TANGGUNG JAWAB BEA MASUK, PEMBAYARAN, JAMINAN dan PENAGIHAN

1. TANGGUNG JAWAB BEA MASUK, PEMBAYARAN, JAMINAN dan PENAGIHAN

2. TANGGUNG JAWAB BM atas barang yang diangkut sejaktanggalpemberitahuanpabean atas barang fasilitas / saat kedatangan bila importir tidak ditemukan atas barang yang ditimbun

3. KAS NEGARA TANGGUNG JAWAB BM DIBAYAR ATAU Bea masuk dan PDRI TEMPAT PEMBAYARAN LAIN YG DITUNJUK MENTERI

4. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN BEA MASUK dan PDRI Pungutan Pabean INWARD MANIFEST (BC 1.1) PIB (2.0) PIB KHUSUS (BC 2.1) Customs Declaration (BC 2.2) Fasilitas KITE (BC 2.4) Fasilitas TPB (BC 2.5) PENCACAHAN DAN PEMBEAAN KIRIMANPOS (PPKP) BUKU PAS BARANG LINTAS BATAS (BPBLB) Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP) SuratPenetapanPabean (SPP) SuratPenetapanSanksiAdministrasi SuratTeguran SuratPaksa

5. TEMPAT PEMBAYARAN Pada dasarnya secara umum pembayaran dilakukan di Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau Pos Persepsi

6. BUKTI PEMBAYARAN BANK DEVISA PERSEPSI  SSPCP KPBC  SSPCP, KANTOR POS  SSPCP • SSPCP adalah suratyang digunakanuntukmelakukanpembayarandansebagaibuktipembayaranataupenyetoranpenerimaannegara.

7. BENTUK SSPCP

8. SSPCP SSPCP dapat digunakan sebagai dasar untuk dimulainya pelayanan kepabeanan dan cukai apabila telah mendapat: a. Nomor Transaksi Bank (NTB)atau Nomor Transaksi Pos (NTP), dalam hal pembayaran dilakukan di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi; atau b. Nomor SSPCP, dalam hal pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos. SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 untuk Wajib Bayar; b. Lembar ke-2 untuk KPPN dan diteruskan ke Kantor Bea dan Cukai; c. Lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan d. Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, atau Pos Persepsi.

9. KETENTUAN UMUM Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu. Pembayaran adalah pelunasan penerimaan negara oleh wajib bayar dalam rangka pemenuhan kewajiban dibidang kepabeanan dan cukai serta dasar untuk mendapatkan pelayanan. Penyetoran adalah kegiatan menyerahkan seluruh pembayaran penerimaan negara ke kas negara. NTB adalah nomor buktitransaksi penerimaan yang diterbitkanoleh bank devisapersepsi atau bank persepsi. NTP adalah nomor buktitransaksi penerimaan yang diterbitkanoleh pospersepsi. NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) adalah nomor buktitransaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.

10. KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN PENYETORAN 1 2 KAS NEGARA SSPCP 3 4 WAJIB BAYAR BANK – POS PERSEPSI BANK – POS PERSEPSI NTB/NTP/NTPN Credit Advice 5 NTPN 3 SSPCP KANTOR BEA DAN CUKAI 1 KANTOR POS

11. TATA KERJA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR / EKSPOR MELALUI BANK DEVISA PERSEPSI ATAU POS PERSEPSI WAJIB BAYAR BANK ATAU POS BEA CUKAI KPPN MPN • SSPCP rkp 4 • Dok. Dasar • Uang • SSPCP rkp 4 • Dok. Dasar • Uang SSPCP lbr. 2 Berkas sesuai? N Y Proses validasi Mengisikan nama & kode bank/pos, nomor SSPCP, unit & kode KPPN, tgl & waktubayar, nama & tanda tangan, dancapbank, NTB/NTP dan/atau NTPN SSPCP lbr. 2 SSPCP lbr. 2 Membubuhkan padadok.dasar: cap, tgl pelunasan,nama & tanda tangan. SSPCP lbr. 1&3, dok. dasar Proses NTPN Proses CA via EDI Proses Credit Advise SSPCP dan dok. dasar SSPCP lbr . 3

12. TATA KERJA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR ATAS KIRIMAN POS MELALUI KANTOR POS WAJIB BAYAR KANTOR POS BEA CUKAI • Terima barang kiriman pos; • membuat PPKP rangkap 4; • Menyerahkan PPKP lbr. 1,2, dan 3 ke petugas kantorpos. Terima berkas PPKP rangkap 3, dan menyerahkan kepada wajib bayar Terima PPKP dari petugas kantor pos SSPCP (rangkap 4)+ Dok. Dasar + Uang menerima dan meneliti berkas Berkas sesuai? Terima berkas untuk diperbaiki N Y • Mengisi pada SSPCP: • No. SSPCP, tanggal & waktu bayar, nama & tanda tangan, dan cap dinas kantor pos • Menyerahkan kepada wajib bayar • barang + SSPCP lbr. 1 + PPKP lbr. 3 • Menyerahkan kepada Bea dan Cukai SSPCP lbr. 3 + PPKP lbr. 1 Terima barang, SSPCP lbr. 1, dan PPKP lbr. 3 Terima SSPCP lbr. 3 + PPKP lbr. 1 dari kantor pos

13. Pengertian dan Sifat Jaminan SesuatuYgdiserahkan KepadaPihak Lain SbgBukti Untuk PemenuhanJanjinya JAMINAN SIFAT PENGGUNAAN • SekaliPakai • TerusMenerus • 1. PenguranganBertahap • 2. Tetap, TanpaPengurangan

14. Jenis-jenis Jaminan • Jaminan Tunai • Jaminan Bank • Jaminan dari Perusahaan Asuransi (Customs Bond) • Jaminan lainnya • - Jaminan Perusahaan Penjamin • - Jaminan Perusahaan (Corporate Garantie) • - Jaminan tertulis

15. Penggunaan dan Besarnya Jaminan • Menjamin Pungutan Negara dalam rangka Kepabeanan • - impor dengan fasilitas penundaan pembayaran (Vooruitslag) • - impor dengan fasilitas Rush handling • - impor Sementara • - pengajuan keberatan • Memenuhi kewajiban penyerahan jaminan yg dipersyaratkan • dalam peraturan Pabean BESARNYA JAMINAN: • BerkaitandenganFasilitas BM, Cukai, PDRITerutang, DA • BerkaitanTambah Bayar  BM, Cukai, PDRITerutang • BerkaitandenganKeberatan  BM, PDRI dan DA yg • kurang dibayar

16. KONSEP PENAGIHAN • Pengertian Penagihan secara umum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh fiskus dalam rangka pemulihan hak-hak Negara atas kewajiban/kekurangan pungutan pajak yang timbul berkaitan dengan ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai Pelaksanaan Tagihan, dilakukan dalam 2 Tahap : 1 Penagihan Administratif Tahap 2 Penagihan Aktif Tahap

17. Penagihan Administratif • Penagihan Administratif adalah tindakan yang diambil oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Penetapan atau Keputusan dalam rangka memulihkan hutang pajak/kekurangan tagihan pajak/denda administratsi/bunga yang timbul berdasarkan ketentuan Kepabeanan dan Cukai yang berlaku (UU Pabean dan UU Cukai) SPTNP SPKTNP SPP SPSA Kep. Dirjend Bentuk Surat Penagihan :

18. PENAGIHAN BM Pasal 37A : Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan. Pasal 38 : Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan UU Pabean yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan

24. 21 hari SURAT PAKSA Ka. KPBC SURAT TEGURAN 2 x 24 jam BeritaAcaraPenyitaan & SegelSita PELAKSANAAN LELANG Pejabat Lelang & Ka. KPBC 14 hari 14 hari SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN Ka. KPBC PENGUMUMAN LELANG Ka. KPBC • Hasil lelang diperhitungkan tagihan + biaya penagihan/biaya lelang; selebihnya dikembalikan kepada pemilik, bila masih kurang, dicari lagi obyek sita yang lain. PENAGIHAN ADMINISTRATIF PENAGIHAN AKTIF KPP Jatuh Tempo 60 Hari (Pabean) 7 Hari SPTNP/SPKTNP/SPSA/SPP

25. Penagihan Aktif • Penagihan Aktif adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh fiskus agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara: • menegur atau memperingatkan, • melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, • memberitahukan Surat Paksa, • mengusulkan pencegahan, • melaksanakan penyitaan, • melaksanakan penyanderaan, dan • menjual barang yang telah disita. • Sesuai UU No.19 Tahun 2000 Surat Teguran Surat Paksa Surat Penyitaan Bentuk Surat Penagihan : Ciri khas dokumen Penagihan scr aktif adalah adanya klausul : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

28. KPU/KPPBC KPP