1 / 28

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas Pelayanan Publik. Oleh: Roy V. Salomo. Pendahuluan. Hasil Penelitian di sejumlah negara menunjukan bahwa rakyat kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah. Di Ameruka Latin hanya 33% dari masyarakatnya yang percaya pada elite yang berkuasa.

creda
Download Presentation

Akuntabilitas Pelayanan Publik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Akuntabilitas Pelayanan Publik Oleh: Roy V. Salomo

  2. Pendahuluan • Hasil Penelitian di sejumlah negara menunjukan bahwa rakyat kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah. • Di Ameruka Latin hanya 33% dari masyarakatnya yang percaya pada elite yang berkuasa. • Hanya 5 dari 18 negara Amerika Latin yang disurvey separuh lebih rakyatnya merasa bahawa pemilu yg ada bersih.

  3. Kesimpulannya adalah bahwa ada banyak negara di dunia yang pemerintahnya telah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. • Itulah alasannya mengapa konsep good governance merupakan konsep yang penting untuk dikembangkan dan diterapkan, terutama di negara-negara berkembng seperti Indonesia.

  4. Good Governance dikenal dengan sejumlah aspeknya yaitu: • Partisipasi • Supremasi /kepastian hukum • Transparansi • Responsif • Orientasi pd konsensus • Adil • Efektivitas dan Efisiensi • Akuntabilitas • Visi Strategis (UNDP)

  5. Dengan demikian salah satu aspek penting dalam good governance adalah akuntabilitas. • Kuliah ini akan menfokuskan dirinya pada akuntabiltas pelayanan publik.

  6. Akuntabilitas Pelayanan Publik • Sometimes accountability implies only a literal accounting/reporting; at other times it also implies explanation or justification of the actions or other phenomena being reported. Some authors infer from the use of the term accountability the existence of a variety of sanctions/rewards.

  7. Political Accountability • Political accountability is about those with delegated authority being answerable for their actions to the people. • Ministers being responsible to Parliament; collective responsibility of members of the Cabinet for government decisions. • Political accountability can also be linked to legal and administrative types of accountability. Misalnyaapakahsuatu unit organisasipubliksudahbertindakmelampauimandatataukewenangan yang dimilikinya?

  8. Managerial Accountability • Managerial accountability berkaitandengan audit dan performance assessment (kinerja) kelembagaan. • Day dan Klein mengkaitkannyadengankonsep “Value for Money”

  9. Managerial accountability is about making those with delegated authority answerable for carrying out agreed tasks according to agreed criteria of performance. • Jadi akuntabilitas manajerial pada hakekatnya adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan uang dan kinerja kepada stakeholder

  10. Terdapatsejumlahdimensididalamnya, misalnyadimensi fiscal, yaituakuntabilitastentangapakahdanatelahdigunakansesuaidengan yang telahdisetujui (ditetapkan), berdasarkanaturan main yang berlaku.

  11. Dapat pula ditemuidimensiproses, yaituapakahdalamsuatukegiatantelahdilakukan, dan value for money telahdicapaidalampenggunaansumberdaya?

  12. Dimensiberikutnyaadalahdimensi program atauefektivitas. Apakahsuatukegiatantelahmencapaitujuan (target) yang ditetapkan.

  13. Consumer Accountability • Consumer accountability adalahbagaimanaanggotamasyarakatsebagaipihak yang mendapatkanpelayananpublikmempunyaimekanismedanakseskepadalembaga ombudsman untukmelakukanpengaduanataukomplainterhadappelayananpublik yang didapatnyaatauterhadap maladministration, sertamendorong agar pemerintahlebih responsive terhadaptuntutannya.

  14. Professional Accountability • Professional accountability adalah jenis akuntabilitas yang berkaitan dengan standard pengetahuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan terhadapnya, yang harus dicapai melalui suatu pendidikan atau pelatihan tertentu dengan mendapatkan sertifikat.

  15. Professional accountability juga berkaitan dengan ketersediaan standards of conduct (code of ethics), serta penegakan kompetensi (enforcement of competence) dan ethical behaviour oleh lembaga yang berwenang

  16. Personal/Individual Accountability • Jenisakuntabilitasiniberkaitandenganintegritasdan moral dari public service officials

  17. Apa Yang Harus Dilakukan • Membangun Standar Pelayanan • Membuat Standar Pelayanan dapat diukur • Karena itu menetapkan Standar Pelayanan merupakan bagian dari proses akuntabilitas dalam pelayanan publik.

  18. Service Level Agreements • Service Level Agreements are business contracts agreed between the providers of central support services and their clients aimed at specifying the service requirements of the client, the services to be provided to meet the requirements, and the basis of charge for the provision of those services.

  19. Isi Service Level Agreement • Pihakygterikat (service provider & consumers) • Menetapkanjenispelayananygdiatur • Bagaimana pihak2 ygterlibatberkomunikasi • Jangkawaktupersetujuan • Service requirement by consumers • Level of service • Basis for charging

  20. Metode Mengukur Kinerja Layanan • Bench Marking terhadap SP • Survey • Focus Group Discussion • Indepth Interview • Observasi • Mystery Shopper

  21. Apa Yang Harus Dilakukan Agar Akuntabilitas Berjalan Baik • Mereform Organisasi (Hard Part dan Soft Part of the Organization) , agar organisasi publik dapat secara terus menerus meningkatkan kinerja pelayanannya (kuantitas maupun kualitasnya).

  22. Case Study: Telkom Surabaya Barat Visi: To Be Come: a Dominant INFOCOM Player in the Region

  23. Dominant Player mempunyaimakna: • Menguasaipangsapasarmayoritassehinggaselaluungguldalamiklimkompetisiusaha yang semakinketat. • Mampumengendalikanbisnis telekomunikasi, sekaligusmenjadipemimpinbagikomunitasbisnispertelekomunikasianditingkat regional.

  24. Mampumeraihpertumbuhanbisnissecarasignifikan • Mampumemberikankontribusimaksimumterhadappendapatannasionalperusahaan

  25. Infocom Player mempunyaimakna: Penyedialayananinformasidankomuniskasi yang meliputiragamlayanan (phone, mobile, dan multimedia) • Region Mempunyaimakna: Secaraumumkawasan regional Asia Pasifikdimana Telkom menjadisalahsatukomunitasnya

  26. Misi: Memberikanlayanan “one Stop Infocom” dengankualitasyang prima danharga yang kompetitif.Menglolausahamelalui cara yangterbaikdengan mengoptimal- kanSDM yangunggul, teknologi yang kompetitif, serta bisnis partner yang sinerji.

  27. BudayaKorporasi: Committed 2U • NilaiInti: • a. Customer Values b. Excellent Service c. Competent People

  28. Perilaku: • Stretch the goals • Simplify • Involve everyone • Quality is my job • Rewards the winners

More Related