Pajak penghasilan pasal 21
Download
1 / 25

Pajak Penghasilan Pasal 21 - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

Pajak Penghasilan Pasal 21. Pengertian Pajak Penghasilan 21.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pajak Penghasilan Pasal 21' - khan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pengertian pajak penghasilan 21
Pengertian Pajak Penghasilan 21

  • PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan


Unsur unsur pph pasal 21 26
Unsur-unsur PPh Pasal 21/26

  • Wajib Pajak

  • Pemotong Pajak

  • Obyek Pajak

  • Tarif Pajak


Wajib pajak pph pasal 21
Wajib Pajak PPh Pasal 21

  • Pegawai Tetap

  • Pegawai Lepas

  • Penerima Pensiun

  • Penerima Honorarium

  • Penerima Upah


Bukan wajib pajak pph pasal 21
Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21

  • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing

  • Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain


Pemotong pajak pph
Pemotong Pajak PPh

  • Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang

  • Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll

  • Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT

  • BUMN/ BUMD

  • Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi


Bukan pemotong pph 21 26
Bukan Pemotong PPh 21/26

  • Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat

  • Badan / Organisasi Internasional seperti organisasi PBB


Obyek pajak pph pasal 21 26
Obyek Pajak PPh Pasal 21/26

  • Penghasilan Teratur

  • Penghasilan Tidak Teratur

  • Upah harian, mingguan, satuan & borongan

  • Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja

  • Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll

  • Honorarium dengan nama dan bentuk apapun

  • Imbalan dengan nama dan bentuk apapun

  • Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak


Tidak termasuk penghasilan
Tidak Termasuk Penghasilan

  • Pembayaran oleh perusahaan asuransi

  • Penerimaan dalam bentu Natura

  • Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi kerja

  • Natura yang diberikan oleh pemerintah

  • Kenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi kerja


Pengurang penghasilan yang diperbolehkan
Pengurang Penghasilan yang diperbolehkan

  • Biaya Jabatan , khusus untuk Peg. Tetap:

    Besarnya biaya jabatan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008

    - Tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak

    - Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto maksimum setahun adalah Rp6.000.000,- atau Rp500.000,- sebulan


2 iuran pensiun dan tht
2. Iuran Pensiun dan THT

  • Iuran Pensiun dan THT

    - Yang dibayar pegawai

    - Yayasan dana pensiun yang di setujui menteri keuangan

    - Jumlahnya tidak dibatasi


3 biaya pensiun
3. Biaya Pensiun

  • Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008

  • Khusus untuk penerima pensiun berkala atau bulanan

    Besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00  setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan


4 penghasilan tidak kena pajak ptkp
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

  • Menurut keadaan wajib pajak tanggal 1 januari /awal tahun, khusunya WPDN

  • Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus WNA



Tarif pajak pph pasal 21 26
Tarif Pajak PPh Pasal 21/26

Lapisan Penghasilan Kena Pajak dalam Rp:

Tarif Pajak Sampai dengan 50 juta 5%

Di atas 50 juta sd 250 juta 15%

Di atas 250 juta sd 500 juta 25%

Di atas 500 juta 30%


Tarif pasal 17 dikanakan atas
Tarif Pasal 17 dikanakan atas :

  • Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari :

    1. Pegawai tetap

    2. Penerima pensiun berkala

    3. Pegawai tidak tetap

    4. Pemagang, calon pegawai

    5. Kegiatan Multilevel marketing


Tarif pasal 17 dikenakan atas
Tarif Pasal 17 dikenakan atas :

  • Penghasilan Bruto dari :

    1. Honorarium, Bea siswa, uang saku, hadiah penghargaan, komisi, dll.

    2. Honorarium anggota dewan komisaris/ pengawas tidak merangkap peg. Tetap

    3. Jasa produksi, tantiem, bonus yang diterima mantan pegawai

    4. Penarikan dana pensiun iuran pasti

    5. Pembayaran lain : pemain musik, olahragawan dll


Tarif atas tenaga ahli dengan norma perhitungan 50
Tarif atas Tenaga Ahli Dengan Norma Perhitungan 50%

Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 maka PPh Pasal 21 atas tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris adalah :

Tarif Pasal 17 x 50% x Jumlah Penghasilan Bruto


Menghitung pkp wni
Menghitung PKP ( WNI )

1. Bekerja sejak awal tahun ( Jan - Des )

Penghasilan bruto /bulan Rp XXX

Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX -

Penghasilan Neto Rp XXX x 12

PTKP Rp XXX -

PKP Rp XXX


Menghitung pkp wni1
Menghitung PKP ( WNI )

2. Bekerja pada tahun berjalan ( Sep - Des )

Penghasilan bruto /bulan Rp XXX

Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX -

Penghasilan Neto Rp XXX x 4

PTKP Rp XXX -

PKP Rp XXX

Menghitung penghasilan neto tidak perlu disetahunkan


Menghitung pkp wni2
Menghitung PKP ( WNI )

3. Berhenti bekerja karena Pensiun

Perhitungan sama dengan poin 2


Menghitung pkp wni3
Menghitung PKP ( WNI )

4. Berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir ( misal meninggal Agustus )

Penghasilan bruto /bulan Rp XXX

Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX -

Penghasilan Neto Rp XXX x 12

PTKP Rp XXX -

PKP Rp XXX


Menghitung pkp wna tinggal lebih dari 183 hari di indonesia
Menghitung PKP ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia

1. Bekerja Sejaka awal tahun ( Jan - Des )

Penghasilan bruto /bulan Rp XXX

Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX -

Penghasilan Neto Rp XXX x 12

PTKP Rp XXX -

PKP Rp XXX


Menghitung pkp wna tinggal lebih dari 183 hari di indonesia1
Menghitung PKP ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia

2. Bekerja tidak setahun penuh ( Sep-Des )

Penghasilan bruto /bulan Rp XXX

Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX -

Penghasilan Neto Rp XXX x 12

PTKP Rp XXX -

PKP Rp XXX


Menghitung pkp wna tinggal lebih dari 183 hari di indonesia2
Menghitung PKP ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia

3. Berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia

Penghasilan bruto /bulan Rp XXX

Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX -

Penghasilan Neto Rp XXX x 12

PTKP Rp XXX -

PKP Rp XXX