1 / 14

BY RIO ISMAIL Executive Director The Ecological Justice Indonesia

FOREST INVESTMENT PROGRAM (FIP): The largest publicly-funded threat to Indonesia’s forests and forest-dependent peoples in decades?. BY RIO ISMAIL Executive Director The Ecological Justice Indonesia. Jejak FIP.

kyle-freeman
Download Presentation

BY RIO ISMAIL Executive Director The Ecological Justice Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FOREST INVESTMENT PROGRAM (FIP): The largest publicly-funded threat to Indonesia’s forests and forest-dependent peoples in decades? BY RIO ISMAIL Executive Director The Ecological Justice Indonesia

  2. Jejak FIP • FIP adalahsalahsatucontohrangkaianpanjangrencanasistemik WB pada sector kehutanansebelum FIP dibahassecaraterbuka. • Melalui Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), World Bank menfasilitasiterbentuknya Indonesian Forest Climate Alliance (IFCA) pada July 2007. • IFCA dikoordinasikanolehKementerianKehutanandanmelakukananalisisbagaimanaskemadanmekanismeoperasional REDD di Indonesia.

  3. IFCA Hanyamelibatkanpemerintah, World Bank Group, DFID, AusAid, private sectors, paraahli, civil societies yang diwakilioleh NGO-NGO yang mendapatkanaliranuangdariproyekperubahaniklim di Indonesia. • Pada 2007, IFCA yang didanai World Bank telahmenghasilkan consolidation Paper yang diadopsimenjadi Bali Road Map padapertemuan UN-FCCCC Desember 2007. • Bali Road Map danjugakonsolidasi paper menjadisumberutamapenyusunanStrategiNasional REDD • Dokumenstrateginasionalinilah yang kemudiandijadikanrujukanutamadokumen FIP. Yang sedangberjalansaatini.

  4. Mengapa FIP bermasalahbagi kami? • PadaOktober 2012, FIP Sub Committee menyetujuidokumen FIP. Rencanainiakanmenggunakan areal seluas 1.67 jutahektar, diantaranyasekitar 700,000 hektarhutanalamakandigunakan IFC untuk industrial logging. • Areal lainnyadipakaiuntuk plantation/ pulp and paper, logging concessions, wood chip and timber industries, palm oil, mining, oil and gas activities, dan Ecosystem Restoration Concessions in Sumatra, Kalimantan, Sulawesi and West Papua. Inimasalahbesarbagibanyakmasyarakat yang tinggal di kawasanhutan di Indonesia.

  5. Proses FIP tidakada proses konsultasi public yang memenuhiprinsipdanmekanisme FPIC, antara lain: • tidakmelibatkankonsultasilangsungdenganmasyarakat • menghindari proses “self selection” NGO • tidakadadokumen yang lengkapdanmudahdipahami, • tidakadainformasilengkapmengenaiwilayah yang akanmasukdalamproyek FIP • tidakadarespon yang cepatterhadaptanggapan public • tidakadacatatan proses yang akuratdanlengkap.

  6. Masyarakatadatkurangdilibatkan, hanyaadapelibatanintensifdalampembahasan program Dedicated Grant Mechanism (DGM) untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. DGM adalah bentuk dukungan FIP di bawah Strategic Climate Fund (SCF) terhadap inisiatif masyarakat adat dan komunitas lokal dalam sistem pengelolaan hutan. Ini menjadi semacam iming-iming untuk menerima FIP.

  7. Potensimasalahdalamproses pelaksanaanFIP di tengah country system di Indonesia yang lemah • SaatiniadakerjasamaKementerianKehutanandengan TNI untukrehabilitasikawasankonservasi di 10 wilayahKomandoDistrikMiliter di berbagaiwilayahkonfliktinggidankonflikperusahaandenganmasyarakat.

  8. Pelaksanaan AMDAL danizinlingkungan di Indonesia: • peranmasyarakatterbatas • tidakadapenyampaianinformasidinidanlengkap • takadakonsultasipublic • masyarakathanyapunyawaktu 30 harimengajukan saran, dan tanggapan • masyarakathanyapunyawaktu 10 hariuntukmengajukanpendapatuntukizinlingkunganbagiproyekberdampakpenting, dan 3 hariuntukkegiatan yang tidakberdampakpenting. Bandingkandenganstandar AMDAL ADB 120 haridan ADB 60 hari

  9. IFC saatiniberkomitmendengansejumlahmitraskalabesar di sektor logging danperkebunanbermasalah yang seringdikaitkandengan politically exposed persons (PEP’s) di dalamnegeri Indonesia. Perludipertanyakanapakah IFC jugaberkomitmenuntukmemeriksasejauhmanamitrasektorswastaterlibatdalam "korupsi , penipuandanpencucianuang”. Inipentingkarenaadasejumlahpelakubesar.

  10. Observasidantuntutan • Kasus FIP di Indonesia bisamenunjukkandenganjelasbahwamestinya safeguard WB jugamengikatsemuabentukdukunganpendanaanbaikhibah, technical assistance maupunutangkebijakan. Dengandemikian, potensiketidakadilanataupelanggaranhakdanpotensipenghancuranlingkunganbisadidekteksidankonsultasikandandisetujui public padatataranyang paling dini.

  11. Meneruskan FIP di tengah-tengahsituasi Indonesia yang sepertidiuraikan di atas, jelasmenunjukkanadanyapenggunaandanapublik di WB untukmengancammasyarakatdanmenghancurkanhutanalam Indonesia. Inimenjadisesuatu yang miripdenganpenggambarandalamsalahsatu episode film James Bond: “License to Kill”.

  12. Melihatpengalaman FIP di Indonesia, seharusnya WB dalamkonteks safeguard review menguatkan Forestry Safeguards termasuklaranganmendukung industrial logging. Sangatberesikobagibanyak orang untukmenyerahkan “perlindunganterhadapdampakaliran” uangdariproyek WB hanyakepada Negara yang tidakataubelummembuktikansistemnyatidakkorup, militeristik, dan pro hakazasi.

  13. Di dalamdokumen FIP disebutkanbahwa FIP melarangdukunganuntukindustri logging, deforestasi, degradasi. Olehkarenaitu, rencanapenggunaan areal hutanutuhyang bisasampaisebesar 700.000 hektaruntuk industrial logging di proyek IFC sesungguhnyabertentangandengan criteria FIP sendiri. Olehkarenaituproyek FIP termasuk IFC di Indonesia harusdihentikan.

  14. Mestinyaada proses “upward harmonization” yaitupemakaian safeguards yang tertinggibaikpadatataran MDB’s maupunpadamasing-masingnegara.

More Related