hukum publik
Download
Skip this Video
Download Presentation
HUKUM PUBLIK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

HUKUM PUBLIK - PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on

HUKUM PUBLIK. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA. RUSDIANTO SESUNG. Surabaya, November 2012. a. Imperium The rule over all individuals by the prince Kekuasaan raja bidang politik ( sovereignty ) Melahirkan konsep hukum publik b. Dominium

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HUKUM PUBLIK' - fred


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hukum publik

HUKUM PUBLIK

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

RUSDIANTO SESUNG

Surabaya, November 2012

slide2
a. Imperium
  • The rule over all individuals by the prince
  • Kekuasaan raja bidangpolitik (sovereignty)
  • Melahirkankonsephukumpublik
  • b. Dominium
  • The rule over things by the individual
  • Kekuasaan raja padakekayaan(property)
  • Melahirkankonsephukumperdata

KONSEP KEKUASAAN

DI ROMAWI KUNO

slide3
HukumPublik (Political Law), kitamemperolehkebebasan(Liberty)
  • HukumPerdata (Civil Law), kitamemperolehhakmilik
  • Keduanyatidakbolehdicampuradukkansatusama lain.

Montesquieu

(Perancis, 1689-1755)

slide4
a. Imperium – DemokrasiPolitik
  • b. Dominium – DemokrasiEkonomi
  • KonsepKedaulatandibarathanyapadabidangpolitik, tidakterjadipadabidangekonomi. Ekonomimengikutisistempasar (Bung Hatta).

KONSEP DEMOKRASI

slide5
Demokrasi Politik + Demokrasi ekonomi = Demokrasi Sosial (Bung Karno)
  • Konsep Kedaulatan the founding fathers tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

KONSEP DEMOKRASI

INDONESIA

slide6
“….yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….”

PEMBUKAAN UUD 1945

ALINEA IV

slide7
SistemhukumEropakontinental (civil law system)
  • Sistemhukum Anglo Saxon (common law system)

PEMBGAIAN HUKUM MENURUT SISTEM HUKUM

civil law system
Civil Law System
  • Berkembang di negara Eropa Daratan seperti Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia.
  • Civil law system mengutamakan hukum tertulis, disebut codified law (Hukum Kodifikasi).
  • Kodifikasi hukum merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang dikeluarkan atas perintah Yustianus I (Kaisar Romawi Timur, 527-565 M.) yang disebut Corpus Juris Civilis (529-534 M.)
  • Hukum di luar kodifikasi tidak mengikat kecuali dikehendaki oleh penguasa.

8

dua bagian civil law system
Dua Bagian Civil Law System
  • Hukum Publik

a. Hukum Tata Negara

b. Hukum Administrasi Negara

c. Hukum Pidana

  • Hukum Privat

a. Hukum Perdata (Sipil)

b. Hukum Dagang

9

common law system
Common Law System
  • Berasal dari Inggris abad-11 dan berkembang abad ke-16 diantaranya ke Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia.
  • Sumber hukum utamanya adalah Putusan pengadilan (Judicial Precedent), sehingga disebut Case Law.
  • Kebiasaan dan hukum tertulis juga diakui karena sama2 berasal dari putusan pengadilan.

10

dua bagian common law system
Dua Bagian Common Law System
  • Hukum Publik

a. Hukum Tata Negara

b. Hukum Administrasi Negara

c. Hukum Pidana

  • Hukum Privat

a. Hak milik (law of property)

b. Hukum orang (law of persons)

c.Hukum perjanjian (law of contract)

d. Hukum perbuatan melanggar Hukum (law of

torts)

perkembangan peran negara
Perkembangan Peran Negara
  • Negara mula2 menampakkan perannya sebagai penjaga malam (nachtwachterstaat) yang menuntut jaminan di bidang hukum.

– Ruang Privat sangat luas

  • Kemudian peran negara berkembang menjadi verzorgingsstaat atau welvarsstaat , yaitu adanya keharusan pemerintah menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial .

– Ruang Publik sangat luas

macam macam hukum publik
MACAM-MACAM HUKUM PUBLIK
  • Hukum Tata Negara
  • HukumAdministrasi Negara
  • HukumPidana
  • HukumInternasional
hukum tata negara
HUKUM TATA NEGARA
  • DroitConstitutionnel (Perancis)
  • Constitutional Law (Inggris)
  • DirittoConstitutionale (Italia)
  • Verfassungsrecht (Jerman)
  • Staatsrecht (Belanda)

a. dalamartiluas = HTN+HAN

b. (dalamartisempit = HTN

  • Verfassungslehre/Theoriederverfassung

(Prof. Mr. Djokosoetono)

objek htn
OBJEK HTN
  • Objek HTN adalahnegara
  • Empatunsurnegara(1) a definite territory, (2) population, (3) a government, dan(4) sovereignty.
  • DalamIlmu HTN berlakudoktrinLegal Fiction Theory bahwasuatunegaradianggapmemilikikonstitusisejaknegaraituterbentuk, baikmelalui transfer of authority, deklarasidanproklamasi, revolusidankudeta
ruang lingkup htn
RUANG LINGKUP HTN
  • Struktur Negara
  • Kekuasaan Negara
  • Hubungan Negara danWarganegara
teori konstitusi
TEORI KONSTITUSI
  • Konstitusi merupakan resultante (hasil kesepakatan) sesuai dengan kebutuhan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (KC. Wheare, The modern constitution, 1975)
  • Konstitusi bukan masalah salah dan benar karena merupakan pilihan politik berdasarkan resultante (Mahfud MD, 2010).
  • Untuk lebih memaksimalkan materi konstitusi, haruslah dibentuk Komisi Konstitusi dan hasilnya disahkan oleh MPR (Mahfud MD, 2010).
sumber htn
SUMBER HTN

Nilai-NilaiKonstitusi yang tidaktertulis;

Undang-undangdasar, baikpembukaanmaupunpasal-pasalnya;

PeraturanPerundang-undangantertulis;

Yurisprudensiperadilan;

Konvensiketatanegaraan(constitutional convention);

Doktrinilmuhukum (iuscomminisopiniodoktorum); dan

Hukuminternasional yang telahdiratifikasiatautelahberlakusebagaihukumkebiasaaninternasional.

bentuk sumber hukum
BENTUK SUMBER HUKUM

Regels;

Contract, treaty;

Vonnis; atau

Beschikking.

regelings uu nomor 12 tahun 2011
REGELINGS(UU Nomor 12 Tahun 2011)

UUD 1945

Tap MPR

UU/Perppu

PP

Perpres

PerdaProvinsi

PerdaKabupaten/Kota

algemene verordeningen peraturan umum hindia belanda
ALGEMENE VERORDENINGEN (Peraturan Umum) Hindia Belanda
  • Wet

DibuatolehMahkotaBelandabersamaParlemenBelanda (Staten-Generale).

  • AlgemeneMaatregelen van bestuur

Di buatolehMahkotaBelandaSendiri.

  • Ordonansi

DibuatolehGubernurJenderalHindiaBelandabersamaDewan Rakyat HindiaBelanda (Volks-Raad).

  • Regerings – verodening

DibuatolehGubernurJenderalHindiaBelandaSendiri.

stufenbau theorie hans kelsen
Stufenbau Theorie Hans Kelsen

GENERAL NORM

(Mengikat Umum)

GN

UUD

TATA

HUKUM

UU

REGULASI

INDIVIDUAL NORM

(Mengikat Individu)

KETETAPAN

theorie von stufenufbau der rechtsordnung dari hans nawasky
Theorie von Stufenufbau der Rechtsordnung dari Hans Nawasky

Norma fundamen Negara

SFN

Aturan Dasar

Grundgesetzes

Formele Gesetzes

UU Formal

Peraturan teknis dan otonom

Autonome Satzungen/

Verordnungen

law making principles
LAW MAKING PRINCIPLES
  • Asas Legalitas atau Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege
  • Asas lex superior derogat legi inferiori
  • Asas lex posteriori derogat legi priori
  • Asas lex specialis derogat legi generalis
bentuk negara
BENTUK NEGARA

A. Leon Duguit :

1. Negara Kesatuan

2. Negara Serikat

3. Perserikatan Negara-negara

Sri Soematri :

1. Negara federal/Serikat (Federal

state, bondstaat)

2. Negara Kesatuan (Unitary State, eenheidstaat)

bentuk pemerintahan modern
BENTUK PEMERINTAHAN MODERN

A. MONARKI

  • Kehendak terjelma dari satu orang
  • Kepala Negara berganti turun temurun.

B. REPUBLIK

  • Kehendak terjelma dari rakyat.
  • Kepala Negara berganti tidak turun temurun.
doktrin trias politica montesquieu 1689 1755
DOKTRIN TRIAS POLITICA (Montesquieu,1689-1755)
  • FungsiLegislatif
  • FungsiEksekutif
  • FungsiYudikatif
sistem pemerintahan
SISTEM PEMERINTAHAN
  • Sistem Pemerintahan Parlementer
  • Sistem Pemerintahan Presidensiil
  • Sistem Pemerintahan Campuran
konsep negara hukum indonesia
KONSEP NEGARA HUKUMINDONESIA

KONSEP NEGARA HUKUM PRISMATIK

RULE OF LAW

NilaiKeadilan

RECHTSSTAAT

NilaiKepastian

NilaiKetuhanan

NilaiKeadilanHukum

NilaiKepastianHukum

Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 2010

hukum administrasi negara
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
  • Belanda : administratiefrecht/bestuurrecht
  • Inggris : administrative law
  • Jerman : verwaltungsrecht
  • Perancis : droitadministratief
slide32
DEFINISI HAN
  • Van Volen Hoven : Mendasarkan pada Hukum Tata Negara, dimana Hk Administrasi diartikan sebagai rangkaian dan peraturan yang mengatur organ tertinggi dan organ rendah setelah organ tersebut melakukan kewenangannya.
  • De Hann : Hukum Administrasi merupakan instrument yuridis bagi Pemerintah / Penguasa untuk secara aktif mengendalikan kehidupan masyarakat dimana pengendalian tersebut masyarakat ikut berperan serta di dalamnya
hukum administrasi negara1
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
  • Hukumadministrasinegara (Administratiefrecht/bestuursrecht) adalahberisiperaturan-peraturan yang berhubungandenganadministrasiataubestuur(fungsipemerintahan), selainfungsipembentukanperundang-undangan(regelgeving) danperadilan(rechtspraak).
  • [ B=Kn-(rg+rh) ]
hakekat dan cakupan hukum administrasi negara
Hakekat dan Cakupan Hukum Administrasi Negara

Prajudi Atmosudirdjo

  • HAN mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara

Van Wijk-Konjnenbeft dan P. de Haan Cs

  • Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat',
  • Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut;
  • Perlindungan hukum (rechtsbesherming);
  • Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
dasar kewenangan
Dasar Kewenangan
  • Atribusi
  • Delegasi
  • Mandat
atribusi
ATRIBUSI

Cara normal untuk memperoleh wewenang

Wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada UU dalam materiil

Merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu

delegasi
DELEGASI

Penyerahan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) oleh Pejabat TUN kepada pihak lain dan wewenang tertentu

Syarat delegasi : (1) definitif; (2) hrs didsarkan peraturan per-UU-an; (3) tidak diperkenankan kepada bawahan; (4) kewajiban memberikan penjelasan; (5) beleidsregels

instrumen tindakan pemerintah
INSTRUMEN TINDAKAN PEMERINTAH

Untuk Siapa

Apa & Bagaimana

1

Umum

Abstrak

3

4

Individual

Konkrit

2

contoh
Contoh :

Umum Abstrak : Peraturan perundang-undangan (regelings)

Individual kongkrit : Keputusan Pejabat/Badan TUN (beschiking)

Umum Konkrit : Peraturan Kebijakan (beleidregels)

Individual Abstrak : rencana dan perizinan

tindakan pemerintah
TINDAKAN PEMERINTAH

PERBUATAN HUKUM

PERBUATAN NYATA

Hukum Privat

Hukum Publik

Bersegi Satu

Bersegi dua/Banyak

KTUN (Kongkrit individual)

slide41
Perorangan

Kebendaan

Bersegi Satu

Keputusan Terikat

Deklaratif

Kongkrit Individual

Konstitutif

Beleid

Keputusan Bebas

Interpretasi

Kgkrit umum

Bersegi dua/banyak

Keputusan Terikat

Abstk umum

Abstk Indvdl

Kongkrit Umum Abstrak Umum Abstrak Individual

Beleid

Keputusan Bebas

Interpretasi

tindakan pemerintah yang merugikan
TINDAKAN PEMERINTAH YANG MERUGIKAN

1.Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad)

2.Perbuatan melawan undang-undang (onwetmatige daad)

3.Perbuatan yang tidak tepat (onjuist)

4.Perbuatan yang tidak bermanfaat (ondoelmatige)

5.Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir)

slide43
PERUBAHAN PARADIGMA POLITIK DAN KETATANEGARAAN

PERGESERAN PARADIGMA HUBUNGAN NEGARA DAN RAKYAT

NEGARA

RAKYAT

PERGESERAN PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

diskresi
DISKRESI
  • DiskresiadalahkewenanganPejabatAdministrasiPemerintahandalammengambilkeputusanuntukmengatasimasalahdenganmemperhatikanbatas-batashukum yang berlaku, asas-asasumumpemerintahanyang baikdannorma-normamasyarakat.
  • Pejabatsangatrentanuntukmelakukanperbuatanmelawanhukum (onrechtmatig/ondoelmatig) terutamasaatmenggunakankewenanganuntukmelakukandiskresi, olehkarenanyasangatdiperlukanpengawasandanpembatasan
discretion inggris discretionair perancis freies ermessen jerman
Discretion (Inggris), Discretionair (Perancis), Freies Ermessen (Jerman)
  • PrajudiAtmosudirjo

Kebebasanbertindakataumengambilkeputusanmenurutpendapatsendiri

  • Laicamarzuki

Kebebasan yang diberikankepadabadanataupejabatadministrasidalamrangkapenyelenggaraanpemerintahan

komponen diskresi
KOMPONEN DISKRESI

Menurut Laica Marzuki

  • SUBYEKTUM
  • MATERI
  • KEWENANGAN
unsur kewenangan dalam diskresi
UNSUR KEWENANGAN DALAM DISKRESI

Menurut Hadjon diskresi mengandung dua kewenangan

  • Kewenangan untuk memutus sendiri
  • Kewenangan untuk interpretasi sendiri
alasan diskresi
ALASAN DISKRESI

(a) Mendesak dan alasannya mendasar serta dibenarkan motif perbuatannya;

(b) Peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam menetapkan kebijaksanaan diskresi, khusus untuk kepentingan umum, bencana alam dan keadaan darurat, yang penetapannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

(c) Untuk lebih cepat, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-undang, penyelenggaraan pemerintahan Negara, dan untuk

keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

batas batas diskresi
BATAS-BATAS DISKRESI
  • Pasal 25 RUU Administrasi Publik
  • Jika seorang Pejabat Administrasi Pemerintahan harus menggunakan diskresi dalam pembuatan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan, pejabat yang bersangkutan wajib memperhatikan tujuan pemberian diskresi, batas-batas hukum yang berlaku serta kepentingan umum.
  • Batas-batas hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia,

b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,

c. Wajib menerapkan AAUPB,

d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum & kesusilaan.

hukum pidana
HUKUM PIDANA

FAKTUAL

HP Positif

(ius constitutum)

I. HP Positif

ILMU

HP

HP Yad.

(ius constituendum)

POLITIK HP

(Penal Policy)

NORMATIF

HP Asing

(ius comperandum)

PERBANDINGAN

Hkm. Pidana

HP Adat (tidak

Tertulis)

HP ADAT

asas hukum pidana
ASAS HUKUM PIDANA

Asas Legalitas

Perbu-

atan

Asas SMH Materiel (AVAW – Afwezigheids van alle materiele Wederrechtelijk)

Asas Presumption of Innocence

ASAS

Asas Culpabilitas

Asas alasan penghapus pidana

Orang

Asas Personal (individual justice/liability)

Asas Humanism

Asas elastisitas/fleksibilitas/modifikasi

asas alasan penghapus pidana strafuitsluitingsground
ASAS ALASAN PENGHAPUS PIDANA(Strafuitsluitingsground)
  • Alasan Pembenar (rechtvaardigingsgrond) menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, meliputi :

1. Keadaan Darurat (Psl 48)

2. Pembelaan terpaksa (Psl 49 ayat (1))

3. Melaksanakan peraturan per-UU-an (Psl 50)

4. Menjalankan perintah jabatan dr pejabat berwenang (Psl 51)

b. Alasan Pemaaf (schuldduitsluitingsgrond), yaitu menghapus kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban , meliputi :

1. Tidak mampu bertanggungjawab (krn kejiwaan) (Psl 44)

2. Overmacht ( daya paksa) (Psl 48)

3. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Psl 49 (2)

4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Psl 51 (2)

ruang lingkup hukum pidana
RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA
  • Substansi HP
  • Struktur HP
  • Kultur HP

SISTEM

HP

  • HP Materiel
  • HP Formal
  • Hk. Pelaksn. Pidana

RUANG

LINGKUP

SUBSTANSI

HP

  • Tindak Pidana
  • Kesalahan (PJP)
  • Pidana

MSLH POKOK

HP

  • Bagian Umum
  • Bagian Khusus

SISTEMATIKA

KUHP

sumber hp positif
SUMBER HP POSITIF
  • Menguasai KUHP :
    • Sistematika KUHP
    • Perubahan/perkembangan KUHP;
    • Keterkaitan “aturan umum” KUHP dengan UU khusus di luar KUHP.
  • Memahami UU Khusus di luar KUHP.
slide55
SISTEM HP MATERIEL/SUBSTANTIF

PERBUATAN

(TINDAK PIDANA)

ORANG

(KESALAHAN/PJP)

PIDANA

(SANKSI)

Strafbaar feit

Criminal Act

Actus Reus

Schuld

Criminal resposibility

Mens rea

Straf

Punishment

Poena

syarat pemidanaan
SYARAT PEMIDANAAN

TUJUAN

PIDANA

PIDANA

Tindak

Pidana

Kesalahan

(PJP)

+

=

+

  • Perbuatan
  • Memenuhi UU
  • SMH
  • Td. Ada Alsn
  • Pembenar
  • KBJ
  • Dolus/Culpa
  • Td. Ada Alsn.
  • Pemaaf
jenis jenis tindak pidana
JENIS-JENIS TINDAK PIDANA
  • Kejahatan (Bk. II) dan Pelanggaran (Bk.III)
  • Delik Formil dan Delik Materiel
  • Delik Berbuat/aktif (commissionis) dan Delik Tidak Berbuat/pasif (omissionis)
  • Delik Aduan dan Delik Biasa
  • Delik Dolus dan Delik Culpa
  • Delik Umum dan Delik Khusus
  • SMH Materiil dan SMH Formil
  • Delik yang dikodifikasi & yang tidak dikodifikasi.
bentuk bentuk tp forms of criminal offence
BENTUK-BENTUK TP(Forms of Criminal Offence)
  • Permufakatan Jahat (samenspanning/ conspiracy)
  • Persiapan (voorbereiding/preparation)
  • Percobaan (poging/attempt)
  • Penyertaan (deelneming/complicity)
  • Perbarengan (concursus)
  • Pengulangan (recidive)
pjb kesalahan
PJB (KESALAHAN)
  • Kemampuan Bertanggung Jawab
  • Kesengajaan (dolus)
  • Kealpaan (culpa)
  • Tidak ada Alasan Pemaaf
pidana straf punishment
PIDANA (Straf/Punishment)
  • Pidana POKOK :
    • Pidana mati
    • Penjara
    • Kurungan
    • Denda
    • Tutupan
  • Pidana TAMBAHAN :
    • Pencabutan hak
    • Perampasan barang
    • Pengumuman keputusan hakim
hukum pidana wetboek van strafrecht
HUKUM PIDANA(Wetboek Van Strafrecht)

Buku I : Ketentuan Umum

Buku II : Kejahatan

Buku III : Pelanggaran

hukum internasional
HUKUM INTERNASIONAL
  • Hubunganantaraduanegaraataulebih
  • MelaluiInstrumenPerjanjianInternasional
  • SubekHukumInternasionalberupanegaraataudalambentukkonfederasi.
slide63
PERKEMBANGAN PENTING:
  • Munculnya teori-teori kedaulatan negara: Bodin (1530-1596), Machiavelli (1469-1527); Hobbes (1588-1679).
  • Pertumbuhan negara merdeka melahirkan praktek hubungan antar negara dan teori-teori baru hukum antar bangsa (pengaruh teori hukum alam).
  • Hukum internasional abad XVI: hukum perang antara negara-negara
slide64
Karya penting: Huig de Groot atau yang dilatinkan sebagai Hugo Grotius. Bukunya yang terkenal berjudul De Iure Belli ac Pacis (On the Law of War and Peace), terbit tahun 1625.
  • Grotiusberpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan yang mengatur hubungan antar bangsa memiliki daya paksa secara hukum dan mengikat kecuali jika bertentangan dengan keadilan alami atau hukum alam (natural law).
sumber hukum internasional
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
  • Treaty
  • Customary International Law
  • General Principles of Law recognized by Civilized Nations
  • Keputusan-keputusan pengadilan & ajaran para sarjana terkemuka.
slide66
Hukum Internasional terdiri dari :

(Mochtar Kusumaatmaja)

  • Hukum INternasional Publik, yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dan bukan bersifat perdata
slide67
Hukum Perdata Internasional, yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. (hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.)
metode penyelesaian
METODE PENYELESAIAN
  • Metode Non-yudisial (non-judicial method).
  • Metode semi-yudisial (quasi-judicial method).
  • Metode yudisial melalui pengadilan (Judicial method).
non judicial method
NON-JUDICIAL METHOD

Metode tradisional:

  • Negosiasi.
  • Mediasi.
  • Konsiliasi.
  • Kombinasi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi
quasi judicial method
QUASI-JUDICIAL METHOD
  • Arbitrase
    • Perbedaan dengan adjudikasi lain.
    • Klausa arbitrase/perjanjian arbitrase.
    • Consent to arbitrate.
    • Compromis
    • Komposisi majelis arbitrase.
    • Putusan (award)
    • Hukum yang berlaku (applicable law) dan sumber hukum.
    • Arbitrase internasional.
judicial method
JUDICIAL METHOD

Lembaga yudisial internasional yang permanen. International Court of Justice (ICJ).

  • Contentious jurisdiction. (Yurisdiksi/kewenangan menyelesaikan sengketa)
  • Advisory jurisdiction. (Yurisdiksi/kewenangan memberikan nasehathukum/pendapat hukum)
macam macam hukum privat
MACAM-MACAM HUKUM PRIVAT
  • HukumPerdata
  • (BW : BurgerlijkWetboek)
  • HukumDagang
  • (WvK : Wetboek van Koophandel)
hukum perdata
HUKUM PERDATA

HukumPerorangan (Personenrecht)

HukumKeluarga (Familierecht)

HukumWarisan

HukumHartakekayaan (Vermogenrecht)

HukumKebendaan (zakenrecht)

HukumPerikatan (Verbintenissenrecht)

kitab undang undang hukum perdata
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Buku I : Benda

Buku II : Orang

Buku III : Perikatan

Buku IV : Pembuktian dan Daluwarsa

hukum dagang
HUKUM DAGANG
  • Hukum dagang hukum yang mengatur hubungan hukum antara produsen dan konsumen, baik yang ada dalam kodifikasi maupun luar kodifikasi.
  • Dalam WvK, Hukum dagang dibagi 2 Buku :
  • Buku I : Dagang Umumnya
  • Buku II : Hak dan Kewajiban yang
  • Terbit Dari Pelayaran
subjek hukum
SUBJEK HUKUM
  • Subjekhukummerupakanpemeganghakdankewajibandalamsetiaptindakanhukum.
  • Subjekhukumterdiridari :

Manusia (natuurlijke persoon), dg syarat dewasa, sehat dan tidak dalam pengampuan.

Badan hukum (rechts persoon), terdiri dari badan hukum publik dan privat.

subjek hukum manusia
SUBJEK HUKUM : MANUSIA

PRIVAT

PUBLIK

Perorangan

Penyelenggara

Negara

(Eksekutif, Legislatif

dan yudikatif)

Kerjasama

CV

Firma

Persekutuan

Ket : Subjek Hukum Publik bisa jadi sebagai subjek hukum privat jika

melakukan perbuatan hukum yang tunduk pada hukum privat.

subjek hukum badan hukum
SUBJEK HUKUM : BADAN HUKUM

PRIVAT

PUBLIK

PT

BUMN

YAYASAN

BUMD

KOPERASI

PARPOL

pembentukan badan hukum
PEMBENTUKAN BADAN HUKUM
  • a. LegalitasInstitusional
  • Pendirian BH PrivatmelaluiAkteNotarisdandisahkandengan SK KemenhumHAM.
  • PendiriandanPengesahan BUMN dengan PP
  • PendiriandanPengesahBUMD denganPerda.
  • b. LegalitasOperasional
  • Olehinstansiteknisterkait.
  • Tergantungjenisusahanya.
hukum ekonomi
HUKUM EKONOMI
  • Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.
  • Dua pendekatan dalam hukum ekonomi :
  • Pendekatan Mikro , ada intervensi negara untuk mencapai keseimbangan
  • Pendekatan Makra, kajian hubungan hukum perdata.
hukum ekonomi1
HUKUM EKONOMI

NEGARA

RANAH. PUBLIK

PerangkatPeraturan Per-UU-an Pusatdandaerah

AsasKeseimbanganKepentingan

RANAH PRIVAT

Aktivitasekonomi

RANAH PRIVAT

perkembangan hubungan hukum publik dan hukum privat di belanda
Perkembangan Hubungan Hukum Publik dan Hukum Privat di Belanda
  • Privatisering Publiekrecht

(Hukum Privat mendekati hukum publik)

  • Publiektisering Privatrecht

(Hukum Publik mendekati hukum privat)

ad