EVALUASI DAN STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

1. EVALUASI DAN STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA BANDUNG

2. FOKUS KAJIAN Menganalisis dan mengevaluasi biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung agar dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan strategi pembiayaan pendidikan yang dapat dijadikan acuan dalam merencanakan pembiayaan pendidikan pada Satuan Kerja Pemerintah Kota Bandung

3. PERTANYAAN STUDI • Komponen-komponen apa saja yang harus dibiayai dalam penyelenggaraan satuan pendidikan? • Aktivitas-aktivitas apa dari setiap komponen tersebut yang seharusnya dibiayai dalam penyelenggaraan satuan pendidikan? • Berapa alokasi biaya pendidikan yang disediakan Pemerintah Kota Bandung untuk seluruh jenjang pendidikan pada tahun 2005-2007? • Bagaimana hasil pendidikan yang telah dicapai berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan Pemda Kota Bandung? • Bagaimana strategi pembiayaan pendidikan yang harus dilakukan Pemda Kota Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya?

4. Tuntutan Peningkatan Mutu Pendidikan Kurikulum, Ketenagaan, Sarana Imprastruktur sosek Masyarakat FGD (Focus Group Diskussion) 2 3 - 2 Karakteristik Kelembagan Sekolah Analisis Faktual: Faktor pemicu kebutuhan biaya penyelenggaraan Pendas Strategi Peningkatan Biaya Satuan Pendidikan Ideal Pendas Masalah, kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Sekolah 1 3 - 3 Potret Tipologi Kelembagaan Sekolah (Faktual) Komponen Satuan Biaya Sekolah Kebijakan Depag: Standarisasi, Spesifikasi, Model / SPM Rekomendasi Model Ideal Alokasi dan Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Dasar 3 - 1 Aktivitas yang Harus Dibiayai Evaluasi Biaya Satuan Pendidikan (BSP) Ideal Pendas Aspek Legal Formal Manajemen Sistem Satuan Pendidikan Sekolah Satuan Biaya Modal, Operasional & Penunjang CONTECT INPUT PROCESS PRODUCT KERANGKA ANALISIS

5. TUJUAN STUDI Mengevaluasi besaran tanggung jawab Pemda Kota Bandung dalam membiayai proses penyelenggaraan pendidikan; Memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk Pemda Kota Bandung dalam membuat kebijakan yang berkenaan dengan penyediaan anggaran pembiayaan pendidikan.

6. Konsep Biaya Pendidikan Didefinisikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) baik dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan pendidikan. Biaya pendidikan dalam penelitian ini meliputi biaya pendidikan pada jenjang satuan pendidikan. Biaya pendidikan yang akan dianalisis adalah biaya pendidikan keseluruhan, yang meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan pada semua tingkat dari tingkat orangtua/siswa, satuan pendidikan, dan semua pengelola pendidikan dari tingkat sekolah sampai tingkat pemda.

7. Biaya Satuan (Unit Cost) Biaya pendidikan per tahun per siswa dan biaya siklus (cycle cost), yaitu biaya yang dibutuhkan oleh setiap siswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Cycle cost adalah unit cost dikalikan dengan waktu (dalam tahun) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Selain itu, biaya satuan pendidikan perlu pula diklasifikasikan berdasarkan: (1) jenis input, (2) sifat penggunaan, (3) jenis penggunaan, dan (4) pihak yang menanggung, serta (5) sifat keberadaannya.

8. Biaya Satuan Pendidikan Operasional Biaya input pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang, atau biaya yang dikeluarkan berulang-ulang setiap tahunnya per siswa per tahun, al: Buku-buku wajib, barang-barang yang harus sering diganti dengan yang baru, beasiswa, pelayanan kesejahteraan, seperti kantin, transport, penginapan dan olahraga, pemeliharaan gedung dan peralatan, serta pengoperasian gedung, seperti listrik, air, dan telepon.

9. Biaya Satuan Pendidikan Investasi Biaya input pendidikan yang penggunaannya lebih dari satu tahun per siswa per tahun, al: Pengeluaran-pengeluaran untuk: pembelian tanah, pengembangan gedung madrasah, kelas, laboratorium, peralatan tetap, perlengkapan pelajaran lain yang tahan lama, tempat tinggal dan sebagainya.

10. Biaya Satuan Pendidikan Langsung Biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan input yang langsung terkait dengan proses belajar mengajar per tahun, al: Pengeluaran-pengeluaranuntuk gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya; pembelian bahan, peralatan dan perlengkapan belajar; dan pembangunan gedung untuk belajar.

11. Biaya Satuan Pendidikan Operasional Personel Biaya yang dikeluarkan untuk kesejahteraan dan pengembangan personel per tahun, al: Guru dan tenaga kependidikan lain (laboran, pustakawan, dan lainnya), administratur (kepala satuan pendidikan dan pegawai administrasi, dan tenaga penunjang lainnya).

12. Biaya Satuan Pendidikan OperasionalBukan Personel Biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan segala bahan, peralatan, perlengkapan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran, al: Buku, alat tulis, gedung, daya dan jasa, dan lainnya. Menurut sifat keberadaannya biaya satuan pendidikan ini dapat dibedakan ke dalam biaya satuan pendidikan faktual dan biaya satuan pendidikan.

13. Biaya Satuan Pendidikan Faktual: Biaya-biaya yang senyatanya dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya Satuan Ideal: Biaya-biaya satuan pendidikan yang semestinya dikeluarkan agar penyelenggaraan pendidikan dapat menghasilkan mutu pendidikan yang diinginkan.

14. KOMPONEN BSP (Faktual) Peningkatan KBM; Peningkatan Pembinaan Kesiswaan; Peningkatan Kualitas Personel; Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasana; Kegiatan Rumah Tangga Sekolah; Gaji dan Kesra Guru juga tenaga Kependidikan (TU, Laboran,Pustakawan, dan sarana penunjang lainnya; Kegiatan Ekstrakurikuler dan Non Kurikuler

15. SASARAN PRIORITAS PEMKOT BANDUNG Kerusakan infrastruktur, prasarana dan sarana pendidikan seperti laboratorium dan perpustakaan masihkurang memadai, Mahalnya biaya pendidikan sehingga belum terjangkau semua kalangan, Kesejahteraan guru, Peningkatan kompetisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Kualitas peserta didik belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, Masih rendahnya relevansi pendidikan dengan kondisi masyarakat, Kurikulum pendidikan, Masalah buku pelajaran yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan peserta didik

16. BESARAN ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN KOTA BANDUNG Tabel 1 Jumlah Anggaran Pendidikan Kota Bandung pada tahun 2003 – 2005 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kota Bandung Tahun 2006

17. Tabel 2 Jumlah Anggaran Pendidikan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2006 dan 2007 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kota Bandung Tahun 2006

18. HASIL PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG Tahun 2006, APK SMP/MTs: target 108,80%, tercapai 115,67%; SMA/MA/SMK: target 84,00%, tercapai 85,53%; SD/MI: target 138,42% terealisir 138,37% (berkurangnya penduduk usia 7 - 12 tahun, yaitu dari 194.608 orang (2004/2005) menjadi 175.976 orang (2005/2006). APM SD/MI: target 100% tercapai 121,58%; SMP/MTs: target 80% tercapai 85,18%; SMA/MA/SMK: target 60% terealisasi 59,85%. APS SD/MI: target 0,08% terealisasi 0,04%; SMP/MTs: target 0,50% tercapai 0,29%; SMA/MA/SMK: target 0,50% terealisir 0,63% (siswa SMA/MA/SMK = 641 siswa). AMH: target 99,30% tercapai 99,57%; Indek Pengetahuan dari 89,06 % (2005), meningkat menjadi 89,26% (2006). Ideks Pendidikan (IP) menjadi 79,38 dari sebelumnya 79,27. Indeks Kesehatan (IK) menjadi 79,38 dari sebelumnya 79,27. Indeks Daya Beli (IDB) mencapai 63,41 point atau setara dengan standar hidup layak. IPM meningkat, dari 77,42 menjadi 77, 50 (0,8 point); IPM Jawa Barat: 70,05

19. Tabel 3 Komponen Biaya Pendidikan di Kota Bandung Sumber: Hasil Penelitian DEPDIKNAS Tahun 2006

20. Tabel 4 Estimasi Unit Cost Pada Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTS

21. Tabel 5: Total Biaya yang Dibutuhkan Siswa Dapat disimpulkan bahwa jumlah dana BOS belum mampu untuk menutupi biaya operasional untuk sekolah SD ataupun pada tingkat SLTP, sehingga peranan pemerintah daerah Kota Bandung untuk mencipatakan sekolah gratis harus melakukan strategi-strategi pencapaian lanjutan. Untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK dari pemerintah pusat yang ada selama ini tidak berbentuk dana BOS seperti SD dan SLTP yang merata bagi semua siswa, tetapi berbentuk beasiswa bagi sebagian kecil siswa yang kurang mampu.

22. Tabel 6: Rasionalisasi Pencapaian Sekolah Gratis bagiSemua Jenis dan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung

23. Tabel 7: Pencapaian Sekolah Gratis Bagi Jenjang Pendidikan Negeri di Kota Bandung

24. Tabel 8: Sekolah Gratis Bagi Semua Jenis dan Jenjang Pendidikan (Mengabaikan Dana BOS)

25. Tabel 9: Sekolah Gratis Bagi Jenjang Pendidikan Negeri (Mengabaikan BOS)

26. Tabel 10: Alternatif Pembiyaan Pendidikan pada setiap Jenis dan Jenjang Pendidikan

27. Grafik 1: Alternatif Pembiyaan Pendidikan pada setiap Jenis dan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung

28. Ada berbagai alternatif yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mencapai sekolah sekolah gratis dengan mempertimbangkan pendanaan dari BOS (pemerintah pusat): Membebaskan seluruh biaya untuk seluruh jenjang dan jenis pendidikan, dengan membutuhkan dana APBD sekitar 20%. Membebaskan seluruh biaya untuk seluruh jenjang pendidikan yang berstatus NEGERI, yang akan menghabiskan dana APBD sebesar 11,03%. Membebaskan Jenjang PENDIDIKAN DASAR yang mencakup SD/MI dan SMP/MTS berstatus NEGERI dan SWASTA yang menghabiskan dana APBD sebesar 10%. Membebaskan biaya untuk sekolah pada jenjang PENDIDIKAN DASAR (SD/MI) yang berstatus NEGERI, yang akan menghabiskan dana APBD sebesar 7,13%.

29. KESIMPULAN Perhatian Pemkot Bandung terhadap pendidikan sudah tinggi, terbukti dari adanya program BAWAKU, Penuntasan WAJARDIKDAS, Sekolah Gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, serta program pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Guru Negeri dan Swasta yang dialoksikan dari BAWAKU. Dengan memperhatikan perkembangan APBD Pemkot Bandung dan unit cost yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, maka untuk mensukseskan “Bandung Cerdas 2008”, maka Pemkot tidak perlu ragu untuk memberikan subsidi penuh dalam penyelenggaraan PENDIDIKAN DASAR, karena sudah memiliki kemampuan untuk itu. Siswa yang bersekolah di Kota Bandung sekitar 18-25% berasal dari luar Kota Bandung, sehingga dierlukan alokasi dana khusus yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi berkaitan dengan adanya penduduk urban yang mengikuti pendidikan di lingkungan Kota Bandung.

30. REKOMENDASI Perlu mempunyai SIM data kelembagaan satuan pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang kelembagaan pendidikan yang menjadi bidang garapan tanggungjawab Pemkot Bandung. Perlu adanya standarisasi komponen dan aktivitas biaya pendidikan untuk setiap jalur, jenjang dan jenis kelembagaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung. Perlu adanya standarisasi biaya untuk setiap komponen dan aktivitas biaya pendidikan ang disediakan oleh pemerintah daerah dimana menjadi tanggungjawabnya. Perlu adanya pemetaan biaya (budget mapping) satuan pendidikan (modal/operasional, langsung/tidak langsung, personel/bukan personel, untuk setiap jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan.

31. Alhamdulillaah…