definisi abortus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEFINISI ABORTUS : PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEFINISI ABORTUS :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

DEFINISI ABORTUS : - PowerPoint PPT Presentation


  • 274 Views
  • Uploaded on

DEFINISI ABORTUS :. HUKUM : KELUARNYA BAYI DARI RAHIM IBUNYA SEBELUM SAATNYA DILAHIRKAN (0 - 9 BULAN) MEDIS : JANIN YANG BELUM LAIK HIDUP DI LUAR RAHIM IBU (< 20 MINGGU ATAU < 1000 GRAM). PEMBAGIAN ABORTUS :. 1. SPONTAN : (10 - 15 %) KEHAMILAN NORMAL

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEFINISI ABORTUS :' - fran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
definisi abortus
DEFINISI ABORTUS :
  • HUKUM : KELUARNYA BAYI DARI RAHIM IBUNYA SEBELUM SAATNYA DILAHIRKAN (0 - 9 BULAN)
  • MEDIS : JANIN YANG BELUM LAIK HIDUP DI LUAR RAHIM IBU (< 20 MINGGU ATAU < 1000 GRAM)
pembagian abortus
PEMBAGIAN ABORTUS :
  • 1. SPONTAN : (10 - 15 %) KEHAMILAN NORMAL
  • 2. PROVOCATUS (DISENGAJA):
abortus provocatus
ABORTUS PROVOCATUS :
  • MEDISINALIS (ATAS INDIKASI MEDIS IBU DAN ATAU JANIN)
    • DISEBUT : TERMINASI KEHAMILAN
    • JANIN : BISA HIDUP / BISA MATI
  • KRIMINALIS (TAK ADA INDIKASI MEDIS)
    • ALASAN PSIKOLOGIS (PERKOSAAN, INCEST)
    • ALASAN SOSIOLOGIS DLL
batasan usia janin kelaikhidupan who
BATASAN USIA JANIN - KELAIKHIDUPAN : (WHO)
  • 1. ABORTUS : < 20 MINGGU ATAU < 1000 GRAM 2. IMATUR : 20 - 28 MINGGU ATAU 1000 - 2500 GRAM3. PREMATUR : 28 - 32 MINGGU (2500 - 3500 GRAM)4. MATUR : 32 MINGGU5. POSTMATUR : > 32 MINGGU
hukum positif 1
HUKUM POSITIF (1):
  • SEMUA ABORSI ADALAH ILEGAL (KUHP) : LEX GENERALIS
    • ps. 346 : ancaman bagi si ibu-PELAKU
    • Ps 347 : ancaman bagi penggugur (awam) tanpa ijin ibu
    • Ps 348 : ancaman bagi penggugur (awam) dengan ijin ibu
    • Ps 349 : ancaman bagi penggugur tenaga kesehatan dengan atau tanpa ijin ibu (DR + 1/3 SANKSI)
hukum positif 2
HUKUM POSITIF (2)
    • Ps 299 : ancaman bagi pemberitahu atau pemberi harapan
    • Ps 535 : ancaman bagi promotor
  • KECUALI : ATAS INDIKASI MEDIS (PS. 75 UU NO. 36/09) : LEX SPESIALIS
    • atas indikasi ibu : keselamatan jiwa !!!!! +/-
    • atas indikasi janin : keselamatan janin !!!
pasal 75 uu kes no 36 2009
Pasal 75 UU Kes No, 36/2009
  • Setiaporangdilarangmelakukanaborsi.
  • Laranganayat (1) dikecualikan :
  • a. indikasikedaruratanmedis yang dideteksisejakusiadinikehamilan, baik yang mengancamnyawaibudan/ataujanin, yang menderitapenyakitgenetikberatdan/ataucacatbawaan, maupun yang tidakdapatdiperbaikisehinggamenyulitkanbayitersebuthidupdiluarkandungan; atau
pasal 75 ayat 2 b dst
Pasal 75 ayat 2(b) dst

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat

menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan  RPP

pasal 76
Pasal 76

a. < kehamilan 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

b. oleh tenaga kesehatan berketerampilan & kewenangan bersertifikat yg ditetapkan oleh menteri;

c. persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

d. izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

pasal 77
Pasal 77
  • Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
penjelasan ps 77
Penjelasan ps 77

Aborsi tdk aman + bermutu + bertanggung jawab : dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

pasal 194
Pasal 194
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
penjahat aborsi 1
PENJAHAT ABORSI (1)
  • Ibu kandung (penggugur langsung + korban) : sanksi < = 4 thn
  • Orang awam penggugur langsung - ijin korban : < = 12 thn (hidup)/ < = 15 thn (mati)
  • Orang awam penggugur langsung + ijin korban : < = 7 tahun (hidup)/ < = 9 thn (mati)
penjahat aborsi 2
PENJAHAT ABORSI (2)
  • Nakes (DR/SpOG, bidan, tukang obat) : idem + 1/3 maks & cabut SIP
  • Penggugur tdk langsung (awam) : calo, pemilik klinik dll : < = 4 thn atau denda 3000 rph; (nakes) : + 1/3nya & cabut SIP
  • Promotor : kurungan < = 3 bln atau denda < = 300 rph
  • Semua : penjara < = 15 thn + denda < = 500 juta rph
alasan aborsi
ALASAN ABORSI
  • Darurat/gawat (penyelamatan nyawa)
  • Sejarah
  • Kejiwaan
  • Sosial
  • Eksistensial
tazahum mendahulukan
TAZAHUM : MENDAHULUKAN
  • hukum menyempitkan > memberikan keluasan.
  • yg tdk ada penggantinya > ada penggantinya.
  • sesuatu yg sdh ditentukan > sesuatu yg berikan pilihan.
  • yg lebih penting/pokok/ushul > yg penting/cabang/furu’.
  • yg lebih berbahaya > yg berbahaya.A.F. Mohsen Ibrahim. 1997
jenis sanksi
Jenis sanksi :
  • Etis
  • Hukum
  • Administratif
  • Sosial
sanksi etis
Sanksi Etis :
  • oleh MKEK IDI
    • teguran lisan
    • penasehatan
    • pengucilan dari kelompok
    • teguran tertulis/peringatan
    • penyekolahan kembali (reschooling)
    • usulan pencabutan ijin praktek (Permenkes 916/97)
sanksi hukum
Sanksi Hukum :
  • oleh Pengadilan Negeri/Tinggi/MA
    • pidana penjara : + 1/3nya (karena profesional) : s/d 12 - 15 tahun
    • penjara s/d 15 th + pidana denda (s/d Rp. 500 juta) : ps. 80 UU Kesehatan
    • perdata : bila si ibu/keluarga merasa dirugikan
sanksi administratif
Sanksi Administratif :
  • oleh MDTK/Depkes  MKDKI
    • penundaan perpanjangan ijin praktek
    • pencabutan ijin praktek (oleh Depkes)
    • pemindahan tempat kerja
sanksi sosial
Sanksi Sosial
  • oleh masyarakat
  • pemberitaan pers
  • pemboikotan
  • penyebarluasan aib
  • pemerasan (oleh oknum)
  • kerja bakti/sosial : sabbatical life
  • dll
slide22

UU 36/2009 ttg Kesehatan

Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

pembuktian kumulatif
PEMBUKTIAN (KUMULATIF)
  • Pengakuan penggugur langsung/tidak.
  • Pengakuan perempuan pelaku/korban.
  • Janin/orok yg msh hidup dlm kandungannya
  • Sebab kematian janin “bukan akibat penyakit”/abortus spontan
  • Janin = anak kandung perempuan penggugur.
  • Janin dikeluarkan/dihentikan kehamilannya oleh pelaku secara paksa (sengaja)
  • Saksi mata yg memperkuat.
bukti janin forensik
BUKTI janin (Forensik)
  • Janin/orok bukan IUFD, namun belum bernafas.
  • Usia janin = usia kehamilan ibu
  • Sebab kematian janin : trauma fisik/kimiawi, keracunan.
  • Gol darah, DNA janin sesuai dgn ibu-penggugur.
  • intervensi ketuban/plasenta + partus buatan : zat & alat sesuai (kehamilan trimester terakhir).
bukti ibu forensik
BUKTI ibu (Forensik)
  • Tanda pernah hamil/melahirkan ibu (tersangka)
  • Tanda trauma fisik ibu.
  • Kadar obat penggugur darah ibu.
  • Gol. Darah & DNA ibu cocok.
  • alat pengguguran di tubuh (kehamilan trimester terakhir).
kesulitan bukti forensik
KESULITAN BUKTI (Forensik)
  • Pencampuran > 1 janin dlm 1 tempat yg sama
  • DD/ Blighted ovum
  • Sulit memilah (DD/) abortus spontan dgn abortus imminens disengaja
etika deontologis
ETIKA DEONTOLOGIS
  • SEMUA ABORSI ADALAH MELANGGAR SUMPAH DOKTER“saya akan menghormati setiap hak hidup insani mulai dari saat pembuahan”
  • SEMUA ABORSI ADALAH MELANGGAR KODE ETIK KEDOKTERAN(PS. 10 KODEKI-IDI) “setiap dokter senantiasa mengingat kewajibannya menghormati kehidupan manusia sejak saat pembuahan”
etika teleologis 1
ETIKA TELEOLOGIS (1)
  • Pengalaman Empirik“ibu hamil yg sakit/kondisi tertentu akan mati bila kehamilannya diteruskan”
  • SEMUA IBU HAMIL tersebut yg darurat (bahaya fisik &/ jiwa) setelah dilakukan terminasi kehamilan/ABORSI akan selamat
  • dokter wajib menolong ibu yg demikian dengan terminasi kehamilannya
etika teleologis 2
ETIKA TELEOLOGIS (2)
  • Pengalaman empirik :
  • janin cacat berat dpt terdeteksi pra-lahir yg takkan hidup berkualitas sbg manusia kelak
  • penghentian kelanjutan hidup janin (terminasi kehamilan ibu) pasti meringankan beban/jiwa orangtua tsb
  • dokter sebaiknya melakukan aborsi bayi tsb
slide30

Pertentangan Abadi Aborsi

Etika

deontologis

= Hk positif RI

Pro-

life

slide31

Pertentangan Abadi Aborsi

Etika

Teleologis

Pro-

choice

Kenyataan Sos

slide32

Pertentangan Abadi Aborsi

Pro Life

Hak Janin

Pro

Choice

Dilema

Etik

Hak Ibu

slide33

Faktor-faktor penyebab Kejahatan Aborsi

Eksistensial = ilegal

Sosial :

Masyarakat

Permisif

Sejarah/

nekrofilia/

agresi

Ekses Medikalisasi

Profesional

ABORSI

Gov’t

Will (-)

Dikte Kekuasaan

Pok Pro Choice

Kelemahan

Suara Hati

Kelemahan Pro Life

slide35

Komposisi Dewan Sensor Aborsi

Wakil

Pemerintah

Tokoh

Ulama

Fuqaha

Dewan Sensor

Sosiolog/

Feminist

Budayawan/

Ethicist

Psikolog/

Psikiater

Dokter Non SpOG

Pelaksana

Ahli Lainnya

slide36

Keputusan Dewan Sensor

Pasien

/Klien

Dewan

Sensor

OK

Dr =

Pelaksana

No !

Panti

Asuhan

analisis sosioyuridis legalisasi aborsi
Analisis Sosioyuridis Legalisasi Aborsi
  • Perhatikan disinsentif & insentif sosial dan yuridis
  • Kompromikan antara pro choice & pro life (seimbang)
disinsentif yuridis
Disinsentif yuridis
  • Semua penggugur & promotor kena sanksi (KUHP) : korban = pelaku (peremp)
  • Sulit/tak mungkin ada pelaporan delik : hidden/semi-organized crime
  • Tak ada sanksi bagi laki-laki penyebab hamil nirkehendaki
  • Sulitnya pembuktian (kumulatif)
disinsentif sosial
Disinsentif sosial

Pilihan terlogis perempuan korban (sekaligus pelaku)

Struktur budaya masyarakat : aib/malu keluarga

Pengaruh NKKBS / gagal KB

Abuse OKNUM medis

insentif sosial
Insentif sosial

Penghasilan amat besar & MUDAH bagi pelaku non ibu

Berlindung dibalik otonomi keluhuran profesi = WCC

Menunjang program KB

Sikap permisif-modern thd free sex

Kehendak politik pem (-)

Kebijakan kriminal hulu - hilir (-)

insentif yuridis
Insentif yuridis

PERLUASAN INDIKASI MEDIK MENJADI INDIKASI SOSIAL

KETIDAKJELASAN HUKUM = KESEPAKATAN PROFESI A/D KESULITAN PEMBUKTIAN HUKUM

slide42

Asas Profesi kedokteran

kekuasaan

profesional

altruisme

slide43

kekuasan profesional

berlebihan

tanpa kontrol

penyalahgunaan

white collar crime

white collar crime
White Collar Crime

Fraud,orang terhormat

  • Professional-Occupational Crime

DR, berlindung kemuliaan/jabatan profesi

Hidden Crime

Ilegal-kolektif, need banyak, mahal

Semi-Organized Crime

Calo, pemilik/pemodal, keamanan, perijinan

Spektrum Kejahatan Aborsi

slide45

ilegal mutlak

legal terbatas

belum ada PP psl 15

ketidakjelasan hukum

"kesepakatan" profesi

slide46

ketidakjelasan hukum

beda penafsiran

menafikan "kesepakatan profesi"

razia vs pemerasan oknum

makin mahal

aspek hukum public policy pro life
Aspek hukum Public Policy (Pro life) :

Perlu yurisprudensi substantif-material ttg kepastian indikasi medik sebagai lex specialis (sebelum PP jo ps 15 UU No. 23/1992)

Kriminalisasi/cegah legalisasi sepihak

Standar profesi& SOP bagi SpOG & jajarannya a.i. medik

Sumpah dr jangan diubah

SpOG/DR sbg hakim ad-hoc PN

public policy pro life
Public Policy (Pro life)

Pelaku = amoral, bukan “pelindung kepent umum” (mala prohibita).

Peran MDTK +/ MKEK >>> & transparan

Sanksi @ ijin praktek baru/perpanjangan

Standarisasi kualitas FK

Lindungi PPDS/mhsw-FK /nakes hrs aborsi sbg syarat kompetensi.

Sanksi pidana laki kausa hamil nirkehendaki teraborsi

aspek karir kriminal pelaku
Aspek karir kriminal pelaku

Penyadaran terus menerus etika deontologis

Cegah paparan DR/bidan/SpOG ke abortus kriminalis (mis pemanfaatan materi kasus aborsi spontan sbg syarat kompetensi)

Cegah stigmatisasi dini pelaku/penyimpang

Klub DR/nakes anti aborsi

Klub mantan pelaku aborsi yg sudah insyaf + siraman rohani

aspek dukungan kelompok
Aspek Dukungan Kelompok

Ubah sikap permisif masyarakat di free sex

Program pendidikan seks terkontrol

Perlindungan perempuan korban : OSCC, panti calon ibu & bayi

Menerima norma kegagalan KB

Reward dokter yang bersusila & insyaf/taubat

Reintegrative shaming bagi pelaku “membandel”

aspek hubungan kejahatan perilaku yang tidak jahat
Aspek Hubungan Kejahatan & Perilaku Yang Tidak Jahat

Visi altruisme klinik/RB/RS

Penetapan “daerah kelabu” sbg “ cenderung “hitam”

Permudah& permurah biaya persalinan

Audit RB dkk agar tidak SC minded

Rekrut nakes integritas tinggi

Rohaniawan/etikus anggota Komite Medik

Hindari KKN

rx masy proses hukum 1
RX Masy & Proses Hukum (1)

social marketing aborsi non indikasi medik = amoral.

Opini massa memelihara kehamilan janin tak berdosa= mulia/fardhu kifayah

Santuni anak-anak hasil hubungan gelap

Galakkan program adopsi dan orangtua asuh.

rx masy proses hukum 2
RX Masy & Proses Hukum (2)

Penjarakan DR abortur (efek umum dan khusus penjeraan).

Cabut ijin klinik/RS/RB terbukti melanggar.

Persulit perpanjangan ijin klinik / dokter yang “nakal”.

Galakkan konseling calon ibu-ibu ingin aborsi.

Dewan sensor aborsi tiap kota, kriteria ketat

rx masy proses hukum 3
RX Masy & Proses Hukum (3)

Sebar fasilitas terminasi kehamilan di banyak tempat (de-satelit-isasi)

Penyuluhan hukum bagi ibu/remaja perempuan.

Penyuluhan berkala etika bagi dokter, paramedis & nakes.

Kampanye konsisten etika deontologis

Kriminalisasi bagi penggugur kandungan & laki2 penyebab

penanggulangan aborsi legal
Penanggulangan Aborsi (legal)

PP TMT segera dibentuk

Sementara blm : Hak diskresi Menkes/Kadinkes setempat menjabarkan TMT dgn catatan :

Dilema etis : Dewan Sensor Aborsi (cegah medikalisasi berlebihan/White C. Crime profesional medis)

Etika Sosial : Tarif murah/gratis.

Dokter pelaksana terpisah & diberi kebebasan memilih/menolak setiap saat.

rx masy proses hukum pro choice
RX Masy & Proses Hukum (Pro choice)

Legalisasi aborsi dgn kriteria ketat

Bentuk >>> pusat pelayanan aborsi bermutu, hanya oleh pemerintah, tarif murah, terkendali (bebas calo), tidak eksploitatif dan tidak viktimisasi ganda.

Pemberdayaan perempuan

Pemanfaatan teknologi reproduksi

Cegah monopoli teknologi reproduksi

Sanksi tegas & kriminalisasi bagi pelanggar