Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi

1. STRATEGI NASIONALPERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) DeputiBidangPengarusutamaan Gender BidangEkonomi KementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Palembang, 23 April 2014

2. Laporankegiatan • Masukan Renstra, Renja PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Perencanaan Renstra, Renjayg responsif gender Regulasi ttg PUG Pokja PUG SDM mampu 7 PrasyaratPelaksanaan PUG Regulasi PPRG SDM mampu Alat analisis, dll Pedoman Monev Indikator Alat analisis, dll Evaluasi Penganggaran a. SDM yg mampu b. Juklak/Juknis c. Peran masy, dll • TOR • GBS • RKA K/L HasilKegiatan yang responsif gender Implementasi

3. Konsep Gender & Realitas di Masyarakat • Gender merupakan bagian integral dan penting dalam konteks sosial budaya pada umumnya. • Gender menetapkan apa yang diharapkan, diperbolehkan dan dihargai dari seorang perempuan atau laki-lakidalam konteks tempat dan waktu. • Gender sejajar dengan kelas, ras, tingkat kemiskinan, kelompok etnis dan umur Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal : • Akses yang diperoleh • penguasan sumber daya • kesempatan dalam pengambilan keputusan • tanggungjawab yang diberikan • kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

4. Pentingnya Responsif Gender • Diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu bagaimana pengalaman, permasalahan dan aspirasi perempuan dan laki-laki, diidentifikasi dan dianalisis di dalam konteks penyusunan perencanaan dan penganggaran.

5. Capaian PUG dan PPRG • Implementasi Inpres 9/2000 ttg PUG telah dilaksanakan sosialisasi PUG • Integrasi Gender dalam perencanaan dalam Propenas 2000-2004  analisis gender telah banyak diperkenalkan • Isu Gender dalam RPJMN 2005-2009  pendampingan analisis gender dalam prog. dan keg. terus dilakukan • Gender sebagaimainstreaming dlm RPJMN 2010-2014  integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran  sosialisasi,pelatihan, dan pendampingan • RPJMN 2015-2019  Saat ini The Asia Foundation melalui program B3WP bersama dengan mitra internasional dan nasional lainnya mendukung Pemerintah di tingkat Pusat (Bappenas) dalam melakukan Background Study RPJMN III– Bidang Kesetaraan Gender

6. STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PUG MELALUI PPRG • Agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan nasional menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, • baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. • PencapaianGood Governance • Pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs)

7. Amanat Stranas Setiap K/Ldan Pemerintah Daerah agar memerhatikan hal-hal sebagai berikut: • K/L dan Pemerintah Daerah agar menggunakan Strategi Percepatan PUG melalui PPRG sebagai dasar dalam berkonsultasi mengenai PPRG. • K/L dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan PPRG dalam penyusunan RKA-K/L dan RKA-SKPD dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

8. Amanat Stranas (lanjutan) Dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah Daerah agar: • mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RKA-SKPD; • memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; serta • menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan GBS (Gender Budget Statement), yang telah disusun, kepada BAKD(Badan Administrasi Keuangan Daerah), dan salinan kepada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan, serta menyerahkan salinan dokumen PPRG bersamaan dengan salinan Renja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

9. Arah Kebijakan • Pelembagaan PPRG dengan membangun komitmen pejabat tertinggi dan tinggi K/L dan Pemerintah Provinsi; • Koordinasi instansi penggerak dengan K/L teknis dan SKPD teknis; dan • Peningkatan kapasitas K/L dalam melakukan analisis gender untuk menyusun Lembar ARG.

11. Matriks Strategi PPRG

20. TerimaKasih