Undang Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

1. UndangUndang No 13 Tahun 2012 TentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Dasar Ps 18 B UUD 1945 “ negaramengakuidanmenghormatisatuansatuanpemrintahandaerahygbersifatkhususatauistimewaygdiatur dg UU. • UU No 3 tahun 1950 TtgPembentukan DIY belummengatursecaralengkapmengenaikistimewaan DIY.

3. TujuanPengaturanKeistimewaan • Mewujudkanpemrtygdemokratis • Mewujudkankesejhtraandanketentramanmasyarakat. • Mewujudkanpemrtdantatanansosialygmenjaminkebhinekatunggalikaandlmkerangka NKRI • Menciptakanpemrtygbaik • Melembagakanperankasultanan & kadipatenutkpengembbudayabangsa.

4. Kewenanganistimewa • Kewenangan Istimewa diPropinsi ( Ps 6 ) • Kewenanganistimewameliputi : • 1. Tata carapengisianjabt,kedudukantugasdanwwnangGub & wklgub • 2. kelembagaanPemrt Daerah • 3. Kebudayaan • 4. Pertanahan • 5. Tata ruang.

5. KetentuanlebihlanjutmengenaikewenangandiaturlebihlanjutdiaturdenganPerdais. ( Ps 7 ayat 2 )

6. KeistimewaanGubernur DIY • DilakukandenganPenetapanbukanpemilihan. ( Ps 24 ayat (4) • Gubernuradalah Sultan yang bertahtadanwakilGubadalahAdipatiPakuAlam yang bertahta.(Ps 18 ayat(1) huruf c. • MasajabtGubdanWklGubselama 5 tahunsejakpelantikan ( Ps 25 ayat (1) . Dan tidakterikatmasa 2 X priodisasi ( Ps 25 ayat (2)

7. PelantikanGubdanatauWklGubdilakukanolehPresiden Ps 27 ayat (1). Dalamhal Pres berhalangandilantikolehWapres ( 2 ).Dalamhal Pres & Wkl Pres berhalangandilakukanolehMendagri (3). Perpres Nomor 85 Tahun 2012 berisi tentang Pelantikan Gubernur DIY, apabila yang melantik Presiden atau Wakil Presiden tidak dalam sidang Paripurna Istimewa • Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bukan berasal dari Partai Politik

8. KEBUDAYAAN • Kewenangankebudayaandiselenggarakanutkmemeliharadanmengembangkanhasilcipta, rasa , karsadankaryaygberupanilai – nilai, pengetahuan, norma, adatistiadat, benda, seni, dantradisiluhurygmengakardalammasy DIY.

9. PERTANAHAN • KasultanandanKadipaten PA dengan UU inidinyatakansebagaiBadanHukum. Ps 32 ayat (1) danmerupakansubjekhak yang mempunyaihakmilik ( Ps 32 ayat (2). • Tanah kasultanandanKadipatenmeliputitanahKeprabondanbukantanahkeprabon. • PemanfaatandanpengelolaantanahkasultanandanKadipatenditujukansebesarbesarnyautkpengembkebud, kepentingansosial, kesejhtmasy.

10. TATA RUANG • Kewenangan Tata ruangterbataspadapengldanpemanfaatantanahkasultanandanKadipaten. Pasal 34 ayat (1) • Pengaturan Tata ruangdisesuaikandengantataruangNasionaldan DIY. Pasal 34 ayat (3).

11. DANA KEISTIMEWAAN • Penerintahmenyediakanpendanaandalamrangkapenyelenggaraanurusankeistimewaandalam APBN sesuaikebutuhan DIY dankemampuankeuangannegara ( Pasal 41 ayat (1) • Tata pengalokasiandanpenyalurandanakeistimewaandiaturdalamPermenkeu.

12. MATUR NUWUN