PBB & bphtb - PowerPoint PPT Presentation

crete
pbb bphtb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PBB & bphtb PowerPoint Presentation
Download Presentation
PBB & bphtb

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
PBB & bphtb
2363 Views
Download Presentation

PBB & bphtb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PBB & bphtb

  2. PBB merupakansalahsatujenispajakobyektif. PBB adalahpajak yang dikenakanterhadapobjekpajakberupabumidanbangunan Undang-Undang No. 12tahun 1985 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undang No. 12 Tahun 1994 tentangPajakBumidanBangunan. Per 1 Januari 2011 PBB dan BPHTB beralih dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. DasarHukum

  3. Yang menjadiobjekpajakadalahbumidanbangunan. Bumiadalahpermukaanbumi yang meliputitanahdanperairanpedalaman, sertalautwilayah Indonesia, dantubuhbumi yang adadibawahnya. Bangunanadalahkonstruksiteknik yang ditanamataudilekatkansecaratetappadatanahdanperairan. OBJEK PAJAK

  4. Jalanlingkungandalamsatukesatuandengankompleksbangunan Jalantol Kolamrenang Pagarmewah Tempatolahraga Galangankapal, dermaga Taman mewah Tempatpenampungan/kilangminyak, air dan gas pipa, pipaminyak Fasilitas lain yang memberikanmanfaat. Termasukdalampengertianbangunan

  5. Digunakansemata-matauntukmelayanikepentinganumumdantidakuntukmencarikeuntunganDigunakansemata-matauntukmelayanikepentinganumumdantidakuntukmencarikeuntungan • Digunakanuntukkuburan, peninggalanpurbakala, atau yang sejenisdenganitu • Merupakanhutanlindung, hutansuakaalam, hutanwisata, tamannasional, tanahpenggembalaan yang dikuasaiolehdesa, dantanahnegara yang belumdibebanisuatuhak • DigunakanolehperwakilanDiplomatik, konsulatberdasarkanasasperlakuantimbalbalik • Digunakanolehbadanatauperwakilanorganisasiinternasional yang ditentukanolehMenkeu. PENGECUALIAN OBJEK PAJAK

  6. Ditetapkanuntukmasing-masingKabupaten/Kota denganbesarsetinggi-tingginyaRp. 12.000.000 untuksetiapwajibpajak. NJOPTKP diberikanhanyasalahsatuobjekpajak yang nilainyaterbesar. Contoh : a. SeorangwajibpajakmempunyaiobjekpajakberupabumidengannilaiRp. 4.000.000,- danbesar NJOPTKP untukobjekpajakwilayahtersebutadalahRp. 6.000.000. Karena NJOP beradadibawah NJPOPTKP, makaobjekpajaktersebuttidakdikenakanPajakBumidanBangunan NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)

  7. b. Seorangwajibpajakmempunyaiobjekpajakberupabumidanbangunandidesa A dandesa B dengannilaisebagaiberikut : Desa A: NJOP BumiRp. 13.000.000,- NJOP BangunanRp. 9.000.000,- Desa B: NJOP BumiRp. 8.000.000,- NJOP BangunanRp. 10.000.000,- NJOPTKP untukobjekpajakwilayahtersebutadalahRp. 10.000.000,- CONTOH……(Lanjutan)

  8. NJOP untukperhitungan PBB-nyaadalahsebagaiberikut: Langkahpertamaadalahmencari NJOP dariduadesa yang mempunyainilai paling besaryaitudesa A, maka NJOP untukperhitungan PBB adalah: NJOP BumiRp. 13.000.000,- NJOP BangunanRp. 9.000.000,- NJOP dasarpengenaanRp. 22.000.000,- NJOPTKP Rp. 10.000.000,- NJOP u/ penghitunganRp. 12.000.000,- KemudianDesa B: NJOP BumiRp. 8.000.000,- NJOP BangunanRp. 10.000.000,- NJOP dasarpengenaanRp. 18.000.000,- NJOPTKP Rp. 0,- NJOP u/ penghitunganRp. 18.000.000,-

  9. Yang menjadisubjekpajakadalahorangataubadan yang: • Mempunyaihakatasbumidanbangunan • Memperolehmanfaatatasbumidanbangunan • Memilkiataumenguasaibangunandanatau • Memperolehmanfaatatasbangunan SUBJEK PAJAK

  10. TarifPajakBumidanBangunanadalah : NJKP = NilaiJualKenaPajak TARIF PAJAK 0,5 % x NJKP

  11. DasarpengenaanpajakadalahNilaiJualObjekPajak Besarnya NJOP ditetapkansetiap 3 tahunsekaliolehKepala Kantor Wilayah DirektoratJenderalPajakatasnamaMenteriKeuangandenganmempertimbangkanpendapatGubernur/Bupati/Walikota (Pemda) setempat. Dasarperhitunganpajakadalah yang ditetapkanserendah-rendahnya 20% dansetinggi-tingginya 100% dari NJOP BesarnyaprosentaseditetapkandenganPeraturanPemerintahdenganmemperhatikankondisiekonominasional. DASAR PENGENAAN PAJAK

  12. Besarnyapajakterutangdihitungdengancaramengkalikantarifpajakdengan NJKP. Contoh: WajibPajak A mempunyaisebidangtanahdanbangunan yang NJOP-nyaRp. 20.000.000,- dan JOPTKP untukdaerahtersebutRp. 12.000.000, makabesarnyapajakterutangadalah: = 0,5% x 20% x ( Rp. 20.000.000,- - Rp. 12.000.000,-) = Rp. 8.000,- CARA MENGHITUNG PAJAK PBB = Tarif x NJKP = 0,5 % x [Persentase NJKP x (NJOP – NJOKTKP)]

  13. Contoh (lanjutan): 2. FitrimemilkisebuahrumahdikawasanPemulang, tanahnyaseluas 800 m2, NJOP-nyaRp. 200.000/m2, bangunanseluas 400 m2 dengan NJOP Rp. 225.000/m2. Besar PBB adalahsebagaiberikut: NJOP tanah = 800 x Rp. 200.000 = Rp. 160.000.000,- NJOP Bangunan = 400 x Rp. 225.000 = Rp. 90.000.000,- NJOP Tanah danBangunan = Rp. 250.000.000,- NJOPTKP = Rp. 12.000.000,- NJOP untukPerhitungan PBB = Rp. 238.000.000,- NJKP = 20% x Rp. 238.000.000, = Rp. 47.600.000,- PBB = 0,5% x Rp. 47.600.000,- = Rp. 238.000,-

  14. DasarPenagihan PBB adatigayaitu: • SuratPemberitahuanPajakTerutang (SPPT) • SuratTagihanPajak (STP) • SuratKetetapanPajak (SKP) DASAR PENAGIHAN PBB

  15. Tahunpajakadalahjangkawaktu 1 tahuntakwin. Jangkawaktu 1 tahuntakwinadalahdari 1 Januari s/d 31 Desember • Saat yang menentukanpajakterutangadalahmenurutkeadaanobjekpajakpadatanggal 1 Januari • Tempatpajak yang terutang: - Untukdaerah Jakarta, diwilayah DKI Jakarta - Untukdaerahlainnya, diwilayahKabupatenatau Kota TAHUN PAJAK, SAAT DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG

  16. Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunan (BPHTB) adalahpajak yang dikenakanatasperolehanhakatastanahdanataubangunan. • Perolehanhakatastanahdanataubangunanadalahperbuatanatauperistiwahukum yang mengakibatkandiperolehnyahakatastanahdanataubangunanolehorangpribadiataubadan • Hakatastanahdanataubangunanadalahhakatastanah, termasukhakpengelolaan, besertabangunandiatasnya, sebagaimanadimaksuddalam UU No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturanDasarPokok-pokokAgraria, UU No. 16 Tahun 1985 tentangRumahSusun, danketentuanperaturanperundang-undangan yang berlakulainnya. BPHTB

  17. UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimanatelahdiubahdengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea PerolehanHakAtas Tanah danBangunan. • PeraturanPemerintah No. 111 Tahun 2000 tentangPengenaan BPHTB karenawarisdanhibah • PeraturanPemerintah No. 112 Tahun 2000 tentangPengenaan BPHTB karenapemberianHakPengelolaan • PeraturanPemerintah No. 113 Tahun 2000 tentangPenentuanBesarnya NPOPTKP BPHTB DASAR HUKUM

  18. Objek BPHTB adalahperoilehanhakatastanahdanataubangunan. Perolehanhakatastanahdanataubangunanmeliputi : PemindahanHakkarena: a. Jualbeli b. Tukarmenukar c. Hibah d. HibahWasiat e. Waris f. Pemasukandalamperseroanataubadanhukumlainnya g. Pemisahanhak yang mengakibatkanperalihan h. Penunjukanpembelidalamlelang i. Pelaksanaanputusan hakim yang mempunyaikekuatanhukumtetap j. Penggabunganusaha k. Peleburan Usaha l. Pemekaran Usaha m. Hadiah Pemberianhakbarukarena: a. Kelanjutanpelepasanhak b. Di luarpelepasanhak OBJEK PAJAK

  19. Objekpajak yang tidakdikenakan BPHTB adalahobjekpajak yang diperoleh: Perwakilandiplomatik, konsulatberdasarkanasasperlakuantimbalbalik Negara untukpenyelenggaraanpemerintahandanataupelaksanaanpembangunangunakepentinganumum BadanatauPerwakilanOrganisasiInternasional yang ditetapkanolehMenKeudengansyarattidakmenjalankanusahaataumelakukankegiatan lain liluarfungsidantugasbadanusahaatauperwakilanorganisasitersebut Orangpribadiataubadankarenakonversihakataukarenaperbuatanhukum lain dengantidakadanyaperubahannama Orangpribadiataubadankarenawakaf Orangpribadiataubadan yang digunakanuntukkepentinganibadah TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

  20. Subjekpajakadalahorangpribadiataubadan yang memperolehhakatastanahdanataubangunan. Subjekpajak yang dikenakankewajibanmembayarpajakmenjadiwajibpajak BPHTB menurutUndang-Undang BPHTB SUBJEK PAJAK

  21. DasarPengenaanPajakadalahNilaiPerolehanObjekPajak (NPOP). NPOP ditentukansebesar: DASAR PENGENAAN PAJAK

  22. NPOPTKP ditetapkansecara regional paling banyakRp. 60.000.000,- kecuali perolehanhakkarenawaris, atauhibahwasiat yang diterimaorangpribadi yang dalamhubungankeluargasedarahdalamgarisketurunanlurussatuderajatkeatasatausatuderajatkebawahdenganpemberihibahwasiat, termasuksuami/istri, NPOPTKP ditetapkansecara regional baling banyakRp. 300.000.000,- NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP)

  23. Tarif Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunanadalah : NPOPKP= NilaiPerolehanObjekPajakKenaPajak TARIF PAJAK 5 % x NPOPKP

  24. Contoh: Tuan Budi membelitanahdanbangunandenganNilaiPerolehanObjekPajakRp. 70.000.000,-. Sedangkan NPOPTKP yang berlakudikotatersebutadalahRp. 60.000.000,-. Makabesarnya BPHTB adalah: NPOP Rp. 70.000.000,- NPOPTKP Rp. 60.000.000,- NPOPKP Rp. 10.000.000,- BPHTB = 5% x Rp. 10 jtRp. 500.000,- CARA MENGHITUNG BPHTB BPHTB = Tarif x NPOPKP = 5 % x (NPOP – NPOPTKP)

  25. Sejaktanggaldibuatdanditandatanganinyaakta, untukjualbeli, tukarmenukar, hibah, pemasukandalamperseroanataubadanhukumlainnya, pemisahanhak yang mengakibatkanperalihan, penggabunganusaha, peleburanusaha, pemekaranusaha, hadiah Sejaktanggalpenunjukanpemenanglelanguntuklelang Sejaktanggalputusanpengadilan yang mempunyaikekuatanhukum yang tetapuntukputusan hakim Sejaktanggal yang bersangkutanmendaftarkanperalihanhaknyakekantorpertanahanuntukhibahwasiatdanwaris Sejaktanggalditandatanganinyadanditerbitkannyasuratkeputusanpemberianhak, untukpemberianhakbaruatastanahsebagaikelanjutandaripelepasanhak, pemberianhakbarudiluarpelepasanhak SAAT TERUTANGNYA PAJAK

  26. TempatpajakterutangadalahdiwilayahKabupaten, Kota atauPropinsi yang meliputiletaktanahdanataubangunan TempatPembayaranPajak: - Bank BUMN atau Bank BUMD - Kantor Pos danGiro - Tempatpembayaran lain yang ditunjukolehMenKeu. TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN TEMPAT PEMBAYARAN

  27. Rusmin Nuryadin memiliki rumah dan toko yang letaknya terpisah, rumah berada di Jl. Diponegoro sedangkan tokonya berada di Jl. Asemrowo. Adapun rincian ukuran rumah dan toko adalah sebagai berikut : a. Rumah : - Tanah : 600 m2, NJOP/ m2 = Rp. 3.745.000 - Bangunan : 350 m2, NJOP/ m2 = Rp. 1.516.000 b. Toko : - Tanah : 300 m2, NJOP/ m2 = Rp. 1.032.000 - Bangunan : 350 m2, NJOP/ m2 = Rp. 823.000 Besarnya NJOPTKP di wilayah Diponegoro adalah Rp. 15.000.000,- dan Asemrowo Rp. 10.000.000,-. Berapakah PBB yang harus dibayar oleh Rusmin Nuryadin? Latihan soal

  28. 2. Muh. Yasykur memiliki rumah dan kebun yang letaknya terpisah, rumah berada di Makassar sedangkan kebunnya berada di Sinjai. Adapun rincian ukuran rumah dan kebun adalah sebagai berikut : a. Rumah : - Tanah : 100 m2, NJOP/ m2 = Rp. 10.000.000 - Bangunan : 250 m2, NJOP/ m2 = Rp. 2.500.000 b. Kebun : 1.500 m2, NJOP/ m2 = Rp. 100.000 Besarnya NJOPTKP di wilayah Makassar adalah Rp. 15.000.000,- dan Sinjai Rp. 7.000.000,-. Berapakah PBB yang harus dibayar oleh Muh. Yasykur? Latihan soal

  29. 3. Nur Rahmah Aqilah sebagai seorang pengusaha muda, mengadakan transaksi jual beli tanah yang terletak di Jl. Sultan Alauddin No. 297 Makassar dengan harga transaksi Rp. 45 Milyar pada tanggal 23 Desember 2013 dengan H. Matta di depan PPAT. Pada saat yang bersamaan, Nu Rahmah Aqilah juga memperoleh hibah dari orangtuanya berupa rumah dengan NPOP sebesar Rp. 500.000.000,-. NPOPTKP di Kota Makassar adalah sebesar Rp. 60.000.000 atau Rp. 175.000.000,-. Berdasarkan data di atas, berapakah BPHTB terutang atas transaksi tersebut ? Latihan soal

  30. 4. Muh. Aushaf mengadakan transaksi jual beli rumah pada tanggal 25 Oktober 2013 di depan PPAT di Sidoarjo. Data dalam SPPT PBB Tahun 2013 adalah sebagai berikut : - Tanah : 300 m2, NJOP/ m2 = Rp. 2.176.000 - Bangunan : 225 m2, NJOP/ m2 = Rp. 968.000 Harga transaksi Rp. 877.000.000, NPOPTKP di Sidoarjo adalah Rp. 50.000.000,-. Berapakah PBB yang harus dibayar oleh Muh. Aushaf? Latihan soal