1 / 4

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011. RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA SIDANG KEDUA. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK. Selasa , 11 Oktober 2011.

allayna
Download Presentation

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PROGRAM LEGISLASI DAERAHKABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA SIDANG KEDUA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Selasa, 11 Oktober 2011

  2. RanperdaKabupaten Gresik tentangPerubahanPeraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentangOrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Gresik; • RanperdaKabupaten Gresik tentangPenyelenggaranAdministrasiKependudukan • RanperdaKabupaten Gresik tentangPenyertaan Modal Pada Perusahaan daerah Air MinumKabupatenGresik; • RanperdaKabupaten Gresik tentangPenyertaan Modal Pemkab Gresik Kepada Bank Jatim • RanperdaKabupaten Gresik tentangtentangPedomanKerjaPenyidikPegawaiNegeriSipil (PPNS) • RanperdaKabupaten Gresik tentangtentang Perusahaan Daerah Pasar Gresik ;

  3. BahwapemberlakuanPeraturan Daerah Penyertaan Modal dibuatsendiri-sendiri • UntukPeraturan Daerah Penyertaan Modal sebelumtahun 2011 harusdiatursesuaidengantahunberkenaan • Terkaitdenganaspekhukumdanpertanggungjawabannyatanggunggugatnyasesuaidengantahunberkenaan

  4. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusanadminisrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya; bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk daerah Kabupaten Gresik perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;

More Related