WG Strategy | Materi Sosialisasi Februari 2012

1. Strategi Nasional & Pendekatan Umum Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Propinsi WG Strategy | Materi Sosialisasi Februari 2012

2. Outline • Latar belakang dan Sejarah Stranas REDD+ • TinjauanStrategi Nasional REDD+ • Kaitandengan RAN/RAD-GRK • Harmonisasi • Koherensi • Pendekatan Umum FasilitasiPenyusunan • “Strategi dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP) untuk implementasi REDD+” • Subtansi • Proses

3. Latar Belakang & Sejarah Stranas • COP XIII – UNFCCC di Bali, Desember 2007 • - REDD diterima sebagai bagian dari Bali Action Plan • COP XV – UNFCCC di Copenhagen • - REDD+ menjadi bagian dari Copenhagen Accord • COP XVI - UNFCCC di Cancun- • - REDD+ resmi menjadi keputusan UNFCCC IFCA (Indonesian Forestry & Conservation Aliance) • Mengusung ide REDD menjadi REDD+ • Memotori dimulainya DA (demonstration activities) & readiness program lainnya

4. Pengertian umum REDD+ REDD+ adalah mekanisme insentifbagi pengelolaan hutan berkelanjutan. BentukInsentif REDD+ = kompensasi atas penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) yang berasal dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, konservasi, pengelolaan hutan lestari dan pemeliharaan/peningkatan simpanan karbon.

5. Mengapa kita perlu Strategi Nasional REDD+ (lanj) • Sudah banyak program kehutanan di masa lalu ! • Apa yang membuat kita yakin bahwa kali ini akan berbeda dengan sebelumnya ? • Komitmen Presiden kepada dunia (Sept 2009) dalam sidang G20: • menurunkan emisi 26-41% dari tingkat BAU 2020 • mengubah jalur pembangunan menuju ekonomi rendah karbon • menjadi hutan penyerap netto karbon 2030 LoI dengan Swedia, Mei 2010 • Indonesia adalah promotor REDD+ di UNFCCC Indonesia memerlukan strategi untuk mewujudkan komitmen internasional tersebut

6. Proses pengembangan Strategi Nasional REDD+ • Sebelum dan dalam masa Satgas REDD+ Pertama: • Awalnya dikordinasikan Bappenas. • Ada proses bottom multistakeholders yang ekstensif di 7 (tujuh) wilayah se Indonesia • Konsultasi by stakeholders group dan konsultasi nasional • Final Draft Versi 1 Stranas REDD+ dikeluarkan November 2010 • Masih ada masukan yang signifikan • Februari 2011, Ronde II penulisan Stranas REDD+ dimulai dengan mengkonsolidasi semua inputs • Berbagai proses bermuara pada: • Konsultasi Nasional Juni 2011 • Ekpose terbuka via website UKP4 untuk masukan akhir dari publik: akhir Juni sd Agustus 2011 Satgas REDD+ Kedua dibentuk September 2011 Stanasdan draft Perpres Stranas REDD+dijadwalkandisampaikankePresidenJuni 2012 Proses pendampingan pengembangan Strategi dran Rencana Aksi Propinsi dimulai Februari 2012

7. Tinjauan Strategi Nasional REDD+ • Visi-Misi-Tujuan

8. Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Lahan berHUTAN Lahan berGAMBUT di dalam Kawasan Hutan Kawasan APL • Co-benefit yang diharapkan: • Keanekaragaman hayati • Jasa ekosistem hutan lainnya • Peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat

9. Tinjauan Strategi Nasional REDD+ • Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan

10. Tinjauan Strategi Nasional REDD+ • Penyusunan Stranas

11. Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Gambaran umum Strategi Nasional REDD+ • Tujuan: • Penguranganemisi • Cadangankarbonmeningkat • Keanekaragamaan hayati/jasa lingkungan • Pembangunan ekonomiberkelanjutan Pelibatan para pihak Perubahan paradigma dan budaya kerja Kerangka Hukum dan Peraturan Kelembagaan dan proses Program Strategis Tata kelola yang baik di tingkat nasional dan sub natonal Tata-kelolal yang baik – di pusat dan daerah

12. Reduksi emisi • Cadangan karbon hutan meningkat • Keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan terpelihara • Ekonomi tetap tumbuh Kelembagaan dan proses Hukumdan peraturan Tinjauan Strategi Nasional REDD+ 1 2 • Badan Khusus REDD+ • Instrumen dan Lembaga Pendanaan • Sistem dan Lembaga MRV • Pemantauan • Pelaporan • Verifikasi • Hak-hak atas lahan • perencanaan tata ruang • Review & enforcement hukum dan mencegah korupsi • Moratorium perizinan • Data dan mapping • Menyelaraskan sistem insentif Kerangka Strategi 3 Pengelolaan lansekap yang berkelanjutan a Program-program strategis Sistem ekonomi pemanfaatan SDA secaralestari b Konservasi dan rehabilitasi c 4 Perubahan paradigma & budaya kerja 5 Pelibatan para pihak

13. KepalaPemerintahannegara/organisasi donor Presiden RI National Governance Lembaga Pelaksana Program, Proyek, Kegiatan Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Gambaran UmumSistem Kelembagaan REDD+ International Governance Joint Consultative Group Independent Review Group Lembaga REDD+ (National governing and coordinating body/DNA) Safeguard Committee InstrumenPendanaan Lembaga MRV Lembaga REDD+ Daerah Instruksi Koordinasi

14. Bidang Elemen Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Penataan & Penggunaan Ruang • Menguatkan lembaga untuk sinkronisasi data dan peta • Menelaah perizinan dan peraturan serta penyelasin konflik • Mempercepat pembangunan KPH dan kebijakan transisi Tenurial • Menguatkan lembaga untuk inventarisasi dan pemetaan • Mekanisme pengakuan, penetapan tenurial dan resolusi konflik • Implementasi FPIC Pengelolaan Hutan & Lahan Gambut • Memperkuat pengelolaan di dalam & di luar kawasan hutan • Kerangka hukum dan peraturan bagi pelaksanaan land swap • Kerangka hukum bagi efisiensi pelayanan publik/perijinan Pengkajian dan Penguatan Kebijakan dan Peraturan Pemantauan Hutan & Penegakan Hukum • Peningkatan evaluasi kinerja oleh pihak ke tiga • Pengakan hukum administratif dan pelaku pidana • Pembentukan jaksa dan polisi satu atap (ORES), hakim khusus dan peningkatan kapasitas • Reformasi birokrasi Penangguhan Izin selama 2 tahun • Tahap penangguhan izin • Tahap penyelamatan hutan yang paling terancam • Tahap penyelesaian konflik 13 13

15. Elemen Bidang Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Pengelolaan Landskap Berkelanjutan • Perencanaan dan pengelolaan landskap • Perluasan alternatif lapangan kerja • Akselerasi pembentukan organisasi operasional (KPH) • Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Pelaksanaan sistem ekonomi pemanfaatan SDA • Memacu praktek pengelolaan htan lestari • Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan • Pengendalian kerusakan lahan dari pertambangan • Mempromosikan industri hilir dengan nilai tambah tinggi Program-program Strategis • Memantapkan fungsi kawasan lindung • Mengendalikan konversi dan pembalakan hutan • Penguatan pengelolaan dan rehabilitasi lahan gambut • Aforestasi/reforestasi hutan dan lahan gambut • Restorasi ekosistem Konservasi dan Rehabilitasi 14 14

16. Bidang Elemen Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Penguatan Tata kelola sektor kehutanan Penguatan tata kelola akan memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dalam konteks pengelolaan hutan dan lahan gambut memenuhi aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sehingga pengambilan keputusan dapat terbebas dari konflik kepentingan. • Menyediakan jaminan terhadap keberlanjutan dan kepastian berusaha dari masyarakat • Perlindungan pasar atas hasil produksi masyarakat dan komoditas yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat. • Pengembangan teknologi berbasis lokalitas yang tepat guna untuk meningkatkan nilai produktivitas masyarakat. Pemberdayaan ekonomi lokal Perubahan Paradigma & Budaya Kerja Kampanye ditujukan untuk memperluas dukungan publik untuk mencapai bahwa perusak hutan adalah musuh bersama, sehingga gerakan penyelamatan hutan menjadi lebih kuat. Kampanye nasional untuk aksi “penyelamatan hutan” Indonesia 15 15

17. Elemen Bidang Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Peningkatan peran pemangku kepentingan • Kerjasama kontributif • Kerjasama operasional • Kerjasama konsultatif • Kerjasama konsultatif Penyiapan sistem pengaman • Penyusunan prinsip, kriteria, dan indikator • Penyusunan prosedur penilaian dan pelaksanaan • Penggabungan indikatorke dalam sistem MRV Pelibatan Para Pihak • Konsultasi tanpa paksaan dengan informasi lengkap • Menghormati tata waktu pengambilan keputusan setempat • Mencapai kesepakatan: penuh, sebagian, bersyarat, sementara • Menyepakati mekanisme resolusi konflik • Proses awal dan berkesinambungan PADIATAPA (FPIC) 16 16

18. Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Arahan Pelaksanaan Stranas REDD+

19. Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Arahan Pelaksanaan Stranas REDD+

20. Apa yg dikerjakan dan bagaimana Satgas REDD+ bekerja • WG Strategi • WG Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran (Mainstreaming) • WG Kelembagaan • WG Instrumen Pendanaan • WG MRV • WG Moratorium • WG Implementasi Propinsi Percontohan • WG Legal Drafting dan Law Enforcement • WG Komunikasi dan Pelibatan Stakeholders WG Support dan Knowledge Management

21. RAN-GRK & RAD GRK; RAN-REDD+ & SRAP untuk implementasi REDD+

22. REDD+ dalam Pengurangan Emisi (Perpres 61/2011) Sumber: Perpres 61/2011 – RAN GRK (diolah ulang)

23. Implikasi Operasional 5% 0,4% 8% 88% REDD + RAN-GRK Ruang Koordinasi dan Konsolidasi untuk penyusunan dan implementasi rencana aksi: pusat dan daerah

24. Pendekatan Umum Penyusunan SRAP Hubungan RAN-REDD+ dengan SRAP-REDD+ • SRAP jabaran (derifat) STRANAS REDD+ dalam konteks, kewenangan, dan tipologi (pembangunan) daerah • Sinkron di tingkat program, secara tertulis tertuang di SRAP dan RAN sekaligus • Konstruksinya berproses bersama: memastikan sinkronisasi, termasuk dukungan pendanaan (top-down and bottom up process) • Semangat kemandirian dan otonomi daerah

25. SUB-NASIONAL Pendekatan Umum Penyusunan SRAP Hubungan RAN dengan SRAP REDD+ NASIONAL Dokumen SRAP Dokumen SRAP Dokumen SRAP Dokumen SRAP DOKUMEN RAN

26. 3 Pertanyaan kunci penyusunan Rencana Aksi Propinsi REDD+ • Apa hambatan-hambatan yang harus diselesaikan agar program yang direncanakan dapat berhasil mencapai tujuan ? • Apa pra-kondisi yang harus diciptakan ? • Bagaimana menciptakan manfaat jangka panjang untuk masyarakat (terutama yang hidupnya tergantung dari keberadaan hutan dan/atau ketersediaan lahan ?

27. Catatan penutup/The bottom line From now on, it’s Business UNUSUAL ! REDD+ ---- bukan business seperti biasa

28. Terimakasih