KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN

1. KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN Disampaikanpadaacara ForumKomunikasiPejabatFungsionalKementeriankeluatandanPerikananTahun 2013 Mason Pine Hotel Bandung 22 Agustus 2013

2. Dasar Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipiljo. PP No 40 Tahun 2010 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi 2

3. SKEMA PEMBINAAN PNS • kompetensi, • prestasikerja • jenjang pangkat • syaratobjektif lainnya PNSdiangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu • Jabatan Struktural JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/KHUSUS 2. Jabatan Fungsional JABATAN FUNGSIONAL UMUM • Membentuk Jabatan Fungsional Baru • Revisi jabatan fungsional yang sudah ada • Mengatur danMenataJabatan Fungsional Umum (Non Angka Kredit) 3

4. Program percepatan Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 1 Penataan StrukturBirokrasi. (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 2 Penataan Jumlah dan distribusi PNS. 3 Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka 4 Profesionalisasi PNS. 5 Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government). 6 Penyederhanaan Perizinan Usaha. 7 Peningkatan TransparasidanAkuntabilitasAparatur PeningkatanKesejahteraanPegawaiNegeri 8 EfisiensiPenggunaanFasilitas, SaranadanPrasarananKerja PNS. 9

5. Program pengembangansdmaparatur PROGRAM RENCANA AKSI a. Penetapan standar kompetensi jabatan Profesionalisasi PNS b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi kompetensi profesi f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secaraperodik g. Pengukuran Kinerja Individu h. Penguatan Jabatan Fungsional

6. Jabatanfungsionaladalahkedudukan yang menunjukkantugas, tanggungjawab, wewenangdanhakseorangPegawaiNegeriSipildalamsuatusatuanorganisasi yang dalampelaksanaantugasnyadidasarkanpadakeahlian/danatauketerampilantertentusertabersifatmandiri.  PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL

7. Kegiatanmasihberorientasipadaprosesbukanpadaprodukatau output akhir Beberapakelemahandalampengaturan JF JF untukkategoriAhlidanTerampildigabungdalamsatupengaturan • Kompetensisetiapjenjangjabatanbelumtergradasidenganbaik • UjiKompetensibelummenjadipersyaratandalampengangkatan Instansi Pembina belumsepenuhnyamelaksanakan Quality Assurance dalampembinaan

8. Kegiatanberorientasipadapadaprodukatau output akhir Pemisahan JF kategoriAhlidanTerampil SolusiPengaturan JF keDepan • Kompetensisetiapjenjangjabatanharusterdefinisidenganjelassehinggaadaperbedaankompetensisetiapjenjangjabatan • UjiKompetensimenjadipersyaratandalampengangkatanuntukmenjaminkompetensi JF Instansi Pembina wajibmelaksanakan Quality Assurance dalampembinaan JF danmelaporkanhasilnyakpdMenpanRB

9. JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN • Yang telahditetapkan: • PengawasPerikanan (Permenpandan RB Namor 01 tahun 2011) • Pengendali Hama danPenyakitIkan (Permenpandan RB Namor 22 Tahun 2013) • PenyuluhPerikanan (PermenpanNomor Per/19/M.PAN/10/2008) Nomr • AnalisPasarHasilPerikanan (Permenpandan RB Namor 25 Tahun 2013) INSTANSI PEMBINA : KKP • Usulanbaru : • Agar dilakukanidentifikasiJabatanFungsionalapa yang dapatdilembagakan • Dilakukankajiandanujibebankerjauntukmenjaminterwujudnyaprofesionalismedanpengembangankariernya

10. Peran Kementerian KKP selakuInstansi Pembina dan Instansi Pengguna JF Instansi Pengguna jabatan fungsional (Pemerintah Pusat/Daerah Prov,Kab/Kota). Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh Instansi pembina. • menyusun petunjuk teknis pelaksanaan; • menyusun pedoman formasi; • menetapkan standar kompetensi; • mengusulkan tunjangan jabatan; • melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; • menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; • memfasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; • mengembangkan sistem informasi jabatan; • memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional • memfasilitasi pembentukan organisasi profesi ; • memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan; • melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; • menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan • melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional; • Melaporkan perkembangan pembinaan JF kepada Menteri PAN dan RB serta tembusannya kepada Kepala BKN. • menyusun formasijabatanuntuksetiapjenjang • melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional • penyelenggaraan pembinaan. • memfasilitasi pelaksanaan tugas • melakukan penilaian prestasi kerja. • menyusun Manajemen Diklat • berkoordinasi dengan instansi pembina Jabfung PNS PROFESIONAL

11. Meningkatan efektivitasdalampelaksanaantugasgunamendukungkinerjaorganisasi • Meningkatan produktivitas kerja PNSdalammelaksanakantugas; • Memperluasuntukmendudukijabatantertentu; • Profesionalisme PNS; • Kejelasan peran dankinerja; • Kedudukan, Tugastersetruktur dan berjenjang, kemandirian tugas; • Tingkat/jenjang : • Terampil (Penyelia, III/d) • Keahlian (Utama, IV/e) • Memperpendekrentangkedali. • Memperoleh tunjangan • BUP • Peluang naik pangkat/jabatan ProspekdanManfaatJabatanFungsional

12. SELAMAT DAN SUKSES Created by aba subagja