1 / 19

Kajian Aspek Hukum Perlindungan Data dan Hak Pribadi

Kajian Aspek Hukum Perlindungan Data dan Hak Pribadi. Disampaikan pada Perkuliahan STMIK/STIE MDP Ryzky Yan Deriza. Prolog.

Download Presentation

Kajian Aspek Hukum Perlindungan Data dan Hak Pribadi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kajian Aspek Hukum Perlindungan Data dan Hak Pribadi Disampaikan pada Perkuliahan STMIK/STIE MDP Ryzky Yan Deriza

  2. Prolog • Pada awalnya hubungan manusia dilaksanakan dlm pola2 yg sederhana dan dgn luas wilayah sangat terbatas. Kemudian pd perkembangannya hubungan itu dimulai berkembang hingga mencapai kpd wilayah yg sangat luas. Bahkan dlm kehidupan modern ini hubungan manusia tdk lg hanya dilakukan dlm suatu wilayah, ttpi jg sdh dpt dilakukan di luar wilayah Negara. • Namun perlu diingat, manusia dlm melakukan hubungan dgn sesama manusia lainnya memiliki norma. Dalam konteks norma jg hubungan manusia yg sdh melewati batas2 suatu Negara nyatanya memiliki perbedaan dan kakarteristik. Hal ini terbukti misalnya dalam masalah privacy di internet. • Dalam pola yg konvensional, hubungan manusia umumnya dilakukan face to face. Pola hubungan manusia jg sifatnya dibatasi dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika internet ini hadir ke-tengah2 kehidupan manusia, maka dgn serta merta pola2 tsbt mengalami pegeseran, bahkan sampai pd tingkat perbenturan. Pergeseran dalam tatanan fisik, di mana pola hubungan dpt dilakukan tdk dgn face to face, sementara itu perbenturan tjd benturan antar nilai yg berbeda dr masing2 wilayah.

  3. Etimologi Perlindungan Data • Perlindungan (1.tempat yg aman; 2.hal (perbuatan dsb) melindungi;) • Lindung: menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena gangguan, dsb; bersembunyi (berada) di tempat yg aman supaya terlindung; minta pertolongan kpd yg kuat supaya selamat atau terhindar dr godaan, bencana, dosa:

  4. Data: keterangan yg benar dan nyata; keterangan atau bahan nyata yg dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan); • Perlindungan data: Perbuatan dan upaya untuk melindungi/mengamankan/menyelamatkan keterangan yg benar dan nyata

  5. Etimologi Hak Pribadi • Hak (Right): benar; milik; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (krn telah ditentukan oleh UU, aturan, dsb); kekuasaan yg benar atas sesuatu atau utk menuntut sesuatu; derajat atau martabat; wewenang menurut hukum; • Pribadi (privacy/person): manusia sbg perseorangan (diri manusia atau diri sendiri); keadaan manusia sbg perseorangan; keseluruhan sifat-sifat yg merupakan watak orang; • Hakpribadi(Personal/Privacy Rights): kebenaran/ keleluasaan/ kewenangan/pribadi.

  6. Secara Konstitusi • Dalam Pasal 28F UUD 1945 • “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

  7. realisasi • Realisasi yang mengatur adanya perlindungan atas dataa pribadi secara resmi • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM

  8. Masalah yang timbul • Kita tahu bahwa banyak keluhan data pribadi yang tanpa persetujuan pemilik data untuk kepentingan komersil, mislnya: • Asuransi • Kartu kredit • Pola penyedotan pulsa • Pelanggan tidak dapat melakukan UnReg • Menerima Content yang tidak diharapkan • Kredit tanpa agunan • Sms spam atau sms broadchash

  9. Historis • Perlindungan Data Pribadi ini di Uni Eropa telah ada sejak tahun 1960-an • Bahkan di Jerman pada tahun 1970 telah ada Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi

  10. Secara Khusus • Perkembangan Uni Eropa secara keseluruhan tahun 1995 telah muncul dengan dibuatnya “directive act” • Pada negara-negara APEC dalam “Privacy Frame Work 2004” telah disepakati perlunya pengaturan tentang Perlindungan Data Pribadi

  11. Daerah Kawasan • Dikawasan ASEAN: • Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunai sudah ada peraturan tentang Perlindungan Data Pribadi • Indonesia, Vietnam, Myanmar yang belum membuat Peraturan (UU) tentang Perlindungan Data Pribadi

  12. PP No.82 tahun 2012 • Perlindungan dari penggunaan data tanpa izin • Perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik • Perlindungan dari akses informasi • Perlindungan interfensi illegal

  13. Secara Umum • Secara Umum, data pribadi yang harus dilindungi adalah: • Data Diri • Data pendidikan • Data kesehatan • Data demografi

  14. UU yang berkaitan Perlindungan Data Pribadi • UU No.7/1971 ttg Ketentuan Pokok Kearsipan • UU No.8/1997 ttg Dokumen Perusahaan • UU No.10/1998 ttg Perbankan • UU No.23/2006 ttg Administrasi Kependudukan • UU No.11/2008 ttg ITE • PP No.82/2012 ttg Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

  15. Pasal 26 UU ITE • Berbunyi: • Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. • Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. • Data Pribadi merupakan hak pribadi seseorang

  16. UUD 1945 Ps.28G ayat (1) dan (2) • Berbunyi: • Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **) • Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **) • Sampai sekarang belum ada perangkat hukum (UU) tersendiri yang mengaturnya

  17. Pasal 84 UU Administrasi Kependudukan • Data PribadiPenduduk yang harusdilindungimemuat: • nomor KK; • NIK; • tanggal/bulan/tahunlahir; • keterangantentangkecacatanfisikdan/atau mental; • NIK ibukandung; • NIK ayah;dan • beberapaisicatatanPeristiwaPenting.

  18. Pola Pelanggaran Data Pribadi • Oleh Pemerintah • Muncul pada saat E-KTP (Elektronik KTP) dan penyadapan perangkat komunikasi tanpa koordinasi • Oleh Swasta (Perusahaan) • Bocornya data 23 juta pelanggan Telkomsel pada tahun 2011 serta data kredit yang dijual belikan

  19. SEKIAN DAN TERIMA KASIH SEMOGA DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT Mimpilah kamu setinggi Bintang di Langit. Apabila kamu Terjatuh, maka kamuterjatuh diantara Bintang-Bintang. Ir.Soekarno (Presiden Pertama RI, Founding Father, dan Proklamator)

More Related