1 / 38

ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, KEPALA BIDANG STANDARISASI JABATAN SDM APARATUR

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PASCA UU ASN. ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, KEPALA BIDANG STANDARISASI JABATAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014. OUTLINE. LATAR BLK DAN KEBIJAKAN RB. 1.

banyan
Download Presentation

ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, KEPALA BIDANG STANDARISASI JABATAN SDM APARATUR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PASCA UU ASN ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, KEPALA BIDANG STANDARISASI JABATAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014

  2. OUTLINE LATAR BLK DAN KEBIJAKAN RB 1 POKOK-POKOK SUBSTANSI JF KESJA 2 3 UU ASN DAN JF KEDEPAN 4 PENUTUP

  3. LATAR BLK DAN KEBIJAKAN RB 1

  4. Dasar Hukum PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013 UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN DIUNDANGKAN TGL 15 JANUARI 2014

  5. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipiljo. PP No 40 Tahun 2010 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor13 Tahun 2013tentangJabatanFungsionalPembimbing Kesehatan Kerja danAngkaKreditnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 47 Tahun 2013 tentang PerubahanAtasPeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor13 Tahun 2013tentangJabatanFungsionalPembimbing Kesehatan Kerja danAngkaKreditnya Sebelum diundangkannya RPP JF 5

  6. POKOK-POKOK SUBSTANSI JF KESJA 2

  7. URGENSI PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA pasal 164 (1) menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukanutk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yg diakibatkan oleh pekerjaan pasal 165 (2) menyatakan bahwa pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan serta pengaruh buruk yg diakibatkan oleh pekerjaan pasal 166 (3) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATANBAB XII MENGENAI KESEHATAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PROFESINALISME DAN PEMBINAAN KARIER PRINSIP PROMOTIF-PREVENTIF UPAYA KESEHATAN KERJA

  8. Pembimbing Kesehatan Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja. RumpunJabatan Kesehatan dan merupakan JF Binaan Kemkes yg ke-28 Pembimbingankesehatankerjaadalahkegiatanuntukmemberikanbimbinganupayakesehatankerjapadapekerja di tempatkerja. Upayakesehatankerjaadalahupaya yang ditujukanuntukmelindungipekerja agar hidupsehatdanterbebasdarigangguankesehatansertapengaruhburukpekerjaanyang meliputipersiapan, pelaksanaan, monitoring danevaluasi di bidangkesehatankerja.

  9. JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA • Utama • Pendidikan • Upaya kesehatan kerja, meliputi: • Persiapan upaya kesehatan kerja; • Pelaksanaan upaya kesehatan kerja; dan • Monitoring dan evaluasi upaya kesehatan kerja. • Pengembangan Profesi • Penunjang TUGAS POKOK melakukan kegiatan upayakesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja

  10. KEDUDUKAN UNIT • Pembimbing Kesehatan Kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kesehatan kerja pada unit organisasi lingkup kesehatan kerjapada instansi pemerintah. • Pembimbing Kesehatan Kerja merupakan jabatan karier. Kementerian Kesehatan Kementerian/Lembaga selain Kementerian Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah r Rumah Sakit UmumKelas A Rumah Sakit UmumKelas B Rumah Sakit UmumKelas C Rumah Sakit UmumKelas D Loka Kantor Kesehatan Pelabuhan Puskemas Politeknik Kesehatan JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

  11. Peran Instansi Pembina Jabatan Fungsionanal Pembimbing Kesehatan Kerja Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selaku Instansi pembina. • menyusun petunjuk teknis pelaksanaan; • menyusun pedoman formasi; • menetapkan standar kompetensi; • mengusulkan tunjangan jabatan; • melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; • menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; • memfasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; • mengembangkan sistem informasi jabatan; • memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; • memfasilitasi pembentukan organisasi profesi ; • memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan; • melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; • menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan • melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; PNS PROFESIONAL Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

  12. JENJANG JABATAN PANGKAT • Pembimbing Kesehatan KerjaPertama; • Pembimbing Kesehatan KerjaMuda; dan • Pembimbing Kesehatan KerjaMadya. • Penata Muda, golongan ruang III/a;dan • Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. • Penata, golongan ruang III/c; dan • Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. • Pembina, golongan ruang IV/a; • Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan • Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

  13. PENGANGKATAN PERTAMA KETERANGAN • berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes; • pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; • Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pengangkatan pertama kali merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan fungsionalPembimbing Kesehatan Kerja setelah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus diklatdasar fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. PegawaiNegeriSipil yang tidakmengikutidan lulus diklatdasarPembimbingKesehatanKerjadapatdiberhentikandarijabatanPembimbingKesehatanKerja. PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

  14. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KETERANGAN • Memenuhi persyaratan sebagaimanapengangkatanpertama; • usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; • memiliki pengalaman di bidang upaya kesehatankerja paling kurang 2 (dua) tahun; dan • Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. • Jumlah angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

  15. PENYESUAIAN/INPASSING KETERANGAN • berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes; • pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; • mengikutidan lulus ujikompetensi; dan • prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. • DiberlakukanbagiPegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang kesehatan kerja berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/di-inpassingke dalam jabatan Pembimbing Kesehatan Kerja. • Batas waktu penyesuaian /inpassingterhitungmulai tanggalsejak peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diundangkan dan selesai pada tanggal 31 Juli 2014 PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

  16. INDIKATOR KETERANGAN • Jumlah pekerja; • Luas wilayah kerja; dan • Jumlah unit organisasilingkupkesehatankerjapadainstansipemerintah. FormasiJabatanFungsionalPembimbing Kesehatan Kerja didasarkanpadaanalisisjabatandanpenghitunganbebankerja. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

  17. KOMPETENSI KETERANGAN • Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pembimbing Kesehatan Kerja yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. • Ketentuan uji kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan selaku pimpinan Instansi Pembina. JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

  18. PERMENPAN NO. 13/2013 PERMENPANRB NO. 47/2013 • berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes; • pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; • mengikutidan lulus ujikompetensi; dan • prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan; pangkat paling rendahPenataMuda, golonganruang III/a; mengikutidan lulus ujikompetensi; dan prestasikerja paling kurangbernilaibaikdalam 1 (satu) tahun terakhir. PERUBAHAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

  19. PERMENPAN NO. 13/2013 PERMENPANRB NO. 47/2013 • Pengajar/pelatih/penyuluh/ pembimbing di bidang upayakesehatan kerjapada unit organisasipemerintah; • Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pelatihan di bidang upayakesehatan kerja; • Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsionalPembimbing Kesehatan Kerja; • Keanggotaan dalam organisasi profesiPembimbingKesehatanKerja; • Perolehan penghargaan/tanda jasa;dan • Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. Pengajar/pelatih/penyuluh di bidang upaya kesehatan kerja; Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi/pelatihan di bidang upaya kesehatan kerja; Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; Keanggotaan dalam organisasi profesi Pembimbing Kesehatan Kerja; Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. PERUBAHAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

  20. FORMASI adalahjumlahdansusunanpangkatPegawaiNegeriSipil yang diperlukandalamsuatusatuanorganisasinegarauntukmampumelaksanakantugaspokokdalamjangkawaktutertentu • AspekAnalisisKebutuhanPegawai • jenispekerjaan; • sifatpekerjaan; • analisisbebankerjadanperkiraankapasitasseorang PNS dalamjangkawaktutertentu; • prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan • peralatan yang tersedia. formasi PP Nomor 97 Tahun 2000 jo PP Nomor 54 Tahun 2003

  21. PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENDIDIKAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA FORMASI JABATAN TELAH DAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS PENDIDIKAN, PENGALAMAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA, USIA

  22. PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL BERBASIS KOMPETENSI JABATAN untuk menghilangkan kesenjangan dalam jabatan dan kompetensi dapat dilakukan Diklat teknis atau fungsional PenilaianPrestasi mengetahui kemampuan PNS (pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan) Degree – Non Degree (DalamNegeri – LuarNegeri)

  23. PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL BERBASIS KOMPETENSI JABATAN Usia – AngkaKredit PengelolaanKualitas Prestasikerja – hukumandisiplin TidakmemenuhiAk – tugasbelajar – diangkatdalamjabatan lain

  24. UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) BOBOT NILAI 60% ASPEK: a. kuantitas; b. kualitas; c. waktu; dan d. biaya. PERILAKU KINERJA PEGAWAI (PKP) BOBOT NILAI 40% ASPEK: a. orientasi pelayanan; b. integritas; c. komitmen; d. disiplin; e. kerja sama; dan f. kepemimpinan.

  25. 1 2 PENILAIAN PRESTASI KERJA JABATAN FUNGSIONAL ttt Unsur2 & PENILAIAN PRESTASI KERJA JABATAN struktural jabatan acuan Eselon I Renstradanrkt BERDASARKAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT (PERKA BKN 1/2013 TTG PELAKSANAAN PP 46/2011) Eselon Ii Skpeseloni Eselon Iii Skpeselon ii Eselon Iv Skpeselopn iii Eselon v Skpeselon iv Fungsionalumum Skpeselon iv dan v

  26. Meningkatan efektivitaskegiatan upaya yang sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan; Meningkatan produktivitas kerja PNSdalammelaksanakankegiatanupaya kesehatan kerja; Meningkatan efektivitasdalampelaksanaantugasgunamendukungkinerjaorganisasi dan pelayanan masyarakat; Meningkatan produktivitas kerja PNSdalammelaksanakantugas; Memperluasuntukmendudukijabatantertentu; Profesionalisme PNS; Kejelasan peran dankinerja; Kedudukan, Tugastersetruktur dan berjenjang, kemandirian tugas; Tingkat/jenjang : Keahlian (Madya, IV/c) Memperpendekrentangkedali. Memperoleh tunjangan BUP Peluang naik pangkat/jabatan ProspekdanManfaatJabatanFungsionalPembimbing Kesehatan Kerja

  27. POLA KARIER • VERTIKAL • HORIZONTAL • DIAGONAL • kepastian • profesionalisme • transparan jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, pengalaman, masa jabatan.

  28. 3 UU ASN DAN JF KEDEPAN

  29. KEBERADAAN JF DALAM UU ASN profesi bagi : Pegawai Negeri Sipil PegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan PimpinanTinggi Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional

  30. ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: nilaidasar; kodeetik dan kode perilaku; komitmen, integritas moral, dantanggungjawabpadapelayananpublik; kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; kualifikasiakademik; jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan profesionalitasjabatan http://sinyo19.blogspot.com

  31. JABATAN ASN Jabatan Administrasi Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan JabatanPelaksana melaksanakankegiatanpelayananpublik serta administrasipemerintahandanpembangunan JabatanPengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana DIISI DARI PEGAWAI ASN Jabatan Fungsional Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; d) pemula Jafung keahlian: a)ahliutama; b) ahlimadya; c) ahlimuda; d) ahlipertama. Jabatan Pimpinan Tinggi • Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama • R-PP tentangPengisianJabatan ASN tertentu yang berasaldariprajurit TNI dananggota POLRI Jabatan ASN tertentu DIISI TNI DAN POLRI

  32. MANAJEMENASN PPK (menetapkan) PRESIDEN Manajemen PNS meliputi: • penyusunan dan penetapan kebutuhan; • pengadaan; • pangkat dan jabatan; • pengembangan karier; • polakarier; • promosi; • mutasi; • Penilaiankinerja • penggajian dan tunjangan; • penghargaan; • disiplin; • pemberhentian; • pensiundantabunganharitua; dan • perlindungan. PYB (pembinaan) ManajemenPPPK meliputi: penetapankebutuhan; pengadaan; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan perjanjian kerja;dan perlindungan.

  33. Gaji dan Tunjangan Gajiyang adildan layak Tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. APBN/APBD Secara bertahap sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. R-PP tentang Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas Lain

  34. BATAS USIA PENSIUN UU ASN • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi BATAS USIA PENSIUN • Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. • RPP BUP bagi Pejabat Fungsional. Batas Usia Pensiun 56 tahun Dapat diperpanjang 60-65 -70 tahun

  35. 4 PENUTUP

  36. DenganmanajemenpembinaanjabatanfungsionalPembimbing Kesehatan Kerjasecaraprofesionalsertaperencanaanpegawai yang tepatakanmendorongpadaterwujudnyaPejabatFungsionalPembimbing Kesehatan Kerja yang profesionaldansesuaiperkembanganprofesidantuntutankompetensiPembimbing Kesehatan Kerja.

  37. HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013 ASN ADALAH PROFESI PRAKTEK MERIT SISTEM KOMPETISI BERBASIS KOMPETENSI SECARA TERBUKA/DILARANG MENGHALANGI BERKOMPETISI HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KARIER DARI PRAKTEK POLITIK KESEJAHTERAAN YG ADIL DAN LAYAK PERTAMINA KEMENKEU KEMENKEU PEMDA KEMENLU KEMDIKBUD KEMKOMINFO SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013

  38. TERIMA KASIH

More Related