Good Government Governance - PowerPoint PPT Presentation

good government governance l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Good Government Governance PowerPoint Presentation
Download Presentation
Good Government Governance

play fullscreen
1 / 52
Good Government Governance
340 Views
Download Presentation
felix
Download Presentation

Good Government Governance

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Good Government Governance

  2. Governance • Istilah ‘governance’ berasal dari akar kata ‘govern’ • Definisi yang relevan adalah: • rule with authority, • conduct the policy, actions, and affairs (of State, subjects) constitutionally;

  3. Governance • Terkait dengan pembuatan keputusan, siapa yang mempengaruhi, bagaimana pengaruh dilaksanakan, bagaimana pembuat keputusan melakukan secara akuntabel. • Juga terkait dengan legitimasi, pengakuan kekuasaan untuk membuat keputusan bagi semua orang dan pengambilan resiko. • Tata Pamong

  4. The five criteria of good governance are • Respect for human rights (including freedom from torture, freedom of religion, protection of minorities), • Popular participation in political decision-making (including freedom of association, holding of democratic elections, freedom of the press), • Rule of law and the certainty of the law (independence of the judiciary, same law for all, transparency and predictability of state action), • A market-friendly and social economic order (including protection of property rights, market pricing, principle of competition) • Development-oriented state action (government policy oriented towards ecologically, economically and socially sustainable development, the fight against corruption, the efficiency of public administration, etc.; scope of military expenditure).

  5. Good Governance • Ultimately, good governance is about protecting and promoting the public interest. And the public interest is more than the sum of a lot of individual interests. People who live together must cooperate to achieve their best interests.

  6. Good governance in budgetary and fiscal policy • In budgetary and fiscal policy, good governance is expressed in the responsible, transparent management of public resources. • This relates both to the levying of funds (fair taxation policy, efficient tax administration, debt policy), and to the use of funds (rational budget planning, deployment of funds by political priority, budget implementation), as well as the monitoring thereof by parliaments and national audit offices.

  7. The 10 Principles of Good Governance - a normative framework adopted byassociations of local governments • Participation - To encourage all citizens to exercise their right to express their opinion in the process of making decisions concerning the public interest, both directly and indirectly. • Rule of Law -To realize law enforcement which is fair and impartial for all, without exception, while honouring basic human rights and observing the values prevalent in the society. • Transparency - To build mutual trust between the government and the public through the provision of information with guaranteed easy access to accurate and adequate information. • Equality - To provide equal opportunities for all members of the society to improve their welfare.

  8. Responsiveness - To increase the sensitivity of government administrators to the aspirations of the public. • Vision - To develop the region based on a clear vision and strategy, with participation of the citizenry in all the processes of development so that they acquire a sense of ownership and responsibility for the progress of their regions. • Accountability - To increase the accountability of decision-makers with regard to decisions in all matters involving the public interest. • Responsibilty • Supervision - To increase the efforts of supervision in the operation of government and the implementation of development by involving the private sector and the general public. • Efficiency & Effectiveness – To guarantee public service delivery by utilizing all available resources optimally and responsibly. • Professionalism - To enhance the capacity and moral disposition of government administrators so that they are capable of providing easy, fast, accurate and affordable services.

  9. CORRUPTION

  10. PETA KORUPSI DUNIA VERSI TI

  11. ALIRAN DANA MAKRO, PEREKONOMIAN TANPA VIRUS KORUPSI PAJAK PROYEK, BELANJA BARANG & JASA PENGHASILAN PENGHASILAN PEMERINTAH MASYARAKAT DUNIA USAHA PAJAK PENGHASILAN KONSUMSI INVESTASI DAN PEMBIAYAAN TABUNGAN 1

  12. ALIRAN DANA MAKRO - BANYAK BOCOR . . . . KARENA KORUPSI DAN KECURANGAN BOCOR PAJAK 4 BOCOR PROYEK, BELANJA BARANG & JASA 2 PENGHASILAN RESMI PENGHASILAN RESMI PEMERINTAH MASYARAKAT DUNIA USAHA MASUK KANTONG PENGHASILAN PRIBADI, KELOMPOK, PENGHASILAN DARI ATAU GOLONGAN BOCOR BOCOR L FORMAL INFORMA TRANSAKSI PERMAINAN B 2 B OKNUM 1 5 TIDAK KENA PAJAK KONSUMSI BERLEBIHAN PAJAK PENGHASILAN KONSUMSI INVESTASI DAN PEMBIAYAAN MARK UP TABUNGAN BIAYA BOCOR INVESTASI 2 3

  13. DEFINISI KORUPSI • Dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. • Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang korupsi baik menurut pakar atau lembaga yang kompeten. Untuk pembahasan dalam situs MTI ini, pengertian "korupsi" lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan.

  14. Sebab-sebab Korupsi Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi

  15. Dr. Sarlito W. Sarwono Tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya), Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya.

  16. Dr. Andi Hamzah Disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni: • Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat • Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi • Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi • Modernisasi pengembangbiakan korupsi

  17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 1. Aspek Individu Pelaku a. Sifat tamak manusia b. Moral yang kurang kuat c. Penghasilan yang kurang mencukupi d. Kebutuhan hidup yang mendesak e. Gaya hidup yang konsumtif f. Malas atau tidak mau kerja g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

  18. BPKP (lanjutan) 2. Aspek Organisasi a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar c. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

  19. BPKP (lanjutan) 3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi

  20. BPKP (lanjutan) d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif e. Aspek peraturan perundang-undangan (BPKP : Strategi Pemberantasan Korupsi)

  21. CIRI-CIRI KORUPSI

  22. Ciri Korupsi • Melibatkan lebih dari satu orang • Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta • Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, pelicin, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau wanita.

  23. Lanjutan Ciri Korupsi 4. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya 5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang. 6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum

  24. Lanjutan Ciri Korupsi 7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. 8. Di bidang swasta korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang, dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.

  25. Modus Korupsi • Modus korupsi adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan. Banyak modus-modus dalam korupsi. contoh bagaimana modus korupsi itu dilakukan :

  26. Pemerasan Pajak • Pemeriksa pajak yang memeriksa wajib pajak menemukan kesalahan perhitungan pajak yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa karena kesengajaan wajib pajak dan bisa juga bukan karena kesengajaan. Kekurangan tersebut dianggap tidak ada dan imbalannya wajib pajak harus membayarkan sebagian kekurangan tersebut masuk ke kantong pemeriksa pajak. • Ada istilah GIRO (Bagi Loro – Jawa)

  27. Manipulasi Tanah • status kepemilikan tanah : memanipulasi tanah negara menjadi milik perorangan/badan, • merendahkan pembebasan tanah dan meninggikan pertanggungjawaban • membebaskan terlebih dahulu tanah yang akan kena proyek dengan harga murah. • Pimpro dan aparat pemda membayar ganti rugi atas tanah negara yang seharusnya tidak perlu ganti rugi

  28. Manipulasi Kredit (Koperasi) • Memanipulasi daftar calon nasabah dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi • Menggunakan sebagian atau seluruh dana pengembalian kredit dari nasabah untuk kepentingan pribadi

  29. Harga Kontrak Terlalu Tinggi • Pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung (tidak melalui mekanisme tender) • Membuat Rencana Anggaran Belanja dengan harga satuan yang lebih tinggi (mark up), memperpanjang jarak angkut • Mengubah status tanah kebun, sawah menjadi tanah pemukiman • Jasa konsultan dibuat seolah-olah berkali-kali padsahal hanya satu kali • Panitia lelang menetapkan pemenang dari tawaran paling rendah tanpa membandingkan dengan owner estimate

  30. Kelebihan Pembayaran • Volume pekerjaan yang dibayar, melebihi dari yang seharusnya • Jumlah pengadaan barang lebih kecil dari jumlah yang dibayar • Harga yang dibayar melebihi harga wajar

  31. Ketekoran Kas • Meminjam uang proyek untuk kepentingan pribadi namun dibuat seolah-olah untuk kepentingan dinas • Mengambil uang proyek dengan memalsukan tanda tangan • Pemegang kas membuat pembukuan ganda dan menunda pembukuan penerimaan • Pengeluaran kas tanpa seizin pemberi otorisasi

  32. Penggunaan Dana tidak sesuai ketentuan • Dana dipinjamkan diluar kepentingan dinas • Aset yang disewakan kepada orang lain sementara uang sewa masuk ke kantong pribadi, sementara biaya operasional untuk aset tersebut tetap diambil dari anggaran rutin

  33. Uang Komisi • Membuat komitmen lisan untuk menerima komisi sekian persen dari dana yang ditempatkan di bank atau badan keuangan lain • Komisi dari rekanan yang mendapat proyek

  34. Penggelapan Uang Negara • Bunga uang proyek didepositokan dan tidak disetorkan ke kas negara • Penggelapan hasil keuntungan kerjasama PUSKUD, penggelapan hasil penerimaan piutang • Subsidi dalam bentuk uang diubah dalam bentuk barang dimana jenis dan harganya ditentukan sesuai dengan keinginan yang bersangkutan

  35. Pemalsuan Dokumen • Menambah/mengurangi data dalam tanda bukti pengeluaran/penerimaan • Menjual ilegal BBM kepada pihak III dan ditutupi dengan pemalsuan jumlah pemakaian BBM • Meminta rekanan untuk emnyiapkan kuitansi kosong yang sudah dicap dan ditandatangani • Putusan kasasi MA dipalsukan sehingga tersangka bebas

  36. Jalur Cepat Pembuatan KTP • Dalam Pembuatan KTP dikenal 'jalur biasa' dan 'jalur cepat'. Jalur biasa adalah jalur prosedural biasa, yang mungkin waktunya lebih lama tapi biayanya lebih murah. Sedangkan 'jalur cepat' adalah proses pembuatanya lebih capat dan harganya lebih mahal.

  37. SIM Jalur Cepat Dalam proses pembuatan SIM secara resmi, diberlakukan ujian/tes tertulis dan praktek yang dianggap oleh sebagian warga, terutama sopir akan mempersulit pembuatan SIM Untuk mempercepat proses itu mereka membayar lebih besar, asalkan tidak harus mengikuti ujian. Biaya tidak resmi pengurusan SIM biasanya langsung ditetapkan oleh petugas. Biasanya yang terlibat dalam praktek ini adalah warga yang mengurus SIM dan oknum petugas yang menangani kepengurusan SIM.

  38. MarkUp Budget/Anggaran Biasanya terjadi dalam proyek dengan cara menggelembungkan besarnya dana proyek dengan cara memasukkan pos-pos pembelian yang sifatnya fiktif. Misalnya dalam anggaran dimasukkan pembelian komputer tetapi pada prakteknya tidak ada komputer yang dibeli atau kalau komputer dibeli harganya lebih murah.

  39. Proses Tender (Pengadaan Barang dan Jasa Institusi Pemerintah) Dalam proses tender pengerjaan tender seperti perbaikan jalan atau pembangunan jembatan seringkali terjadi penyelewengan. Pihak yang sebenarnya memenuhi persyaratan tender, terkadang tidak memenangkan tender karena telah dimenangkan oleh pihak yang mampu 'main belakang' dengan membayar lebih mahal, walaupun tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini telah terjadi penyogokan kepada pemberi tender oleh peserta tender yang sebenarnya tidak qualified

  40. Calon pemenang sudah ditentukan diawal (kolusi dan nepotisme) • Tidak meminta uang jaminan bagi peserta lelang • Memberitahukan plafon dana yang tersedia • Menciptakan peserta tender fiktif • Panitia tender sudah ‘diatur’ lebih dulu

  41. Penyelewengan dalam Penyelesaian Perkara • Korupsi terjadi tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi mengubah (menafsirkan secara sepihak) pasal-pasal yang ada untuk meringankan hukuman kepada pihak yang memberi uang kepada penegak hukum. Praktek ini melibatkan terdakwa/tersangka, penegak hukum (hakim/jaksa) dan pengacara.

  42. PEMBAYARAN FIKTIF • Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan • Pembayaran penuh untuk pekerjaan yang tidak selesai • Pembayaran untuk pekerjaan atau pembelian yang tidak dilakukan • Mengisi sendiri bukti pendukung pengeluaran

  43. MANIPULASI PERJALANAN DINAS • Membuat surat perintah perjalanan dinas fiktif • Menambah atau mengurangi data-data berkaitan dengan perjalan dinas tersebut (jarak, waktu, dan jumlah peserta)

  44. SOLUSI Dengan menegakkan good governance dalam suatu organisasi Diharapkan terjadi peningkatan dalam hal: • Efisiensi, efektifitas, dan berkesinambungan suatu organisasi • Legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan

  45. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders. • Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate.

  46. Perlindungan untuk Pengungkap (whistle blower) kasus korupsi • Para individu yang mengungkap informasi tentang pelanggaran, yaitu “pengungkap pelanggaran” (whistle blower) harus dilindungi. • Betulkah di/terlindungi? • Dilindungi secara hukum vs keselamatan diri dan keluarga.

  47. Peran Profesi Akuntan Tuntutan profesionalisme antara lain: (1) meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan seni akuntansi, (2) menjaga kepercayaan publik kepada profesi, dan (3) mengadakan dan menjalankan setiap program dan kegiatan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan profesi

  48. Kewajiban untuk menjadi "pillars of integrity" • Salah satu agen yang mempromosikan good governance • Ikut "menyuarakan" adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas masyarakat. • Membantu bimbingan teknis dan pengetahuan praktis mengenai laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan bagi LSM, lembaga ombudsman dan lembaga keagamaan • Jika memungkinkan memberikan bantuan sumberdaya manusia.

  49. Ikut mendorong gerakan-gerakan anti-korupsi yang dipelopori oleh masyarakat sendiri. • Beberapa gerakan tersebut • Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), • Indonesian Corruption Watch (ICW), • Gerakan Peduli Harta Negara Gempita (Gempita), • Pact Indonesia, dan • Gerakan Masyarakat Madani (Gema Madani).

  50. "Jadi bagi profesi akuntan good corporate governance adalah sebuah keharusan karena bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya. • Dalam hal inilah diperlukan peran serta para akuntan untuk mengembangkan good corporate governance yang sesungguhnya merupakan akar dari akuntansi itu sendiri,"