Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CAKUPAN MATERI PowerPoint Presentation
Download Presentation
CAKUPAN MATERI

CAKUPAN MATERI

359 Views Download Presentation
Download Presentation

CAKUPAN MATERI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1 SISTEM PEMBAYARANPUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALANMATERI AJAR KEBANKSENTRALANFakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 6 APRIL 2010

  2. PPSK CAKUPAN MATERI 2 • Pengertian Sistem Pembayaran • Komponen Sistem Pembayaran • Resiko Sistem Pembayaran • Peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran • Keterkaitan Sistem Pembayaran dan Kebijakan Moneter • Sistem Pembayaran di Indonesia • Arah Pengembangan Sistem Pembayaran ke Depan

  3. Pengertian SP I. Pengertian Sistem Pembayaran 3 • Apa itu sistem pembayaran? • Kenapa sistem pembayaran perlu bagi perekonomian? • Hirarki sistem pembayaran • Kenapa Bank Sentral berkepentingan dengan sistem pembayaran?

  4. Pengertian SP I.1 Apa itu sistem pembayaran? 4 • Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1) • A Payment System is a set of contractual arrangements, operating facilities and technical mechanism used for presentation, authentication, and acceptance of payment orders, and discharge of the resultant financial obligation through the exchange of value between individuals, banks and other entities domestically and cross-border (National Payment System Blue Print, Bank Indonesia ) • A payment system consist of a set of instrument, banking procedures and typically interbank funds transfer system that ensure the circulation of money (Bank for International Settlement/BIS) • A set of rules governing the clearing and settlement of payments. (International Monetary Fund, 1992)

  5. Pengertian SP Uang Tunai (Cash) Non Tunai /Non-Cash (Paper Based Payment) Cek, Bilyet Giro, transfer I.1 Apa itu sistem pembayaran? 5 Evolusi instrumen pembayaran Barter Card & Electronic Based Payment

  6. Pengertian SP I.2 Kenapa Sistem Pembayaran perlu bagi perekonomian? 6 • Memfasilitasi alokasi/perpindahan dana (flow of funds) secara efisien, aman dan cepat untuk mendukung transaksi perekonomian • Sistem pembayaran yang handal akan mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan • Dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian transaksi sekuritas, jasa pembayaran oleh perbankan sangat vital

  7. Pengertian SP 7 • Pembayaran adalah komponen esensial dalam transaksi perdagangan barang dan jasa (perekonomian). Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perdagangan bila tidak ada pembayaran. • Memfasilitasi alokasi/perpindahan dana (flow of funds) secara efisien, aman dan cepat untuk mendukung transaksi perekonomian • Sistem pembayaran yang handal akan mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan • Dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian transaksi sekuritas, jasa pembayaran oleh perbankan sangat vital Flow pembayaran Pembeli (Payor) Penjual (Payee) Flow barang/jasa • M V = PT  Irving Fisher • Dimana : M = Money = uang • V = Velocity = perputaran uang • P = Price = harga • T = Transaction = jumlah transaksi

  8. Pengertian SP Flow of funds 8 Financial System Financial Market Returns Returns Funds Funds Government / Central Bank Involvement Households Firms Government Households Firms Government Savers Borrowers Infrastructure and Environtment Funds Funds Financial Intermediaries Returns Returns

  9. Pengertian SP I.3 Hirarki Sistem Pembayaran 9 Inverted pyramid (piramida terbalik) : • Bagian atas piramida mencakup pelaku ekonomi nonbank : • individual dan perusahaan-perusahaan • broker, dealer yang terkait dengan pasar uang, pasar modal dan bursa berjangka • Bagian tengah piramida mencakup perbankan untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran pelaku ekonomi • Bagian selanjutnya merupakan lembaga jasa kliring untuk melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing peserta (bank) • Bagian bawah adalah Bank Sentral yang bertindak sebagai otoritas penyelesaian akhir transaksi dari seluruh peserta kliring karena seluruh rekening bank peserta kliring ada di Bank Sentral

  10. Pengertian SP Nonbank Payment System Participants, Message Flows, Funds Transferred 10 Nonbank Non-bank abroad Non-bank abroad • Assets • Cash • Bank Deposits • Central bank deposits • Assets • Cash • Bank Deposits • Central bank deposits Commercial bank Commercial bank Bank abroad Bank abroad • Assets • Cash • Reserves with • Central bank • Deposits with • Correspondents • Claims on • Correspondents • Assets • Cash • Reserves with • Central bank • Deposits with Correspondents • Claims on Correspondents • Liabilities • Deposits from • non bank • Deposits from • correspondent • Loans from • central bank • Liabilities • Deposits from • non banks • Deposits from correspondens • Loans from central bank Clearinghouse Calculation of interbank Settlement positions Central bank • Assets • Claims on • banks Liabilities -Bank Notes (“cash”) -Banks’ reserves

  11. Pengertian SP I.4 Kenapa Bank Sentral berkepentingan dalam Sistem Pembayaran? 11 • Bank Sentral sebagai otoritas yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan • Sistem pembayaran merupakan bagian dari infrastruktur pendukung Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) • Sistem pembayaran mendukung pencapaian target moneter dalam jangka pendek (Short-Term Monetary Target)

  12. Pengertian SP 12 . Stabilitas Sistem Keuangan Lembaga Keuangan Yang Sehat Pasar Keuangan Yang Efisien Sistem pembayaran Yang Handal Infrastruktur Pasar Yang Modern Payment System

  13. Struktur SP 13 II. Struktur Sistem Pembayaran • Instrumen / Alat Pembayaran • Mekanisme Pembayaran • Kelembagaan • Infrastruktur Teknologi • Hukum

  14. Struktur SP Rp 14 II. 1. Instrumen Pembayaran (lihat supplemen-1) • Tunai : uang kertas dan uang logam • Non-tunai : - paper based (cek, bilyet giro, nota debet, nota kredit, dll) - card based (ATM, kartu kredit, kartu debit dll) - electronoc based (phone, SMS, e-mail dll) Card Based Paper Based E-Money

  15. Struktur SP 15 II.2 Mekanisme operasional • Pembayaran non-tunai memerlukan suatu sistem serta mekanisme operasional tertentu untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem dan mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Mekanisme operasional yang termasuk dalam komponen ini antara lain kliring, sistem transfer antar bank dan settlement. • Sistem setelmen (10 Core Principles, BIS 1999) • Sistem net vs sistem gross (kliring vs RTGS) • Cross-border Payment System

  16. Struktur SP Pengirim Bank Sumut Bank Mandiri Penerima Instrumen Rp Kliring Settlement di Bank Sentral Mekanisme pembayaran dan setelemen 16

  17. Struktur SP 17 II.3 Kelembagaan Meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran a.l : bank sentral, bank, lembaga keuangan, kantor pos, lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dll. II.4 Infrastruktur teknis • Berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti message format, sistem komputer Hw & Sw, jaringan komunikasi, sistem back-up, disaster recovery plan dan lain-lain.

  18. Struktur SP 18 II.5 Hukum • Mencakup undang-undang, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Sistem Pembayaran. Termasuk juga aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar bank, antar bank dan nasabah, antar bank dan bank sentral dll. • Menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat pengembangan suatu Sistem Pembayaran. • Contoh : - pengaturan antara bank dengan nasabah, antar bank, bank dengan BI, pengaturan lembaga kliring dll

  19. Resiko SP 19 III. Resiko Sistem Pembayaran • Berbagai resiko sistem pembayaran dapat mempengaruhi instrumen pembayaran, sistem “delivery” dan komunikasi, sistem pengaturan kliring dan setelmen, dan kondisi keuangan/moneter suatu perekonmian. Resiko-resiko dalam sistem pembayaran meliputi: • Resiko kredit • Resiko likuiditas • Resiko sistemik • Resiko Hukum • Resiko Operasional • Resiko Kesalahan manusia

  20. Resiko SP 20 III. 1 Resiko Kredit • Resiko kredit (credit/default risk) terjadi apabila counterparty tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya. • Credit risk terkait erat dengan resiko kredit dalam dunia perbankan dan pasar keuangan - insolvency • Resiko kredit menyebabkan kemungkinan kerugian pokok pinjaman (principal losses). • Credit risk menyebabkan kegagalan setelmen antarbank. • Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan sistem pembayaran – lender of last resort.

  21. Resiko SP 21 III. 2 Resiko Likuiditas • Resiko likuditas (liquidity risk) dimana counterparty memiliki dana yang cukup tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh pada saat jatuh tempo, melainkan sesudahnya. • Resiko likuiditas menyebabkan cash-flow terganggu – countrparty masih solvent tetapi illiquid. • Dalam praktek susah membedakan antara resiko likuiditas dengan resiko kredit, resiko likuiditas dapat berakibat pada resiko kredit. • Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan kegagalan sistem pembayaran – lender of last resort.

  22. Resiko SP 22 III. 3 Resiko Sistemik • Resiko sistemik (Systemic risk) dimana kegagalan suatu counterparty dalam setelmen pembayaran menyebabkan pelaku atau bank lain gagal memenuhi kewajiannya pada saat jatuh waktu. • Kegagalan seperti ini akan menyebabkan masalah likuiditas dan masalah kredit yang serius yg dpat mengganggu stabilitas sistem keuangan. • Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan adanya resiko sistemik dam sektor keuangan – contoh: BLBI di masa lalu.

  23. Resiko SP 23 III. 4 Resiko Hukum • Resiko hukum (Legal risk) terkait dengan adanya ketidak pastian hukum pada masalah transaksi pembayaran dan setelmen. • Ketidak pastian hukum dalam transaksi pembayaran umumnya terkait dengan status kepemilikan (legal rights status). • Kepastian hukum dalam sistem pembayaran meliputi: • Definisi yg jelas mengenai hak-hak dari para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembayaran • Persyaratan yg jelas mengenai keabsahan suatu instrumen dan instruksi pembayaran • Definisi yg jelas mengenai hak-hak dan kewajiban dalam sistem komunikasi, proses kliring dan setelmen. • Di sejumlah negara ada “payments law”

  24. Resiko SP 24 III. 5 Resiko Operasional • Resiko operasional (operational risk) terkait dengan kegagalan dari manajemen operasi sistem pembayaran. • Integritas operasi dari suatu sistem pembayaran sangat kritikal dalam mendukung berfungsinya suatu pasar keuangan modern. • Fasilitas operasional suatu sistem pembayaran tidak hanya canggih secara teknis tetapi harus terkelola secara rapi dan berfungsi dgn lancar (well organized and smoothly functioning), terlebih utk sistem-sistem yg terotomasi secara penuh. • Teknologi yg digunakan dalam suatu sistem pembayaran terotomasi penuh pada umumnya komplex, selain mahal, juga membutuhkan waktu dari sejak design awal sampai implementasi. • Sekali suatu sistem beroperasi maka tidak boleh ada ruang utk kegagalan teknis operasional (no room for operational disruptions).

  25. Resiko SP 25 III. 6 Resiko kesalahan manusia • Resiko kesalahan manusia (human interference and error) terkait dengan penanganan yg tidak semestinya • sengaja seperti, pemalsuan (counterfeiting), pencurian (theft) dan penipuan (fraud) • tidak sengaja, murni kelalaian operator. • Untuk mencegah resiko dimaksud maka pada umumnya dilakukan suatu mekanisme verifikasi (bahkan multi-level verification) terhadap identitas dan otoritas individu yg menandatangani instrumen pembayaran warkat atau elektronik, selain itu dilakukan penjagaan (security) pusat komputer secara ketat (contoh: di BoJ).

  26. Peran Bank Sentral IV.Peran Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran 26 • Pengawas (Supervisory responsibilities) • Policy responsibilities • Penyelenggara (Operational responsibilities) • Sistem Pembayaran sebagai tugas pokok Bank Sentral

  27. Peran Bank Sentral 27 • Sebagai Pengawas (Supervisory responsibilities) • Tujuan untuk memastikan proses sistem pembayaran sampai ke tahap penyelesaian akhir (setelmen) dapat berlangsung secara tepat waktu. • Pengawasan langsung (supervision) dan tak langsung (Oversight) terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh swasta. • Keterlibatan langsung dalam penetapan prinsip-prinsip yang mengatur mekanisme operasional suatu sistem pembayaran, meliputi a.l. membership criteria, guarantees or arrangements – by laws . • Menyiapkan guidelines bagi bank-bank dalam risk management

  28. Peran Bank Sentral 28 2. Sebagai Pengatur (Policy responsibilities) • Menetapkan arah pengembangan sistem pembayaran secara nasional, blue print, dan mengatur struktur dan operasi sistem pembayaran secara keseluruhan untuk menjamin keamanan dan kehandalannya. • Menetapkan aturan untuk mengurangi resiko sistemik, seperti penerapan “cap” atau “limit” dari intraday credit antar peserta, dan pengaturan “loss-sharing” dalam sistem netting multilateral.

  29. Peran Bank Sentral 29 3. Sebagai Penyelenggara (Operational responsibilities) • Bank sentral di sejumlah negara berperan aktif sebagai penyelenggara sistem pembayaran, khususnya dalam operasi sistem pembayaran bernilai besar (large-value payments) • Di USA, penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral dan swasta: • ke-12 FedRes Bank menyelenggarakan sistem pembayaran utk nilai besar dan kecil/ritel, baik secara warkat maupun secara elektronik. • Sistem kliring (check clearinghouse and automated clearinghouse/ACH) diselenggarakan oleh FedRes dan oleh swasta. • Fedwire (large-value) diselenggarakan oleh FedRes. • Di Indonesia, hampir seluruhnya diselenggarakan oleh bank sentral.

  30. Peran Bank Sentral 30 4. Sistem Pembayaran sebagai tugas pokok bank sentral • Mengingat keterkaitan erat antara sistem pembayaran dgn core function bank sentral sebagai otoritas moneter dan pengawas bank, dewasa ini hampir semua bank sentral memberikan perhatian yg lebih serius terhadap pengembangan sistem pembayaran. • Di Indonesia, sejak UU 23/1999 yg secara eksplisit menyatakan salah satu tugas BI di bidang sistem pembayaran, BI memberikan perhatian yg lebih besar terhadap pengembangan sistem pembayaran di Indonesia • Pembuatan Blue print Sistem Pembayaran pada tahun 1996 • Pembentukan suatu biro khusus utk pengembangan sistem pembayaran.

  31. Keterkaitan Tiga pilar pelaksanaan tugas Bank Sentral Stabilitas Moneter Stabilitas Sistem Keuangan Sistem Pembayaran yg Efisien dan Aman V. Keterkaitan Sistem Pembayaran dengan Kebijakan Moneter 31 31 • Pelaksanaan tugas Bank Sentral • Implementasi kebijakan moneter- short-term monetary target • Mewujudkan adanya sistem perbankan yang kuat dan stabil • Menjamin adanya sistem pembayaran yang efisien dan stabil • Lender of last resort • Mengedarkan uang kas • Mengatur cadangan devisa • Pemegang kas pemerintah

  32. SP di Indonesia VI. Sistem Pembayaran diIndonesia 32 • Struktur sistem pembayaran • Jenis-jenis sistem pembayaran • Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran • Arah Pengembangan Sistem Pembayaran di Indonesia

  33. SP di Indonesia 1. Struktur sistem pembayaran 33 • Pelaku • Individual dan perusahaan • Broker, dealer • Bank-bank • Lembaga keuangan nonbank • Bank Indonesia 2. Instrumen • Tunai • Nontunai (RTGS, Kliring melalui ATM/Kartu Debet. Kartu Kredit dan E-money)

  34. SP di Indonesia 34 ORIGINATOR/PEMBAYAR . • Pelaku • Individual dan perusahaan • Broker, dealer • Bank-bank • Lembaga keuangan nonbank • Bank Indonesia 2. Instrumen • Tunai • Nontunai • (tabel pendukung: transaksi tunai dan nontunai, lihat dari perputaran kliring + RTGS) diambil dari SEKI ORIGINATING BANK KAS KANTOR POS LARGE VALUE PAYMENTS RETAIL PAYMENTS CREDIT TRANSFER CHEQUE/ BILYET GIRO RETAIL CREDIT NOTE ATM & DEBIT CARD CREDIT CARD BI - RTGS CLEARING CREDIT CARD BI - CLEARING CLEARING SHARED ATM APPOINTED BANK BENEFICIARY BANK KANTOR POS BENEFICIARY/PENERIMA

  35. Arah Pengembangan SP 35 35

  36. Trend PeningkatanTransaksiPembayaran BI-RTGS 36 36 • Profilperkembangantransaksi RTGS daritahun 2000 s.d 2009 • Nilai rata-rata hariansaatinimencapai (per 2009) Rp 188 triliun rupiah • Voume rata-rata harian (per 2009) mencapai 50 ributransaksi/hari • Perkembanganperputarantransaksi RTGS terhadap GDP • PadaawalimplementasiRTGS, perputarantransaksirata-rata baru2,5 kali GDP • Saatini rata-rata telahmencapai 6,5 kali GDP

  37. Trend PeningkatanTransaksiKliring 37 37 • Pertumbuhantransaksikliringcenderungstagnan,karenaadashifting ketransaksipembayaranretail lain (kliringAPMK) • Nilai rata-rata hariansaatini (per 2009) mencapaiRp 6,4 triliun rupiah/hari • Voume rata-rata harian (per 2009) mencapai 341 ributransaksi/hari

  38. Trend Peningkatan Transaksi Kartu Kredit 38 38 Volume dan Nilai Transaksi Jumlah Kartu Beredar • Pertumbuhan kartu kredit berkembang dengan pesat sekitar 19,0% per tahun. • Volume tumbuh 19,5% per tahun, rata-rata volume sekitar 500 ribu/hari • Nilai tumbuh 29,4% per tahun, rata-rata nilai sekitar Rp374 milyar/hari

  39. PerkembanganTransaksiKartu ATM 39 39 Volume dan Nilai Transaksi Jumlah Kartu Beredar • Pertumbuhan kartu account based berkembang dengan pesat sekitar 4,1% per tahun. • Volume tumbuh 15,6% per tahun, rata-rata volume sekitar 4,2 juta/hari • Nilai tumbuh 38,1% per tahun, rata-rata nilai sekitar Rp4,9 triliun/hari

  40. Trend PeningkatanTransaksiPembayaran E-Money 40 40 • Pertama kali muncul pada bulan April 2007 • Jumlah e-money beredar sampai dengan Januari 2010 mencapai 3,3 juta. • Aktivitas transaksi meningkat cukup signifikan . Volume tumbuh 581% dan nilai tumbuh 577% dibanding tahun sebelumnya. • Tahun 2009 volume mencapai 17,4 juta transaksi dengan nilai Rp519,2 miliar.

  41. SP di Indonesia RTGS/DNS SSSS Private SSSS E-money Scheme Cheque Clearing Cross Border Payment Commercial Bank E-Commerce Payment Interbank Giro Mobile Payment Bulk Transfer ATM Payment Credit Card System Debit Card System 41 Interaksi Bank denganSistemPembayarandanMekanismenya

  42. SP di Indonesia Private CSD Settlement Bank Central Bank E-money Operator RTGS/DNS SSSS SWIFT E-money Scheme Private SSSS ACH / Clearing House Cross Border Payment Others Cheque Clearing Commercial Bank E-Commerce Payment Interbank Giro ACH / Clearing House ISP Mobile Payment Bulk Transfer Mobile Phone Operator ATM Payments Debit Card System Credit Card System ACH / Clearing House Global/Domestic Operator Global/Domestic Operator Global/Domestic Operator 42 Interaksi Bank denganSistemPembayarandanMekanismenya

  43. SP di Indonesia Card Based Payment System 43 43 • Penyelenggaraan ATM • + 50 bank penyelenggara ATM • + 8158 mesin ATM • Switching Company : • Lokal : ATM Bersama , Alto, Cakra, ATM-BCA • International : Cirrus (MasterCard) dan Plus (Visa) • + 30 Bank Penyelenggara ATM bergabung dengan Switching Company. • Bank Setelmen : • Bank Indonesia (ATM Bersama ), • Bank Bali (ALTO) • BCA (Jaringan ATM-BCA) • Belum ada National Switching yang menyatukan semua ATM Current Issue : efisiensi - mulai ada National Switching • Kartu Kredit • + 17 bank penerbit • Kliring kartu kredit oleh Card Companies (Visa or MasterCard) • Bank Settlement : • Standard Chartered (Visa), • Chase Manhattan (MasterCard), • American Express (Amex Card)

  44. SP di Indonesia 44 Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia . KLIRING MANUAL 1908 KLIRING OTOMASI 1990 KLIRING SEMI OTOMASI 1994 KLIRING ELEKTRONIK 1998 SISTEM KLIRING NASIONAL 2005

  45. SP di Indonesia • Sistem Kliring semi otomasi Sistem kliring semi otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring 45 45 SISTEM KLIRING DI INDONESIA • Sistem Kliring manual Sistem Kliring manual merupakan sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring ) serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring

  46. SP di Indonesia • Sistem Kliring Otomatis Sistem Kliring otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) serta pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi • Sistem Kliring eletronik Sistem kliring eletronik adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk dipilah secara otomasi. 46 46

  47. Kliring Nasional 47 47 SistemKliringNasional • Suatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring secara nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Indonesia dan Bank • Mencakup pengembangan sistem kliring kredit paperless dan sistem kliring warkat debet • Manfaat bagi Bank Indonesia : • Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan aplikasi serta waktu proses kliring • Mengurangi risiko penyelenggaraan kliring • Tersedia jangkauan transfer antar bank yang lebih luas melalui sistem kliring Manfaat bagi Bank :  Menghemat biaya operasional bank (biaya pencetakan warkat)  Memperluas jangkauan layanan bank kepada masyarakat

  48. Kliring Nasional BI-RTGS (Manfaat dan Implikasinya) 48 48 LatarBelakangPenerapan Failure to SystempadaSistemKliringNasional • Memenuhi standard internasional (BIS’s Core Principles)  manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring (netting system) guna memastikan pemenuhan kewajiban setiap Bank dalam kliring. • Mencegah timbulnya saldo giro negatif (saldo debit) akibat kalah kliring • Me-minimize risiko BI akibat kegagalan Bank dalam memenuhi kewajibannya (sesuai ps. 11 UU no. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia).

  49. SP Internasional SISTEM PEMBAYARAN INTERNASIONAL 49 49 Lembaga Penyelenggara Sistem Pembayaran Internasional, antara lain: 1. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 2. The Federal Reserve Fedwire 3. The Bank of Japan - NET 4. CHIPS (Clearing House Interbank Payments System) Instrumen pembayaran internasional yang lazim digunakan antara lain money transfer, credit cards dan traveller cheques Issue : Inefisiensi, mahalnya biaya International Switching Solusi: BI Net?

  50. SP di Indonesia Tujuan dan Tugas BI 50 3. Peran BI Dalam Sistem Pembayaran 50 (Pasal 7 dan 8 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004) Menetapkan & Melaksanakan Kebijakan Moneter Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran MENCAPAI & MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH Mengatur & Mengawasi Bank