kuliah 9 september 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KULIAH 9 SEPTEMBER 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KULIAH 9 SEPTEMBER 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

KULIAH 9 SEPTEMBER 2009 - PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on

KULIAH 9 SEPTEMBER 2009. WEWENANG HUKUM. PENDAHULUAN. Di dalam dunia hukum, “persoon” berarti pendukung hak & kewajiban – subyek hukum (BW Buku I Bab I) Persoon : Biologis : manusia yg lahir hidup Yuridis : bayi dalam kandungan, badan hukum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KULIAH 9 SEPTEMBER 2009' - keegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pendahuluan
PENDAHULUAN
  • Di dalam dunia hukum, “persoon” berarti pendukung hak & kewajiban – subyek hukum (BW Buku I Bab I)
  • Persoon :
    • Biologis : manusia yg lahir hidup
    • Yuridis : bayi dalam kandungan, badan hukum
  • Setiap manusia (WN maupun WNA) adalah subyek hukum) yg mempunyai hak & kewajiban utk melakukan perbuatan hukum
  • Perbuatan hukum itu harus didukung oleh kecakapan hukum (rechtsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid)
melakukan perbuatan hukum
MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM
  • Pengecualian sebagai subyek hukum
  • Pembatasan untuk melakukan perbuatan hukum :
    • Tidak cakap
    • Tidak berwenang
pengecualian sebagai subyek hukum
PENGECUALIAN SEBAGAISUBYEK HUKUM
  • Manusia sebagai subyek hukum dimulai sejak lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia
  • Selama manusia hidup, ia merupakan manusia pribadi
  • Kecuali :
    • Anak dalam kandungan dianggap telah ada jika ia mempunyai kepentingan
    • Dianggap tidak pernah ada bila meninggal sewaktu dilahirkan
pasal 638 bw
PASAL 638 BW
  • Seseorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia telah ada pada saat pewaris meninggal

PASAL 2 BW

  • Anak yg ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya
  • Mati sewaktu dilahirkan, dianggap tidak pernah telah ada
contoh kasus
CONTOH KASUS
  • Ayah 1 Agustus 1984 meninggal dunia, 2 anak, istri hamil
  • 1 September 1984 anak dalam kandungan lahir hidup & sehat, maka bagian masing-masing ahli waris ¼ (3 anak & 1 janda)
  • Andai lahir hanya hidup 1 detik, ia tetap menjadi ahli waris ayahnya, kemudian menjadi pewaris bagi saudara-saudara & ibunya
kecakapan hukum
KECAKAPAN HUKUM
  • Kecakapan utk melakukan perbuatan hukum (membuat perjanjian, menikah, dll sepanjang dianggap cakap oleh UU)
  • Orang yg tidak dianggap cakap oleh hukum :
    • Belum dewasa
    • Di bawah pengampuan
    • Dinyatakan pailit

Dapat melakukan perbuatan hukum bila diwakili

Ortu, pengampu & Balai Harta Peningggalan

kewenangan hukum
KEWENANGAN HUKUM
  • Mulainya kewenangan adalah pada saat mencapai kedewasaan
  • Tidak semua subyek hukum yang mempunyai kecakapan hukum juga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum
  • Kewenangan hukum dibatasi oleh kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan / jabatan, tingkah laku / perbuatan
  • Berhentinya kewenangan hukum adalah dengan kematian
kewenangan hukum1
KEWENANGAN HUKUM
  • Pasal 16 AB : kemampuan melakukan perbuatan hukum menurut HPI Indonesia diatur oleh hukum nasional (mayoritas)
kewenangan hukum2
KEWENANGAN HUKUM
  • Negara bagian AS : lex loci contractus (tempat dimana perbuatan hukum dilakukan) – penduduknya terus menerus berpindah antar negara bagian
  • Kemampuan istri utk melakukan perbuatan hukum & anak dibawah umur ditentukan oleh lex loci contractus
azas hukum nasional
AZAS HUKUM NASIONAL
  • HPI INDONESIA & MAYORITAS
  • Dalam transaksi setiap orang harus mencari tahu pihak lain mempunyai kemampuan hukum atau tidak
  • Dalam hubungan internasional sulit !
azas lex loci contractus
AZAS LEX LOCI CONTRACTUS
  • NEGARA ANGLO SAXON
  • Sepanjang mengenai kontrak di bidang perdagangan, ditentukan oleh hukum dimana perbuatan hukum bersangkutan dilangsungkan
hukum nasional
HUKUM NASIONAL
  • Perbuatan di bidang hukum famili yang merupakan perbuatan serius dan tidak sehari-hari
hpi indonesia
HPI INDONESIA
  • Kemampuan hukum atau ketidakmampuan seseorang untuk bertindak dalam hukum diatur oleh hukum nasional orang bersangkutan
  • Yurisprudensi Indonesia : hal. 31 (16)
    • Kasus wanita Jepang Fumie Jamada
    • Karena hk nasional Jepang membolehkan
lex situs
LEX SITUS
  • Perbuatan hukum yang berkenaan dengan benda tidak bergerak, maka kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut ditentukan oleh hukum dari tempat dimana benda tidak bergerak itu terletak
  • Pasal 17 AB : lex rei sitae
ketidakwenangan subyek hukum
KETIDAKWENANGAN SUBYEK HUKUM

Pasal 3 BW : Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak perdata

Kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi :

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Kedudukan / jabatan

Tingkah laku / perbuatan

kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi
KEWENANGAN BERHAK SESEORANG YANG SIFATNYA MEMBATASI

Kewarganegaraan : hanya WNI yg dapat mempunyai hak milik

Tempat tinggal : larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya

Kedudukan / jabatan : hakim tidak boleh memperoleh barang yang masih dalam perkara

Tingkah laku / perbuatan : kekuasaan ortu / wali dapat dicabut oleh keputusan pengadilan bila melalaikan kewajiban ortu / wali atau berkelakuan buruk sekali

ketidak cakapan subyek hukum
KETIDAK CAKAPAN SUBYEK HUKUM

Orang-orang yg menurut UU tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum :

Belum dewasa : anak yang belum mencapai 18 tahun / belum pernah menikah (Ps 1330 BW jo Ps 47 UU 1 / 1974)

Dibawah pengampuan : dewasa tapi dungu, gila, mata gelap, pemboros (Ps 1330 BW jo Ps 433 BW)

Dilarang UU utk melakukan perbuatan hk ttt – pailit

kesimpulan
KESIMPULAN

Kecakapan hukum adalah syarat umum

Kewenangan hukum adalah syarat untuk melakukan perbuatan hukum

Ingat :

  • Tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum : belum dewasa, dibawah pengampuan, pailit
  • Cakap tapi tidak berwenang : kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan/jabatan, tingkah laku/perbuatan