1 / 23

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM. DINAS PEKERJAAN UMUM, BIDANG CIPTA KARYA SEKSI AIR BERSIH DAN PRASARANA LINGKUNGAN. Tugas Pokok dan Fungsi SEKTOR AIR MINUM. PETUNJUK UMUM.

crwys
Download Presentation

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENYELENGGARAANPENGEMBANGAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM, BIDANG CIPTA KARYA SEKSI AIR BERSIH DAN PRASARANA LINGKUNGAN

  2. TugasPokokdanFungsiSEKTOR AIR MINUM PETUNJUK UMUM • Sub Bidang Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum memiliki program dan kegiatan yang bertujuanmeningkatkanpelayanan air minum di perdesaan maupun perkotaan, khususnya bagi masyarakat miskin di kawasan rawan air selain itu meningkatkan keikutsertaan swasta dalam investasi dalam pembangunan PS air minum di perkotaan; • Sasaran program komponen Air Minum dibuat untuk mengisi kesenjangan kondisi pada permasalahan yang mencuat dalam RPJMN dan kondisi yang diinginkan pada sasaran kebijakan RPJMN; • RIS-SPAM merupakan rencana jangka panjang suatu wilayah baik di dalam Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan antar Propinsi. Hal ini dimungkinkan karena dalam pengembangan dan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum tergantung dengan posisi dan letak unit-unit SPAM dan cakupan pelayanannya

  3. PETUNJUK UMUM Adapun program beserta target, pola pengelolaan, penanganan dan kontribusi pemerintah daerah di sektor Air Minum : • Program Pembangunan Prasarana Air Minum Melalui Pendekatan Masyarakat di Desa Miskin dan Rawan Air; • Program Pengembangan Air Minum di Ibukota Kabupaten/Kota Pemekaran; • Program Pengembangan Air Minum di Ibukota Kecamatan (IKK) Yang Belum Mempunyai Sistem dan Rawan Air; • Program Penyediaan Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna; • Program Penyehatan PDAM; • Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum di Perkotaan.

  4. PROFIL AIR MINUM • GAMBARAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN • KONDISI SISTEM SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR MINUM

  5. Gambaran Umum Sistem Penyediaan dan Pengelolaan • Berisi pejelasan secara global dan sistematis sistem penyediaan air minum yang ada dianggap penting sehingga sistem secara keseluruhan dengan mudah dapat dikenali. • Perlu juga dikenal kondisi alam setempat yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi analisis yang akan dikembangkan kemudian apakah alamnya merupakan kota pantai, dataran rendah, dataran tinggi atau kota pegunungan. • Hal-hal yang perlu dituliskan adalah: Pengeloalaan sistem perpipaan dan non-perpipaan, cakupan pelayanan (% penduduk terlayani), daerah pelayanan, sumber air yang digunakan dan kapasitas sistem

  6. Kondisi Sistem Sarana dan Prasarana Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum • Aspek Teknis: Berisi penjelasan dan uraian mengenai kondisi sistem penyediaan air minum non-perpipaan (baik/cukup/buruk) untuk parameter-parameter teknis yang meliputi: Tingkat pelayanan, kualitas, kuantitas, dan kotinuitas sumber air baku dan unit-unit prasarana yang ada, tolok ukur dan kriteria mengenai hal ini perlu diuraikan lebih lanjut di dalam memorandum teknis, sebagai kelengkapan dokumen pada setiap penyusunan RPIJM • Aspek Pendanaan: Berisi pejelasan dan uraian mengenai kondisi sistem penyediaan Air Minum non perpipaan (baik/sedang/buruk) untuk aspek keuangan/pendanaan khususnya kemampuan masyarakat dalam penyediaaan dan pengelolaan prasarana dan sarana. • Aspek Kelembagaan dan Peraturan: Berisi penjelasan dan uraian mengenai kondisi organisasi yang mengelola serta keberadaan peraturan yang mengatur penggunaan sumber-sumber air setempat

  7. Kondisi Sistem Sarana dan Prasarana Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum • Sistem Perpipaan: Menguraikan kondisi sistem perpipaan yang ada di Kabupaten/Kota baik yang dikelola oleh BUMD, swasta, atau masyarakat • Aspek Pendanaan: Berisi penjelasan dan uraian mengenai kondisi keuangan sistem perpipaan seperti bantuan APBN, APBD, hibah, atau pinjaman serta sumbernya. Selain ini berisi pula struktur tarif air dan rata-rata air, penerimaan dari retribusi /penjualan air, biaya operasi, dan pemeliharaan, dsb. Kriteria peniliaan cantumkan dalam memorandum teknik • Aspek Kelembagaan dan Peraturan: Berisi penjelasan dan uraian mengenai kondisi organisasi penyelenggara yang meliputi jumlah dan kemampuan pegawai, struktur organisasi, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

  8. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI • SASARAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA (PS) AIR MINUM • RUMUSAN MASALAH

  9. Sasaran Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) Air Minum • Mengacu sepenuhnya dalam rencana Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan mengenai penyediaan air minum baik dari layanan dan kondisi fisik yang diinginkan Tabel Sasaran Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum

  10. Rumusan Masalah Menguraikan besaran masalah yang dihadapi dengan membandingkan antara kondisi yang ada dengan sasaran yang ingin dicapai, untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) dan kebutuhan pengembangan (development need) yang ditinjau dari aspek teknis, keuangan dan kelembagaan Kegiatan inventarisasi persoalan akan didapatkan data-data permasalahan yang akan dikelompokan sebagai berikut: • Tingkat layanan yang ada dari sasaran yang diinginkan • Prediksi kebutuhan di masa yang akan datang dan perkembangannya • Permasalahan teknis di tiap unit (unit air baku, transmisi, produksi, distribusi, dan unit pelayanan)

  11. ANALISIS PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI • STUDI KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDIES) • ANALISIS KEBUTUHAN PRASARANA AIR MINUM • ANALISIS SISTEM PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM • ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM • REKOMENDASI

  12. Studi Kelayakan (Feasibility Studies) • Sistem prasarana yang diusulkan harus melalui studi kelayakan dengan cakupan baik secara lengkap, sederhana maupun justifikasi teknis dan biaya dari berbagai aspek, antara lain aspek teknologis (teknis), aspek lingkungan, aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi/finansial, dan aspek kelembagaan. Studi kelayakan lengkap diperuntukan untuk kegiatan pengembangan SPAM dengan cakupan pelayanan lebih dari 10.000 jiwa • Studi kelayakan lengkap diperuntukan untuk kegiatan pengembangan SPAM dengan cakupan pelayanan sampai dengan 10.000 jiwa. Justifikasi teknis dan biaya merupakan kajian kelayakan teknis dan biaya terhadap peningkatan sebagian SPAM

  13. Analisis Kebutuhan Prasarana Air Minum Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa kebutuhan prasarana, baik sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah hasil survey kebutuhan nyata, antara lain: • Proyeksi kebutuhan penduduk dan perkiraan pengembangan aktifitas non domestik dilakukan sesuai dengan besaran rencana pengembangan 3- 5 tahun. • Pemakaian air yang sesuai dengan kebutuhan domestik dan non domestik • Air tak berekening (ATR), kehilangan dan kebocoran Tahapan perhitungan kebutuhan prasarana air Minum adalah sebagai berikut: • Proyeksi pelayanan air minum • Perhitungan jumlah dan volume dan komponen prasarana yang diperlukan. Analisa yang dilakukan harus dapat memperlihatkan besarnya kebutuhan dasar serta kebutuhan pengembangan (development need). Dengan memperhatikan tekhnologi yang siap pakai, standar-standar yang ada, serta perencanaan yang menggunakan tekhnologi non standar

  14. Analisis Sistem Prasarana dan Sarana Air Minum Pada analisis ini ditinjau sistem prasarana dan sarana air minum yang telah ada baik dari unit air baku, transmisi, produksi, dan distribusi. Adapun untuk hal yang lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: • Analisis permasalahan sumber air yang telah dimanfaatkan • Analisis kondisi permasalahan unit transmisi • Analisis kondisi dan permasalahan unit produksi • Analisis kondisi unit distribusi • Analisa/perhitungan penambahan sambungan (unit pelayanan)

  15. Analisis Kebutuhan Program • Analisis kebutuhan program dan sistem yang disusun sesuai tatanan rencana daerah, biasanya RPJMD

  16. Rekomendasi • Pembuatan rekomendasi alternatif terbaik untuk memecahkan masalah yag terjadi yang dijabarkan dalam paket-paket program dan proyek sesuai dengan prioritasnya

  17. SISTEM PRASARANA YANG DIUSULKAN • SISTEM NON PERPIPAAN • SISTEM PERPIPAAN • USULAN DAN PRIORITAS PROGRAM • USULAN DAN PRIORITAS PROYEK PENYEDIAAN PENGELOLAAN AIR MINUM • PEMBIAYAAN PROYEK PENYEDIAAN PENGELOLAAN

  18. Sistem Non Perpipaan • Gambaran daerah-daerah pelayanan • Rekomendasi sumber air yang dapat digunakan serta teknologi pemanfaatan • Usulan pengaturan dan pemanfaatan air tanah (jika memakai sumur atau air tanah)

  19. Sistem Perpipaan Diuraiakan tentang sistem yang diusulkan sampai pada akhir tahun perencanaan meliputi: • Kapasitas sistem • Sumber air Minum • Unit Tranmisi • IPA

  20. Usulan dan Prioritas Program Prioritas • Pemanfaatan kapasitas produksi tidak terpakai (idle capacity) berupa perluasan jaringan distribusi, Sambungan Rumah (SR) dan Hidran Umum • Optimalisasi • Pengurangan kebocoran teknis dan non-teknis • Peningkatan kapasitas yang ada • Pembangunan baru khusus kota besar/metropolitan perlu dibuatkan staging Usulan • Pegadaan dan pemasangan • Konstruksi • O & M • Perencanaan: rencana induk, studi kelayakan dan rencana teknis/DED • Supervisi, monitoring, dan evaluasi • Pembebasan tanah • Penyuluhan dan sosialisasi • Administrasi proyek • Studi : Corporate Plan, Bussiness Plan, Rencana Penanggulangan Kebocoran, FRAP, FINPRO, dsb

  21. Usulan dan Prioritas Proyek Penyediaan Pengelolaan Air Minum Merinci masing-masing proyek yang diprogramkan dalam kegiatan-kegiatan yang secara spesifik memperlihatkan: • Biaya proyek • Unit biaya proyek • Lokasi proyek • Tahun pelaksanaan proyek Masing-masing proyek disusun dengan memperhatikan fungsionalisasi proyek yang akan dilaksanakan, disusun berdasarkan urutan prioritas penanganan, sehingga diperoleh paket-paket proyek yang fungsional

  22. Pembiayaan Proyek Penyediaan Pengelolaan • Pembiayaan proyek berdasarkan klasifikasi tanggung jawab masing-masing pemerintahan baik Kabupaten/Kota, propinsi, pusat dan swasta atau masyarakat

  23. TERIMA KASIH

More Related