pokok pokok uu keuangan negara dan uu perbendaharaan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POKOK-POKOK UU KEUANGAN NEGARA DAN UU PERBENDAHARAAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
POKOK-POKOK UU KEUANGAN NEGARA DAN UU PERBENDAHARAAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 98

POKOK-POKOK UU KEUANGAN NEGARA DAN UU PERBENDAHARAAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 394 Views
  • Uploaded on

POKOK-POKOK UU KEUANGAN NEGARA DAN UU PERBENDAHARAAN. UPAYA REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA. Perkembangan Penyusunan RUU bidang Keuangan Negara sejak Tahun 1945. PERIODE 1945 - 1965. PANITIA ACHMAD NATANEGARA (1945 - 1947)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

POKOK-POKOK UU KEUANGAN NEGARA DAN UU PERBENDAHARAAN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Presentation Transcript
    1. POKOK-POKOK UUKEUANGAN NEGARADAN UU PERBENDAHARAAN

    2. UPAYA REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA Perkembangan Penyusunan RUU bidang Keuangan Negara sejak Tahun 1945

    3. PERIODE 1945 - 1965 • PANITIA ACHMAD NATANEGARA (1945 - 1947) • Menyusun konsep RUU Keuangan Republik Indonesia disingkat “UKRI”. • PANITIA HERMANS (1950 - 1957) • Menyusun RUU Pokok tentang Pengurusan Keuangan Negara disingkat “UUPKN” (dalam bahasa Belanda). • PANITIA AHLI DEPARTEMEN KEUANGAN (1959 - 1962) • Tidak berhasil menyelesaikan konsep RUU. • PANITIA AHLI DEPARTEMEN KEUANGAN DAN POLITISI (1963 - 1965) • Tidak berhasil menyelesaikan konsep RUU.

    4. PERIODE 1966 - 1998 • 5. PANITIA SOEDARMIN (1969 - 1974) • Menyusun konsep RUU tentang Pengurusan Keuangan Negara. • Seminar ICW yang diselenggarakan Institut Ilmu Keuangan pada tahun 1970 menyarankan undang-undang diberi judul “Undang-undang tentang Anggaran dan Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Negara” atau disebut “Undang-undang Keuangan Negara” disingkat “UKN”. • 7. PANITIA GANDHI (1975 - 1983) • Menyusun konsep RUU semula berjudul “Undang-undang tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara” berubah menjadi “Undang-undang tentang Keuangan Negara”, dan akhirnya berubah menjadi “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara”. • 8. PANITIA PROF. DR. ROCHMAT SOEMITRO (1983 - 1984). • Dibentuk oleh Departemen Kehakiman dan menyusun konsep RUU semula berjudul “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara” kemudian menjadi “Undang-undang tentang Pokok-Pokok Perbendaharaan Negara”. • 9. PANITIA …

    5. PERIODE 1966 - 1998 • 9. PANITIA SOEGITO (1984 - 1988) • Mengolah kembali RUU hasil PANITIA GANDHI yang kemudian diberi judul “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara”. • 10. PANITIA TAUFIK (1989 - 1993) • Mengkaji ulang hasil PANITIA SOEGITO dan hasilnya tetap diberi judul “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara”. • 11. TIM INTERN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (1990) • Menyusun konsep RUU berjudul “Undang-undang tentang Keuangan Negara”. • 12. TIM PENGKAJIAN DAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA (1998 - 1999) • Mengkaji dan menyempurnakan RUUPN hasil PANITIA TAUFIK . Menghasilkan paket RUU bidang Keuangan Negara yang terdiri atas : • a) RUU tentang Keuangan Negara, dan • b) RUU tentang Perbendaharaan Negara.

    6. PERIODE 1999 - 2002 • 13. TIM COUNTERPART RUU BPK-RI (1999 - 2000). • Dibentuk oleh BPK-RI, menghasilkan RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab Atas Pengelolaan Keuangan Negara. RUU disampaikan kepada Pemerintah untuk diusulkan kepada DPR-RI. • Pemerintah melakukan sinkronisasi RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab Atas Pengelolaan Keuangan Negara dengan Paket RUU yang dihasilkan Tim Pengkajian dan Penyempurnaan RUU Perbendaharaan Negara. Pemerintah membentuk Tim Penyusunan Rancangan Undang-undang Ketentuan Pokok Keuangan Negara yang beranggotakan unsur pejabat Pemerintah dan BPK-RI. • 14.TIM PENYUSUNAN …

    7. PERIODE 1999 - 2002 • 14. TIM PENYUSUNAN RUU KETENTUAN POKOK KEUANGAN NEGARA (1999 - 2001). • Dibentuk oleh Pemerintah dan beranggotakan unsur pejabat Pemerintah dan BPK-RI. Melakukan penyusunan kembali RUU bidang Keuangan Negara dalam rangka sinkronisasi RUU yang dihasilkan Tim Pemerintah dengan RUU yang dihasilkan Tim BPK-RI. Tim menghasilkan Paket 3 RUU Bidang Keuangan Negara, yaitu: • RUU Keuangan Negara, • RUU Perbendaharaan Negara, dan • RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. • Paket RUU Bidang Keuangan Negara disampaikan Pemerintah kepada DPR-RI pada tanggal 29 September 2000. Pembahasan dimulai pada tanggal 23 Oktober 2000. Sosialisasi secara luas terus dilakukan Pemerintah baik di lingkup nasional maupun internasional. • 15.Komite …

    8. PERIODE 1999 - sekarang • 15. KOMITE PENYEMPURNAAN MANAJEMEN KEUANGAN (2001 - sekarang). • Dibentuk oleh Pemerintah (Keputusan Menteri Keuangan No. 196/KMK.01/2001 tanggal 19 April 2001) dalam rangka penyempurnaan manajemen keuangan dengan program : • Jangka Pendek (Mei 2001 s.d. Mei 2002), menyiapkan kerangka hukum pengelolaan Keuangan Negara dengan prioritas memberikan dukungan dan koordinasi dalam rangka pembahasan Paket RUU Bidang Keuangan Negara di DPR-RI, • Jangka Menengah (Mei 2002 – 2004), merumuskan sistem manajemen keuangan Pemerintah dengan prioritas penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai amanat Paket UU Bidang Keuangan Negara, penyiapan software dan hardware dalam rangka penerapan sistem manajemen keuangan Pemerintah, • Jangka Panjang (2005 – 2009), implementasi sistem manajemen keuangan Pemerintah serta evaluasi dan penyempurnaan.

    9. LANDASAN HUKUM REFORMASI • Paket RUU Bidang Keuangan Negara yang terdiri atas RUU Keuangan Negara, RUU Perbendaharaan Negara, dan RUU Pemeriksaan Tanggung jawab Keuangan Negara : • landasan hukum reformasi sistem pengelolaan keuangan negara; • memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; • UU Keuangan Negara disetujui DPR pada tanggal 6 Maret 2003 dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003. • UU PERBENDAHARAAN NEGARA DISETUJUI DPR PADA TANGGAL 18 DESEMBER 2003.

    10. POKOK-POKOK UNDANG-UNDANG KEUANGAN NEGARA

    11. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • Akuntabilitas berorientasi pada hasil, • Profesionalitas, • Proporsionalitas, • Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, • Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

    12. SISTIMATIKA UNDANG-UNDANG KEUANGAN NEGARA Ketentuan Umum Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Penyusunan dan Penetapan APBN Penyusunan dan Penetapan APBD Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat VII. Pelaksanaan APBN dan APBD VIII. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD IX. Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti Rugi X. Ketentuan Peralihan XI. Ketentuan Penutup

    13. Beberapa PENDEKATAN dalam perumusan pengertian KEUANGAN NEGARA DARI SEGI OBJEK semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, DARI SEGI SUBJEK seluruh objek tersebut di atas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dan badan hukum publik lainnya. DARI SEGI PROSES seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan objek tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban DARI SEGI TUJUAN seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara Angka 3 Penjelasan Umum UU Keuangan Negara

    14. PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara

    15. KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • Presiden: Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara; • Menteri Keuangan: Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; • Menteri/pimpinan lembaga: Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga. Pasal 6 UUKN

    16. TUGAS MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL • menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; • menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; • mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; • melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; • melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; • melaksanakan fungsi bendahara umum negara; • menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; • melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Pasal 8 UUKN

    17. TUGAS MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG • Menyusun anggaran kementerian negara/lembaga; • Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga; • Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga; • Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; • Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga; • Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga; • Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga; • Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan ketentuan undang-undang. Pasal 9 UUKN

    18. Presiden ( sebagai CEO) PENDELEGASIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS Menteri Teknis Menteri Keuangan ( sebagai COO) ( sebagai CFO) Kepala Kantor Kepala KPPN ( selaku Kuasa CFO) ( selaku Kuasa COO)

    19. REFORMASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN

    20. ALASAN PERUBAHAN SISTEM PENGANGGARAN • Kondisi infrastruktur dan pelayanan publik serta profil kegiatan/proyek APBN/APBD; • Pelurusan tujuan dan fungsi anggaran pemerintah; • Peningkatan peran dunia usaha; • Peningkatan wewenang Daerah; • Peningkatan peran dan akuntabilitas kementerian negara/lembaga; • Peningkatan peran DPR/DPRD dan masyarakat; • Perubahan sistem pemilihan Presiden/Gubernur/ Walikota; • Respons terhadap pengaruh globalisasi.

    21. PENGGUNAAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH Penyusunan anggaran tahunan perlu dilakukan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework); Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dimaksudkan untuk menggantikan fungsi PROPENAS; Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah menghendaki penyusunan prakiraan anggaran beberapa tahun ke depan secara bergulir; Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah menjaga konsistensi penyusunan Kebijakan Fiskal, Kebijakan Anggaran serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    22. PENYATUAN ANGGARAN Penyatuan kembali anggaran rutin dan pembangunan ke dalam satu dokumen anggaran instansi perlu dilakukan untuk mencegah/mengurangi duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran.

    23. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA • Inpres No. 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi menyusun Visi dan Misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta melaporkan pencapaian visi dan misi tersebut; • Dalam rangka penyusunan APBN, setiap instansi wajib menyusun Daftar Usulan Kegiatan/Proyek; • Dalam sistem penganggaran saat ini tidak tersedia informasi yang relevan untuk mengukur kinerja unit pengguna anggaran; • Sistem anggaran berbasis kinerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi; • Sistem penganggaran dan pelaporan perlu diselaraskan; • Sejalan dengan perubahan dalam pendekatan penganggaran, usulan anggaran perlu disertai dengan indikator kinerja; • Klasifikasi anggaran perlu disesuaikan dengan klasifikasi Government Finance Statistics(GFS).

    24. KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI • Pelayanan Umum; • Pertahanan; • Ketertiban dan Keamanan; • Ekonomi; • Lingkungan hidup; • perumahan dan Fasilitas Umum; • Kesehatan; • Pariwisata dan Budaya; • Agama; • Pendidikan; • Perlindungan Sosial. Penjelasan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (4) UUKN

    25. KLASIFIKASI BELANJA MENURUT JENIS • Belanja Pegawai; • Belanja Barang; • Belanja Modal; • Bunga; • Subsidi; • Hibah; • Bantuan Sosial; • Belanja Lain-Lain. Penjelasan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (4) UUKN

    26. ALASAN PERUBAHAN KLASIFIKASI BELANJA Memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja; Memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan Pemerintah; Menjaga konsistensi dengan Standar Akuntansi Sektor Publik; Memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

    27. PENYUSUNAN PROGRAM INVESTASI PUBLIK (PIP) DALAM RKA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA • PIP dibatasi pada belanja modal; • PIP dibatasi pada investasi yang layak secara ekonomis; • PIP mencakup periode 3 atau 4 tahun ke depan; • PIP disusun dan di review setiap tahun secara bergulir sejalan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF); • Kegiatan tahun pertama PIP ditetapkan dalam UUAPBN, kegiatan PIP tahun-tahun berikutnya bersifat prakiraan; • PIP memungkinkan pembiayaan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta.

    28. REFORMASI PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

    29. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN • Anggaran kementerian negara/lembaga ditetapkan sesuai dengan RKA yang telah disepakati Komisi DPR yang bersangkutan; • Anggaran kementerian negara/lembaga yang ditetapkan dalam UUAPBN terinci sampai dengan unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja; • Dokumen Pelaksanaan Anggaran disusun oleh kementerian negara/lembaga sesuai dengan UUAPBN; • Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf b UUKN.

    30. Pemisahan pemegang fungsi administratif dari pemegang fungsi pembayaran dalam pelaksanaan anggaran Menteri Teknis Menteri Keuangan PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Tahapan administratif Tahapan pembayaran

    31. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, disampaikan kepada DPRselambat-lambatnya6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan (setidak-tidaknya) : Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya). Pasal 30 UUKN

    32. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDkepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Pasal 31 UUKN

    33. PENGGUNAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Bentuk dan isi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBDdisusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Pasal 32 UUKN

    34. SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF Ancaman Pidana Penjara dan denda bagi : Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Presiden memberi sanksi administratif kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU ini. Pasal 34 UUKN

    35. Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. • Setiap BENDAHARA (orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara) : • wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK. • bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. • Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam UU mengenai perbendaharaan negara. • Pasal 35 UUKN GANTI RUGI

    36. KETENTUAN PERALIHAN Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaannya oleh BPK, berlaku mulai APBN/APBD tahun 2006. Pasal 36 UUKN

    37. KETENTUAN PENUTUP • Ketentuan pelaksanaan UUKN sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UUKN diundangkan; • Pelaksanaan penataan sudah selesai dalam waktu 2 (dua) tahun. Pasal 38 UUKN

    38. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; PP tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; RPP tentang Standar Akuntansi Pemerintah; RPP tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada PERSERO, PERUM, dan PERJAN kepada Menteri Negara BUMN; RPP tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BHMN; RPP tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

    39. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN JUMLAH KUMULATIF DEFISIT APBN DAN APBD, SERTA JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

    40. DASAR PERTIMBANGAN PP 23/2003 Dalam rangka mencapai dan menjaga kestabilan ekonomi makro diperlukan kinerja fiskal yang sehat dan berkesinambungan; Dalam rangka mewujudkan kinerja fiskal yang sehat dan berkesinambungan perlu dilakukan pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD serta jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Untuk menjaga agar penyusunan APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, perlu ditetapkan PP tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    41. BATAS JUMLAH KUMULATIF DEFISIT DAN PINJAMAN Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% dari PDB tahun bersangkutan. Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% dari PDB tahun bersangkutan. Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah total pinjaman Pemerintah Pusat setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ditambah total pinjaman seluruh Pemerintah Daerah setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain. Pasal 4 PP 23/2003

    42. PELAKSANAAN PINJAMAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Dalam hal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% dari PDB dan/atau jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% dari PDB: Pemerintah Pusat dapat melakukan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya. Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui mekanisme penerusan pinjaman. Pelaksanaan pinjaman Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Pasal 5 PP 23/2003

    43. PEMANTAUAN DEFISIT DAN PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PINJAMAN • Menteri Keuangan memantau perkembangan defisit APBD dan pinjaman Pemerintah Daerah agar tidak melebihi ketentuan; • Menteri Keuangan menetapkan Pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan; • Dengan memperhatikan keadaan dan perkiraan perkembangan perekonomian nasional, Menteri Keuangan setiap bulan Agustus menetapkan batas maksimal pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan untuk tahun anggaran berikutnya. • Pasal 6 dan Pasal 7 PP No 23/2003

    44. POKOK-POKOK PERBENDAHARAAN NEGARA UNDANG-UNDANG

    45. RUANG LINGKUP PERBENDAHARAAN NEGARA • Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah; • Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah; • Pengelolaan kas negara/daerah; • Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah; • Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; • Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah; • Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD; • Penyelesaian kerugian negara/daerah; • Pengelolaan keuangan badan layanan umum; • Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Pasal 2 UUPN

    46. PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

    47. PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA • PENGGUNA ANGGARAN/BARANG: Menteri/pimpinan lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; • BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH: Menteri Keuangan/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; • BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pasal 4, 6, 7, 9, dan Pasal 10 UUPN

    48. WEWENANG MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN • menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; • menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas; • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang-piutang negara; • melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara; • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran; • menggunakan barang milik negara; • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; • mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Pasal 4 ayat (2) UUPN