semester vii fakultas hukum unsika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pengantar Hukum Perusahaan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pengantar Hukum Perusahaan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

Pengantar Hukum Perusahaan - PowerPoint PPT Presentation


  • 468 Views
  • Uploaded on

Semester VII Fakultas Hukum UNSIKA. Pengantar Hukum Perusahaan. Peta Konsep. Penggabungan/Peleburan. Pengambil alihan. Jangka Waktu Berdirinya. Pengertian. Keputusan RUPS. Penetapan Pengadilan. Pemisahan. Dokumen yg dikenakan Bea Materai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pengantar Hukum Perusahaan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Presentation Transcript
    1. Semester VII Fakultas Hukum UNSIKA Pengantar Hukum Perusahaan

    2. PetaKonsep Penggabungan/Peleburan Pengambil alihan Jangka Waktu Berdirinya Pengertian Keputusan RUPS Penetapan Pengadilan Pemisahan Dokumen yg dikenakan Bea Materai V. PENGGABUNGAN PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN & PEMISAHAN Perlindungan atas Pihak inoritas & Masyarakat VIII. BEA MATERAI VI. PEMBUBARAN & LIKUIDASI Pengertian i. PENDAHULAN Sumber Hukum HUKUM PERUSAHAAN IV. PEMERIKSAAN THD PERSEROAN Macam-macam Perlindungan Bagi Minoritas II. MODAL DAN SAHAM III. WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN & DOKUMEN PERUSAHAAN Perlindungan Atas Pemegang Saham Minoritas Modal Kewajiban & Larangan Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Saham Persyaratan Tujuan Pemeriksaan

    3. PENGERTIAN PERUSAHAAN • Molengraaff (1966) merumuskan pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan • Sedangkan Polak (1935) memandang perusahaan dari sudut komersial, jadi dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Polak menambahkan unsur “pembukuan”

    4. Unsur –Unsur Perusahan • Badan Usaha • Kegiatan Dalam Bidang Ekonomi • Terus Menerus • Terang-terangan • Keuntungan dan/atau laba • Pembukuan

    5. Badan Usaha Badan Usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi, mempunyai bentuk tertentu, seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan comanditer, PT, Perum,Koperasi. Bagi perusahaan yang tidak mempunyai akta pendiriandapat diketahui melalui izin Usaha.

    6. Kegiatan dalam Bidang Ekonomi • Objek dalam bidang ekonomi : Harta kekayaan • Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba • Kegiatannya meliputi perdagangan, pelayanan dan industri • Segi hukum : harus halal, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak melawan hukum

    7. Terus-menerus • Molengraaff, Polak dan Pembentuk undang-undang mengartikan dilakukan secara terus menerus, artinya tidak terputus-putus, tidak insidential, bukan sambilan, jangka waktu lama yang ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha. • Segi hukum : kegiatan dijalankan untuk jangka waktu lama, yang ditetapkan oleh Akta Pendirian atau Surat Izin Usaha : merupakan Legalitas berjalannya Perusahaan selama jangka waktu yang ditetapkan

    8. Terang-terangan • Molengraaf : bertindak keluar, yang berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga) • Segi hukum : pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah melalui perbuatan hukum pengesahan anggaran dasar dalam akta pendirian, penerbitan surat ijin tempat usaha dan penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan

    9. Keuntungan atau laba • Molengraaff : menggunakan istilah penghasilan , Polak menggunakan istilah laba dan pembentuk undang-undang menggunakan istilah keuntungan dan atau laba • Segi hukum : keuntungan atau laba harus diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan uu, tidak diperoleh secara melawan hukum

    10. Pembukuan • Molengraaff : tidak menyinggung unsur pembukuan • Polak : menggunakan unsur pembukuan sebagai pencatatan dan keuntungan atau laba yang diperoleh dapat diketahui dari pembukuan , dasar perhitungan pajak • Segi hukum : menitik beratkan pada kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti

    11. Apakah Hukum Perusahaan itu? “Hukum yang secara Khusus Mengatur tentang bentuk-bentuk perusahaan serta segala aktifitas atau kegiatan yang berkaitan dengan jalannya suatu perusahaan.”

    12. Sumber-sumber Hukum Perusahaan • Lex Generalis : KUHD dan KUHPerdata • Lex Spesialist : • Undang-undangNomor 1 tahun 1967 tentangPenanaman Modal Asing; • Undang-undangNomor 5 tahun 1968 tentangKonvesi Washington MengenaiSengketa Modal Asingdi Indonesia; • Undang-undangNomor 6 tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negara (PMDN); • Undang-undangNomor 9 Tahun 1969 tentangBentuk-bentuk Usaha Negara • Undang-undangNomor 3 tahun 1982 tentangWajibDaftar Perusahaan. • Undang-undangNomor 8 Tahun 1995 TentangPasar Modal; • Undang-undangNomor 5 Tahun 1999 TentangLaranganPraktekMonopolidanPersaingan Usaha TidakSehat; • Undang-undangNomor 10 Tahun 1998 TentangPerbankan; • Undang-undangNomor 4 Tahun 1998 TentangKepailitan; • Undang-undangNomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindunganKonsumen; • Undang-undangNomor 19 tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara (BUMN); • Undang-undangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas • PeraturanPerundang-undangan yang diterbitkandalamberbagaibentukperaturan, misalnyaPeraturanPemerintah, KeputusanPresiden, KeputusanMenteri, dsb. • Pendapatparaahlihukum

    13. Macam-macam Perusahaan BerdasarkanKepemilikanSuatuPerusahaan dibedakan menjadi : • Perusahaan Negara • Perusahaan Swasta

    14. Perusahaan Negara • Perusahaan Negara : Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa Perusahaan Daerah (PD) atau juga Perseroan Terbatas. • Menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 Perusahaan Negara Semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara RI, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.

    15. Perusahaan Negara dibedakan antara lain: • Perusahaan Jawatan (PERJAN); • Perusahaan Umum (PERUM), dan • Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

    16. Perusahaan Swasta • Perusahaan Swasta, yang modalnya dimiliki oleh swasta, umumnya berbentuk Perseroan Terbatas atau salah satu dari bentuk-bentuk usaha yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan. • Selain pembedaan antara Perusahaan Negara dan Perusahaan Swasta, Pembagian juga dibedakan sebagai berikut:

    17. Perusahaan Nasional, yaitu perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan atau Swasta Nasional. Kepemilikannya bisa oleh Negara atau oleh Swasta • Perusahaan Asing, adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan untuk persyaratan Perusahaan nasional (kepemilikan kurang dari 51%). Selanjutnya Perusahaan Asing tersebut bisa berupa Perusahaan Patungan (Joint Venture Company) dan Perusahaan Murni Asing (100%)

    18. Perusahaan Multi Nasional (PMN) : Umumnya merupakan perusahaan swasta yang berbentuk Perseroan dan mempunyai usaha di banyak negara. Para pemegang saham perusahaan ini adalah para pemegang saham dari berbagai Negara, perusahaan ini biasanya sangat besar, memiliki kantor-kantor, pabrik, dan kantor cabang di banyak negara. Biasanya memiliki sebuah kantor pusat dimana mereka mengkoordinasi manajemen global. Memiliki pengaruh kuat dalam politik global karena pengaruh ekonomi yang sangat besar dan sumber finansial yang sangat kuat untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Contoh : Coca-cola Company, The World Disney Company, Google, McDonald, Nokia, Nintendo, Microsoft, dan lain-lain.

    19. Bentuk-bentuk Perusahaan Negara • Perusahaan Jawatan (PERJAN) • Perusahaan Umum (PERUM) • Perusahaan Perseroan (PERSERO)

    20. Perusahaan Jawatan (PERJAN) • Perusahaan Jawatan atau PERJAN adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Indonesiche Bedrijvenwet (IBW, Staatsblad 1927 : 419) Ciri-ciri PERJAN : • Menjalankan usaha “public service” artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan usaha dan memberikan pelayanan tersebut, syarat-syarat efisiensi dan efektifitas dipegang teguh. • Disusun sebagai suatu bagian dari Departemen/ Direktorat Jenderal/ Direktorat/ Pemerintah Daerah.

    21. PERJAN yang pernah ada di Indonesia adalah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan Perusahaan Jawatan Pegadaian. Namun sejak tahun 1994 bentuk PERJAN sudah tidak ada lagi. PJKA berubah menjadi PERUMKA kemudian tahun 1998 menjadi PT. KAI, sedangkan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum.

    22. Perusahaan Umum (PERUM) • Perusahaan Umum atau PERUM merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0.13 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara.

    23. Modal PERUM seluruhnyadimilikioleh Negara yaituberupakekayaannegara yang dipisahkan. Berbedahalnyadengan Perseroan Terbatas yang seluruhmodalnyaterbagiatassaham, namun modal PERUM tidakterbagiatassaham. • MaksuddanTujuan PERUM adalahmenyelenggarakanusaha yang bertujuanuntukkemanfaatanumum (Public Utility) berupapenyediaanbarangdanataujasa yang bermututinggidansekaligusmemupukkeuntunganberdasarkanprinsippengelolaanperusahaan. Sebagaibadanusaha, perumdiupayakanuntuktetapmandiridanuntukitu PERUM harusmendapatlaba agar bisahidupberkelanjutan.

    24. PERUM berstatus badan hukum yang pendiriannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 13 Tahun 1998, yaitu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendirian PERUM sekaligus menetapkan keputusan untuk melakukan penyertaan modal negara ke dalam PERUM.

    25. PERUM memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan negara. Di dalam PERUM tidak ada penyertaan modal swasta baik nasional maupun asing. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. • Organ PERUM terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Departemen teknis terkait.

    26. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PERUM untuk kepentingan dan tujuan PERUM serta mewakili PERUM baik di dalam maupum diluar Pengadilan. • Walaupun kebijakan manajemen berada di pihak Direksi, namun rencana kerja jangka panjang, rencana kerja dan anggaran sebagai penjabaran rencana kerja jangka panjang harus mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

    27. Perseroan (PERSERO) • Perusahaan Perseroan (PERSERO) adalah perusahaan milik Negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Selanjutnya pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan yang diundangkan pada tanggal 17 Januari 1998.

    28. Dalam PERSERO berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, sehingga dalam PERSERO pun memiliki Organ PERSERO, yaitu : • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) • Direksi, dan • Dewan Komisaris

    29. PERSEROAN TERBATAS (PT)Prinsip Umum Perseroan A. Perseroan Sebagai Badan Hukum Lahir dari Proses Hukum • Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi sebagai berikut : Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

    30. Merupakan Persekutuan Modal

    31. Modal Perseroan Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007 :Modal Perseroan Terdiri atas seluruh “nilai nominal ” saham Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT 2007 : Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

    32. Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 Perseroan lahir akibat perjanjian Ditinjau dari segi hukum perjanjian (KUH Perdata), pendirian Perseroan sebagi badan hukum, bersifat “kontraktual” (contractual, by contract) dan “konsensual” ( consensuel, consensual), yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan

    33. Perjanjian, Kesepakatan dan Sahnya Pendirian Perseroan

    34. Melakukan Kegiatan Usaha Pasal 2 UUPT 2007 : Suatu Perseroanharus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan Pasal 18 UUPT 2007 menegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan

    35. Penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” Perseroan “Kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya. Kegiatan usaha harus dirinci secara jelas dalam AD dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

    36. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah Perseroan lahirsebagaibadanhukummerupakanartificial person (manusiabuatan), yang dicipta Negara melaluiproseshukum yang harusmemenuhisyarat-syarat yang ditentukanperaturanperundang-undangan. Jikapersyaratantidakterpenuhi Perseroan yang bersangkutantidakdiberikankeputusanPengesahanuntukberstatussebagaibadanhukumolehPemerintahmelalui MENHUK & HAM.

    37. Keberadaan Perseroan sebagaibadanhukumdibuktikanberdasarAktaPendirian yang didalamnyatercantum AD Perseroan. Apabila AD telahmendapatpengesahanMenteri, Perseroan menjadi “subjekhukumkorporasi” (subject to corporation law). • Pasal7ayat (4) UUPT 2007 yang berbunyi : Perseroan memperoleh status badanhukumpadatanggalditerbitkannyaKeputusanMenterimengenaipengesahanbadanhukum Perseroan.

    38. Secaraterpisahdan independent , Perseroan melaluipengurusdapatmelakukanperbuatanhukum (rechtshandeling, legal act),sepertimelakukankegiatanuntukdanatasnama Perseroan :-membuatperjanjian, -transaksi, -menjual asset dan-menggugatataudigugat, -dapathidupselamajangkawaktuberdirinya yang ditetapkandalam AD belumberakhir.- Membayarpajakatasnamanyasendiri

    39. Tidakbisadipenjarakan, akantetapidapatmenjadisubjekperdatamaupuntuntutanpidanadalambentukhukuman “denda”. • Utang Perseroan menjaditanggungjawabdankewajiban Perseroan, dalamkedudukandankapasitasnyasebagaibadanhukumatauentitas yang terpisah (separate entity) dan independent daritanggungjawabpemegangsaham.

    40. B. Klasifikasi Perseroan • Perseroan Tertutup • Perseroan Publik • Perseroan Terbuka (Tbk) • Perseroan Grup

    41. Ciri dan Karakter Perseroan Tertutup • Pemegangsahamnya “terbatas” dan “tertutup” (besloten, close). Hanyaterbataspadaorang-orang yang masihkenal-mengenalataupemegangsahamnyahanyaterbatasdiantaramereka yang masihadaikatankeluarga, dantertutupbagiorangluar; • Saham Perseroan yang ditetapkandalam AD, hanyasedikitjumlahnya, dandalam AD sudahditentukandengantegassiapa yang bolehmenjadipemegangsaham; • Sahamnyajugahanyaatasnama (aandeel op nam, registered share) atasorang-orangtertentusecaraterbatas.

    42. Perseroan Publik • Ketentuan Pasal 1 angka 8 UUPT 2007 yang berbunyi : Perseroan Publik adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebagai rujukan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUPT 2007 adalah Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya UUPM)

    43. Kriteria Perseroan menjadi Perseroan Publik • Saham Perseroan yang bersangkutan telah memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham • Memiliki modal disetor (paid up capital) sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) • Atau suatu jumlah apemegang saham dengan modal disetor yang ditetapkan Peraturan Pemerintah

    44. Perseroan Terbuka (Tbk) Ketentuan Pasal 1 angka 7 UUPT 2007 menyatakan : Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan Penawaran Umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

    45. Perseroan Grup (Group Company/ Holding Company) • Dalam rangka melaksanakan limited liability, suatu Perseroan dapat mendirikan Perseroan Anak • Dengan prinsip separate entity (prinsip keterpisahan ) Kerugian potensial (potential loses) yang dialami oleh salah satu diantaranya menjadi “terisolasi”

    46. Berdasarkan Pasal Penjelasan 29 UUPT 1995, yang dimaksud dengan Perusahaan Anak adalah perusahaan yang mempunyai hubungan khusus dengan Perseeroan lainnya, yang dapat terjadi karena : a. Lebih dari 50% sahamnya dimiliki Induk Perusahaan (Holding Company) b. Lebih dari 50 % suara dalam RUPS, dikuasai oleh induk perusahaannya c. Kontrol atas jalannya Perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan .

    47. C. Maksud dan Tujuan Perseroan Ketentuan Pasal 2 UUPT 2007 mengatakan : Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan Berdasar keteentuan ini Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum” (legal defect)