strategi bpp dalam mengimplementasikan hasil penelitian sbg bahan perenc perumusan kebijakan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRATEGI BPP DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HASIL PENELITIAN SBG BAHAN PERENC. & PERUMUSAN KEBIJAKAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRATEGI BPP DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HASIL PENELITIAN SBG BAHAN PERENC. & PERUMUSAN KEBIJAKAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

STRATEGI BPP DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HASIL PENELITIAN SBG BAHAN PERENC. & PERUMUSAN KEBIJAKAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on

STRATEGI BPP DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HASIL PENELITIAN SBG BAHAN PERENC. & PERUMUSAN KEBIJAKAN. OLEH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRATEGI BPP DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HASIL PENELITIAN SBG BAHAN PERENC. & PERUMUSAN KEBIJAKAN' - davin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategi bpp dalam mengimplementasikan hasil penelitian sbg bahan perenc perumusan kebijakan

STRATEGI BPP DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HASIL PENELITIAN SBG BAHAN PERENC. & PERUMUSAN KEBIJAKAN

OLEH

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PROV. JATIMTWIN HOTEL JL. KALISARI I No. 1 Tgl.25 & 26Maret 2014

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

pendahuluan
Pendahuluan
  • Kehidupanmasyarakatdalam era otonomidaerahsemakin lama dirasakansemakinkompleks
  • Masalahygsemakinkomplekssemakinsulituntukdiatasikarenaberkaitandenganbanyakhal yang sering kali tidakterduga. Masalahygsemakinkompleks, harusdipahamisecaraberhati-hatidanharusditanganisecaraberhati-hati pula.
  • Olehkarenaitupenyelesaianmasalahmelaluiberbagaikebijakanygdibuattidakdapatlagihanyadidasarkanataskekuasaan, tradisiataucommon sensesemata.
slide3
Pemerintahmaupunpemerintahdaerahdipaksauntukmemahamidanmenyelesaikanmasalah yang komplekstersebutsecarailmiah.
  • Yang dimaksudsecarailmiahadalahperencanaan & rumusan kebijakanpublikdidasarkanpadahasilpenelitian yang dapatdipertanggungjawabkan.
  • Olehkarenanyabanyakpenelitiandilakukanolehberbgaipihak, termasukpemerintahygpadahakekatnyadiperuntukkanbagipembuatankebijakan, sebagaibagiandaripemecahanmasalah (Problem solving) yang ada.
badan litbang daerah sebagai lembaga teknis daerah melakukan litbang sebagai problem solving
Badan Litbang Daerah sebagai lembaga teknis daerah melakukan litbang sebagai problem solving
  • Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tercermin dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan daerah.
  • Badan litbang daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah merupakan pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yg bersifat spesifik, mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian, pengkajian ataupun telaahan akademis untuk menghasilkan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dlm rangka problem solving.
  • KENYATAANNYA hasil kerja Litbang seringkali tidak dianggap penting atau menjadi acuan utama pemerintah daerah dlm proses pembuatan kebijakan. Kebijakan yg diambil pada umumnya masih mengacu pada kekuasaan dan pendekatan tradisional sehingga tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.
dasar hukum penguatan litbang
DASAR HUKUM PENGUATAN LITBANG
  • UU No. 18 Tahun 2002 TentangSistemNasionalPenelitiandanPengembangandanPenerapan IPTEK. Pasal 8 ayat (3).
  • UU No. 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah Pasal 120 ayat (1) & ayat (2) danPasal 125 ayat (1).
  • PP No. 79 Tahun 2005 TentangpedomanpembinaandanpengawasanpenyelenggaraanpemerintahandaerahPasal 14 ygmengacupadaPasal 2 ayat (1) huruf e.
  • PP No. 38 Tahun 2007 TentangPembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintahProvinsi, PemerintahKabupaten/Kota.
  • PP No. 41 Tahun 2007 TentangOrganisasiPerangkat Daerah.
  • KEPMENDAGRI No. 070-490 Tahun 2006 TentangPembentukan Forum KomunikasiPenelitiandanPengembangan Daerah (FKPPD).
  • PERMENDAGRI No. 20Tahun 2011TentangPedomanLitbangdiLingkunganKemdagridanPemerintah Daerah.
  • SuratMendagri No. 080/867/SJ Tgl 11 April 2008 (HasilRapat FKPPD tentangPenguatanperihalpenguatankelembagaandanpenambahanformasiuntukpeneliti).
slide6

Peraturan-peraturanKelitbangan yang telahdikeluarkan MENDAGRI

  • SuratMendagrikpd Para PejabatEselon I/PimpinanKomponendiLingkunganKemendagri, no. 070/4616/SJ, tanggal 18 November 2010, perihalOptimalisasiPeranPenelitiandanPengembanganKemendagri;
  • SuratMendagrikpd Para GubernurdanBupati/Walikota, no. 070/38/SJ, tanggal 5 Januari 2011, perihalOptimalisasiPeranPenelitiandanPengembanganBidangPemerintahanDalamNegeridiLingkunganKemendagridanPemerintahan Daerah;
  • SuratMendagrikpd Para GubernurdanBupati/Walikota, Nomor 050/883/SJ, tanggal 21 Maret 2011, perihalPedomanPenyusunan Program LitbangdiLingkunganKemendagridanPemda TA 2012;
slide7

SuratMendagrikpd Para Gubernur, Nomor 050/1747/SJ, tanggal 11 Mei 2011, perihal Program Kajian BPP Kemendagridan BPP Provinsi TA. 2012;

  • KeputusanMendagriNomor 070-360 Tahun 2011 tentangPokok-PokokKodeEtikPeneliti, ditetapkantanggal 11 Mei 2011; dan
  • PeraturanMendagriNomor 20 Tahun 2011 tentangPedomanPenelitiandanPengembangandiLingkunganKemendagridanPemerintahan Daerah, ditetapkantanggal 11 Mei 2011 danselanjutnyadiundangkandalamBerita Negara RI Tahun 2011 No. 290 padatanggal 12 Mei 2011
alur pikir

Input

Proses

Output

Outcome

Alur Pikir

Kondisi Eksisting

Reposisi

A. Landasan Kerja

TerselenggaranyaPemerintahanDalamNegeriBerdasarkanKonstitusiNasional

Kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yg based on research

  • Fokus (tupoksi)
  • Sumber Daya Kelitbangan
  • Cakupan
  • Kedalaman
  • Sebagai Sistem dan Subsistem
  • BudayaOrganisasi
  • Perspektif

B. Visi dan Misi

C. Tujuan dan Sasaran

D. Kebijakan

E. Strategi dan Aksi

F. Waktu

G. Sumber dan Model

Pembiyaan

permasalahan
Permasalahan

Empataspekygmempengaruhikeberadaanbadanlitbangyaitu :

  • kelembagaan
  • personilatau SDM
  • pembiayaan
  • program
kelembagaan
Kelembagaan

LahirnyaPP No. 41 Tahun 2007menimbulkan multi tafsirterhadapkeberadaanBalitbang Daerah.

1. Adabeberapadaerah yang telahmenghapusBalitbangDaerahnyadankembalidigabungkandenganBappeda.

2. DalamKondisisepertiinikecilkemungkinanBalitbangdamampumeningkatkankinerjanyasebagaipemberirekomendasibagipenetapankebijakan.

personil atau sdm
Personil atau SDM
  • Keterbatasan peneliti baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan salah satu kendala keberlangsungan eksistensi Balitbangda.
  • Secara Kualitas, banyak hasil litbang yang berupa rekomendasi seringkali bersifat tidak realistis.Tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak dilakukan dengan tahapan metodologis.
  • Secara Kualitas, Banyak Balitbang Daerah yang memiliki sedikit peneliti, bahkan tidak memiliki sama sekali , sehingga kegiatan litbang diserahkan kepada pihak ketiga atau dgn swakelola dengan hasil yang masih jauh dari harapan.Sehingga hasil litbang maupun kajian tidak layak disampaikan sebagai bahan rekomendasi bagi penetapan kebijakan.
pembiayaan
Pembiayaan

1.KegiatanLitbangmaupunkajianadalahkegiatanyg masih di anggap & dikategorikankegiatanhigh cost.

2.Proseskegiatanmelaluitahapanmetodologisharusdidukungolehdana yang realistis.Sementaraanggaranlitbangdaerahtersebar, tidakterpusatpadaBalitbangda.

3.HimbauanMendagriuntukmenyisihkan minimal 1% dari APBD untukkegiatanLitbangdabelumdipenuhi.

program
Program

Persentase penggunaan hasil litbang/kajian sebagai bahan produk hukum/kebijakan masih kecil. Hal ini dikarenakan:

  • Penyelesaian penel/kajian tdk tepat waktu sehingga out of date.
  • Belum semuanya mengakomodir aspirasi masyarakat dan belum memiliki daya implementasi.
  • Program litbang belum disusun secara sinergi sehingga sering cenderung tumpang tindih.
mekanisme penyusunan program sumber pto bpp kemendagri
MekanismePenyusunan Program(Sumber PTO BPP Kemendagri)

Masukan

K/L

Masukan

Daerah

MasukanKomponen

  • MasalahInventarisasi
  • /Topik

IsuAktual

MasukanPuslitbang

  • Rapat TKPMP

PrioritasDrafKajianKelitbangan

  • Sidang MP

PrioritasKerjaKelitbangan

PenelitiandanPengkajian

  • Pengembangan,
  • Perekayasaan, Penerapan
  • danPengoperasian
slide19

Kelitbangan di BPP Daerah merupakankesenyawaansempurna (Perfect Fusion) dari lima unsurutama yang membentuknyayaituseni-rupa (arts) , sains (science) , teknik (engineering), ekonomi (economics), danbisnis Sumber Juklak Perekayasa)

Arts

Science

Engineering

  • Disain Product
  • DisainKomunikasi Visual
  • Disain Interior
  • SeniKriya

Economics

●TeknikPertanian

● Teknik Kimia

● TeknikMesin , Material & Produksi

● TeknikFisika , Instrumentasi & Optronika

● TeknikAeronautika & Astronautika

● TeknikArsitektur Naval & Maritim

● TeknikEnergi & Lingkungan

● TeknikFarmasi & Medika

● TeknikGeologi & Geomatika

● TeknikGeofisika

● Teknik Mineral / Perminyakan

● TeknikBiologi

● TeknikElektro , Elektronika & Komputer

● TeknikInformatika & Komunikasi

● TeknikSipil & Planologi

● TeknikArsitektur

● TeknikIndustri

● TeknikNuklir

● Matematika

● Fisika

● Kimia

● Biologi

● Geografi

● Geofisika & Meteorologi

● Astronomi

● Pertanian

● Psikologi

Business

● Ekonometri

● Akutansi

● Financial Engineering

● Operation Research

● Operation Managmnt

● Sales & Marketing

slide20

Research

Penelitian

Development

Pengembangan

KegiatanIPTEK secararuntunmenurut Juklat Perekayasa meliputi:

Domain Peneliti

Domain Perekayasa

Engineering

Mencari informasi , data atau keterangan untuk pembuktian kebenaran atau ketakbenaran suatu hipotesis yang bekaitan dengan subjek ilmu pengetahuan & teknologi

Perekayasaan

Operation

Mengembangkan kaidah dan teori yang sudah terbukti benar untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi terciptanya suatu produk teknologi

Merealisasikan hasil pengembangan dengan menciptakan nilai , produk atau proses produksi dengan mempertimbangkan semua aspek unsur teknologi

Pengoperasian

Melaksanakan penerapan operasional produk perekayasaan kepada pelanggan

( UU No 18 , 2002 , Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan & Teknologi )

20

slide21

Pendekatan Metodologis KegiatanKelitbangan dapatdikategorikansebagaiberikut

Research

Development

Engineering

  • Explorasi , Survey , Observasi
  • Penelitian lanjut teoritikal , eksperimental
  • Studi Kelayakan / Studi Banding Sistem Teknologi

Operations

  • Pengembangan Parametrik Kajian Teknologi
  • Pengembangan Kebijakan Teknologi
  • Desain Konseptual SW / HW
  • Desain Awal SW / HW
  • Uji Operasional & Evaluasi Produk
  • Modifikasi & Perawatan SW / HW
  • Engineering Services SW / HW
  • Routine Operation SW / HW
  • Marketing & sales SW / HW
  • Desain Rinci SW / HW [ uji lab & simul ]
  • Produksi / Konstruksi & Integrasi Prototip SW / HW
  • Produksi / Konstruksi & Integrasi Certified Product SW / HW
  • Uji kinerja prototip atau Certified product SW / HW
  • Audit Teknologi SW / HW
  • Uji Sertifikasi & Standardisasi SW / HW
empat aspek di atas dapat dibagi menjadi dua bagian permasalahan
Empat aspek di atas dapat dibagi menjadi dua bagian Permasalahan

Masalah internal:

  • Litbang tidak mempunyai tenaga peneliti yang kompeten secara substansi maupun metodologi.
  • Litbang tidak selalu mempunyai akses pada informasi yang dibutuhkan.
  • Hasil litbang yang berupa rekomendasi seringkali bersifat tidak realistis.
  • Tidak tepat waktu, sehingga banyak hasil litbang tidak terpakai/dipakai dalam proses pembuatan kebijakan.
  • Kegiatan litbang dibuat sekedar untuk memenuhi target kegiatan litbang.
  • Litbang dilakukan sebagai pendekatan proyek bukan sebagai bagian dari pembuatan kebijakan.
masalah eksternal
Masalah Eksternal
  • Policy Makers tidak percaya pada kredibilitas litbang dalam menghasilkan penelitian yang dapat dipakai untuk pembuatan kebijakan publik.
  • Proses pembuatan kebijakan masih sarat dengan KKN.
  • Banyak Policy Makers tidak tahu atau tidak mempunyai informasi tentang hasil-hasil penelitian secara rinci.
masalah eksternal1
Masalah Eksternal

Banyak Policy Makers yg tdk terlalu senang dgn hal-hal yang bersifat akademis(intelektual) dan menganggap pengetahuan mereka sudah cukup untuk membuat sebuah kebijakan publik, karena pengalaman yg sudah ada selama bertahun-tahun.

tantangan
Tantangan
  • Badan Litbang Daerah harus menjadi lini terdepan dalam perumusan kebijakan daerah.
  • Kebijakan yang dihasilkan harus transparan dan akuntabel.
  • Badan Litbang Daerah harus mampu mengkritisi situasi yang berkembang dan memberikan berbagai informasi, telahaan strategis dalam situasi yang mendesak.
  • Hasil-hasil litbang harus mampu menyerap aspirasi masyarakat.
  • Harus mempunyai nilai implementasi yang tinggi sehingga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.
rekomendasi
Rekomendasi
  • Tata organisasi litbang sesuai kebutuhan dengan membuat produk naskah akademis tentang penyusunan organisasi. Ingat tupoksi Balitbangda bersifat spesifik, jadi jangan ragu untuk tetap mandiri (tidak bergabung).
  • Organisasi perlu didukung oleh SDM sturuktural maupun fungsional (Peneliti). Siapkan pejabat-pejabat sesuai dgn kebutuhan, termasuk rekruitmen Peneliti melalui pengusulan formasi untuk peneliti maupun dengan mutasi.
  • Tingkatkan kualitas hasil litbang/peneliti melalui pelaksanaan Workshop, Bintek, Sosialisasi, Seminar/Diskusi baik yg dilaksanakan Daerah maupun oleh Pusat atau kalangan swasta.
slide27
Tingkatkan kepercayaan Policy Makers atas kredibilitas litbang sebagai penyumbang rekomendasi, (sampaikan juga hasil litbang kepada DPRD ) dengan demikian diharapkan anggaran kegiatan litbang dapat dpenuhi secara realistis.
  • Penguatan litbang dilakukan tidak hanya pada aspek substansi penelitian dan peneliti, namun juga dari aspek manajerial dalam litbang. Pelajari dan penuhi aspek manajerial itu.
  • Tingkatkan kerjasama kelitbangan khususnya lintas sektoral sehingga hasilnya maksimal.
  • Upayakan mempublikasikan hasil litbang/kajian melalui seminar dengan melitbatkan pers dan perguruan tinggi.
slide28

SEKIAN

SEMOGA BERMANFAAT BAGI

PENGUATAN BALITBANG DAERAH

TERIMA KASIH