Standar Perburuhan International (ILS) dan FPRW

1. Standar Perburuhan International (ILS) dan FPRW Soeharjono (Yono)National Programme Officer ILO ACTRAV – Jakarta Kantor ILO untuk Indonesia & Timor Leste Menara Thamrin Lt. 22. Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat Telp. 021-3913112, Faksimile.: 021-3100766 Email: soeharjono@ilo.org ICEM/FNV Asia MNCs “Trade Union and Social Dialogue”Serang-Banten, March 2010

2. Poin Utama Sesi ini adalah: Mengenalkan apa itu ILO…? ILS (International Labour Standard) Social Dialogue Membangun/memperkuat kebijakan, strategy & program SP/SB SP/SB Melaksanakan Amanat Konstitusi (AD/ART) Dan UU 21/2000

3. ILO? Merupakansalahsatuorganisasi multilateral dibawahnaungan PBB dansebagai forum unikbagiparapemerintahdanmitra-mitrasosial. ILO bersifatunikkarenastrukturtripartit yang dimilikinya. The International Labour Organization is the UN specialized agency which seeks the promotion of social justice and internationally recognized human and labour rights. It was founded in 1919 and is the only surviving major creation of the Treaty of Versailles which brought the League of Nations into being and it became the first specialized agency of the UN in 1946.

5. PEMERINTAH DEPNAKER ILO ILO PEKERJA/BURUH SP / SB PENGUSAHA PENGUSAHA APINDO Apa dan Bagaimana ILO 5

6. ILO (2) International Labour Conference Mengapa ILO Berdiri? Untuk meningkatkan “perdamaian” dengan mempromosikan “keadilan sosial” KEADILAN HAK ASASI MANUSIA SOSIAL

7. ILO (3) Apa yang dilakukan ILO untuk meningkatkan keadilan sosial? Mengadopsi Standard Perburuhan International (ILS) Membantu negara anggota untuk meratifikasi & menerapkan (ILS)

8. ILO (4) Bagaimana ILO mengadopsi dan mempromosikan ILS? Melalui “Tripartit” =bekerja sama dengan Pemerintah, Pengusaha’ dan perwakilan Pekerja/Buruh

9. The Governing Body International Labour Conference The International Labour Office Bagaimana ILO Bekerja

10. Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) Badan Pimpinan (GB) Kantor Perburuhan Internasional (Kantor) Fungsi dari Badan-badan ILO • “Parlemen Perburuhan Internasional” • Mensahkan Konvensi dan Rekomendasi • Mensahkan program kerja dan anggaran ILO • Membahas masalah-masalah yang penting secara global berdasarkan laporan Dir. Jen.  Resolusi • “Kabinet” • Menetapkan kebijakan, program dan anggaran melalui komite dan kelompok-kelompok kerja, serta memandu Kantor ILO • Menetapkan agenda ILC • “Departemen Ketenagakerjaan dan Sosial Internasional” • Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang konkrit dipandu oleh GB • Membantu ILC dalam membuat Konvensi dan Rekomendasi

11. x 183 negara Anggota Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) Pemerintah 2 Delegasi Penasihat Pengusaha 1 Delegasi Penasihat Pekerja 1 Delegasi Penasihat Keanggotaan Badan-badan ILO: Konferensi Perburuhan Internasional The Republic of Maldives has become the 183rd member State of the International Labour Organization (ILO)

12. Badan Pimpinan (GB) Keanggotaan Badan-badan ILO:Badan Pimpinan Dipilih oleh Delegasi Pemerintah di ILC 28 Wakil Pemerintah (tmsk 10 negara industri yang sangat penting) Dipilih oleh Delegasi Pengusaha di ILC 14 Wakil Pengusaha 14 Wakil Pekerja Dipilih oleh Delegasi Pekerja di ILC

13. Kantor Perburuhan Internasional (Kantor) Keanggotaan Badan-badan ILO: Kantor Perburuhan Internasional Badan Pimpinan Menunjuk & Memimpin Direktur Jenderal Menunjuk & Memimpin Staf

14. ILO di Asia Pasifik Kantor Regional untuk Asia dan Pasifik (Bangkok) ILO-Hanoi Kantor Sub-Regional Bangkok ILO-Beijing Yangon (Penghubung) ILO-Jakarta Kantor Sub-Regional Manila Dili ILO-Suva ILO-Dhaka Kantor Sub-Regional New Delhi ILO-Colombo ILO-Katmandu ILO-Islamabad

15. Apakah “Tripartit” itu?

16. Tripartit Pemerintah Tripartit Pekerja Buruh(SP/SB) Pengusaha / APINDO Adopsi, pelaksanaan dan mengawasi Standar Perburuhan Internasional

17. Prasarat untuk Tripartite Mereka harus pengusaha & organisasi pekerja/buruh pada semua tingkatan Jamian Kebebasan Berserikat merupakan kondisi mendasar untuk Tripartit

18. International Labour Standards (ILS)Standar Perburuhan Internasional

19. Apakah ILS itu? 1 Perundingan & Persetujuan Insternasional 2 Dengan perwakilan Tripartit “Pemerintah Pekerja and Pengusaha” 3 4 Aturan, standardanpetunjukpadaisuketenagakerjaan / perburuhan Semuanegaraanggota ILO wajibuntukmenghormati & melaksanakanya

20. Hukum International & National Standar Perburuhan International Hukun-hukum National /Standards Konstitusi Aturan Perburuhan UU Perburuhan UU lainnya

21. Dua bentuk utama ILS Konvensi Rekomendasi • Menyediakanpetunjuksecaradetil • Tidakterbukauntukdiratifikasi • Tidakmengikat • Perlakuan Internasional • Perlu untuk di ratifikasi • Mengikat ketika di ratifikasi

22. Konvensi ILO akanmengikat(hanya) ketikadiratifikasi Konferensi ILO Adopsi Ratifikasi adalah komitmen formaluntuk komunitas internasional Wajib untuk dilaksanakan Ratifikasi UU konvensi Negara Anggota(otoritas yg kompeten) Mengirimkan Tdk meratifikasi Tidak wajib(kecuali Art.19-5e) Pengiriman adalah kewajiban konsitusional bagi negara-2 anggota

23. Kewajiban untuk melaksanakan Peraturan nasional harus mengkonfirmasikan secara utuh terhapad konvensi yang di ratifikasi Dalam UU Internasional Mengacu pada mekanisme pengawasan ILO: • Wajib membuat laporan tahunan • Langkah hukum akan dikakukan bila terjadi pelanggaran atau tidak memenuhi Didalam Prakteknya Secara keseluruhan cakupan harus dipastikan efektif ditegakkan dan dilaksanakan

24. Konvensi yg diratifikasi Indonesia C. 19 Konvensi tentang Perlakuan yang sama (Kompensasi Kecelakaan), 1925 (No.19) 1950 C. 27 Konvensi tentang Marking of Weight (Paket Transport dengan Kapal), 1929 (No.27) 1950 C. 29 Konvensi tentanf Kerja Paksa, 1930 (No.29) 1950 C. 45 Konvensi tentang Pekerja dibawah tanah (Wanita), 1935 (No.45) 1950 C. 69 Konvensi tentang Sertifikasi Juru masak di Kapal, 1946 (No.69) 1992 C. 81 Konvensi tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, 1947 (No.81) 2004 C. 87 Konvensi ttg Kebebasan Berserikat & Perlindungan Hak untk mengorganisir, 1948 (No.87) 1998 C. 88 Konvensi tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, 1948 (No. 88) 2002 C. 98 Konvensi ttg Hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, 1949 (No. 98) 15.07.1957 C. 100 Konvensi tentang Persamaan atas Remunerasi, 1951 (No. 100) 1958 C. 105 Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105) 1999 C. 106 Konvensi tentang Istirahat Mingguan (Perdagangan dan Perkantoran), 1957 (No. 106) 1972 C. 111 Konvensi tentang Diskriminasi (Perekrutan and Kesempatan), 1958 (No. 111) 1999 C. 120 Konvensi tentang Hygiene (Perdagangan dan Perkantoran), 1964 (No. 120) 1969 C. 138 Konvensi tentang Usia Minimum, 1973 (No. 138) [ Usia Minimum spesifik: 15 tahun] 1999 C. 144 Konvensi tentang Konsultasi Tripartite (ILS), 1976 (No. 144) 1990 C. 182 Konvensi tentang Kondisi Terburuk Pekerja Anak, 1999 (No. 182) 2000

25. Konsep Konvensi Utama Hak Fundamental/Mendasar di Tempat Kerja

26. Deklarasi ILO mengenai Prinsip Mendasar dan Hak di tempat kerja.(F.P.R.W) Kunci Instrumen ILO

27. Deklarasi ILO F.P.R.W. Seluruh Negara Anggota, dengan keanggotaan pada ILO, mempunyai kewajiban untuk menghormati, mempromosikan dan melaksanakan fundamental prinsip-prinsip dan hak-haknya.

28. Standar Perburuhan Utama

29. SP/SB dapat berbeda Pemerintah PelanggaranKebebasanberserikat Art.22 Laporan Pelaporan pada CFA atau Ratifikasi Konvensi Lainnya Serikat Pekerja / Serikat Buruh ILO CFA: Committee Freedom of Association

30. Kunci Utama 1 ILSs mempromosikan keadilan sosial melalui upaya-upaya international dan komitmen 2 Indonesia sudahmeratifikasisemuaKonvensiutama / Core ILO Convention 3 SP/SB harusbersatuuntukikutmengawasidenganseriusterhadappelaksanaanatasratifikasikonfensitersebutdanmemastikanpenegakannya.

31. Beberapa Aspek dari Dialog Sosial Dialog Sosial Semua bentuk NEGOSIASI, KONSULTASI atau PERTUKARAN INFORMASI, diantara perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja mengenai isu-isu kepentingan yang terkait dengan kebijakan ekonomi dan sosial

32. DialogSosial: InstrumenDemokrasi • KonperensiPerburuhanInternasional • Tripartitdan Bipartit • Perundinganbersama • DewanKerja • Konsulatasiinformal • Komite ad hoc • Penyelesaianperselisihan

33. Director-General’s report, 1999 « Tripartit dan dialogsosialadalahduatujuan yang memilikihak, menjaminpartisipasi dan proses demokratis, dan sebagaicarauntukmencapaitujuanstrategis ILO lainnya. »

34. Instrumen Standard PerburuhanInternasional Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87) Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama, 1949 (No. 98) Konsultasi Tripartit (No. 144) Prosedur yang menjamin konsulatsi yang efektif mengenai isu-isu di ILO Rekomendasi Konsultasi (Tingkat Industrial dan Nasional) (No. 113) Mempromosikan konsultasi dan kerjasama yang efektif mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan para pihak

35. “Quality” In Persons In Work Relations In Products and Services “Partnerships” QUALITY-“begins with people, extends to work relations, and results in quality performance”

36. H.I. yang ……?

37. H.I. yang IDEAL

39. TerimaKasih