1 / 26

KEBIJAKAN PEMERINTAH (DINAS KESEHATAN) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH STUNTING

KEBIJAKAN PEMERINTAH (DINAS KESEHATAN) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH STUNTING. Diceu Hamidah , S.Kep , Ners , M.Kep. PERMASALAHAN GIZI. REPUBLIK I N D O NE SI A. Setiap Negara Di Dunia Mengalami Permasalahan Gizi.

lynned
Download Presentation

KEBIJAKAN PEMERINTAH (DINAS KESEHATAN) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH STUNTING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMERINTAH (DINAS KESEHATAN)DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH STUNTING DiceuHamidah, S.Kep, Ners, M.Kep

  2. PERMASALAHANGIZI REPUBLIK INDONESIA Setiap Negara Di DuniaMengalami PermasalahanGizi Indonesia merupakan salah satu negara dengan triple ganda permasalahangizi. Status Gizi Balita,2013-2018 37,2 30,8 12,1 11,9 10,2 8,0 Stunting Wasting 2013 2018 Overweight tripleburden singleburden doubleburden 22,2% balita didunia (150,8juta) Stunting Obesitas Penduduk Usia 18+tahun 2013 2018 7,5% (50,5juta) Wasting 5,6% (38,3juta) Overweight 21,8% 14,8% Sumber: Global Nutrition Report,2018 Sumber:Riskesdas,2013dan2018 3

  3. PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA Sekitar 7jutaBalita di Indonesia mengalami Stunting Balita Gizi Kurang : 17,7 % (2 dari 10 anak) Balita Stunting : 30,8 % (3 dari 10 anak) Balita Gizi Kurus : 10,2 % (1 dari 10 anak) Triple Burden Malnutrition Balita Gizi Gemuk : 8 % Obesitas pada Dewasa : 21,8 % Anemia ibu hamil :48,9 % Sumber : Riskesdas, 2018 Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi (Global Nutrition Report, 2014)

  4. Indonesia: Negara ke 5 dengan jumlahbalita tertinggi mengalamistunting

  5. PETA STUNTING PROVINSI JAWA BARAT HASILPSGTAHUN2017

  6. BESARAN MASALAH KEKURANGAN GIZI DI JAWA BARAT HASIL RISKESDAS 10.8% (2013) 10.9%(2013) 35.3% (2013) Bayi di Jawa Barat lahirdenganberatbadanrendah (< 2.500 gram) Balita di Jawa Barat memilikiberatbadan yang tidaksesuaidenganTingginyau (Kurus) Balita di Jawa Barat memilikitinggibadan yang tidaksesuaidenganusianya (pendek) 6.3% (2018) 8.4%(2018) 31.1% (2018)

  7. Prevalensi StuntingBalita di Jawa Barat Sumber : Riskesdas, 2018

  8. 600 Desa di 60 Kabupaten/Kota PrioritasTahap 2/2019

  9. DasarHukumSecaraNasional Undang-Undangnomor 17/2007 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang (2005-2025). Undang-UndangKesehatannomor 36 tahun 2009 tentang, arahperbaikangizi. Undang-UndangtentangPangannomor 18 tahun 2012 tentangkebijakan di bidangpanganuntukperbaikan status gizimasyarakat. PemerintahdanPemerintah Daerah menyusunRencanaAksiPangandanGizisetiap 5 (lima) tahun. Perpres N0. 5/ 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah (2010-2014). Inpres No. 3/2010 tentangpenyusunanRencanaAksiNasionalPangandanGizi (RAN-PG) 2011-2015 danRencanaAksi Daerah PangandanGizi (RAD-PG) 2011-2015 di 33 provinsi. PeraturanPresidennomor 42/2013 tentangGerakanNasionalPerbaikanGizi. Inpres No. 1/2017 tentangGerakanMasyarakatSehat. PeraturanPresiden No. 83/2017 tentangKebijakanStrategisPangandanGizi.

  10. PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN (RPJMN KESEHATAN 2015-2019) • Penurunan AKI & AKB (Kesehatan Ibu & Anaktermasuk Imunisasi) • Perbaikan Gizi khususnya Stunting • Pengendalian Penyakit Menular : HIV/AIDS, Tuberkulosis & Malaria • Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, DiabetesMelitus, Obesitas & Kanker)

  11. 5 PILAR PENANGANAN STUNTING

  12. AksiKonvergensi

  13. KENAPA KONVERGENSI PROGRAM INTERVENSI STUNTING ? • Kegiatandilakukanolehsektorkesehatan. • DitujukankhususuntuK 1000 HariPertamaKehidupan (HPK) • Bersifatjangkapendek • Hasilnyadidapatdalamwakturelatifpendek GIZI SPESIFIK (berkontribusi 30%) CAPAIAN INDIKATOR  90% maka dapat menurunkan Stunting sebesar 20% KONTRIBUSI KEBERHASILAN PENCEGAHAN STUNTING • Kegiatanpembangunandiluarsektorkesehatan. • Sasaranmasyarakatumum • Bersifatjangkapanjang GIZI SENSITIF (berkontribusi 70%)

  14. INTERVENSI GIZI SPESIFIK Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 1. INTERVENSI GIZI SPESIFIK Pendamping Supporting Peran Kader Pembangunan Desa Promosi Sumber Informasi yang tepat Deteksi dini masalah Pemberdayaan Peran Aparatur dan Pendamping Desa Pembinaan Pengawasan

  15. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pendamping Supporting Peran Kader Pembangunan Desa Promosi Sumber Informasi yang tepat Deteksi dini masalah Pemberdayaan Peran Aparatur dan Pendamping Desa Pembinaan Pengawasan

  16. SEKTOR-SEKTOR YANG TERKAIT DENGAN PENANGANAN STUNTING

  17. 1. Analisispenyebab stunting di daerah PENGUATAN KAPASISTAS PEMDA KABUPATENUNTUK KONVERGESI PENCEGAHAN STUNTING (PILAR KE-3) MELALUI KOLABORASI: SOSIALISASI, ADVOKASI, ORIENTASI DAN PELATIHAN MULTI SEKTORAL 5. Monitoring target dan pencapaian 2. Menentukan rencana aksi multisektor STUNTING DISEBABKAN OLEH FAKTOR MULTIDIMENSI SEHINGGA PENANGANANNYA PERLU DILAKUKAN OLEH MULTISEKTOR 4. Koordinasi pelaksanaan 3. Pemberian intervensi prioritas

  18. DASAR HUKUM TENTANG STUNTING DI KABUPATEN MAJALENGKA • PERATURAN BUPATI NO 25 TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING • STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN MAJALENGKJA • SURAT EDARAN TENTANG IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH STUNTING (DALAM PROSES) • KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 441.08/Kep.65-Dinkes/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DALAM PENANGANAN GIZI

  19. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN DI TINGKAT KABUPATEN

  20. AGENDA KEGIATAN DI TIM PENANGGULANGAN MASALAH STUNTING • Penyamaanpersepsitentang stunting kepadaseluruh stakeholders tentangpenyebabdanstrategipenanggulangan stunting • Komunikasi, KoordinasidanKerjasamaLintasSektordalampenanggulangan stunting • Pemberian data daninformasitentangbesaranmasalah, lokasidanfaktordeterminanterjadinya stunting kepadaseluruhsektorterkait • KesepakatandalampenentuanLokusIntervensiBersama yang akandilakukan  disesuaikandengantupoksitiapSektordandituangkandalammasing-masing DPA • Perluditetapkanindikatorapasajadalammenilaikeberhasilanintervensiuntukjangkapendek, menengahdanpanjang • PerludibuatcaradanstrategiMonevuntukmengawal proses danmenilaikeberhasilanintervensi yang dilakukan

  21. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN DI TINGKAT KABUPATEN Di Tingkat Kabupaten • DiawalidenganSosialisasiterkaitpermasalahandanStrategiPenanggulangan Stunting • Melakukanidentifikasipermasalahangizi-kesehatanmasyarakat di seluruhwilayahdesaberdasarkanhasilpendataankeluargasehat, data rutin, survey dan sumber data lain • Melakukan identifikasi capaian indikator gizi spesifik dan indikator gizi sensitif • Sosialisasi dan advokasikepada Lintas Sektorterkaithasilidentifikasipermasalahankesehatan yang ada di masyarakat • Adanya PeraturanBupatitentangTim Koordinasi PenanggulanganStunting

  22. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN • Membuatkesepakatanbersama dalampenetapanlokus dan target sasaran program dan kegiatanbersama • Melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasamadalammenyusun rencana intervensi sesuaidengantupoksimasing-masingOPD • Implementasikesepakatan • Monev

  23. TERIMA KASIH

More Related