1 / 47

OUTCOME DEPUTI PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI SAMPAI DENGAN TAHUN 2013. OUTCOME DEPUTI PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi di tingkat nasional dan daerah

dai
Download Presentation

OUTCOME DEPUTI PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANGEKONOMI SAMPAI DENGAN TAHUN 2013

  2. OUTCOME DEPUTI PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013 • Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi di tingkat nasional dan daerah • Jumlah K/L dan pemda yg mengembangkan kebijakan Program dan kegiatan yg RG bidang ekonomi. • Jumlah K/L dan pemda yg memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki bidang Ekonomi.

  3. CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013

  4. ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN KEGIATAN : Penyusunandanharmonisasikebijakanbidangketenagakerjaan yang responsif gender

  5. ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN KEGIATAN : Penyusunandanharmonisasikebijakanbidangketenagakerjaan yang responsif gender

  6. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

  7. OUTPUT ASDEP GENDER DALAM Ketenagaakerjaan TA 2013 EEO....

  8. OUTCOME ASDEP GENDER DALAM Ketenagakerjaan EEO....

  9. ASDEP GENDER DALAM KUKM DAN INDAG KEGIATAN : PenyusunandanharmonisasikebijakanbidangKUKM Dan Indagyang responsif gender

  10. ASDEP GENDER DALAM KUKM DAN INDAG KEGIATAN : PenyusunandanharmonisasikebijakanbidangKukm Dan Indagyang responsif gender

  11. OUTPUT ASDEP GENDER DALAM KUKM DAN INDAG TA 2013 • BukuPedoman PPRG Kementerian KUKM • BukuPedoman PPRG KementerianPerindustrian • BukuPedoman PPRG KementerianPerdagangan • BukuJuklakPengembanganIndustriRumahan • FasilitasipendampinganpelakuIndustriRumahan • Fasilitasipenyusunandanpengolahan data terpilahbidang KUKM dan INDAG di K/L danProvinsi • Pendampinganpenyusunan PPRG bidang KUKM dan INDAG di K/L danProvinsi • Fasilitasipemeranproduk KUKM dan INDAG • FasilitasipertemuanevaluasipelaksanaanKebijakan PPEP terkait data terpilahbagi 33 prov • FasilitasipertemuanKemitraanantara KPP-PA, LM, Dunia Usaha bidang KUKM dan INDAG

  12. OUTCOME ASDEP GENDER DALAM KUKM dan INDAG • Kementerian KUKM telah menghasilkan pedoman PPRG untuk Daerah. • Kementerian KUKM telah melakukan forum POKJA PUG KUKM seluruh Indonesia setiap tahunnya. • Kementerian KUKM telah melakukan kegiatan afirmasi bagi perempuan pengusaha (akses pendidikan, permodalan, promosi, dan kelembagaan) • Kementerian Perindustrian telah melakukan kegiatan afirmasi bagi perempuan pengusaha (akses pendidikan, permodalan, promosi) • Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kegiatan (pasar) yang responsif gender • Menko Perekonomian telah membuat bahan bangunan komposit bahan limbah • Lembaga Plan Indonesia telah memfasilitas kegiatan pelatihan keterampilan untuk perempuan muda (19-29 tahun)

  13. Outcome (lanjutan-1) 8. Standart Chartered Bank telah melakukan pelatihan Pengelolaan Keuangan untuk kaum perempuan 9. PT. Prudential telah melakukan pelatihan Financial Literacy (Tips mengelola dana) untuk perempuan 10. BII telah melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan kepada perempuan wirausaha berprestasi 11. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tips-tips melakukan investasi yang baik dan benar kepada perempuan 12. Kab. Kendal telah melakukan pendampingan bagi pelaku Industri Rumahan 13. LIPI telah membuat master plan pembangunan Industri Rumahan 14. Prov. Kaltim telah melakukan kajian tentang Industri Rumahan 15. HIPMIKINDO telah memfaslitasi pameran produk UKM perempuan

  14. Outcome (Lanjutan-2) 16. IWAPI telah memfasilitasi pameran bagi perempuan pengusaha 17.LPPI (Lembaga Pemberdayaan Perempuan Indonesia) telah memberikan penghargaan kepada perempuan wirausaha berprestasi 18. Majalah Femina telah memberikan Award kepada perempuan inovatif dan berprestasi 19. APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) telah memfasiltasi pemasaran produk wirausaha perempuan 20. OJK (Otoritas Jasa Keuangan sedang menyusun Buku Modul Pengenalan Jasa Keuangan (Investasi, Bank, Asuransi, Pensiun, dll) kepada perempuan 21. Provinsi (Jateng, Kalsel, Kepri, dll) telah melakukan pendampingan kepada wirausaha perempuan

  15. ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGROBISNIS KEGIATAN : PenyusunandanharmonisasikebijakanbidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahananpangandanAgrobisnisyang responsif gender

  16. ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGROBISNIS KEGIATAN : PenyusunandanharmonisasikebijakanbidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahananpangandanagrobisnis yang responsif gender

  17. OUTPUT ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN TA 2013 • KEMENTERIAN PERTANIAN: • Penetapan POKJA PUG lingkupKementerianPertanian • PedomanPelaksanaan PUG BidangPertanian • PedomanPenyusunan Data TerpilahBidangPertanian • PedomanEvaluasi PPRG BidangPertanian • PanduanPengelolaanIrigasiPartisipatif yang responsif gender • Penyusunanbuku Model PenanggulananKemiskinan yang responsif gender di wilayahperdesaan • PenyusunanPanduanPelaksanaan PUG bagipelaksanadanpenyuluhpada program PUAP • PenyusunanPanduanPelaksanaan PUG bagipelaksanadanpenyusuhpada sub sektorhortikulturadan sub sektorketahananpangan • Telahdisusun GBS dan TOR di semua unit eselon I

  18. OUTPUT ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN TA 2013 • KEMENTERIAN KEHUTANAN: • MoUdenganKementerianKehutanantentangefektifitaspelaksanaan PUG bidangkehutanan • PedomanPelaksanaan PUG BidangKehutanan • PedomanPenyusunan Data TerpilahBidangKehutanan • PedomanEvaluasi PPRG BidangKehutanan • Tersusunnya GBS di semua unit eselon 1 yang terdiridari 10 kegiatan

  19. OUTPUT ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN TA 2013 • KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: • MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kesepakatan bersama Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi dengan Dirjen Perikanan Tangkap untuk integrasi gender dalam program Minapolitan • Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kelautan dan Perikanan • Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Kelautan dan Perikanan • Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG Bidang Kelautan dan Perikanan • Tersusunnya GBS di 10 kegiatan • Terbentuknya POKJA PUG

  20. OUTCOME ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, PERIKANAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGRIBISNIS • Panduan Pelaksanaan PUG bagi pelaksana dan penyuluh pada Program PUAP • Integrasi isu gender dalam strategi, arah kebijakan, kegiatan serta indikatornya pada Renstra Eselon I lingkup Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Pengolahan Pemasaran hasil Pertanian, Ditjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan • Telah ada data terpilah penduduk yang bekerja di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan selain data terpilah pegawai di lingkup Kementerian Pertanian • Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat • Integrasi isu gender pada kegiatan pengembangan irigasi partisipatif di 32 provinsi • Integrasi isu gender di program PUAP (Jabar, Jateng, Sulsel dan Bali) dan Minapolitan (Sukabumi dan Pacitan) • Integrasi isu gender dalam penyusunan RPP Ketahanan Pangan dan Gizi, sebagai amanat dari UU Pangan, pembahasannya di tahun 2013

  21. OUTCOME ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, PERIKANAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGRIBISNIS • Mengembangkan pemanfaatan hard sistem metodologi AHP untuk melakukan evaluasi penerapan PPRG di Jabar dan Jateng • Penyusunan Dokumen Gender Action Plan di Sub. DAS Gopgopan Sumatera Utara • POKJA PUG di Kementerian Kehutanan sudah masuk dalam struktur kepegawaian, dengan koordinasi di Biro Perencanaan dan masuk dalam anggaran ke RKA-KL Kementerian Kehutanan • Litbang Kementerian Kehutanan dan POKJA PUG sudah menyusun data terpilah dan pemetaan kebutuhan non aparatur pada masyarakat hutan • Sasaran strategis Renstra Kementerian Kehutanan telah mengintegrasikan isu gender pada program/kegiatan • Terbentuknya tenaga teknis yang berkompeten di bidang usaha kehutanan laki-laki dan perempuan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari • Pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan melibatkan perempuan dan laki-laki

  22. ASDEP GENDER DALAM IPTEK DAN SUMBERDAYA EKONOMI KEGIATAN : PenyusunandanharmonisasikebijakanbidangIPTEK dan sumberdaya ekonomi yang responsif gender

  23. ASDEP GENDER DALAM IPTEK DAN SUMBERDAYA EKONOMI KEGIATAN : PenyusunandanharmonisasikebijakanbidangIPTEK dan sumberdaya ekonomi yang responsif gender

  24. OUTPUT ASDEP GENDER DALAM IPTEK TA 2013 • Output – I : Penyusunan Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang IPTEK (Riset dan Teknologi) dan Sumberdaya Ekonomi yang R/G Misalnya : Naskah Mou KPPPA dgn BPPT,Pedoman Teknis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kelompok perempuan, kajian pendayagunaan TIK bagi perempuan - Output – II : Fasilitasi 3 K/L dlm penerapan kebijakan pelaksanaan PUG bidang Iptek dan sumberdaya ekonomi, yaitu : Kemen Kominfo, Kemen PDT, dan Kementerian Ristek.

  25. OUTPUT ASDEP GENDER DALAM IPTEK TA 2013 • Output – II : Fasilitasi 6 Povinsi dlm penerapan kebijakan pelaksanaan PUG bidang Iptek dan sumberdaya ekonomi, yaitu : Provinsi Sumsel, NTB, Sulut, Sumut, Jateng dan Jatim • Output – III : Fasilitasi 3 K/L dlm penyusunan data gender di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi, yaitu : Kemen Kominfo, PDT, dan Ristek

  26. OUTPUT ASDEP GENDER DALAM IPTEK TA 2013 • Output – III : Fasilitasi 2 Provinsi dlm penyusunan data gender di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi, yaitu : Provinsi Sumsel dan Provinsi NTB.

  27. OUTCOME ASDEP GENDER DALAM IPTEK • Kesepakatan Bersama (MoU) antara KPPPA dengan Kemen Kominfo dan BPPT ; • Kemitraan kegiatan dengan Kemen Kominfo melalui pembangunan pusat komunitas kreatif di Kab Lombok Utara, NTB, Kab Lamongan Jatim; • Penyusunan Modul Pemanfaatan TIK bagi pelatih dan user, oleh Kemen Kominfo; • Bimbingan teknis pemanfaatan TIK untuk kelompok perempuan di Jatim; • Instruksi Gubernur NTB tentang penerapan ARG di 12 SKPD provinsi NTB

  28. OUTCOME ASDEP GENDER DALAM IPTEK • Penempatan Comunity Acces Point (CAP) utk PKK di Kab Ogan Ilir Sumsel dan kota Gorontalo; • Penyusunan Panduan PPRG bidang Kominfo, pada Kemen Kominfo; • Program/kegiatan yang RG pada Kemen Kominfo khususnya Dirjen Aplikasi Informatika, Badan Litbang, dan Biro Perencanaan; • Membangun Pusat Layanan Informasi Kecamatan statis (PLIK) dan bergerak (MPLIK) bagi kelompok usaha ekonomi;

  29. OUTCOME ASDEP GENDER DALAM IPTEK • Pergub Provinsi Sumsel, NTB dan Sulut ttg strategi PUG dlm pembangunan daerah, yang ditindak lanjuti dgn tebentuknya pokja PUG di provinsi; • Kelompok Kerja (Pokja) ICT4Women, dlm rangka memberikan kontribusi peningkatan penggunaan TIK yang efektif dan baik oleh perempuan; • Penganugerahan “Apresiasi Kartini Next Generation” dalam bidang TIK; • MoU KPPPA dengan Provinsi Sulut ttg pelaksanaan pembangunan PP dan PA di Sulut.

  30. ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : PenyusunandanharmonisasikebijakanbidangInfrastrukturyang responsif gender

  31. ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : PenyusunandanharmonisasikebijakanbidangInfrastrukturyang responsive gender

  32. OUTPUT ASDEP GENDER DALAM Infrastruktur TA 2013 • Panduan PPRG bidang ke-PU-an • Panduan PPRG Kementerian Keuangan • Panduan PPRG Bidang ESDM • Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di K/L (Generik) • Panduan PPRG bidang Perumahan Rakyat • Panduan PPRG bidang pertanahan • Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidangke-PU-an yang mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender • Data Terpilah Bidang Ke-PU-an mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender Kementerian PU

  33. Lanjutan • Data terpilah bidang ke-PU-an provinsi DKI Jakarta • Data terpilah bidang ke-PU-an provinsi Jawa Timur • Grand Design Pelaksanaan PUG Kementerian Perhubungan pada sub sector Perhubungan Udara • Model Kebijakan Infrastruktur untuk Pemberdayaan Perempuan melalui Industri Rumahan • PermenPP No 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monev Pelaksanaan PPRG bagi Daerah • Modul TOT fasilitator PPRG di daerah • Grand Design Pelaksanaan PUG Bidang Perumahan Rakyat sub sektor Perumahan Informal dan Pengembangan Kawasan • Data terpilah bidang ke- PU-an yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat • Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitasi SDM Pengggerak PPRG di 33 Provinsi

  34. Lanjutan • Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan yang mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender • Data Terpilah Bidang Perhubungan mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender Kementerian PU • Pedoman Pengawasan PPRG Daerah (dalam proses)

  35. OUTCOME ASDEP GENDER DALAM Infrastruktur • Terbentuknya POKJA PUG di 4 provinsi (Provinsi Jatim, Sulteng, DKI Jakarta, Bengkulu) • Diterbitkannya Instruksi Gubernur Sulteng Nomor 188.54/207/Bappeda-G.ST/2011 tentang Implementasi Gender Budget Statement (Pernyataan Belanja Gender) • Diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2012 tentang PPRG di Provinsi DKI Jakarta • Integrasi gender dalam RPJMD Provinsi DKI Tahun 2013-2017 • Diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2012 tentang PUG (Revitalisasi Pokja PUG) Provinsi DKI Jakarta • Tersusunnya ARG di 33 SKPD di provinsi Jawa Timur dengan total anggaran Rp. 60.059.659.330,- • Tersusunnya ARG di 20 SKPD provinsi Sulawesi Tengah • Tersusunnya ARG di 15 SKPD provinsi DKI Jakarta

  36. Lanjutan • Pergub No 29 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDG’s tahun 2011- 2015 Prov. Sulteng • Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang RPJMD 2011 -2016 Prov. Sulteng yang menuangkan target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); • Pergub Prov. Sulteng No. 49 Tahun 2012 Tentang RAD Keadilan Untuk Semua ( Justice For All) • Ditetapkannya focal point disetiap SKPD Provinsi melalui Keputusan Gubernur Nomor 476/34/BPPKBD-G.ST/2013 • Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor. 476/650/BPPKBD-G.ST/2012 tentang Pengurus Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Provinsi Sulawesi Tengah. • Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor.28.1/DPRD/2011 tentang Penetapan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Tengah periode 2011- 2014. • Tersusunnya Pedoman PPRG Provinsi Sulawesi Tengah; • Inisiasi pengintegrasian isu gender dalam KUA-PPAS; • Perda PUG Inisiasi DPR Prov. Sulteng

  37. Lanjutan • Terbentuknya Pokja PUG di KemenKeu, Kemenhub, Kemenpera, Kemen ESDM, Kemen PU dan BPN • MOU KPPPA dan Kemenhub tentang Pelaksanaan PUG • Panduan pelatihan bagi para penelaah anggaran pada Kementerian Keuangan • Implementasi pemanfaatan tungku hemat energy dengan melibatkan pemda, Yayasan Dian Desa dan World Bank difasilitasi oleh Ditjend EBTK ESDM • Panduan pelatihan PUG Kementerian Keuangan • KMK Nomor 568/KM/2012 tentang pembentukan Tim PUG Kementerian Keuangan • Tersusunnya Data terpilah Kementerian Keuangan • Tersedianya fasilitas daycare kementerian Kementerian Keuangan • Updating Data terpilah Kementerian PU setiap Tahun

  38. Lanjutan • Tersedianya Tempat Penitipan Anak Kementerian PU • Tersusunnya Gender Ceklish bidang Ke-PU-an • Kajian mengenai indikator gender bidang ke-PU-an • Tersusunnya Gender Impact Assement pada bidang Ke-Puan • Tersusunnya 13 (tiga belas) program bidang ke-PU-an yang responsif gender • Tersusunnya 6 (enam) program dan kegiatan bidang perhubungan yang responsif gender • Tersusunnya 3 (tiga) program bidang perumahan rakyat yang responsif gender • Tersusunnya 11 (sebelas) program dan kegiatan bidang pertanahan yang responsif gender •  Tersusunnya 11 (sebelas) program dan 15 kegiatan bidang ESDM yang responsif gender

  39. Lanjutan • Tersusunnya 8 Program dan 8 Kegiatan yang responsif gender di Kementerian Keuangan • Kerjasama IUWASH untuk Program, Air, Sanitasi dan Kebersihan Perkotaan Indonesia dengan srakeholderdi 34 kab/kota di 5 regional yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat/DKI Jakarta/Banten, JawaTengah, JawaTimur dan Sulawesi Selatan • Kerjasama INDI : Integrasi gender dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan (Panduan Manual Gender Berbasis) Kelembagaan) kerjasama INDI dan stakeholder terkait. • Kerjasama Pattiro : Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas untuk K/L dan Provinsi • Kerjasama GIZ : Merintis kerjasama terkait mainstreaming policy bid pertamabangan (sisi human right) terhadap perempuan sebagai pekerja dan peremp dan anak sbg penerima dampak pertambangan

  40. terima kasih

More Related