Download
jakarta ju l i 201 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jakarta, Ju l i 201 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jakarta, Ju l i 201 3

Jakarta, Ju l i 201 3

233 Views Download Presentation
Download Presentation

Jakarta, Ju l i 201 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sosialisasi PeraturanMenteriKeuangan tentang PetunjukPenyusunandanPenelaahan RKA-K/L (PMK No. …../PMK.02/2013, tanggal 28 Juni 2013) Jakarta, Juli 2013

  2. Pokok Bahasan Pendahuluan 1 BeberapaPerubahanPengaturan 2 Pokok-pokokPengaturandalam PMK 3 Lampiran PMK 4

  3. 1 Pendahuluan : LatarBelakang; KerangkaPikir; TujuanPengaturan.

  4. 1.a. LatarBelakang Beberapapertimbangan yang menjadidasarperubahanterkaitpetunjukpenyusunandanpenelaahan RKA-K/L antara lain : MenyempurnakanpedomanpenerapanPenganggaranBerbasisKinerja (PBK) danKerangkaPengeluaranJangkaMenengah (KPJM) dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Menyempurnakanketentuanterkaittatacarapenyusunandanpenelaahan RKA-K/L dengan mengacu pada pemisahan tugas dan peran antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO), KementerianPerencanaansebagaiChief Planning Officer (CPO) dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO). Menyediakanpayunghukumterkait keterlibatan unit AparatPengawasan Intern Kementerian/Lembaga(API K/L)dalammeneliti RKA-K/L sebagai quality assurance. Meningkatkankualitas RKA-K/L dan DIPA dalam rangka meningkatkan kualitas belanja sertamenjamintersedianya data anggaran yang valid melalui penyederhanaan dokumen penelaahan dan minimalisir blokir.

  5. 1.b.KerangkaPikir…(1/2) • Sesuaiamanahdidalam UU No. 17 tahun 2003 ttgKeuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 ttgSistemPerencanaan Pembangunan Nasional, pemisahanperan, tugas, dantanggungjawabantaraMenteriKeuangansebagai CFO, MenteriPerencanaansebagai CPO danMenteri/PimpinanLembagasebagai COO dalampengelolaankeuangannegaratelahdiatursecarategas. • Menteri/PimpinanLembagabertanggungjawabdidalamperencanaan, pelaksanaan, pelaporan, danpertanggungjawabanatasanggaran yang menjaditanggungjawabnya. • MenteriKeuanganbertanggungjawabdalammenjaminketersediaananggaransesuaikemampuankeuangannegarauntukmendukungpelaksanaan program dankegiatan yang menjaditanggungjawabmasing-masing K/L danmengesahkandokumenpelaksanaananggaran. • MenteriPerencanaanbertanggungjawabdalammenyusundanmenetapkanprioritasdanfokusprioritaspembangunannasionalbeserta target kinerja yang direncanakan yang dituangkandalamRencanaKerjaPemerintah.

  6. 1.b.KerangkaPikir…(2/2) Dalam rangka menjaminkebenaran, kelengkapandankepatuhandalampenerapankaidah-kaidahpenganggaran,makadipandangperluuntukmelibatkanperanunit AparatPengawasan Intern K/L (API K/L) dalam prosesperencanaanpenganggarandenganmelakukanpenelitian RKA-K/L dandokumenpendukungnyadanberperan sebagai quality assurance. Denganadanyaketerlibatanperan unit API K/L dalamprosesperencanaanpenganggaran (melaluipenelitian RKA-K/L), makaprosespenelaahan RKA-K/L yang dilaksanakanolehKementerianKeuangandanKementerianPerencanaanmenjadilebihsederhanadanbersifatlebihstrategisdenganfokuspada level Output dan Outcome. Dalamrangkameningkatkanpelayanandalampenyusunandanpenelaahan RKA-K/L kepadastakeholder, makapenyederhanaanprosesbisnisdanpersyaratandokumen penelaahan termasuk format-format yang digunakanterusdisempurnakansertadiikutidenganpemanfaatan dukungan IT yang handaldanterintegrasi. Dengandemikiandiharapkandapatmeniadakanalokasianggaran yang diblokirdalam DIPA.

  7. 1.c.TujuanPengaturan Menyediakanpayunghukumsebagailandasandalammelakukanpenyusunandanpenelaahan RKA-K/L TA 2014 meliputi : Pemantapanpenerapanpenganggaranberbasiskinerja (PBK) dankerangkapengeluaranjangkamenengah (KPJM). Penegasanpengaturanbahwapenyusunan RKA-K/L merupakantugasdantanggungjawabMenteri/PimpinanLembagaselakuPenggunaAnggarandanChief Operational Officer (COO). Keterlibatanperan unit AparatPengawasan Intern K/Ldalamreviu RKA-K/L untukmeningkatkankualitasperencanaan K/L danmenjaminkepatuhanterhadapkaidah-kaidahpenganggaransebagaiquality assurance. Penyederhanaanprosespenelaahan yang dilaksanakanolehKementerianKeuanganselakuChief Financial Officer (CFO) danKementerianPerenca-naanselakuChief Planning Officer (CPO). Standardisasi format-format yang digunakandalampenyusunan RKA-K/L, dokumen penelaahan, dandokumenhasilpenelaahan RKA-K/L.

  8. BeberapaPerubahanPengaturan : Sistematika Penyajian; Dokumen yang harusdisiapkanoleh K/L; Penelitian RKA-K/L oleh API K/Ldan Biro Perencanaan K/L; Penelaahan RKA-K/L. 2

  9. 2.a. Sistematika Penyajian PMK No. 112/2012 PMKygbaru • Batang Tubuh PMK (18 Pasal); • Lampiran PMK (1 Lampiran) : • Bab I : SistemPenganggaran; • Bab II : Penerapan PBK; • Bab III :Penerapan KPJM; • Bab IV : KetentuanDalamPengalokasianAnggaran; • Bab V : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L; • Bab VI : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L; • Bab VII : Dukungan TI DalamPenyusunandanPenelaahan RKA-K/L; • Bab VIII : Standardisasi Format; • Bab IX : Penutup. • Batang Tubuh PMK (20 Pasal); • Lampiran PMK (3 Lampiran): • Lampiran I : Pedoman Umum RKA-K/L; • Lampiran II : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L; • Lampiran III : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L;

  10. 2.b. Dokumen yang harus disiapkan oleh K/L Penelaahan RKA-K/L Penelitian RKA-K/L Suratpengantar yang ditanda-tanganiolehPejabatEselon I/ Penanggungjawabportofolio; SuratPernyataanPejabatEselon I penanggungjawab RKA-K/L; DaftarRincianPaguAnggaran per Satker/eselon I; RKA-K/L Eselon I; RKA Satker; KertasKerjaSatker; TOR/RAB dandokumenpendukungterkaitlainnya, khususuntukinisiatifbarudan/atau baseline ygberubah pd level komponen. Suratpengantar yang ditandatanganiolehMenteri/ PimpinanLembagaatauPejabat yang ditunjuk; SuratPernyataanPejabatEselon I penanggungjawab RKA-K/L; RKA-K/L Eselon I; DaftarRincianPaguAnggaran per Satker/eselon I; RKA Satker; ADK RKA-K/L. Kementerian Keuangan dan Bappenas API K/L dan Biro Perencanaan

  11. 2.c. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L RuanglingkupPenelitian FokusPenelitian Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan SBK, kesesuaianjenisbelanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, BLU, kontrak tahun jamak, danpengalokasiananggaran yang akandiserahkanmenjadiPenyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN; Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; Kepatuhandalampencantumantematik APBN. • PaguAnggaran K/L : • rinciananggaranuntukmendanaiinisiatifbaru; dan/atau • angkadasar yang mengalamiperubahanpada level tahapan/komponen. • AlokasiAnggaran K/L : • Penyesuaian RKA-K/L denganAlokasiAnggaran; • rinciananggaranuntukmendanaiinisiatifbaru (darihasilOptimalisasi DPR); dan/atau • angkadasar yang mengalamiperubahanpada level tahapan/ komponen.

  12. 2.d. Penelaahan RKA-K/L Ruanglingkuppenelaahan FokusPenelaahan Kesesuaian data dalam RKA-K/L denganPaguAnggaran K/L; KesesuaianantaraKegiatan – Keluaran - Anggarannya; Relevansitahapan/komponendenganKeluaran; Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan. • PaguAnggaran K/L : • rinciananggaranuntukmendanaiinisiatifbaru; • AlokasiAnggaran K/L : • Penyesuaian RKA-K/L denganAlokasiAnggaran; • rinciananggaranuntukmendanaiinisiatifbaru (darihasilOptimalisasi DPR); • PersetujuandariKomisi DPR.

  13. 3 Pokok-pokokPengaturandalam PMK : Kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga; Hal-hal Yang HarusDiperhatikan; PenanggungJawab RKA-K/L; Penelitian RKA-K/L oleh API K/L dan Biro Perencanaan; Penelaahan RKA-K/L; Himpunan RKA-K/L, RUU APBN dan Nota Keuangan; Penyesuaian RKA-K/L; DHP RKA-K/L danKeppres RABPP; Penutup.

  14. 3.a. Kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga DalamrangkapenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN), Menteri/PimpinanLembagamenyusunRencanaKerjadanAnggaranKementerian Negara/Lembaga(RKA-K/L) yang dipimpinnya. Selainmenyusun RKA-K/L atasBagianAnggaranKementerianKeuangan (BA 015), MenteriKeuanganmenyusun RKA-K/L untukBagianAnggaranBendaharaUmum Negara (BA 999) yang selanjutnyadisebutRencana Dana Pengeluaran-BendaharaUmum Negara (RDP-BUN). Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan RKA-K/L beserta dokumen pendukungnya.

  15. 3.b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan ….(1/2) • RKA-K/L disusunberdasarkanpedomanumum RKA-K/L meliputi: • Pendekatansistempenganggaranterdiriatas: • kerangkapengeluaranjangkamenengah; • penganggaranterpadu; dan • penganggaranberbasiskinerja. • Klasifikasianggaranterdiriatas: • klasifikasiorganisasi; • klasifikasifungsi; dan • klasifikasijenisbelanja. • Instrumen RKA-K/L terdiriatas: • indikatorkinerja; • standarbiaya; dan • evaluasikinerja.

  16. 3.b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan ….(2/2) • RKA-K/L disusunberdasarkan: • PaguAnggaran K/L yang ditetapkanolehMenteriKeuangan; • RencanaKerjaKementerian Negara/Lembaga(Renja K/L); • RencanaKerjaPemerintah(RKP) hasilkesepakatanPemerintahdan DPR dalampembicaraanpendahuluanRancangan APBN; • Standar Biaya; dan • Kebijakanpemerintahlainnya. PedomanUmumterkaitkaidah-kaidahpenganggaranseperti : penerapanpendekatanpenganggaran, instrumendalampenyusunan RKA-K/L, hal-hal yang dibatasiataudilarangdanpencantumantematik APBN, selengkapnyadimuatdalamLampiran I PMK.

  17. 3.c. Penanggung Jawab RKA-K/L…(1/2) • Menteri/PimpinanLembagac.q. pejabateselon I ataupejabat lain ygmemilikialokasianggaran (portofolio) dansbgpenanggungjawab program, menyusunRKA-K/L per program/eselon I menggunakan format RKA-K/L dansistemaplikasi RKA-K/L –DIPA yang memuatrincianalokasiberdasarkan: • angkadasar; dan/atau • inisiatifbaru. • RKA-K/L yang disusunwajibdilengkapidokumenpendukungantara lain berupa TOR/RAB dandokumenterkaitlainnyauntuk: • inisiatifbaru; dan/atau • rincianangkadasarmengalamiperubahanpada level tahapan/komponen. • RKA-K/L disusunsecaraberjenjangterdiriatas : • RencanaKerjadanAnggaranSatuanKerja(RKA Satker), dan • RKA-K/L unit eselon I. • RKA-K/L yang telahdisusunditandatanganiolehMenteri/PimpinanLembagac.q. pejabateselon I ataupejabat lain yang memilikialokasianggaran (portofolio) dansebagaipenanggungjawab program. Tata carapenyusunan RKA-K/L dan format yang digunakanselengkapnyatercantumdalamLampiran II PMK.

  18. 3.c. Penanggung Jawab RKA-K/L…(2/2) RKA-K/L dan dokumen pendukung yang disusunharus memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, yaitu: mencantumkan sasaran kinerja meliputi volume Keluaran dan Indikator Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L sesuaidengan SasaranKinerjadalamRenja K/L dan RKP; menjamintotal pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L; menjaminrinciansumberdanadalam RKA-K/L sesuaidengansumberdana yang ditetapkandalamPaguAnggaran K/L; menjamin kelayakan anggaran dan mematuhi penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain penerapan SBM dan SBK, kesesuaianjenisbelanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU, kontrak tahun jamak, danpengalokasiananggaran yang akandiserahkanmenjadiPenyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN;dan memastikan pencantuman tematik APBN pada level Keluaran.

  19. 3.d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L…(1/2) • Dalamrangkamenjamin kebenaran, kelengkapan, dankepatuhan dalampenerapan kaidah-kaidah penganggaran, RKA-K/L yang telahditandatanganidisampaikankepada unit Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (API K/L) dan Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/L untuk diteliti. • Ruanglingkuppenelitian RKA-K/L dandokumenpendukungmeliputi: • konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume Keluaran dan Indikator Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; • kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; • kesesuaiansumberdanadalam RKA-K/L dengansumberdana yang ditetapkandalamPaguAnggaran K/L; • Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain: penerapan SBM dan SBK, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU, kontrak tahun jamakdanpengalokasiananggaran yang akandiserahkanmenjadiPenyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN; • ………….

  20. 3.d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L…(2/2) • Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain:RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; • Kepatuhandalampencantumantematik APBN. Catatan :DalamhalKementerian Negara/Lembagamelakukanpembahasan RKA-K/L dengan DPR dalamrangkapembicaraanpendahuluanRancangan APBN, pembahasantersebutdifokuskanpadakonsultasiatasusulaninisiatifbaru.

  21. Penelitian RKA-K/L (Pagu Anggaran K/L) 1 2 3 4 Kemkeu Unit Eselon I (Portofolio) Satker Esl. I RKA-K/L Eselon I & dokpndkng PaguAnggaran K/L • Meneliti : • total pagudanrinciansumberdana. • alokasiangkadasardaninisiatifbaru. • BiayaOperasionaldan Non Opr. • Mengecek target kinerja (volume Ouputuntuk masing2 Kegiatan). • MenyusunDaftarrincianalokasipagu per satker : • Total pagudansumberdana. • Target kinerja per Satker. • Menyiapkandokumenpendukung : TOR/RAB dandok. pendukungterkaitlainnya. (inisiatifbaru/baseline ygberubah). RKA-Satker & KK Satker 7 RKA-K/L Eselon I ygsdhditeliti & dokpndkng 5 Biro Perencanaan RKA-K/L Eselon I 5 API K/L RKA-K/L Eselon I 8 ProsesPenelitian Sekjen/Ses-men/Ses Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan SBK, kesesuaianakun/jenisbelanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak; Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; Kepatuhandalampencantumantematik APBN. 6 CHP (CatatanHasilPenelitian)

  22. 3.e. Penelaahan RKA-K/L….(1/2) • Menteri/PimpinanLembagaataupejabat yang ditunjukmenyampaikan RKA-K/L yang telahdibahasdenganKomisiterkaitdi DPR atauygtelahditelitikepadaKementerianKeuanganc.q. DirektoratJenderalAnggarandanKementerianPerencanaanuntukdilakukanpenelaahandalam forum penelaahanantara K/L, KementerianKeuangandanKementerianPerencanaan. • RKA-K/L yang telahditelitidilengkapidengan : • Suratpengantar yang ditandatanganiolehMenteri/PimpinanLembagaataupejabat yang ditunjuk; • SuratPernyataanPejabatEselon I selakupenanggungjawab RKA-K/L; • DaftarRincianAlokasiAnggaran per Satker/eselon I; • RKA Satker; • Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L. • KementerianKeuanganc.q. DirektoratJenderalAnggaranmengunggah ADK RKA-K/L kedalamaplikasiSistemPerbendaharaandanAnggaran Negara (SPAN) untukdilakukanvalidasi.

  23. 3.e. Penelaahan RKA-K/L….(2/2) • Dalamhalprosesvalidasiterdapat data yang tidaksesuaidengankaidah-kaidah SPAN, RKA-K/L dikembalikankepada K/L untukdilakukanperbaikan. • Penelaahan RKA-K/L difokuskanuntukmeneliti: • Kesesuaian data dalam RKA-K/L denganPaguAnggaran K/L; • KesesuaianantaraKegiatan-Keluaran-Anggarannya; • Relevansikomponen/tahapandenganKeluaran; dan • Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan. • Penelaahan RKA-K/L difokuskanuntukmenelitirinciananggaran yang digunakanuntukmendanaiinisiatifbaru. • Hasilpenelaahan RKA-K/L dituangkandalamCatatanHasilPenelaahandanditandatanganiolehpejabateselon II dari K/L, KementerianPerencanaan, danKementerianKeuangan. Tata carapenelaahan RKA-K/L selengkapnyatercantumdalamLampiran III PMK.

  24. Penelaahan RKA-K/L (Pagu Anggaran K/L) 2 Kemkeu c.q. DJA Validasi RKA-K/L slrhEselon I 1 Menteri/PimpinanLembaga 3 Esl. I Esl. I Forum Penelaahan RKA-K/L Eselon I ygsdhdireviu & dokpndkng RKA-K/L Eselon I ygsdhdireviu & dokpndkng • Kesesuaian data dalam RKA-K/L denganPaguAnggaran K/L; • KesesuaianantaraKegiatan-Keluaran-Anggarannya; • Kelengkapan dokumen penelaahan meliputi : • Suratpengantar yang ditanda-tanganiolehMenteri/PimpinanLembagaataupejabatygditunjuk; • SuratPernyataanPejabatEselon I penanggungjawab RKA-K/L; • DaftarRincianPaguAnggaran per Satker/eselon I; • RKA Satker; • ADK RKA-K/L.; dan • Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan. 2 Bappenas RKA-K/L slrhEselon I 4 Kemkeuc.q. DJA Himpunan RKA-K/L Nota Keuangan RUU APBN

  25. 3.f. Himpunan RKA-K/L, RUU APBN, dan Nota Keuangan RKA-K/L hasilpenelaahandihimpunolehMenteriKeuanganc.q. DirekturJenderalAnggaranuntukselanjutnyadigunakansebagaidasarpenyusunanRancanganUndang-Undang (RUU) tentang APBN dan Nota Keuangan. RUU tentang APBN, Nota Keuangan, danHimpunan RKA-K/L disampaikanolehPemerintahkepada DPR untukdilakukanpembahasanpaling lambatminggukeduabulanAgustus. Klausulantisipasipenyelesaian : “Dalamhal RKA-K/L hasilpembahasanantara K/L dg DPR belumditerimaKementerianKeuanganc.q. DirektoratJenderalAnggaransampaidenganakhirbulanJuli, RUU tentang APBN, Nota Keuangan, danHimpunan RKA-K/L disusunberdasarkan RKA-K/L hasilpenelaahanantara K/L, Bappenas, danKementerianKeuangan.”

  26. 3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(1/3) Kondisi I : RKA-K/L TidakBerubahdanDisetujuiDPR DalamhalpembahasanRancanganUndang-Undangtentang APBN antaraPemerintahdengan DPR tidakmengakibatkanperubahan RKA-K/L dantelahdisetujui DPR, Menteri/PimpinanLembagaataupejabatygditunjukmenyampaikan RKA-K/L yang telahdisetujui DPR kepadaKementerianKeuanganc.q. DirektoratJenderalAnggaran. RKA-K/L sebagaimanadimaksudpadaayat (1) menjadibahanpenyusunanDaftarHasilPenelaahanRencanaKerjadanAnggaranKementerian Negara/Lembaga (DHP RKA-K/L). DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat minggu ketiga bulan Nopember.

  27. 3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(2/3) Kondisi II : RKA-K/L BerubahdanDisetujui DPR DalamhalpembahasanRancanganUndang-Undangtentang APBN antaraPemerintahdengan DPR mengakibatkanperubahan RKA-K/L, Menteri/ PimpinanLembagac.q. pejabateselon I ataupejabat lain yang memilikialokasianggaran (portofolio) dansebagaipenanggungjawab program melakukanpenyesuaian RKA-K/L. Dalamhalpenyesuaian RKA-K/L digunakanuntukmendanaiinisiatifbaru, termasuk tambahan yang berasaldarihasil pembahasan dengan Komisi terkait di DPR,K/L wajibmelengkapidengandokumenpendukung. RKA-K/L yang telahdisesuaikandan dokumenpendukungnyadisampaikankepada unit API K/L dan SekretariatJenderalc.q. Biro Perencanaan K/L untukditelitikebenarandankelengkapannya. Penelitian RKA-K/L difokuskanuntuk RKA-K/L yang mengalamiperubahan. RKA-K/L yang telahditelitiselanjutnyadibahasdenganKomisiterkaitdi DPR untukmendapatpersetujuan.

  28. 3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(2/3) Kondisi II : RKA-K/L BerubahdanDisetujui DPR Menteri/PimpinanLembagaataupejabatygditunjukmenyampaikan RKA-K/L yang telahdisetujui DPR dandokumenlainnyakepadaKementerianKeuanganc.q. DirektoratJenderalAnggarandanKementerianPerencanaanuntukdilakukanpenelaahan. Penelaahan RKA-K/L difokuskanuntuk RKA-K/L yang mengalamiperubahan. Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RKA-K/L berdasarkanPaguAnggaran K/L berlaku mutatis mutandis dalam penelaahan RKA-K/L bredasarkanAlokasiAnggaran K/L. RKA-K/L yang telahditelaahsebagaibahanpenyusunan DHP RKA-K/L. DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat minggu ketiga bulan Nopember.

  29. 3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(3/3) Kondisi III : RKA-K/L BerubahtetapiTidakDisetujuiDPR • Dalamhalpenyesuaian RKA-K/L yang disampaikankepada DPR, DPR belummenyetujuisampaidenganminggu ketiga bulan Nopember, DHP RKA-K/L disusunmengacupadapenyesuaian RKA-K/L yang telahditelitiolehunit API K/L dan Biro PerencanaanK/L. • DHP RKA-K/L ditetapkanolehDirektur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat minggu ketiga bulan Nopember dengan ketentuan : • Rincianalokasianggaranuntukbiayaoperasionaltidakdiblokir; • Rincianalokasianggaranuntukbiaya non operasional yang telahditetapkandalampaguanggarandantidakberubah, tidakdiblokir; dan • Penyesuaian alokasi anggaran berupa tambahan pagu yang digunakan selain huruf a dan huruf b, dapat dituangkan dalam output cadangan dan/atau diberikan catatan rincian alokasi tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya persetujuan DPR, dan tidak diblokir.

  30. Penelitian RKA-K/L (Alokasi Anggaran K/L) 3 RKA-K/L berubah? 1 2 Y Satker Kemkeu Unit Eselon I (Portofolio) Penyesuaian RKA-Satker AlokasiAnggaran K/L • Meneliti : • Penyesuaian total pagudanrinciansumberdana. • alokasiangkadasardaninisiatifbaru. • BiayaOperasionaldan Non Opr. • Mengecekpenyesuaian target kinerja (volume Ouputuntuk masing2 Kegiatan). • Menyusundaftarrincianpenyesuaianalokasipagu per satker : • Penyesuaianpagudansumberdana. • Penyesuaian target kinerja per Satker. • Menyiapkandokumenpendukung : TOR/RAB dandok. pendukungterkaitlainnya. T 3 Setjen K/L 4 PenyesuaianRKA-K/L Eselon I ygsdhditeliti & dokpndkng Esl. I PenyesuaianRKA-K/L Eselon I 5 8 Biro Perencanaan Komisiterkait DPR Penyesuaian RKA-K/L Eselon I Penyesuaian RKA-K/L ygtlhditeliti 5 Itjen/ Inspektorat Penyesuaian RKA-K/L Eselon I 6 ProsesPenelitian 7 CHP (CatatanHasilPenelitian) Prosespenelitian RKA-K/L untukPaguAnggaran K/L berlakusecara mutatis mutandis dalampenelitian RKA-K/L berdasarkanAlokasiAnggaran K/L.

  31. Penelaahan RKA-K/L (Alokasi Anggaran K/L) 1 2 Menteri/PimpinanLembaga Kemkeu c.q. DJA Validasi RKA-K/L slrhEselon I Esl. I Esl. I RKA-K/L Eselon I ygsdhditeliti, disetujui DPR & dokpndkng RKA-K/L Eselon I ygsdhditeliti, disetujui DPR & dokpndkng RKA-K/L berubah? T 2 Bappenas Y RKA-K/L slrhEselon I 3 Forum Penelaahan Ketentuanpenelaahan RKA-K/L untukPaguAnggaran K/L berlakusecara mutatis mutandis dalampenelaahan RKA-K/L berdasarkanAlokasiAnggaran K/L. 4 Kemkeuc.q. DJA CatatanHasilPenelaahan DHP RKA-K/L Keppres RABPP

  32. 3.h. Keppres RABPP dan DIPA DHP RKA-K/L yang telahditetapkanolehDirektur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III menjadidasarpenyusunanKeputusanPresidententangRincianAnggaranBelanjaPemerintahPusat. KeputusanPresidententangRincianAnggaranBelanjaPemerintahPusatmenjadidasarpenyusunandanpengesahanDaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA).

  33. 3.i. Penutup • Dalamhalaplikasi SPAN belumdapatditerapkan, validasidanpenelaahan RKA-K/L, penyusunanHimpunan RKA-K/L, pencetakan DHP RKA-K/L, penyusunanKeppres RABPP, penyusunandanpengesahan DIPA dilakukandenganmenggunakansistemaplikasi RKA-K/L-DIPA. • Escape clause : • Dalamhalterdapatkebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatannegaradan/atauefisiensibelanja yang anggaran kegiatannya telahdialokasikan dalam RKA-K/L danharussegeradilaksanakan, namun tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PeraturanMenteriini, pelaksanaan kegiatan dimaksud dapatdiusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri Keuangan untuk mendapatpersetujuan. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk anggaran kegiatan dalam RKA-K/L TA 2013 yang disusun berdasarkan PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan RKA-K/L. • Ketentuanmengenaitatacarapenyusunandanpenelaahan RKA-K/L sbgmndiaturdalam PMK iniberlakusecaramutatis mutandisterhadaptatacarapenyusunandanpenelaahanrevisi RKA-K/L. • PadasaatPeraturanMenteriinimulaiberlaku, PMK No. 112/PMK.02/ 2012tentangPetunjukPenyusunandanPenelaahan RKA-K/L danperubahannya, dicabutdandinyatakantidakberlaku. • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  34. 4 Lampiran PMK: Lampiran I : PedomanUmum RKA-K/L; Lampiran II : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L; Lampiran III : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L;

  35. 4.a.Lampiran I : PedomanUmum RKA-K/L…(1/2) Lampiran I PMK memuatinformasiterkaithal-hal yang bersifatumumdankaidah-kaidahpenganggaran yang menjadiacuandalampenyusunan RKA-K/L meliputi : Pendahuluan, mencakup : pendekatandalamsistempenganggarandanklasifikasianggaran. PenerapanSistemPenganggaran, mencakup : penerapanpenganggaranberbasiskinerja (PBK) danKerangkaPengeluaranJangkaMenengah (KPJM). ProsesPenganggaran, mencakup : siklusperencanaandanpenganggaran, prosespenetapanpagubelanja K/L (paguIndikatif, paguAnggaran, danAlokasiAnggaran). Ketentuandalampengalokasiananggaran, mencakup : penghitunganalokasibelanjapegawai, pengalokasiananggaranpembangunanbangunan/gedungnegara, penerapanbaganakunstandar, penyusunan RKA-K/L padaSatkerPerwakilandiLuarNegeri, penyusunan RKA-K/L padaSatkerKementerianPertahanan, pengalokasiananggaran yang bersumberdari PHLN, PHDN, PNBP, penyusunan RKA-K/L untukSatker BLU, AnggaranResponsif Gender, KegiatanDekonsentrasi, TugasPembantuan, danUrusanBersama, pengalokasiananggaranSwakelola, danalokasianggaranterkaitkontraktahunjamak.

  36. 4.a.Lampiran I : PedomanUmum RKA-K/L…(2/2) Hal-halbarudan/atau yang disempurnakan, mencakup : PenataanArisitektur Program (Logic Model) dalam Evaluasi Kinerja RKA-K/Ldanpenerapanstandarbiayamasukan (SBM) danstandarbiayakeluaran (SBK). Daftaristilah, mencakup : istilah-istilahatauterminologi yang digunakandalampenyusunandanpenelaahan RKA-K/L.

  37. 4.b.Lampiran II : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L Lampiran II PMK memuatinformasiterkaitmekanismepenyusunan RKA-K/L, unit-unit yang terlibat, danhal-hal yang harusdipersiapkanoleh K/L meliputi : Persiapanpenyusunan RKA-K/L, mencakup : hal-halbarudalampenyusunan RKA-K/L, pihak-pihak yang terlibatdalampenyusunan RKA-K/L besertatugasperannya, dokumen yang harusdipersiapkandalampenyu-sunan RKA-K/L, danhal-hal yang diperhatikandalampenyusunan RKA-K/L. Mekanismepenyusunan RKA-K/L, mencakup : mekanismepenyusunan RKA-K/L berdasarkanPaguAnggaran K/L (penyusunanKertasKerjaSatker, RKA Satker, RKA-K/L Eselon I, dan RKA-K/L) danmekanismepenyesuaian RKA-K/L berdasarkanAlokasiAnggaran K/L (penyesuaianKertasKerjaSatker, RKA Satker, RKA-K/L Eselon I, dan RKA-K/L). Tindaklanjuthasilpenyusunan RKA-K/L, mencakup : tindaklanjutpenyu-sunan RKA-K/L berdasarkanPaguAnggaran K/L dantindaklanjutpenyesuaian RKA-K/L berdasarkanAlokasiAnggaran K/L. Format-format yang digunakan, mencakup : format RKA-K/L, RKA Satker, KK Satker, TOR/RAB. Gender Budget Statement, DaftarPaguAnggaran per Satker, SuratPernyataanHasilPembahasandanPersetujuan DPR, dansuratpengantar RKA-K/L.

  38. 4.c.Lampiran III : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L Lampiran III PMK memuatinformasiterkaitperubahandalammekanismepenelaahan, baikpenelaahanberdasarkanPaguAnggaran K/L maupunberdasarkanAlokasiAnggaran K/L dantindaklanjutdarihasilpenelaahanmeliputi : Persiapanpenelaahan RKA-K/L, mencakup : hal-halbarudalampenelaahan RKA-K/L, pihak-pihak yang terlibatdalampenelaahan RKA-K/L besertatugas-perannya, dokumen yang harusdipersiapkandalampenelaahan, danhal-hal yang harusdiperhatikandalampenelaahan RKA-K/L. Mekanismepenelaahan RKA-K/L, mencakup : mekanismepenelaahan RKA-K/L berdasarkanPaguAnggaran K/L, danberdasarkanAlokasiAnggaran K/L. Tindaklanjuthasilpenelaahan RKA-K/L, mencakup : perubahanakibatpenelaahan, output cadangan, danblokir, tindaklanjuthasilpenelaahan RKA-K/L berdasarkanPaguAnggaran K/L danberdasarkanAlokasiAnggaran K/L. Format-format yang digunakan , mencakup : CatatanHasilPenelaahan, Himpunan RKA-K/L, DaftarHasilPenelaahan RKA-K/L, danRincianAlokasiAnggaran per Unit.

  39. Lampiran 1 Pedoman Umum RKA-K/L

  40. Pokok Bahasan Lampiran I • PendekatanDalamSistemPenganggaran; • PenerapanSistemPenganggaran: • PenerapanPenganggaranBerbasisKinerja (PBK); • PenerapanKerangkaPengeluaranJangkaMenengah (KPJM); • ProsesPenganggaran: • SiklusPenganggaran; • TahapanDalamProsesPenetapanPaguBelanja K/L; • KetentuanDalamPengalokasianAnggaran; • Hal-halBarudan/atau yangDisempurnakan.

  41. 1. Pendekatan Dalam Sistem Penganggaran • PendekatanPenganggaranTerpadu(PT) : • Mengintegrasikanseluruhprosesperencanaandanpenganggarandilingkungan K/L denganklasifikasianggaran; • Klasifikasianggaranmerupakanpengelompokananggaranberdasarkanorganisasi, fungsi, danjenisbelanja (ekonomi). • PendekatanPenganggaranBerbasisKinerja (PBK) : • Pengalokasiananggaranberorientasipadamenghasilkan/mencapaitingkatkinerjatertentu(output and outcome oriented); • Pengalokasiananggaran Program/Kegiatandidasarkanpadatugas-fungsi unit kerja yang dilekatkanpadastrukturorganisasi(money follow function); • Terdapatnyafleksibilitaspengelolaananggarandengantetapmenjagaprinsipakuntabilitas(let the manager manages). • PendekatanKerangkaPengeluaranJangkaMenengah (KPJM) : • Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai berbagai rencana belanja pemerintah (pendekatan top-down); • Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kinerja yang telah ditargetkan (pendekatan Bottom-Up); • Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal diatas, yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (on-going policies).

  42. 2. Penerapan Sistem Penganggaran...(1/3) a. PenerapanPenganggaranBerbasisKinerja....(1/2) • Tingkatan Penerapan PBK

  43. 2. Penerapan Sistem Penganggaran...(2/3) a. PenerapanPenganggaranBerbasisKinerja….(2/2) • StrukturAnggaranPenerapan PBK : • InstrumenPenerapan PBK : • IndikatorKinerja; • StandarBiaya; dan • EvaluasiKinerja.

  44. 2. Penerapan Sistem Penganggaran...(3/3) b. PenerapanKerangkaPengeluaranJangkaMenengah (KPJM) • Penerapan KPJM Pada Tingkat Nasional : • ReviuterhadapKebijakanKegiatanPrioritas; • PenghitunganProyeksiPrakiraanMaju. • Penerapan KPJM Pada Tingkat Kementerian Negara/Lembaga : • ReviuterhadapKebijakan Program/Kegiatan; • PenghitunganProyeksiPrakiraanMajuuntukKegiatan/Output LayananPerkantoran, Kegiatan /Output Multiyears, Kegiatan/Output Non-Multiyears; • PenerapanIndeksasi. • AngkaDasardanRuangFiskal : • ReviudanpemuktahiranAngkaDasar; • PerbaikanAngkaDasar; • PenyesuaianAngkaDasar. • PenyusunandanPenetapanInisiatifBaru.

  45. 3. Proses Penganggaran….(1/4) a. Siklus Penganggaran 9 8 5 Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan , DHP RKA-K/L dan DHP RDP-BUN Persetujuan RUU APBN PembicaraanPendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP) PenetapanKeppresRincian ABPP & DHP RDP BUN 13 1 ArahKebijakan & Prioritas Pembangunan 6 12 10 Penyusunan RAPBN, RUU APBN, NK, DHP RKA-K/L dan DHP RDP-BUN Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keu, DHP RKA-K/L dan DHP RDP-BUN 11 PenyusunanKeppresRincian ABPP Pengesahan UU APBN 4 PenetapanAlokasiAnggaran K/L 3 2 Pelaksanaan Trilateral Meeting Penyusunan resource envelope & usulankebijakan APBN Penyusunan KEM, PPKF danPembi-caraanPendahuluan Penyusunan & Pengesahan DIPA 7 14 5a 11a Penyusunan RKA-K/L & Reviu RKA-K/L oleh API-K/L Penyesuaian RKA-K/L

  46. 3. Proses Penganggaran….(2/4) b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L…(1/3) • Pagu Indikatif : Proses penyusunan pagu indikatif adalah sbb:

  47. 3. Proses Penganggaran….(3/4) b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L…(2/3) • PaguAnggaran : Prosespenyusunanpaguanggaranadalahsbb:

  48. 3. Proses Penganggaran….(4/4) b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L…(3/3) • AlokasiAnggaran K/L : Prosespenetapanalokasianggaran K/L sbb:

  49. 4. Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran • PenghitunganalokasibelanjapegawaipadaSatker; • PengalokasianAnggaran Pembangunan Bangunan/Gedung Negara; • PenerapanBaganAkunStandar (BAS); • Penyusunan RKA-K/L padaSatkerPerwakilan R.I. diLuarNegeri; • Penyusunan RKA-K/L padaKementerianPertahanan; • PengalokasiananggarandenganSumber Dana PHLN; • PengalokasiananggarandenganSumber Dana PDN; • Pengalokasiananggarandengansumberdana HDN; • Pengalokasiananggarandengansumberdana PNBP; • Penyusunan RKA-K/L untukSatker BLU; • AnggaranResponsif Gender; • KegiatanDekonsentrasi, TugasPembantuan, danUrusanBersama; • Pengalokasiananggaranswakelola; • PengalokasianAnggaranterkaitkontraktahunjamak(multiyears contract).

  50. 5. Hal-hal Baru dan/atau Yang Disempurnakan