ATURAN BELAJAR SEMESTER II

1. ATURAN BELAJAR SEMESTER II 1. Belajar yang tekun, mau sukses atau tidak pilihan ada di tangan anda..! 2. Bagi yang nilainya sudah bagus harap dipertahankan, kapan perlu ditingkatkan..! 3. Nilai PKnikut menentukan kenaikan kelas, dan target tuntas harus dicapai. 4. Ingat nilai semester 2 dikalkulasi dengan nilai semester 1, Maka bagi yang tidak tuntas nilai semester 2 harus melebihi KKM 5. Ihtiar dan do’a harus seiring sejalan untuk meraih prestasi dan hidayah dari Allah Yang Maha Kuasa. 6. Ku do’akan semoga semua siswaku meraih prestasi yang terbaik, Ilmunya berkah, semakin kuat imannya, dimudahkan semua urusannya serta membanggakan kedua orang tua / walinya Amin Yarabbalalamin…

2. KELAS XI SMK BAB 4 HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

3. Waktu : 8 x 45 Menit(Keseluruhan KD) Kompetensi Dasar : 4.1. Mendeskripsikan pengertian, penting-nya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara. 4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional. 4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik. 4.4. Mengkaji peranan organisasi interna-sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me-ningkatkan hubungan internasional. 4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia. Standar Kompetensi : 4.Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional

4. Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional Kompetensi Dasar : 4.1. Mendeskripsikan pengertian, penting- nya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara. 4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional.

5. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : • Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya hubungan internasional • Mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional • Menguraikan pengertian perjanjian internasional. • Mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah, tahap-tahap dan hal-hal penting dalam pembuatan perjanjian internasional. • Menjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional serta jenis-jenis perjanjian internasional.

6. Renstra RI Pengertian Hub. Internasional Para Ahli HUBUNGAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Arti Penting Hubungan Internasional Sarana-sarana Perjanjian Internasional Umum dan Para Ahli Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah-istilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlaku dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya). PETA KONSEP (KD 4.1. & 4.2.)

7. Hubungan Internasional • Pengertian Renstra, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. • Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan • internasional, antara lain : • Politik internasional (International Politics). • Studi tentang peristiwa internasional (The Studi of Forcight Affair). • Hukum Internasional (International Law). • Organisasi Administrasi Internasional (International Organitation of Administration).

8. Beberapa pengertian menurut para ahli : • Charles A. MC. Clelland, hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. • Warsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu (negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional), termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. • Tygve Nathiessen, hubungan internasional mrp bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrsi internasional dan hukum internasional.

9. Arti Penting Hubungan Internasional Hubungan antar negara, mrp salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan, karena tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. • Faktor internal, kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya. • Faktor eksternal , • Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. • Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara. • Mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera.

10. Lanjutan …………. Perlu melakukan hubungan dan kerjasama internasional • Didasari atas sikap saling meng- • hormati & menguntungkan, • dengan tujuan : • Memacu pertumbuhan eko-nomi setiap negara. • Menciptakan saling penger-tian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. • Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Setiap negara memiliki kelebihan, kekurangan & kepentingan berbeda

11. Lanjutan …………. • Asas Teritorial: Semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayah suatu negara terikat dan tunduk pada hukum negara tersebut • Asas Kebangsaan (ekstrateritorial): Semua warga negara dimanapun dia berada tetap terikat pada hukum negara asalnya • Asas Kepentingan Umum : setiap negara berwenang melindungi dan mengatur kepentingan rakyatnya • Egality Rights: Adanya kesetaraan artinya para pihak yang mengadakan perjanjian berkedudukan sama • Pacta Sunt Servanda : Setiap perjanjian telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya • Receprositas: Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif • Courtesy: Saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara • Rebug sig stantibus: Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar/ fundamental dalam keadaan yang berhubungan dengan perjanjian internasional Asas-asas hubungan internasional

12. Faktor-faktor penentu hubungan internasional • Kekuatan Nasional • Jumlah Penduduk • Sumber Daya, dan • Letak Geografis.

13. Sarana-sarana hubungan internasional Indonesia • Departemen Luar negeri • Perutusan tetap RI • Perwakilan Diplomatik • Perwakilan Konsuler • Misi khusus

14. A B NEGARA BERKEMBANG NEGARA MAJU C NEGARA TERBELAKANG Lanjutan …………. Semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju telah mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain

15. Lanjutan …………. Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum : • Pembukaan UUD 1945 alenia I dan IV • Pasal 11 UUD 1945 Ayat (1)Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Ayat (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar harus degan persetujuan DPR Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan UU • Pasal 13 UUD 1945: Ayat (1) Presiden mengangkat duta dan Konsul Ayat (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR Ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR • Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) • Perjanjian internasional (traktat = treaty) • Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.

16. 1 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Pen-tingnya dan Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara,dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut : • Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Berikan penjelasan singkatnya ! ..................................... • Asas persamaan derajat: ..................................................................................................... • Kemauan bebas: .....................................................................................................

17. Lanjutan …………. • Dalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktor penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini kaitannya dengan hubungan internasional ! • Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubungan internasional diperlukan adanya asas “pacta sunt servanda” ! ................ • …………………………………………………………………………………………. • Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara negara maju dengan negara berkembang dalam hubungan internasional perihal faktor-faktor penentu “kekuatan nasional” dan “sumber daya” di bawah ini !

18. Tahap-tahap Perjanjian Internasional • Pengertian Hubungan internasional mrp hubungan antar negara, pada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling berhubungan. Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, ”Perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya”.

19. Lanjutan …………. Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli : • Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. • Oppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. • G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.

20. Lanjutan …………. • Konferensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-benar bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Dalam hukum Internasional dikenal Istilah ”Tone Vides” artinya Iktikat baik • Pendapat Accademy of Sciences of USSR, suatu per-janjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.

21. PenggolonganPerjanjianInternasional Menurut Isinya Menurut Subjeknya KLASIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL Politik, Ekonomi, hukum Wilayah kesehatan Negara, Subjek hukum, Sesama subjek hukum Menurut Prosesnya Menurut Fungsinya Penting 3 tahap Sederhana 2 tahap Law making treaties Treaty contract

22. Istilah-istilah Lain Perjanjian Internasional

23. Lanjutan ………….

24. Lanjutan ………….

25. Lanjutan ………….

26. Lanjutan ………….

27. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 : • Perundingan (Negatiation) • Penandatanganan (Signature) • Ratifikasi (Ratification) • Ratifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter). • Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan). • Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah (paling banyak digunakan karena peranan legislatif dan ekse-kutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi.

28. Lanjutan …………. • Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24 menyebutkan • bahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjian • Internasional adalah sebagai berikut: • Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut. • Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya. Persetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan, ratifikasi, pernyataan turut serta (accession), ataupun pernyataan menerima (acceptance) dan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.

29. Hal-hal Penting dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional • Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah : • Harus dinyatakan secara formal/ resmi, dan • Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu. Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya.

30. Lanjutan …………. • Teori yang cukup berkembang dalam persyaratan • perjanjian internasional : • Teori Kebulatan Suara (Unanimity Principle).Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian. • Teori Pan Amerika. Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-organisasi negara Amerika.

31. Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasional • Berlakunya Perjanjian Internasional : • Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini. • Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding. • Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding. • Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecuali bila perjanjian menentukan lain. • Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

32. Lanjutan …………. • BerakhirnyaPerjanjianInternasional • Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa • suatu perjanjian berakhir karena : • Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. • Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis. • Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. • Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. • Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. • Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. • Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

33. Lanjutan …………. • Pelaksanaan Perjanjian Internasional : • Ketaatan Terhadap Perjanjian • Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada). • Kesadaran hukum nasional. • Penerapan Perjanjian • Daya berlaku surut (retroactivity). • Wilayah penerapan (teritorial scope). • Perjanjian penyusul (successive treaty).

34. Lanjutan …………. • Penafsiran Ketentuan Perjanjian, dalam prakteknya • dilakukan dengan menggunakan tiga metode : • Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan memanfaatkan pekerjaan persiapan. • Metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yang umum dari kosa-katanya. • Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian.

35. Lanjutan …………. • Kedudukan Negara Bukan Peserta • Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak • memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya. • Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multila- • teral (PBB) atau objeknya besar (Terusan Suez, • Panama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka • dapat juga terikat, apabila: • Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, dan • Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta.

36. Lanjutan …………. • Pembatalan Perjanjian Internasional, Berdasarkan Konvensi • Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian • internasional dapat batal, antara lain : • Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. • Adanya unsur kesalahn (error) pada saat perjanjian dibuat. • Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian. • Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan. • Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan. • Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.

37. Jenis-jenis Perjanjian Internasional • Perjanjian Bilateral, bersifat khusus (treaty contract) dan tertutup, ada beberapa contoh : • Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”. • Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat Malaka pada tahun 1971. • Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974. • Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995.

38. Lanjutan …………. Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagai law making treaties karena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.” • Ada beberapa contoh : • Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”. • Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”. • Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.

39. 2 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : • Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional ! • Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antar negara perjanjian internasional dianggap sangat penting ! • Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi ! • Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) ! • Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional akan ditandatangani oleh negara-negara yang berkepentingan.

40. Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional Kompetensi Dasar : 4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik..

41. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : • Mendeskripsikan pengertian perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler • Mengidentifikasi fungsi/tugas dan tingkat perwakilan diplomatik dan Konsuler • Mengidentifikasi perbedaan perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler

42. Landasan Hukum Perwakilan Negara RI di luar negeri Fungsi & Fungsi PERWAKILAN DIPLOMATIK Perwakilan dalam arti politis (diplomatik) • Pengangkatan • Kronologis • Tugas & Fungsi • Perangkat • Kekebalan & Keistimewaan Perwakilan dalam arti non politis (konsuler) • Tugas & Fungsi • Mulai dan berakhirnya PETA KONSEP (KD 4.3.)

43. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri • Landasan Hukum • Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa: • Presiden mengangkat duta dan konsul. • Dalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. • Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden sebagai Kepala Negara, mengangkat dan menerima duta dari negara lain. Prosedur maupun teknis pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.

44. Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

45. Lanjutan ………….

46. Lanjutan …………. Istilah diplomatik (diplomacy), dalam hubungan internasional ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya (Keduataan atau Konsuler).

47. Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Politis (Diplomatik) • Pembukaan/Pengangkatan • Persyaratan yg harus dipenuhi dalam pembukaan/pertukaran • perwakilan diplomatik (politis) maupun konsuler (non-politis) : • Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (mutual conceat) yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalam bentuk : Persetujuan bersama (joint agreement) dan Komunikasi bersama (joint declaration). • Prinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip timbal balik (reciprositas).

48. I II Kedua belah pihak sa-ling tukar informasi ten-tang akan dibukanya perwakilan oleh Deparlu masing-masing Negara. Mendapat persetujuan (demende, agregation) dari negara yang menerima. Diplomat yg akan di-tempatkan, menerima surat kepercayaan ( lettre de creance) yang ditanda tangani kepala negara pengirim. Surat kepecayaan dise-rahkan kepada kepala negara penerima (lettre de rapple) dlm suatu upacara dimana seorang diplomatik berpidato. III IV • Kronologi Pengangkatan Diplomatik

49. CORPS DIPLOMATIQUE (PERWAKILAN DIPLOMATIK) • KONGGRES WINA (1815) • Ammbassador Papa Legates Nuncios (Duta Besar, Perwakilan Kunci). • Envoys Extra Ordinary and Minister Pleni Petentiary (Duta Besar Luar biasa dan Berkuasa Penuh) • KONGGRES AIX LA CHAPELLA (1818) • Ammbassador and Legates Or Nuncious. • Envoys and Minister Pleni Petentiary. • Minister Resident. • Charge de Affaires. • Catatan:disebut jugakonggres Achen. • KONGGRES WINA (1961) • Ammbassador (Nuncios) diakre-detasi pada Kepala Negara dan kepala misi yang lain yang sederajat. • Envoys, Minsiter dan Inter-nuncios diakreditasikan pada Kepala Negara. • Charge D’ Affaires, diakredi-tasikan kepada Menteri Luar Negeri. • Klasifikasi Perwakilan Diplomatik

50. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik • Representasi • Negosiasi, • Observasi, • Proteksi, • Relationship. Tugas umum seorang perwakilan diplomatik Dalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasional negaranya di luar negeri dan mewakili Kepala Negaranya di negara penerima