1 / 17

Sumatera Selatan

Sulawesi Utara. Gorontalo. Maluku Utara. Kalimanatan Barat. Sulawesi Tengah. Sulawesi Barat. Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan. Sumatera Selatan. Maluku. Sulawesi Selatan. Lampung. Sulawesi Tenggara. Banten. Jawa Barat. Jawa Timur. Jawa Tengah. Bali. Nusa Tenggara Timur.

colt-ellis
Download Presentation

Sumatera Selatan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara Kalimanatan Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Maluku Sulawesi Selatan Lampung Sulawesi Tenggara Banten Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat

  2. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEBAGAI ACUAN REGULASI90 MENIT Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  3. PENGANTAR (5’) Tujuan: • Peserta memahami kriteria pada 8 SNP • Peserta dapat menetapkan kriteria pada 8 SNP yang memerlukan regulasi di tingkat Kabupaten/Kota Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  4. LANGKAH KEGIATAN Diskusi Kelompok 30” Diskusi Sub Kelompok 30” Pengantar 5” Presentasi & Diskusi 20” Penutup 5” Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  5. CURAH PENDAPAT (5’) • Apakah yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan (SNP)? • Ada berapa SNP? • Apakah pemenuhan SNP di daerah Bapak/Ibu berjalan lancar? Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  6. DISKUSI SUB KELOMPOK (30’) • Setiap Kabupaten /kota dibagi menjadi 2 sub kelompok) • Sub kelompok I mencermati SNP nomor 1 – 4 pada PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan – sesuai kriteria/indikator dari BSNP • Sub kelompok II mencermati SNP nomor 5 - 8 • Setiap sub kelompok mencermati kriteria SNP yang menjadi tugas masing-masing Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  7. LANJUTAN DISKUSI SUB KELOMPOK (30’) • Menetapkan kriteria SNP yang memerlukan regulasi di tingkat kabupaten/kota dan alasannya. Untuk memperkuat alasan dapat merujuk pada Lampiran PP_38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan • Menuliskan hasilnya pada LK 2 Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  8. LK (LEMBAR KERJA) 2: STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  9. DISKUSI KELOMPOK (30’) • Setiap sub kelompok memaparkan hasil diskusinya dalam satu kelompok Kabupaten/Kota (paparan 10’, masukan sub kelompok lain 10’) • Memperbaiki hasil dispok berdasar masukan sub kelompok lain (10’) sehingga diperoleh hasil kerja satu kelompok kabupaten/kota Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  10. PRESENTASI & DISKUSI (20’) Salah satu kelompok Kabupaten/Kota mempresentasikan hasil kerja kelompoknya (LK2), kelompok lain menanggapi /memberi masukan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  11. REFLEKSI (5’) • Salah satu peserta diminta menyampaikan refleksi atas sesi yang telah berlangsung Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  12. PENGUATAN (5’) • Fasilitator memberikan penguatan hasil diskusi • Hasil kerja setiap kelompok kabupaten / kota dikumpulkan ke panitia Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  13. SNP • Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  14. SNP (lanjutan) SNP terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian yang harus ditingkatkan secara berencana. Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  15. SNP (lanjutan) • 8 standar nasional pendidikan ini kemudian dijelaskan lebih rinci dalam peraturan menteri. • Pada 2008 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menerbitkan rincian kriteria dan indikator dari 8 SNP . Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  16. SNP (lanjutan) • SNPmerupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Untuk mencapai SNP dibutuhkan waktu dan sumberdaya yang memadai. • Pemerintah daerah dapat menetapkan regulasi untuk pencapaian SNP di daerah Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

  17. RTL DAN EVALUASI SESI (10’) • Salah satu peserta upaya lanjutan yang harus dilakukan agar regulasi pendidikan dapat dirumuskan dengan mengacu kepada kriteria/indikator SNP dan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/ Kota? Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

More Related