PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( SEPARATION )

1. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA(SEPARATION) Flippo (1992) mengartikan separation sbg keadaan memisahkan pegawai dgn organisasi yg diakibatkan oleh masa pensiun, pemberhentian dlm arti tdk diperlukan lagi oleh perusahaan dan atau pemecatan krn tdk memenuhi harapan perusahaan.

2. UU 13 / 2003 ttgKETENAGAKERJAAN • UU 13/2003 terutama dlm Pasal 151 ayat (1) mengamanatkan bhw semua pihak (pengusaha, pekerja, SP dan Pemerintah) dgn sgl upaya hrs mengusahakan agar jangan terjadi PHK. • Sekalipun sgl upaya tlh dilakukan tetapi PHK tdk dpt dihindarkan, maka maksud dilakukannya PHK hrs dirundingkan antara pengusaha, SP dan pekerja terutama bila pekerja tdk menjadi anggota SP. • Pengusaha melaksanakan PHK stlh ada penetapan penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan industrial. • UU no.12 / 1964 adalah UU ttg Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. UU ini mengamanatkan PHK hrs dicegah dgn sgl daya upaya, bahkan dlm beberapa hal dilarang dilakukan PHK.

3. ALASAN-ALASAN PHK • Prof. Iman Soepomo,dlm Pengantar Hukum Perburuhan (1987) ada 4 golongan PHK: 1. PHK oleh majikan/pengusaha. 2. PHK oleh buruh/pekerja. 3. Hubungan Kerja Putus Demi Hukum. 4. PHK oleh pengadilan. Istilah dlm PHK: • Termination. • Dismissal. • Redundancy. • Retrenchment. • Lay-off.

4. Pasal 156 UU 13/2003, menyatakan dlm hal terjadi PHK pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yg seharusnya diterima pekerja. • Ketentuan besarnya pesangon/uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dinyatakan dlm Pasal 156 ayat-ayat (2), (3) dan (4). • Pasal 162, buruh/pekerja yg mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). • PHK dilarang dilakukan: pekerja dlm keadaan sakit selama waktu tdk melampaui 12 bln berturut-turut; menunaikan ibadah; memenuhi kewajiban ngr; pekerja wanita sdg hamil, gugur kandungan atau melahirkan dan menyusui bayinya; pekerja menikah; suami istri bekerja dlm satu prsh bila tdk diatur dlm PK/PKB; menjadi anggota/mendirikan SP; krn alasan perbedaan ras/agama/aliran politik/golongan; mengadukan pelanggaran pidana yg dilakukan pengusaha; cacad atau sakit akibat kerja yg blm diketahui sembuhnya.

5. JUMLAH PESANGON Pasal 156 ayat (2): hitungan pesangon sbb.: • Masa kerja kurang dari 1 tahun= 1 bulan upah. • Masa kerja 1 tahun atau lebih tetap[i kurang dari 2 tahu = 2 bulan upah. • Masa 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun= 3 bulan upah. • Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun=4 bulan upah. • Masa kerja 4 tahun atau lebihm tetapi kurang dari dari 5 tahun=5 bulan upah. • Masa kerja 5 tahun lebih, tetaapi klurang dari 6 tahun=6 bulan upah. • Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun=7 bl upah • Masa kerja 7 thn lbh tetapi kurang dari 8 thn=8 bulan upah • Masa kerja 8 thn atau lbh =9 bulan upah.

6. PERHITUNGAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA • Masa kerja 3 thn / lbh tetapi kurang dr 6 thn=2 bulan upah • Masa kerja 6 thn / lbh tetapi kurang dr 9 thn=3 bulan upah. • Masa kerja 9 thn / lbh tetapi kurang dr 12 thn=4 bulan upah. • Masa kerja 12 thn / lbh tetapi kurang dr 15 thn=5 bulan upah. • Masa kerja 15 thn / lbh tetapi kurang dr 18 thn=6 bulan upah. • Masa kerja 18 thn / lbh tetapi kurang dr 21 thn=7 bulan upah. • Masa kerja 21 thn / lbh tetapi kurang dr 24 thn=8 bulan upah. • Masa kerja 24 atau lebih=10 bulan upah

7. UANG PENGGANTIAN HAK YG SEHARUSNYA DITERIMA • Cuti tahunan yg blm diambil & blm gugur. • Biaya atau ongkos pulang utk P/B & Klg nya ke tempat dimana P/B diterima bekerja. • Penggantian perumahan serta pengobatan & perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yg memenuhi syarat • Hal-hal lain yg ditetapkan dlm perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

8. Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sbg tsb di atas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

9. PHK dpt dilakukan tanpa persetujuan/penetapan lembaga penyelesaian perselisihan industrial: • Pekerja dlm masa percobaan. • Pengunduran diri atas kemauan sendiri. • Mencapai batas usia pensiun. • Meninggal dunia. • Pensiun: > Pembayaran pensiun berdasarkan PK/PKB. > Pembayaran Pensiun berdasarkan Jamsostek. > Pembayaran pensiun tdk berdasar Jamsostek. • Jelaskan “Penempatan di luar Perusahaan” dan “Golden Parachutes”