PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

2. PELAPORAN (1) A. MAKSUD DAN TUJUAN • Memberi pemahaman menyusun laporan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan terkait dengan Bantuan • Memberi pemahamanan dan petunjuk tata cara pembukuan dan pelaporan, dokumen pertanggungjawaban, dan penghitungan pajak • Memberi pemahaman dan petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa

3. PELAPORAN (2) B. Pentingnya Laporan Kegiatan • Laporankegiatanmerupakanalat yang pentinguntuk : • Dasarpenentuankebijakandanpengarahanpimpinan. • Bahanpenyusunanrencanakegiatanberikutnya. • Mengetahuiperkembangandanprosespeningkatankegiatan. • Data sejarahperkembangansatuan yang bersangkutandan lain-lain.

4. PELAPORAN (2) Macam Laporan Kegiatan • Ditinjaudaricarapenyampaian, terdapat : • Laporanlisan, disampaikansecaralisan, biasanyadilakukanhal-hal yang perlusegeradisampaikanlaporanlisandapatdengantatapmuka, lewattelepon , wawancaradansebagainya. • Laporantertulis, disampaikansecaralengkapdalambentuktulisan. • 2. Ditinjaudaribahasa yang digunakan, terdapat : • Laporan yang ditulissecarapopuler, yang menggunakankata-katasederhana, kadang-kadangdiselingidengankalimat humor / lucu. • Laporan yang ditulissecarailmiah, sebagaihasilpeneliti. Biasanyaisinyasingkattetapipadatdansistimatissertalogis.

5. PELAPORAN (2) • 3. Ditinjaudariisinya, dapatdibedakan : • Laporankegiatan, misalnyapelaksanaanmonitoring program, pelaksanaanSosialisasi. • Laporanperjalanan, misalnyalaporanKunjungandansebagainya. • Laporankeuangan, menyangkutmasalahpenerimaandanpenggunaanuang. • Lain – lain. • Dalamlaporandapatdilampirkan : photo-photo kegiatan, tandabukti, surat-suratketerangandansebagainya ( copy ) • Untukmempermudahpenyusunanlaporansebaiknyatetapmengacupadaproposal yang pernahdiajukan. • MemberikanLaporankegiatandengantembusankepadasatuan/ lembaga yang terkait. ( dinaskab/kot,dinas prop.dll )

6. PELAPORAN (2) C. PENYUSUN LAPORAN • Laporan disusun dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Tugas • Penyusunan laporan harus mengacu pada sitematika pelaporan yang terdapat pada Panduan Pelaksanaan Bantuan dan Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertangunggjawaban Keuangan yang dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan. • Laporan yang disusun berisikan tentang laporan pelaksanaan program dan penggunaan dana bantuan, dan dilengkapi dengan lampiran copy bukti-bukti pengeluaran/penggunaan dana.

7. PELAPORAN (3) LAPORAN AWAL WAKTU PELAPORAN LAPORAN AKHIR

8. WAKTU PELAPORAN • Laporan Awal: Laporan tentang waktu/tanggal penerimaan dana bantuan ke rekening sekolah dan persiapan yang dilakukan penerima sesudah dana diterima . Laporan dikirim saat dana cair atau paling lambat 1 bulan setelah Bimbingan Teknis

9. WAKTU PELAPORAN • Laporan Akhir: Penyelesaian Pekerjaan/kegiatan (100%) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas bantuan yang diterima. Laporan dikirim paling lambat 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan

10. PELAPORAN (4) D. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR • Bagian Depan. • Halaman Sampul • Halaman Identitas Penerima. • Halaman Pengesahan • Halaman Kata Pengantar • Halaman Daftar Isi • Bagian Isi : • Bab I Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan • Bab II Susunan Tim Pelaksana …………….. • Bab III RAB pelaksanaan kegiatan • Bab IV Realisasi penggunaan dana bantuan • Bab V Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya • Lampiran: Rekapitulasi hasil pendataan

11. PELAPORAN (6) E. PENGIRIMAN LAPORAN • Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, • 1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk Penerima/Lembaga, • 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, • 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi, • 1 (satu) copy dikirimkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Dikdas. • Alamat: • ………………………….

12. PENGELOLAAN DANA BANTUAN

13. PENGELOLAAN DANA BANTUAN A. PEMANFAATAN DANA ( Sesuai dengan Juklak/Juknis ) B. PENGGUNAAN DANA Semua pengeluaran dinyatakan sah apabila ada bukti-bukti yang sesuai dengan peraturan yang berlaku .( Sesuai dengan Juklak/Juknis )

14. TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

15. BUKTI-BUKTI TRANSAKSI (1) • Bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); • Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); • Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); • Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

16. BUKTI-BUKTI TRANSAKSI (2) • Jumlah nilai nominal uang harus sama dengan jumlah terbilang; • Bea Meterai: Pembelian Rp. 250.000,00 s/d Rp. 1.000.000,00 dilengkapi dengan materai Rp 3000, sedangkan pembelian Rp.1.000.000,00 ke atas dilengkapi materai Rp. 6000; • Bukti Pajak dapat berupa Bukti setor pajak dari Kantor Pajak setempat dan/atau Faktur Pajak; • Faktur Pembelian Barang harus dilengkapi pada setiap transaksi pembelian barang.

17. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (1) A. BUKU KAS UMUM (BKU) • Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat/ dibukukan dalam Buku Kas Umum • Pembukuan Buku Kas Umum dilakukan setelah transaksi terjadi/saat pembayaran dilakukan berdasarkan tersedianya uang dalam kas/bank. • Penutupan buku kas dilaksanakan pada setiap akhir bulan/akhir kegiatan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK) yang ditandatangani oleh Kepala …… dan Bendaharawan

18. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (2) B. PEMBUKUAN: • Buku Kas Umum (BKU) mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran dalam bentuk kas melalui pembelanjaan baik bahan/upah/honor yang dibayar secara tunai oleh bendahara. • Buku Pembantu (BP) mencatat semua transaksi yang berkaitan penggunaan dana, misalnya pembelian barang. • Buku Pembantu Pajak (BP Pajak) mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan (penerimaan dan penyetoran pajak).

19. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (3) BUKU BENDAHARA PENGELUARAN BANTUAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER TAHUN 2011 CONTOH COVER BKU ………………….……………………. PEMERINTAH KABUPATEN …………………………………… PROVINSI …………………….. JALAN …………………………………………………. TELEPON (………..)……………………..

20. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (4) BUKU KAS UMUM (BKU) Nama Lembaga : ……………………………………………………… (1) Kabupaten/Kota : ……………………………………………………… (2) Provinsi : ……………………………………………………… (3) Jenis Bantuan : Bantuan ........tahun 2011 Besar Bantuan : Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan : ……………………………………………........…… (4) Tanggal Terakhir Transaksi : ……………………………………………………… (5) Tanggal, No SP Revisi RAB : ……………………………………………………… (6) Tahun Anggaran : 2011 Pemberi Bantuan : Sekretariat …… ………,………..……2011 Kepala …..………………… Bendahara, ………………………………… ………………………………… NIP……………………………. NIP……………………………. CONTOH HALAMAN MUKA BKU

21. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (5) CONTOH : HALAMAN ISI BUKU KAS UMUM

22. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (6) C. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS : • BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS • Pada hari ini……………..tanggal……………….bulan …………………. Tahun…………. Yang bertanda tangan dibawah ini : • Nama : ……………………….. • Jabatan : Kepala ......................... • Selaku Kepala …........……… sebagai atasan langsung bendaharawan telah melakukan pemeriksaan setempat kepada : • Nama : ………………………… • Jabatan : Bendaharawan • Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang berada dalam pengawasan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut : • Uang kertas lembaran sejumlah ……………………......…… Rp…………………............. • Uang logam sejumlah ……………………………………………. Rp………………………….… • Saldo pada Bank, sejumlah………………………………........ Rp……………..............….. • ------------------------------ (+) • Total Rp. ………………......…….. • Saldo uang menurut Buku Kas Umum dan sebagainya Rp…………...........……….. • ----------------------------- (- ) • Perbedaan antara KAS dan BUKU Rp…………………… • Yang diperiksa ………,………...................……2010 • Bendahara, Kepala …………….................... • ………………………………… ………………………………… • NIP……………………………. NIP…………………………….

23. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (7) D. BUKU PEMBANTU PENGELUARAN

24. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (8) E. BUKU PEMBANTU PAJAK

25. PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (2) F. BUKTI-BUKTI PENGELUARAN • Harus dibubuhi materai sesuai ketentuan : - Transaksi 250 rb s.d. 1 Jt  materei Rp. 3.000,- - Transaksi ≥ 1 Jt  materei Rp. 6.000,- • Dilampiri faktur/nota rincian barang yang dibeli • Harus memuat uraian/ keperluan pembayaran • Ditandatangani pihak penerima barang • Diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran Kwitansi dan faktur/nota dibundel, disimpan secara rapi dan teratur berdasarkan tanggal dan nomor agar mudah dicari guna keperluan pelaporan dan pemeriksaan G. KWITANSI

26. CONTOH KWITANSI (Diakui Auditor) Nomor :…………….. Sudah terima dari : Kepala . ……………………………. Uang sebesar : Untuk pembelian : ………………………………………………………….…. dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal ………….………. Nomor ………........……………. Rp……………………….. …………,……………2011 Setuju di bayar : Lunas Dibayar : Toko/Penerima Kepala ……. Bendahara, ……………………………… ………………............... ………………………... (Nama Jelas Tanda tangan) (Nama Jelas Tanda tangan) (Nama Jelas Tanda tangan) KOP LEMBAGA PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (2)

27. PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (2) CONTOH FAKTUR/NOTA (Diakuai Auditor)

28. TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

29. PERHITUNGAN PAJAK (1) PPh (PajakPenghasilan) KhususuntukPajakpenghasilanatashonorarium PNS (PPh Ps. 21) bagi PNS dengan golongan III IV dikenakan Tarif Pajaksebesar15%(Keputusan Dirjen Pajak No. 545/PJ./2000) Contoh: • Jumlah honor = Rp 50.000,00 • Potonganpajak (PPh.Ps.21) sebesar 15% =Rp 7.500,00(-) • Jumlahditerima = Rp 42.500,00

30. PERHITUNGAN PAJAK (2) PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Untuk pengadaan barang/bahan yang nilainya di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dilakukan oleh Wajib Pajak non Bendaharawan Pemerintah dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan perhitungan sbb: Misalnya, Jumlah transaksi/nilai pengadaan barang/bahan= Rp 1.500.000,00 • Jika Harga Setelah Pajak: • NDPK= 100/110 x Rp 1.500.000,00 = Rp 1.363.636,36 • Potongan pajak PPN = 10% x Rp 1.363.636,36 = Rp 136.363,64 • Jika Harga Sebelum Pajak: • PPN = 10% x Rp 1.500.000,00

31. PERHITUNGAN PAJAK (3) PPN dan PPh. Ps. 22 untuk Bendaharawan Pemerintah (Khusus Negeri) Untuk pengadaan barang/bahan yang nilainya di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dikenakan pemotongan pajak yang terdiri dari PPN dan PPh. Ps. 22 dengan perhitungan sbb: • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) • Jumlah transaksi/nilai pengadaan barang/bahan= Rp 1.500.000,00 • NDKP= 100/110 x Rp 1.500.000,00 = Rp 1.363.636,36 • Potongan pajak PPN = 10% x Rp 1.363.636,36= Rp 136.363,64 • Pajak penghasilan atas pengadaan barang (PPh. Ps. 22) Potongan pajak (PPh.Ps.22)= 1,5% x (Nilai transaksi – PPN) = 1,5% x (Rp 1.500.000,00 – Rp136.363,64) = 1,5% x Rp 1.363.636,36 = Rp 20.454,55

32. PENGADAAN BARANG DAN JASA

33. PENGADAAN BARANG DAN JASA (1) • Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perpres 54 th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Pelaksanaan Pengadaan • Swakelola • Pemilihan Penyedia Barang/Jasa • Pelelangan umum • Pelelangan sederhana • Penunjukkan langsung • Pengadaan langsung • Kontes/sayembara

34. PENGADAAN BARANG DAN JASA (2) • Metode yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa adalah Pengadaan Langsung karena Nilai Bantuan sebesar Rp 50.000.000 < Rp 100.000.000 • Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi. • Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan

35. PENGADAAN BARANG DAN JASA (3) • Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000 dengan ketentuan: • merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; • teknologi sederhana; • risiko kecil; dan/atau • dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil,

36. PENGADAAN BARANG DAN JASA (4) • Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar • Tahapan Pengadaan Langsung: • survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda; • membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan • klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya. • Pengaturan jadwal/waktu Pengadaan Langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pengadaan

37. any question?