STRATEGI BPP DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HASIL PENELITIAN SBG BAHAN PERENC. & PERUMUSAN KEBIJAKAN

1. STRATEGI BPP DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HASIL PENELITIAN SBG BAHAN PERENC. & PERUMUSAN KEBIJAKAN OLEH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PROV. JATIMTWIN HOTEL JL. KALISARI I No. 1 Tgl.25 & 26Maret 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. Pendahuluan • Kehidupanmasyarakatdalam era otonomidaerahsemakin lama dirasakansemakinkompleks • Masalahygsemakinkomplekssemakinsulituntukdiatasikarenaberkaitandenganbanyakhal yang sering kali tidakterduga. Masalahygsemakinkompleks, harusdipahamisecaraberhati-hatidanharusditanganisecaraberhati-hati pula. • Olehkarenaitupenyelesaianmasalahmelaluiberbagaikebijakanygdibuattidakdapatlagihanyadidasarkanataskekuasaan, tradisiataucommon sensesemata.

3. Pemerintahmaupunpemerintahdaerahdipaksauntukmemahamidanmenyelesaikanmasalah yang komplekstersebutsecarailmiah. • Yang dimaksudsecarailmiahadalahperencanaan & rumusan kebijakanpublikdidasarkanpadahasilpenelitian yang dapatdipertanggungjawabkan. • Olehkarenanyabanyakpenelitiandilakukanolehberbgaipihak, termasukpemerintahygpadahakekatnyadiperuntukkanbagipembuatankebijakan, sebagaibagiandaripemecahanmasalah (Problem solving) yang ada.

4. Badan Litbang Daerah sebagai lembaga teknis daerah melakukan litbang sebagai problem solving • Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tercermin dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan daerah. • Badan litbang daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah merupakan pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yg bersifat spesifik, mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian, pengkajian ataupun telaahan akademis untuk menghasilkan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dlm rangka problem solving. • KENYATAANNYA hasil kerja Litbang seringkali tidak dianggap penting atau menjadi acuan utama pemerintah daerah dlm proses pembuatan kebijakan. Kebijakan yg diambil pada umumnya masih mengacu pada kekuasaan dan pendekatan tradisional sehingga tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.

5. DASAR HUKUM PENGUATAN LITBANG • UU No. 18 Tahun 2002 TentangSistemNasionalPenelitiandanPengembangandanPenerapan IPTEK. Pasal 8 ayat (3). • UU No. 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah Pasal 120 ayat (1) & ayat (2) danPasal 125 ayat (1). • PP No. 79 Tahun 2005 TentangpedomanpembinaandanpengawasanpenyelenggaraanpemerintahandaerahPasal 14 ygmengacupadaPasal 2 ayat (1) huruf e. • PP No. 38 Tahun 2007 TentangPembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintahProvinsi, PemerintahKabupaten/Kota. • PP No. 41 Tahun 2007 TentangOrganisasiPerangkat Daerah. • KEPMENDAGRI No. 070-490 Tahun 2006 TentangPembentukan Forum KomunikasiPenelitiandanPengembangan Daerah (FKPPD). • PERMENDAGRI No. 20Tahun 2011TentangPedomanLitbangdiLingkunganKemdagridanPemerintah Daerah. • SuratMendagri No. 080/867/SJ Tgl 11 April 2008 (HasilRapat FKPPD tentangPenguatanperihalpenguatankelembagaandanpenambahanformasiuntukpeneliti).

6. Peraturan-peraturanKelitbangan yang telahdikeluarkan MENDAGRI • SuratMendagrikpd Para PejabatEselon I/PimpinanKomponendiLingkunganKemendagri, no. 070/4616/SJ, tanggal 18 November 2010, perihalOptimalisasiPeranPenelitiandanPengembanganKemendagri; • SuratMendagrikpd Para GubernurdanBupati/Walikota, no. 070/38/SJ, tanggal 5 Januari 2011, perihalOptimalisasiPeranPenelitiandanPengembanganBidangPemerintahanDalamNegeridiLingkunganKemendagridanPemerintahan Daerah; • SuratMendagrikpd Para GubernurdanBupati/Walikota, Nomor 050/883/SJ, tanggal 21 Maret 2011, perihalPedomanPenyusunan Program LitbangdiLingkunganKemendagridanPemda TA 2012;

7. SuratMendagrikpd Para Gubernur, Nomor 050/1747/SJ, tanggal 11 Mei 2011, perihal Program Kajian BPP Kemendagridan BPP Provinsi TA. 2012; • KeputusanMendagriNomor 070-360 Tahun 2011 tentangPokok-PokokKodeEtikPeneliti, ditetapkantanggal 11 Mei 2011; dan • PeraturanMendagriNomor 20 Tahun 2011 tentangPedomanPenelitiandanPengembangandiLingkunganKemendagridanPemerintahan Daerah, ditetapkantanggal 11 Mei 2011 danselanjutnyadiundangkandalamBerita Negara RI Tahun 2011 No. 290 padatanggal 12 Mei 2011

8. Input Proses Output Outcome Alur Pikir Kondisi Eksisting Reposisi A. Landasan Kerja TerselenggaranyaPemerintahanDalamNegeriBerdasarkanKonstitusiNasional Kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yg based on research • Fokus (tupoksi) • Sumber Daya Kelitbangan • Cakupan • Kedalaman • Sebagai Sistem dan Subsistem • BudayaOrganisasi • Perspektif B. Visi dan Misi C. Tujuan dan Sasaran D. Kebijakan E. Strategi dan Aksi F. Waktu G. Sumber dan Model Pembiyaan

9. KERANGKA PEMBANGUNAN IPTEK RPJMN 2010-2014

10. KondisiBPP Kemendagri & Pemda

11. Litbang sbg Sebuah Sistem & Subsistem

12. Permasalahan Empataspekygmempengaruhikeberadaanbadanlitbangyaitu : • kelembagaan • personilatau SDM • pembiayaan • program

13. Kelembagaan LahirnyaPP No. 41 Tahun 2007menimbulkan multi tafsirterhadapkeberadaanBalitbang Daerah. 1. Adabeberapadaerah yang telahmenghapusBalitbangDaerahnyadankembalidigabungkandenganBappeda. 2. DalamKondisisepertiinikecilkemungkinanBalitbangdamampumeningkatkankinerjanyasebagaipemberirekomendasibagipenetapankebijakan.

14. Personil atau SDM • Keterbatasan peneliti baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan salah satu kendala keberlangsungan eksistensi Balitbangda. • Secara Kualitas, banyak hasil litbang yang berupa rekomendasi seringkali bersifat tidak realistis.Tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak dilakukan dengan tahapan metodologis. • Secara Kualitas, Banyak Balitbang Daerah yang memiliki sedikit peneliti, bahkan tidak memiliki sama sekali , sehingga kegiatan litbang diserahkan kepada pihak ketiga atau dgn swakelola dengan hasil yang masih jauh dari harapan.Sehingga hasil litbang maupun kajian tidak layak disampaikan sebagai bahan rekomendasi bagi penetapan kebijakan.

15. Pembiayaan 1.KegiatanLitbangmaupunkajianadalahkegiatanyg masih di anggap & dikategorikankegiatanhigh cost. 2.Proseskegiatanmelaluitahapanmetodologisharusdidukungolehdana yang realistis.Sementaraanggaranlitbangdaerahtersebar, tidakterpusatpadaBalitbangda. 3.HimbauanMendagriuntukmenyisihkan minimal 1% dari APBD untukkegiatanLitbangdabelumdipenuhi.

16. Program Persentase penggunaan hasil litbang/kajian sebagai bahan produk hukum/kebijakan masih kecil. Hal ini dikarenakan: • Penyelesaian penel/kajian tdk tepat waktu sehingga out of date. • Belum semuanya mengakomodir aspirasi masyarakat dan belum memiliki daya implementasi. • Program litbang belum disusun secara sinergi sehingga sering cenderung tumpang tindih.

17. MekanismePenyusunan Program(Sumber PTO BPP Kemendagri) Masukan K/L Masukan Daerah MasukanKomponen • MasalahInventarisasi • /Topik IsuAktual MasukanPuslitbang • Rapat TKPMP PrioritasDrafKajianKelitbangan • Sidang MP PrioritasKerjaKelitbangan PenelitiandanPengkajian • Pengembangan, • Perekayasaan, Penerapan • danPengoperasian

18. MekanismeKelitbanganSumber : PTO BPP Kemendagri)

19. Kelitbangan di BPP Daerah merupakankesenyawaansempurna (Perfect Fusion) dari lima unsurutama yang membentuknyayaituseni-rupa (arts) , sains (science) , teknik (engineering), ekonomi (economics), danbisnis Sumber Juklak Perekayasa) Arts Science Engineering • Disain Product • DisainKomunikasi Visual • Disain Interior • SeniKriya Economics ●TeknikPertanian ● Teknik Kimia ● TeknikMesin , Material & Produksi ● TeknikFisika , Instrumentasi & Optronika ● TeknikAeronautika & Astronautika ● TeknikArsitektur Naval & Maritim ● TeknikEnergi & Lingkungan ● TeknikFarmasi & Medika ● TeknikGeologi & Geomatika ● TeknikGeofisika ● Teknik Mineral / Perminyakan ● TeknikBiologi ● TeknikElektro , Elektronika & Komputer ● TeknikInformatika & Komunikasi ● TeknikSipil & Planologi ● TeknikArsitektur ● TeknikIndustri ● TeknikNuklir ● Matematika ● Fisika ● Kimia ● Biologi ● Geografi ● Geofisika & Meteorologi ● Astronomi ● Pertanian ● Psikologi Business ● Ekonometri ● Akutansi ● Financial Engineering ● Operation Research ● Operation Managmnt ● Sales & Marketing

20. Research Penelitian Development Pengembangan KegiatanIPTEK secararuntunmenurut Juklat Perekayasa meliputi: Domain Peneliti Domain Perekayasa Engineering Mencari informasi , data atau keterangan untuk pembuktian kebenaran atau ketakbenaran suatu hipotesis yang bekaitan dengan subjek ilmu pengetahuan & teknologi Perekayasaan Operation Mengembangkan kaidah dan teori yang sudah terbukti benar untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi terciptanya suatu produk teknologi Merealisasikan hasil pengembangan dengan menciptakan nilai , produk atau proses produksi dengan mempertimbangkan semua aspek unsur teknologi Pengoperasian Melaksanakan penerapan operasional produk perekayasaan kepada pelanggan ( UU No 18 , 2002 , Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan & Teknologi ) 20

21. Pendekatan Metodologis KegiatanKelitbangan dapatdikategorikansebagaiberikut Research Development Engineering • Explorasi , Survey , Observasi • Penelitian lanjut teoritikal , eksperimental • Studi Kelayakan / Studi Banding Sistem Teknologi Operations • Pengembangan Parametrik Kajian Teknologi • Pengembangan Kebijakan Teknologi • Desain Konseptual SW / HW • Desain Awal SW / HW • Uji Operasional & Evaluasi Produk • Modifikasi & Perawatan SW / HW • Engineering Services SW / HW • Routine Operation SW / HW • Marketing & sales SW / HW • Desain Rinci SW / HW [ uji lab & simul ] • Produksi / Konstruksi & Integrasi Prototip SW / HW • Produksi / Konstruksi & Integrasi Certified Product SW / HW • Uji kinerja prototip atau Certified product SW / HW • Audit Teknologi SW / HW • Uji Sertifikasi & Standardisasi SW / HW

22. Empat aspek di atas dapat dibagi menjadi dua bagian Permasalahan Masalah internal: • Litbang tidak mempunyai tenaga peneliti yang kompeten secara substansi maupun metodologi. • Litbang tidak selalu mempunyai akses pada informasi yang dibutuhkan. • Hasil litbang yang berupa rekomendasi seringkali bersifat tidak realistis. • Tidak tepat waktu, sehingga banyak hasil litbang tidak terpakai/dipakai dalam proses pembuatan kebijakan. • Kegiatan litbang dibuat sekedar untuk memenuhi target kegiatan litbang. • Litbang dilakukan sebagai pendekatan proyek bukan sebagai bagian dari pembuatan kebijakan.

23. Masalah Eksternal • Policy Makers tidak percaya pada kredibilitas litbang dalam menghasilkan penelitian yang dapat dipakai untuk pembuatan kebijakan publik. • Proses pembuatan kebijakan masih sarat dengan KKN. • Banyak Policy Makers tidak tahu atau tidak mempunyai informasi tentang hasil-hasil penelitian secara rinci.

24. Masalah Eksternal Banyak Policy Makers yg tdk terlalu senang dgn hal-hal yang bersifat akademis(intelektual) dan menganggap pengetahuan mereka sudah cukup untuk membuat sebuah kebijakan publik, karena pengalaman yg sudah ada selama bertahun-tahun.

25. Tantangan • Badan Litbang Daerah harus menjadi lini terdepan dalam perumusan kebijakan daerah. • Kebijakan yang dihasilkan harus transparan dan akuntabel. • Badan Litbang Daerah harus mampu mengkritisi situasi yang berkembang dan memberikan berbagai informasi, telahaan strategis dalam situasi yang mendesak. • Hasil-hasil litbang harus mampu menyerap aspirasi masyarakat. • Harus mempunyai nilai implementasi yang tinggi sehingga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

26. Rekomendasi • Tata organisasi litbang sesuai kebutuhan dengan membuat produk naskah akademis tentang penyusunan organisasi. Ingat tupoksi Balitbangda bersifat spesifik, jadi jangan ragu untuk tetap mandiri (tidak bergabung). • Organisasi perlu didukung oleh SDM sturuktural maupun fungsional (Peneliti). Siapkan pejabat-pejabat sesuai dgn kebutuhan, termasuk rekruitmen Peneliti melalui pengusulan formasi untuk peneliti maupun dengan mutasi. • Tingkatkan kualitas hasil litbang/peneliti melalui pelaksanaan Workshop, Bintek, Sosialisasi, Seminar/Diskusi baik yg dilaksanakan Daerah maupun oleh Pusat atau kalangan swasta.

27. Tingkatkan kepercayaan Policy Makers atas kredibilitas litbang sebagai penyumbang rekomendasi, (sampaikan juga hasil litbang kepada DPRD ) dengan demikian diharapkan anggaran kegiatan litbang dapat dpenuhi secara realistis. • Penguatan litbang dilakukan tidak hanya pada aspek substansi penelitian dan peneliti, namun juga dari aspek manajerial dalam litbang. Pelajari dan penuhi aspek manajerial itu. • Tingkatkan kerjasama kelitbangan khususnya lintas sektoral sehingga hasilnya maksimal. • Upayakan mempublikasikan hasil litbang/kajian melalui seminar dengan melitbatkan pers dan perguruan tinggi.

28. SEKIAN SEMOGA BERMANFAAT BAGI PENGUATAN BALITBANG DAERAH TERIMA KASIH