1 / 36

Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI

PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN WARGA TERLANTAR. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI. KRITERIA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN MEKANISME PEMUTAKHIRAN/ UPDATING DATA PBI

eadoin
Download Presentation

Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN WARGA TERLANTAR BadanPendidikandanPenelitianKesejahteraanSosial KementerianSosial RI

  2. KRITERIA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN • MEKANISME PEMUTAKHIRAN/UPDATINGDATA PBI • PERANAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI JKN POKOK BAHASAN

  3. KRITERIA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

  4. A. DASAR HUKUM UU NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL UU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PP NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN KEPMENSOS RI NOMOR 146/HUK/2013 TENTANG PENETAPAN KRITERIA DAN PENDATAAN FAKIR MISKINDAN ORANG TIDAK MAMPU KEPMENSOS RI NOMOR 147/HUK/2013 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

  5. KEWENANGAN PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU Menterimenetapkankriteria fakir miskinsebagaidasaruntukmelaksanakanpenanganan fakir miskin ( UU NO.13/2012, pasal 8 ayat (1) Kriteria Fakir Miskindan Orang TidakMampuditetapkanolehMenterisetelahberkoordinasidenganmenteridan/ataupimpinanlembagaterkait (PP 101/2012 pasal 2 ayat (1)

  6. LANJUTAN MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasilpendataan yang dilakukanolehlembaga yang menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidangkegiatanstatistik (UU No.13/2012, pasal 8 ayat (4) Hasilpendataan Fakir Miskindan Orang TidakMampu yang dilakukanolehlembaga yang menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidangstatistikdiverifikasidandivalidasiolehMenteriuntukdijadikan data terpadu (PP No. 101/2012, pasal 3)

  7. lanjutan 3. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN Data fakir miskin yang telahdiverifikasidandivalidasi yang disampaikankepadaMenterisebagaimanadimaksuddalamPasal 8 ayat (9) danPasal 9 ayat (4) ditetapkanolehMenteri (UU No.13/2012, pasal 11) Data Fakir Miskindan Orang TidakMampu yang telahdiverifikasidandivalidasisebagaimanadimaksuddalamPasal 3, sebelumditetapkansebagai data terpaduolehMenteri, dikoordinasikanterlebihdahuludenganmenteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidangkeuangandanmenteridan/ataupimpinanlembagaterkait (PP No. 101/2012, pasal 4)

  8. lanjutan PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN Perubahandata PBI JaminanKesehatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) diverifikasidandivalidasiolehMenteri. (PP No. 101/2012, pasal 11 ayat (2) Perubahandata ditetapkanolehMenterisetelahberkoordinasidenganmenteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidangkeuangandanmenteridan/ataupimpinanlembagaterkait(PP No. 101/2012, pasal 11 ayat(3)

  9. B. BEBERAPA PENGERTIAN JaminanKesehatanadalahjaminanberupaperlindungankesehatan agar pesertamemperolehmanfaatpemeliharaankesehatandanperlindungandalammemenuhikebutuhandasarkesehatan yang diberikankepadasetiap orang yang telahmembayariuranatauiurannyadibayarolehPemerintah.(PP 101/2012, pasal 1 ayat1) PenerimaBantuanIuranJaminanKesehatan yang selanjutnyadisebut PBI JaminanKesehatanadalah Fakir Miskindan Orang TidakMampusebagaipeserta program jaminankesehatan (PP 101/2012 pasal 1 ayat4).

  10. Lanjutan Fakir Miskinadalah orang yang samasekalitidakmempunyaisumbermatapencahariandan/ataumempunyaisumbermatapencahariantetapitidakmempunyaikemampuanmemenuhikebutuhandasar yang layakbagikehidupandirinyadan/ataukeluarganya (PP 101/2012, pasal 1 ayat 5) Orang TidakMampuadalah orang yang mempunyaisumbermatapencaharian, gajiatauupah, yang hanyamampumemenuhikebutuhandasar yang layaknamuntidakmampumembayarIuranbagidirinyadankeluarganya (PP 101/2012, pasal 1 ayat6).

  11. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL Panti sosial; Rumah Singgah; Rumah Perlindungan Sosial Anak; Lembaga Perlindungan Sosial Anak; Panti/balai rehabilitasi sosial; Taman Anak Sejahtera/Tempat Penitipan Anak miskin; Rumah Perlindungan dan Trauma Centre; atau nama lain yang sejenis.

  12. PenerimaBantuanIuranJaminanKesehatan (PBI) JaminanKesehatanadalah Fakir Miskindan Orang TidakMampusebagaipeserta Program JaminanKesehatan Fakir Miskinadalah orang yang samasekalitidakmempunyaisumbermatapencahariandan/ataumempunyaisumbermatapencahariantetapitidakmempunyaikemampuanmemenuhikebutuhandasar yang layakbagikehidupandirinyadan/ataukeluarganya Orang TidakMampuadalah orang yang mempunyaisumbermatapencaharian, gajiatauupah, yang hanyamampumemenuhikebutuhandasar yang layaknamuntidakmampumembayariuranbagidirinyadankeluarganya. C. KRITERIA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (KEPMENSOS147 TAHUN 2013)

  13. KategoriFakir Miskindan Orang TidakMampumeliputi : fakir miskindan orang tidakmampu yang teregister fakir miskindan orang tidakmampu yang belumteregister. KriteriaFakir Miskindan Orang TidakMampu yang teregistersesuaidenganPermensosNomor 146 Tahun 2013 adalahRumahTanggayang : tidakmempunyaisumbermatapencahariandan/ataumempunyaisumbermatapencahariantetapitidakmempunyaikemampuanmemenuhikebutuhandasar; mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; tidakmampuataumengalamikesulitanuntukberobatketenagamedis, kecualiPuskesmasatau yang disubsidipemerintah; tidakmampumembelipakaiansatu kali dalamsatutahununtuksetiapanggotarumahtangga; dan

  14. mempunyaikemampuanhanyamenyekolahkananaknyasampaijenjangpendidikanSekolahLanjutan Tingkat Pertama; mempunyaidindingrumahterbuatdaribambu/kayu/tembokdengankondisitidakbaik/kualitasrendah, termasuktembok yang sudahusang/berlumutatautemboktidakdiplester; kondisilantaiterbuatdaritanahataukayu/semen/keramikdengankondisitidakbaik/kualitasrendah; atapterbuatdariijuk/rumbiaataugenteng/seng/asbesdengankondisitidakbaik/ kualitasrendah; mempunyaipeneranganbangunantempattinggalbukandarilistrikataulistriktanpameteran; luaslantairumahkecilkurangdari 8 m2/orang; dan mempunyaisumber air minumberasaldarisumurataumata air takterlindung/air sungai/air hujan/lainnya

  15. Fakir Miskindan Orang TidakMampu yang belumteregisterterdapat di dalamLembagaKesejahteraanSosialmaupun di luarLembagaKesejahteraanSosial, yang terdiriatas: gelandangan; pengemis; perseorangandariKomunitasAdatTerpencil; perempuan rawan sosial ekonomi; korbantindakkekerasan; pekerjamigranbermasalahsosial; masyarakatmiskinakibatbencanaalamdansosialpascatanggapdaruratsampaidengan 1 (satu) tahunsetelahkejadianbencana

  16. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial; penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan; penderitaThalassaemia Mayor; penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI);

  17. Kep Mensos No 147/HUK/2013 Penetapan PBI PMKS PBI MENURUT DATA PPLS (REGISTER)

  18. KRITERIA PBI MENURUT PMKS (NON REGISTER)

  19. II. MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA PBI

  20. MEKANISME VERIFIKASI • KegiatanverifikasiPenerimaBantuanIuran (PBI) JaminanKesehatanpenggantimerupakanbagiandarikegiatanpemutakhiran Basis Data Terpadu. • Pemutakhirandata diawalidengankegiatanMusdes/Muskeluntukmengusulkan PBI pengganti. KemudiandilakukanverifikasiolehTenagaKesejahteraanSosialKecamatan (TKSK). • Sebelummelakukanverifikasi PBI pengganti, TKSK danKoordinatorStatistikKecamatan (KSK) harusmengikutiBimbinganTeknisVerifikasidanValidasi Data. • Hasilverifikasidikirimkepusat basis data terpaduuntukmemperbaharui Basis Data PBI. • Kemudiandilakukananalisisterhadap data tersebut

  21. PENDATAAN BPS Verifikasi & Validasi KEMSOS Penetapan data terpadu (prov, kab/kota) Peserta program KEMKES BPJS Kesehatan PBI 2014 PPLS 2011 Jumlahnasional PBI 2014 Identitastunggal KEMSOS DJSN Penetapankriteria Kemkeu & k/l lain Perubahan data PBI per 6 bulandalamtahunberjalan PBI KEMSOS MEKANISME PBI JAMKES PeranMasy Unit Pengaduan ( Prov, Kab/Kota ) Koordinasidg K/L terkait

  22. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PenetapanKriteria FM, OTM Koordinasi dg K/L lain BPS PENDATAAN PPLS 2011 KEMSOS VerifikasidanValidasi Koordinasi dg Menkeu, K/L lain Penetapan data Kab/kota UU 11/2009 UU 13/2012 PP 101/2012 PP39/2012 Permenkeu 237/2012 Perubahan data PBI Koordinasi dg Menkeudan K/L lain • Verifikasi data PPLS 2011

  23. Rapat kordinasi lintas sektoral • Penentuan sasaran & lokasi • Penyusunan instrumen dan panduan • kordinasi dengan pihak prop dan kab/kota • Sosialisasi • Pelatihan Petugas Korwil • Distribusi instrumen TahapandanMekanismeVerifikasi • Pengolahan data nasional • Penetapan PBI Jamkesmas • Penyajian data PBI Jamkesmas • Penyimpanan data • Distribusi KEMENTERIAN SOSIAL • Pengolahan dan analisis data provinsi • Pengiriman hasil pengolahan data ke pusat ( PUSDATIN) • Koordinasi dgn kab/kota • Penentuan/penunjukan instruktur • Pelatihan instruktur • Distribusi instrumen INSTANSI/DINAS SOSIAL PROVINSI • Pengolahan dan analisis data kab/kota • Pengiriman hasil pengolahan data ke provinsi • Penentuan/penunjukan petugas verifikasi • Pelatihan petugas verifikasi • Distribusi instrumen INSTANSI/DINAS SOSIAL KABUPATEN • Menghimpun data dari kelurahan/desa • Pengiriman hasil ke kabupaten /kota • Kordinasi dng desa/kelurahan • Distribusi instrumen • Kordinasi pelaksanaan verifikasi KECAMATAN TKSK Pengiriman hasil verifikasi dan validasi Verifikasi dan validasi DESA/KELURAHAN Aparat desa/Kel, PSM, Karang Taruna

  24. Pemutakhiran Data PBI • Pendekatansensuskemiskinantidakmemungkinkandilakukandalamjangkawaktusetiap 6 bulan. • Sementara validasi dan verifikasi secara parsial (waktu, lokasi, metode) tidak dapat menjamin kualitas data yang dapat digunakan secara nasional. • PendekatanSistemRujukanTerpaduadalahopsi yang memungkinkanpemutakhiran data PBI dan BDT secaralebihreal time: • Perubahandilakukandenganmemadukanmekanisme on demand systemdanmekanismepenjangkauanmelalui kriteria, SOP dan format yang sama • Data kemudian bersifatsebagaidata registrasi yang berkembangdanberubahsesuaikondisimasyarakat.

  25. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI JKN

  26. Pembagiankewenanganmeliputi: • Pemda (DinSosatau SKPD lain, TKSK atau tenaga lain) melaksanakanpemutakhiran/pengumpulan databerdasaron demanddanmekanismepenjangkauan. • KementerianSosialdan/atauOtoritasperankinganpadatingkatpusatmerankingulang, memutakhirkan BDT, danmengeluarkankeputusanPBI berdasarhasilpemutakhiran tersebut. • Setiapinstitusipelaksana program perlindungansosialmenggunakan BDT yang diupdateolehSistemRujukan. • Perlu kesepakatan periode waktu pemutakhiransecaraberkala

  27. SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT (SISDUMAS) Sistempengaduanmasyarakattentang PBI JaminanKesehatandilakukandalamupayauntukmendapatkan data yang benardanakurattentang fakir miskinatau orang tidakmampu Sistempengaduanmasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat (1) untukmeminimalisirterjadinyainclusion error (bukan fakir miskinatau orang tidakmamputetapimenerimabantuaniuranjaminankesehatan) maupunexclusion error (fakir miskinatau orang tidakmamputetapitidakmenerimabantuaniuranjaminankesehatan) sertauntukmencatatadanyaperubahan status sosialekonomi fakir miskindan orang tidakmampu Pengaduanmasyarakatmerupakanbentukpartisipasimasyarakatdalammelakukanverifikasidanvalidasi data fakir miskinatau orang tidakmampupeserta PBI jaminankesehatanbaikdimintamaupuntidakdiminta. Masyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat (3) terdiriatas orang perorangan, organisasikemasyarakatan, danaparatpemerintahansetempat

  28. SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT (SISDUMAS) • Sistimpengaduanmasyarakatdilaksanakanmelaluimusyawarah/rembugdesa • Pengaduanmasyarakatdapatdisampaikansecaralangsung, suratmenyuratdan media elektronik. • Pengaduanmasyarakatditanganidalamwaktu paling lambat 10 (sepuluh) harisejakpengaduanditerima • Tindaklanjutdaripengaduanmasyarakat yang berkaitandengan basis data dicatatdandisampaikansecaraberjenjangmelalui unit pengaduantingkatdesa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsidanpusat. • Tindaklanjutdaripengaduanmasyarakat yang berkaitandengan basis data di tingkatpusatdikoordinasikandenganinstansiterkaitolehKementerianSosialmelaluiPusat Data danInformasiKesejahteraanSosial

  29. MEKANISME DAN SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT • Kordinasilintas unit • KordinasiNasionalLintasSektoraL • PenyRancsisdumas • Peny data PBI Kab/kota • Pengolahan data nasional • Penetapan data PBI KEMENTERIAN SOSIAL SISDUMAS/PROV (SETDA) Menetapkan /legalisasi data PBI terbaru tk provinsi KOORDINASI SKPD • Penangananterkait data danpelayanan • Koor SKPD Terkait • Penguatansisdumas yang ada • Membentuksisdumas • Penerimaan data PBI dariKab/kotadanmengirimkankedesa • Menerimapengaduan • Menerima & legalisasi data PBI dari kecamatan • meneruskandata PBI terbarukePusat, mengetahui/legalitasprovins SISDUMAS KAB (BUPATI) • Menerimapengaduan • Menerima, dan legalisasi data PBI dari desa • meneruskandata PBI terbarukesisdumasKabupaten Unit DUMAS KECAMATAN (TKSK) Kordinasi dngdesa/kelurahan Menerima, danmenangani Rembugdesa Verifikasiterkaitpengaduan meneruskandata PBI kekabupatendnglegalitaskecamatan DUMAS DESA/KEL (Aparatdesa, Kaur Kesrakec, TKSK, PSM,KSK, Toga, Toma) • Penerimaan data PBI desa dari kab/kota • Penerimaanpengaduaandarimasyarakat

  30. MATERI PENGADUAN DALAM SISDUMAS) 1. Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Data PenerimaBantuanIuranJaminanKesehatanmerupakan data Jamkesmas yang telahdimutakhirkan yang bersumberdari Basis Data Terpadu/PPLS 2011 untukkepentinganpenetapan target sasaran program jaminankesehatan. Pengaduanmasyarakat yang berkaitandengan data PBI inidimaksudkanuntukmemverifikasi status keberadaandanperubahandaripenerimabantuaniuranjaminankesehatan yang tercantumdalamdaftar PBI Jamkes di daerahmasing-masing. 2. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Pengaduanmasyarakatiniterkaitdengankendala, hambatan, ataukesulitan yang dihadapiolehpenerimamanfaat/layananuntukmengaksespelayanankesehatan yang tersedia di daerahtersebut.

  31. masyarakat SISDUMAS KABUPATEN SISDUMAS BBPPKS/ PROVINSI KEMENTERIAN SOSIAL/PUSDATIN Unit DUMAS KECAMATAN VPN IP MPLS : Virtual private network internet protocoler multiple label switching Unit DUMAS DESA Unit DUMAS KECAMATAN Data penduduk Miskin valid, reliabel dan ter-update SISTEM INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT SISDUMAS KABUPATEN Unit DUMAS KECAMATAN masyarakat

  32. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT BASIS DATA TERPADU DUMAS KECAMATAN DUMAS KABUPATEN/KOTA DUMAS DESA/KELURAHAN Penerimaan data terpadu DATA SAMA REMBUG DESA Pencermatan data Penetapan data sahih • DATA SAHIH • Hasilverifikasi data berubah • Data tambah • FM, OTM • Data PMKS BERUBAH MASYARAKAT Tanggapan / koreksi PUBLIKASI Verifikasi & Validasi data PBI oleh TKSK

  33. PROSES REMBUG DESA

  34. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT KEPESERTAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN (PELAYANAN) DUMAS KAB/KOTA DATA TERPADU DUMAS KEC SKPD U P D T • REMBUG DESA • Klarifikasi • Rencceklapangan • Bahashasilceklapangan • Hasil Pelayanan • DUMAS DESA/KELURAHAN • Inventarisasi, registrasidanklarifikasi • Agenda pembahasan • Himpun bukti2 pendukung DUMAS Kec, Kab/kota • MASYARAKAT MENGADU • Kepesertaan • Pelayanan PENGECEKAN LAPANGAN OLEH TKSK

  35. Sekianterimakasih

More Related