proof); • Mencantumkanyurisdiksikeluarbatasteritorialatauextrateritorial jurisdiction; • Undang-undanginimencantumkanancamanpidana minimum disampingancamanpidanamaksimum;

8. Mencantumkanancamanpidanamatisebagaiunsurpemberatandalamhal-haltertentusepertinegaradalamkeadaanbahaya, terjadibencanaalamnasional, tindakpidanakorupsidilakukansebagaipengulangantindakpidanaataunegaradalamkeadaankrisisekonomi • Mengaturtentangpembekuanrekeningtersangka/terdakwa (freezing) yang dapatdilanjutkandenganpenyitaan (seizure); • Mencantumkantentangperansertamasyarakatdalampemberantasankorupsi, dipertegasdandiperluas, sehinggaperlindunganatassaksipelaporlebih optimal; • MengamanatkanpembentukanKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagailembaga yang independen, terdiridariunsurpemerintahdanmasyarakat.

9. AspekPidanadalam UU 31/99 jo. UU 20/2001 • Jenispidanayang diancamkanmati, penjaraseumurhidup, penjarawaktutertentu (1 – 20 th), denda (50 juta – 1 M). • Pidanamatidapatdijatuhkan (Pasal 2) jikakorupsidilakukandalamhaltertentu, yaitupadawaktunegaradalamkeadaanbahaya, bencanaalam, krismon, ataupengulangankorupsi. • Ketentuanpidanatelahmengenalpidana minimal khususdanmaksimalkhusus, sebagaibatasanbagi hakim dalammenjatuhkanpidanabagipelaku. Ketentuaninibarukarenadalam KUHP hanyameenalpidanamaksimalumumdan minimal umum. • Pidanabagipercobaan, permufakatanjahat, pembantuantidakadapengurangan 1/3 sebagaimanadalam KUHP, akantetapidipidanasamasepertipelakunya (Pasal 15 dan 16).

10. Pidanatambahan(Pasal 18) : perampasanbarang, pembayaranuangpengganti, penutupanusaha, pencabutanhak. • Adanyapidanapenyitaanhartabendapenggantiuangpengganti yang tidakdibayarkan. • Dikenaladanyapidanapenjarapenggantijikaterdakwatidakmampumembayarkanpidanapembayaranuangpenggantidenganmaksimumtidakmelebihipidanapokoknya. • Pidanadendabagipelakukorporasidiperberatdenganditambah 1/3 daripidanadendapokokuntukpelakuorang/manusia (Pasal 20).

11. * tambahan/perubahandengan UU No. 20 Tahun 2001

12. WajahPelayananPublik≈KebersihanBirokrasiIndeksPersepsiKorupsiWajahPelayananPublik≈KebersihanBirokrasiIndeksPersepsiKorupsi

13. Corruption Perceptions Index (TI)‏ Current Standing 2.6 2.4 2.3 2,2 2,0 1,9 2006 2003 2004 2005 2007 2008

14. Ijin-ijinusaha(ijindomisili, ijinusaha, HGU, IMB, ijinekspor, angkutbarang, ijinbongkarmuatbarang, dll.). Pengurusanizin PMA (Indonesia 771 hari, Malaysia 45 hari, Vietnam 40 hari), Pajak(restitusipajak, penghitunganpajak, dispensasipajak). Pengadaanbarangdanjasapemerintah(markup, fiktif, kickback, suap, penunjukanlangsung, dll.). Prosespengeluarandanpemasukanbarangdipelabuhan(beacukai). Pungutan liar olehpolisi, imigrasi, tenagakerja. Prosespembayaranterminproyekdari KPKN. Di Indonesia ada 368 jenispelayananpublik (waktu & biaya). IPK merupakanindekspersepsipebisnis, makapraktek-praktekkorupsidalamurusanbisnisharusdikurangi.Misalnyadalamurusan:

15. UU No. 30 tahun 2002 merupakanamanatdari UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsipasal 43 yang menyatakanperludibentukKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsimelaluiUndang – Undangsehinggalahirlah KomisiPemberantasanKorupsi Dibentukpada 29 Desember 2003 berdasarkan UU no.30 th 2002.

16. VISI • Menjadilembaga yang mampumewujudkan Indonesia yang BebasdariKorupsi MISI Pendobrakdanpendorong Indonesia yang bebasdarikorupsi MenjadipemimpindanPenggerakperubahanuntukmewujudkan Indonesia yang bebasdariKorupsi

17. VISI DAN MISI BARESKRIM POLRI • VISI : • CRIME HUNTER DLM RANGKA MELINDUNGI & MENGAYOMI MASYARAKAT • PENYIDIK YANG PROFESIONAL & HANDAL • “ DIDAMBAKAN RAKYAT DAN DISEGANI APARAT “ • MISI : • MENGEMBANGKAN SISTIM & METODE PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP DLM RANGAK PENEGAKAN HUKUM. • 2. MEMBINA DAN MENERAPKAN FUNGSI FORENSIK DAN IDENTIFIKASI KEPOLISIAN DLM RANGKA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN PENYIDIKAN TP SECARA ILMIAH. • 3. MENYELENGGARAN PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TP DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL. • 4. MENGINTENSIPKAN KERJA SAMA DENGAN KEPOLISIAN INTERNATIONAL DLM RANGKA PENINGKATAN KEMAPUAN PROFESIONAL PENYIDIKAN DAN PENANGANAN KEJAHATAN TRASNASIONAL. • 5. MEMBANGUN DAN MELENGKAPI SARANA DAN PERALATAN PENYIDIKAN UNTUK TP TRADISIONAL MAUPUN KEJAHATAN BARU.

18. KARAKTERISTIK TP KORUPSI • KOMPLEKSITAS • ORGANIZE CRIME, MASUK DLM SISTEM • BERSIFAT ADMINISTRATIF • PEMBUKTIANNYA BERSIFAT FORMIL DAN MATERIIL • TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN • PLK UMUMNYA PUNYA OTORITAS & KONEKSITAS DI BDNG KEUANGAN • SELALU MEMBUAT PEMBENARAN / JUSTIFIKASI

19. MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI • PEMBERIAN SUAP / SOGOK ( BRIBERY ) • PENGGELAPAN ( EMBEZZLEMENT ) • PEMALSUAN ( FRAUD ) • PEMERASAN ( EXORTION ) • PENYALAHGUNAAN JABATAN ATAU WEWENANG ( ABUSE OF POWER ) • PILIH KASIH ( FAVORITISM ) • MENERIMA KOMISI (COMMISION ) • NEPOTISME (NEPOTISM ) • KONTRIBUSI ATAU SUMBANGAN ILLEGAL ( ILLEGAL CONTRIBUTION )

20. KPKPasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 • KomisiPemberantasanKorupsiadalahlembaganegara yang dalammelaksanakantugasdanwewenangnyabersifatindependendanbebasdaripengaruhkekuasaanmanapun. Pengertian “kekuasaanmanapun” adalahkekuatan yang dapatmempengaruhitugasdanwewenangKomisiPemberantasanKorupsiatauanggotaKomisisecara individual daripihakeksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkaitdenganperkaratindakpidanakorupsi, ataukeadaandansituasiataupundenganalasanapapun.

21. FUNGSI DAN WEWENANG POLRI DLM PEMBERANTASAN KORUPSI UUD 1945 FUNGSI PSL 2 • LINDUNG • AYOM • YAN • GAKKUM POLRI UU NO. 2 TH 2002 CEGAH BRANTAS TIPIKOR HASIL OPTIMAL UU 31/99 JO UU 20/01 WEWENANG PSL 14 (1) g UU NO. 8 THN 1981 TTG KUHAP SIDIK SEMUA TINDAK PIDANA

22. UU RI NO. 17/2003 TTG KEUANGAN NEGARA PASAL 1 AYAT (1) : SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA YG DPT DINILAI DNG UANG, SERTA SEGALA SESUATU BAIK BERUPA UANG MAUPUN BERUPA BARANG YG DAPAT DIJADIKAN MILIK NEGARA BERHUBUNG DNG PELAKS HAK DAN KEWAJIBAN TSB. PSL 2 : KEUANGAN NEGARA ;;;;;;; MELIPUTI : A. ............... s/d ......... F g. KEKAYAAN NEGARA/KEKAYAAN DAERAH YANG DIKELOLA SENDIRI ATAU OLEH PIHA LAIN BERUPA UANG, SRT BERHARGA, PIUTANG, BRG, SERTA HAK-HAK LAIN YANG DAPAT DINILAI DNG UANG TERMASUK KEKAYAAN YG DIPISAHKAN PD PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH. KEUANGAN NEGARA • UU RI NO. 31/1999 TTG TINDAK PIDANA KORUPSI • KEUANGAN NEGARA ADALAH SELURUH KEKAYAAN NEGARA DLM BENTUK APAPUN, YG DIPISAHKAN ATAU TDK DIPISAHKAN TERMASUK DIDLAMNYA SEGALA SEBAGIAN KEKAYAAN NEG DAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YG TIMBUL KARENA : • BERADA DALAM PENGUASAAN, PENGURUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH. • BERADA DALAM PENGUASAAN, PENGURUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMN/BUMD, YAYASAN, BADAN HUKUM DAN PERUSAHAAN YG MENYERTAKAN MODAL NEGARA ATAU PERUSAHAAN YG MENYERTAKAN MODAL PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN DNG NEGARA. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA UU RI NO. 1/2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA “ KERUGIAN NEGARA ADALAH KEKURANGAN UANG, SRT BERHARGA, DAN BARANG YANG NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI.”

23. Koordinasi (Pasal 7)‏ Supervisi (Pasal 8)‏ Penyelidikan, Penyidikan, & Penuntutan (Pasal 11)‏ Tugas KPK (Pasal 6)‏ Pencegahan (Pasal 13 )‏ Monitoring (Pasal 14 )‏

24. TugasKoordinasi(Pasal 7)‏ Dalammelaksanakantugaskoordinasi, KPK berwenang: Kejaksaan a. Mengkoordinasikanpenyelidikan, penyidikan, danpenuntutan TPK Kepolisian b. Menetapkansistempelaporandlm kegiatanpemberantasanTPK BPK c. Memintainformasitentangkegiatanpemberantasan TPK kepadainstansiterkait BPKP Inspektorat LPND d. Melaksanakandengarpendapat & pertemuan dg instansi yang berwenangmelakukanpemberantasanTPK e. Memintalaporaninstansiterkait ttgpencegahanTPK Bawasda ItjenDep

25. Kepolisian Kejaksaan BPK BPKP ItjenDep Bawasda Departemen, LPND, Kementerian (pelayananpublik)‏ Kepolisian Kejaksaan TugasSupervisi (Pasal 8)‏ TugasSupervisi Dalammelaksanakantugassupervisi, KPK berwenang: Melakukanpengawasan, penelitian, atau penelaahanthdinstansiygmenjalankantugas danwewenangberkaitan dg pemberantasan tpk, daninstansiygmelaksanakanpelayanan Publik (ayat 1)‏ Mengambilalihpenyidikanataupenuntutan thdpelakutpk yang sedangdilakukanoleh kepolisianataukejaksaan (ayat 2)‏

26. AlasanPengambilalihanPenyidikan & Penuntutan (Pasal 9, 10)‏ UU No. 30 Tahun 2002 Laporanmasyarakatttg TPK tidakditindaklanjuti Prosespenanganan TPK berlarut-larut / tertundatundatanpaalasanygdapatdipertanggungjawabkan KPK memberitahukankpd penyidik/ penuntutumum Penanganan TPK ditujukanuntukmelindungipelakuTPKygsesungguhnya PenangananTPKmengandungunsurkorupsi HambatanpenangananTPKkarenacampurtangandarieksekutif, yudikatif, ataulegislatif Keadaan lain ygmenurutkepolisian/kejaksaan, penanganan TPK sulitdilaksanakan dg baikdandapatdipertanggungjawabkan (2)‏

27. Tugas Monitoring (Pasal 14)‏ Dalammelaksanakantugas monitor KPK berwenang: Melakukanpengkajianthdsistem pengelolaanadministrasi disemualembaganegara & pemerintah Memberi saran perubahanjika berdasarkanhasilpengkajian, sistempengelolaanadministrasi tersebutberpotensikorupsi Kepadasemuapimpinan lembaganegara & pemerintah Melaporkanjika saran KPK mengenaiusulanperubahan tersebuttidakdiindahkan Kepada : Presiden, DPR, & BPK

28. TugasPencegahan(Pasal 13)‏ KPK berwenangmelakukantugasdanlangkahpencegahansbb: Melakukanpendaftarandanpemeriksaanthdlaporanhartakekayaanpenyelenggaranegara Menerimalaporandanmenetapkan status gratifikasi Menyelenggarakan program pendidikanantikorupsi padasetiapjenjangpendidikan Merancangdanmendorongterlaksananya program sosialisasipemberantasan TPK Media Massa, LSM, Lembkeagamaan Masyumum Melakukankampanyeantikorupsikpdmasyarakat umum Luar negeri Melakukankerjasama bilateral atau multilateral dalampemberantasan TPK

29. Pendidikanantikorupsi Pendidikanantikorupsiadalahusahasadardan terencanauntukmewujudkanprosesbelajar mengajar yang kritisterhadapnilai-nilai antikorupsi. Pendidikanantikorupsibukansekedar media bagi transfer pengalihanpengetahuan (kognitif), namunjugamenekankanpadaupaya pembentukankarakter (afektif)dankesadaran moral dalammelakukanperlawanan (psikomotorik). Olehsebabitu KPK melakukan pendidikanantikorupsisemurhidupmulaidari TK, SD, SMP, SMU danMahasiswa