1 / 27

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011. RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA SIDANG KEDUA. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK. Kamis , 13 Oktober 2011.

edan-odonnell
Download Presentation

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROGRAM LEGISLASI DAERAHKABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA SIDANG KEDUA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Kamis, 13 Oktober 2011

  2. RanperdaKabupaten Gresik tentangPerubahanPeraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentangOrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Gresik; Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga pola hubungan antar lembaga, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkanPeraturan Daerah tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 TentangOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 120 (1) Perangkatdaerahprovinsiterdiriatassekretariatdaerah, sekretariat DPRD, dinasdaerah, danlembagateknisdaerah. (2) Perangkatdaerahkabupaten/kotaterdiriatassekretariatdaerah, sekretariat DPRD, dinasdaerah, lembagateknisdaerah, kecamatan, dankelurahan. Pasal 128 (1) SusunanorganisasiperangkatdaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 120 ayat (1) danayat (2) ditetapkandalamPeraturandaerahdenganmemperhatikanfaktor-faktortertentudanberpedomanpadaPeraturanPemerintah. ……(PP 41/2007) (2) Pengendalianorganisasiperangkatdaerahsebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukanolehPemerintahuntukprovinsidanolehGubernuruntukkabupaten/kotadenganberpedomanpadaPeraturanPemerintah. (3) FormasidanpersyaratanjabatanperangkatdaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 120 ayat (1) danayat (2) ditetapkandenganPeraturanKepala Daerah denganberpedomanpadaPeraturanPemerintah.

  4. Sekretariat DPRD (1) Sekretariat DPRD merupakanunsurpelayananterhadap DPRD. (2) Sekretariat DPRD mempunyaitugasmenyelenggarakanadministrasikesekretariatan, administrasikeuangan, mendukungpelaksanaantugasdanfungsi DPRD, danmenyediakanserta, mengkoordinasikantenagaahli yang diperlukanoleh DPRD sesuaidengankemampuankeuangandaerah. (3) Sekretariat DPRD dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat (2), menyelenggarakanfungsi: a. PenyelenggaraanadministrasikesekretariatanDPRD; b. PenyelenggaraanadministrasikeuanganDPRD; c. Penyelenggaraanrapat-rapat DPRD; dan d. Penyediaandanpengkoordinasiantenagaahliyang diperlukanoleh DPRD. (4) Sekretariat DPRD dipimpinolehsekretarisdewan. Sekretarisdewansecarateknisoperasionalberadadibawahdanbertanggungjawabkepadapimpinan DPRD dansecaraadministrastifbertanggungjawabkepadabupatimelaluisekretarisdaerah.

  5. Sekretariat DPRD SESUDAH SEBELUM Pasal 6 Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari: 1. Sekretaris DPRD. 2. Bagian Umum, terdiri dari: a) sub bagian tata usaha; b) sub bagian keuangan; c) sub bagian perlengkapan dan rumah tangga. 3. Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari: a) sub bagian risalah dan persidangan; b) sub bagian alat-alat kelengkapan DPRD; 4. BagianHubunganMasyarakatdanPerundang-Undangan, terdiridari: a) sub bagianinformasi, publikasidandokumentasi; b) sub bagianpengkajianperundang-undangan. 5. KelompokJabatanFungsional. • Pasal 6 • Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari: • 1. Sekretaris DPRD. • 2. BagianUmum, terdiridari: • Sub Bagian Tata Usaha; • Sub BagianPerlengkapandan RumahTangga; • 3. Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari: • a) Sub BagianRisalahdanPersidangan; • b) Sub Bagian Alat-Alat Kelengkapan DPRD; • c) Sub Bagian Pengkajian Perundang-Undangan • 4. Bagian Keuangan, terdiri dari: • Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; • Sub Bagian Pengelolaan Keuangan. • 5. KelompokJabatanFungsional.

  6. SEBELUM SESUDAH

  7. HASIL PEMBAHASAN …..STRUKTUR ORGANISASI SETWAN TETAP SEPERTI YANG ADA PADA PERDA 2 TAHUN 2008

  8. SEBELUM • Dinas Kependudukan, Catatan Sipildan Sosial (1) DinasKependudukan, CatatanSipildanSosialmempunyaitugasmelaksanakanurusanpemerintahandibidangkependudukan, catatansipildansosial. (2) Dalammelaksanakantugasnya, DinasKependudukan, CatatanSipildanSosialmenyelenggarakanfungsi: a. Perumusankebijakanteknisdibidangkependudukan, pencatatansipildansosial; b. Penyelenggaraanurusanpemerintahandanpelayananumumdibidangkependudukan, pencatatansipildansosial; c. Pembinaandanpelaksanaantugaslingkupbidangkependudukan, pencatatansipildansosial; Pelaksanaantugas lain yang diberikanolehbupatisesuaidengantugasdanfungsinya (1) DinasKependudukandanPencatatanSipilmempunyaitugasmelaksanakanurusanpemerintahandibidangkependudukandanpencatatansipil. (2) Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat (1), DinasKependudukandanPencatatanSipilmenyelenggarakanfungsi: a. Perumusankebijakanpelaksanaanteknisdibidangkependudukandanpencatatansipil; b. Penyelenggaraanurusanpemerintahandanpelayananumumdibidangkependudukandanpencatatansipil; c. Pembinaandanpelaksanaantugaslingkupbidangkependudukan, danpencatatansipil; d. Pelaksanaantugas lain yang diberikanolehBupatisesuaidengantugasdanfungsinya • Dinas Kependudukan, Catatan Sipil SESUDAH

  9. Dinas Kependudukan, Catatan Sipildan Sosial SusunanOrganisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipildan Sosial, terdiridari: 1. Kepala dinas. 2. Sekretariat, terdiri dari: a) sub bagian umum dan kepegawaian; b) sub bagian program dan pelaporan; c) sub bagian keuangan 3. Bidang Kependudukan, terdiri dari: a) seksi pendaftaran penduduk; b) seksi mutasi penduduk; c) seksi informasi dan mobilitas penduduk. 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari: a) seksi kelahiran dan kematian; b) seksi perkawinan, perceraian dan pengesahan anak; c) seksi pengolahan dan pemeliharaan data. 5. Bidang Pembinaan Sosial, terdiri dari: a) seksi pembinaan kelembagaan sosial; b) seksi pembinaan kesejahteraan sosial keluarga; c) seksi kerjasama sosial dan peningkatan nilai-nilai sosial. 6. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari: a) seksi pelayanan rehabilitasi penyandang cacat, anak dan lanjut usia; b) seksi pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan korban napza; c) seksi bantuan sosial dan korban bencana. 6. Kelompok jabatan fungsional. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas. S E B E L U M

  10. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil S E S U D A H SusunanOrganisasiDinasKependudukandanPencatatanSipil, terdiridari: 1. Kepaladinas. 2. Sekretariat, terdiridari: a) Sub BagianUmumdanKepegawaian; b) Sub Bagian Program danPelaporan; c) Sub BagianKeuangan 3. BidangKependudukan, terdiridari: a) SeksiPendaftarandanPenerbitanDokumenPenduduk; b) SeksiMutasiPenduduk; c) SeksiMobilitasPenduduk. 4. BidangPelayananPencatatanSipil, terdiridari: a) SeksiKelahirandanKematian; b) SeksiPerkawinan, PerceraiandanPengesahanAnak; c) SeksiPengolahandanPemeliharaan Data. 5. BidangInformasiAdministrasiKependudukan, terdiridari: a) SeksiPengumpulandanDokumentasi Data Penduduk; b) SeksiPengendalianSistemInformasiKependudukan; c) SeksiStatistikdanPengolahan Data Kependudukan. 6. Kelompokjabatanfungsional. 7. Unit PelaksanaTeknisDinas. baru

  11. Dinas SOSIAL • DASAR PERTIMBANGAN: • AmanatPeraturanPemerintahNomor 41 tahun 2007 tentang ORGANISASI PERANGKAT DAERAH • Besaranorganisasiperangkatdaerahditetapkanberdasarkanvariabel: • jumlahpenduduk; • luaswilayah; dan • jumlahAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD)

  12. DASAR PERTIMBANGAN: (LANJUTAN) Besaranorganisasiperangkatdaerahdengannilailebihdari 70 (tujuhpuluh) terdiridari: a. sekretariatdaerah, terdiridaripaling banyak4 (empat) asisten; b. sekretariat DPRD; c. dinaspaling banyak18 (delapanbelas); ….(SaatinidiKab. Gresik ada 11 Dinas) lembagateknisdaerahpaling banyak12 (duabelas); kecamatan; dan kelurahan. Perumpunanurusan yang diwadahidalambentukdinasterdiridari: bidangpendidikan, pemudadanolahraga; bidangkesehatan; bidangsosial, tenagakerjadantransmigrasi; bidangperhubungan, komunikasidaninformatika; bidangkependudukandancatatansipil; bidangkebudayaandanpariwisata; bidangpekerjaanumum yang meliputibinamarga, pengairan, ciptakaryadantataruang; bidangperekonomian yang meliputikoperasidanusahamikro, kecildanmenengah, industridanperdagangan; i. bidangpelayananpertanahan; j. bidangpertanian yang meliputitanamanpangan, peternakan, perikanandarat, kelautandanperikanan, perkebunandankehutanan; k. bidangpertambangandanenergi; dan l. bidangpendapatan, pengelolaankeuangandanaset.

  13. DASAR PERTIMBANGAN: (LANJUTAN) • AmanatPeraturanPemerintahNomor 37 Tahun 2007 TentangPelaksanaanUndang-undangNomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasiKependudukan • KetentuanUmum : • InstansiPelaksanaadalahperangkatpemerintahkabupaten/kota yang bertanggungjawabdanberwenangmelaksanakanpelayanandalamurusanAdministrasiKependudukan • BAB III • KELEMBAGAAN • Bagian Kesatu • Instansi Pelaksana • Pasal 27 • (1) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksanayang diatur dalam Peraturan Daerah. • (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kotamadya/kabupaten administrasi sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

  14. DASAR PERTIMBANGAN: (LANJUTAN) • Undang-UndangNomor 11 Tahun 2009TentangKesejahteraanSosial : • Negara bertanggungjawabataspenyelenggaraankesejahteraansosial. • Permasalahankesejahteraansosial yang berkembangdewasainimenunjukkanbahwaadawarganegara yang belumterpenuhihakataskebutuhandasarnyasecaralayakkarenabelummemperolehpelayanansosialdarinegara. Akibatnya, masihadawarganegara yang mengalamihambatanpelaksanaanfungsisosialsehinggatidakdapatmenjalanikehidupansecaralayakdanbermartabat. • PenyelenggaraanKesejahteraanSosialadalahupaya yang terarah, terpadu, danberkelanjutan yang dilakukanPemerintah, pemerintahdaerah, danmasyarakatdalambentukpelayanansosialgunamemenuhikebutuhandasarsetiapwarganegara, yang meliputi : • rehabilitasisosial, • jaminansosial, • pemberdayaansosial, dan • perlindungansosial.

  15. DASAR PERTIMBANGAN: (LANJUTAN) • DenganterbentuknyaDinasSosialdiKabupaten Gresik sebagaipenyangga Kota Metropolis (Surabaya) permasalahansosial yang timbulakibatlimpahandari Kota Metropolis dapatdiselesaikan • PenyusunanStrukturOrganisasiDinasSosialperludidukungolehAspek : • PROGRAM • PEMBIAYAAN • PERSONIL • DOKUMENTASI • Aspek PROGRAM : • Program PerlindungandanJaminanSosialselamakurunwaktutahun 2007 sampaidengansekarangtelahmelaksanakan PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) dengananggarandari APBN senilaikuranglebih22 Milyar per tahunyang menintutkesinambungan program dankegiatandimasamendatang • Identifikasi 28 PenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS) belumsecarasistematisterliputdalampenanggulanganmasalahkemiskinan yang memilikidampaksosialluas P3D

  16. DASAR PERTIMBANGAN: (LANJUTAN ….P3D) • Aspek PEMBIAYAAN : • Dari identifikasi 28 PenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS) belumsecaramaksimaltersentuholehalokasidana APBD maupun APBN • Dana sharing APBD untuk Program KeluargaHarapan (PKH) yang diperolehdari APBN senilai+ 22 Milyar/Tahunbelummencapai 10% • BelumadaAlokasidari APBD dan APBN untukmendukungkegiatanoperasional yang dilakukanMitraKerjaSosial • Aspek PERSONIL • KebutuhanPersonilsebagaiberikut : • Eselon II b : 1 Orang (KepalaDinas) • Eselon III a : 1 Orang (Sekretaris) • Eselon III b : 3 Orang (KepalaBidang) • Eselon IV a : 9 Orang (6 KepalaSeksidan 3 Sub Bagian) • STAF • Aspek DOKUMEN : • Denganadanyapengalihandokumenkepadasatu SKPD tersendiridiharapkanterjadipeningkatankualitasmenjadilebihefisienterstrukturdansistematis agar pelaksanaanPenyelenggaraanKesejahteraanSosialolehpemerintahdaerahdapatberjalandenganbaik

  17. SusunanOrganisasi Dinas Sosial SusunanOrganisasi Dinas Sosial, terdiridari: 1. Kepala dinas. 2. Sekretariat, terdiridari: a). Sub BagianUmum dan Kepegawaian; b). Sub BagianProgram dan Pelaporan; c). Sub BagianKeuangan 3. BidangRehabilitasiSosial, terdiridari: a) SeksiPemulihan; b) SeksiPengembangan; 4. BidangPerlindungan dan JaminanSosial, terdiridari: a) SeksiPerlindunganSosial; b) SeksiJaminanSosial; 5. BidangPemberdayaanSosial, terdiridari: a) SeksiPemberdayaanKelembagaanSosial; b) SeksiPemberdayaanMasyarakat dan Individu; 6. KelompokJabatanFungsional. 7. UnitPelaksanaTeknis Dinas. Catatan : TelahsesuaidenganUndang-UndangNomor 11 Tahun 2009TentangKesejahteraanSosial Pasal 6 Penyelenggaraankesejahteraansosialmeliputi: a. rehabilitasisosial; b. jaminansosial; c. pemberdayaansosial; dan d. perlindungansosial.

  18. PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN • DasarPertimbangan • HakekatdariPembentukanOrganisasiPerangkat Daerah adalahuntukmembentukwadahuntukmelaksanakantugasdanfungsipemerintahansesuaidenganurusandalamkewenangandanpotensi yang dimilikiuntukmeningkatkankesejahteraanmasyarakat. Olehkarenafungsipemerintahansebagai regulator dalamsistemkenegaraan, makalembagaperangkatdaerahdapatdibentukuntukmelaksanakantugas-tugas yang dapatmeningkatkankualitaspelayanankepadamasyarakat. Denganmempertimbangkanberbagaiaspektersebutperludibentuklembagaperangkatdaerah yang secaraspesifikmelaksanakantugassesuaidengankewenangannya.

  19. Pembangunan pertanian, perikanan, dankehutanan yang berkelanjutanmerupakansuatukeharusanuntukmemenuhikebutuhanpangan, papan, danbahanbakuindustri, memperluaslapangankerjadanlapanganusaha, meningkatkankesejahteraanrakyatkhususnyapetani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidayaikan, pengolahikan, danmasyarakatdidalamdandisekitarkawasanhutan, mengentaskanmasyarakatdarikemiskinankhususnyadiperdesaan, menjagakelestarianlingkungansertameningkatkanpendapatannasional • Untuklebihmeningkatkanperansektorpertanian, perikanan, dankehutanan, diperlukansumberdayamanusia yang berkualitas, andal, sertaberkemampuanmanajerial, kewirausahaan, danorganisasibisnissehinggapelakupembangunanpertanian, perikanan, dankehutananmampumembangunusahadarihulusampaidenganhilir yang berdayasaingtinggidanmampuberperansertadalammelestarikanlingkunganhidupsejalandenganprinsippembangunanberkelanjutan • Salahsatuupayauntukmenciptakansumberdayamanusia yang berkualitasdilakukanmelaluipenyuluhanpertanian. Olehkarenaitupenyuluhanpertanianmerupakansuatuhal yang strategisdalammencapaitujuanpembangunanpertaniankarenapenyuluhanpertanianmerupakanupayapemberdayaanpetanidanpelakuusahapertanian lain sebagaisumberdayapelakupembangunanpertanian.

  20. DASAR PERTIMBANGAN: (LANJUTAN) PemerintahtelahmengundangkanUndang-UndangNomor 16 Tahun 2006 tentangSistemPenyuluhanPertanian, Perikanan, danKehutanan. DalamUndang-UndangtersebutdiamanatkankepadaKabupaten/Kota untukmembentukBadanPelaksanaPenyuluhanPertanian, PerikanandanKehutanan, BadaninimenjadiwadahtunggalbagiPenyuluhpertanian, perikanandankehutanandiKabupaten BAB V KELEMBAGAAN BagianKesatu KelembagaanPenyuluhan Pasal 8 (1) Kelembagaanpenyuluhanterdiriatas: a. kelembagaanpenyuluhanpemerintah; b. kelembagaanpenyuluhanswasta; dan c. kelembagaanpenyuluhanswadaya. (2) Kelembagaanpenyuluhanpemerintahsebagaimanadimaksudpadaayat(1) huruf a : a. padatingkatpusatberbentukbadan yang menanganipenyuluhan; b. padatingkatprovinsiberbentukBadanKoordinasiPenyuluhan; c. padatingkatkabupaten/kotaberbentukbadanpelaksanapenyuluhan; dan d. padatingkatkecamatanberbentukBalaiPenyuluhan.

  21. DASAR PERTIMBANGAN: (LANJUTAN) • PembentukanBadan yang memfokuskandirikepada tugas dan fungsipenyuluhanterutamadibidangpertanian,perikanandankehutanansangatdibutuhkansebagaimanifestasidarikehendak yang utuh dan terstruktur secara jelasuntukmelaksanakanfungsi-fungsipemerintahansesuaidenganketentuanperaturanperundangan. Organisasiini juga dibentukberdasarkanpertimbanganefektivitas, efisiensi, dan rasionalsesuaidengankebutuhan dan kemampuandaerahsertaadanyakoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasisertakomunikasikelembagaan antara pusatdaerah. • DenganberfungsinyaorganisasiperangkatdaerahdalambentukBadanPelaksanaPenyuluhanPertanian, PerikanandanKehutanantersebutakandapatmenimbulkanberbagaikemudahandalamsebuahtatananbaikdalambentukpelayanan, pengaturanatauregulasidalamrangkameningkatkankesejahteraanmasyarakatmenciptakanketertibanumumuntukmencapaitujuanbersama.

  22. TugasdanFungsi • (1) BadanPelaksanaPenyuluhanmempunyai tugas membantuBupatidalammelaksanakanpenyuluhan di bidangpertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan; • (2) Untukmelaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), BadanPelaksanaPenyuluhanPertanian, Perikanan dan Kehutananmenyelenggarakanfungsi: • a. Perumusanpelaksanaankebijakanteknis di bidangpenyuluhanpertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan; • b. Penyelenggaraankebijakanteknisdibidangpenyuluhanpertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan; • c. Pembinaan dan pelaksanaankebijakan dan strategipenyuluhanpertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan; • d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikanolehBupatisesuaidengan tugas dan fungsinya.

  23. Susunan Organisasi • Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik, terdiri dari: • Kepala Badan; • Sekretariat, terdiri dari : • a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. • b) Sub Bagian Keuangan. • c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. • 3. Bidang Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; • 4. Bidang Penyuluh Peternakan; • 5. Bidang Penyuluh Perikanan; • 6. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; • 7. Jabatan Fungsional Penyuluh Peternakan; • 8. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; • 9. Kelompok Jabatan Fungsional. • 10. Unit Pelaksana Teknis Badan

  24. STRUKTUR ORGANISASI • Kepala Badan; • Sekretariat, terdiri dari : • a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. • b) Sub Bagian Keuangan. • c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. • 3. Bidang Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; • 4. Bidang Penyuluh Peternakan; • 5. Bidang Penyuluh Perikanan; • 6. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; • 7. Jabatan Fungsional Penyuluh Peternakan; • 8. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; • 9. Kelompok Jabatan Fungsional. • 10. Unit Pelaksana Teknis Badan

  25. TERIMA KASIH

More Related